Kejahatan Dunia Maya Pada Sektor Perbankan Di Indonesia: Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah

Perkembangan teknologi elektronik sejalan dengan semakin meningkatnya kejahatan, dari kejahatan secara konvensional menjadi kejahatan yang memanfaatkan keahlian dibidang teknologi elektronik untuk kepentingan sendiri atau orang lain. Penelitian ini untuk menelaah lebih mendalam mengenai perlindungan hukum kepada konsumen sektor perbankan atas suatu bentuk kejahatan cyber di Indonesia. Jenis kejahatan dunia maya pada sektor perbankan diantaranya adalah skimming, malware dan hacking. Seringnya kejahatan tersebut merugikan pihak bank dan nasabah secara finansial. Bentuk perlindungan hukum bagi nasabah atas kejahatan dunia maya telah diatur melalui UUPK, UU Perbankan, UU ITE, UU Telekomunikasi serta secara teknis termuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis yang mendeskripsikan regulasi terkait perlindungan nasabah bank atas kejahatan tindak pidana cybercrime. Dari hasil penelitian ini menunjukkan secara preventif regulasi dalam hukum positif saat ini memberikan kewajiban kepada bank sebagai badan usaha untuk selalu menjaga dan melindungi nasabah dari kejahatan dunia maya. Secara represif apabila nasabah mengalami kerugian finansial atas kejahatan dunia maya maka Langkah yang dapat dilakukan adalah dengan jalan non-litigasi dan litigasi. Abstract. The development of electronic technology is in line with the increasing number of crimes, from conventional crimes to crimes that use expertise in the field of electronic technology for their own or other people's interests. This study aims to examine more deeply the legal protection for consumers in the banking sector for a form of cybercrime in Indonesia. Types of cybercrime in the banking sector include skimming, malware and hacking. Often these crimes harm the bank and customers financially. Forms of legal protection for customers against cybercrimes have been regulated through the UUPK, the Banking Law, the ITE Law, the Telecommunications Law and are technically contained in the Financial Services Authority (OJK) Regulations. The study uses a juridical approach that describes regulations related to the protection of bank customers against cybercrime crimes. The results of this study indicate that preventively, regulations in positive law currently provide an obligation to banks as business entities to always maintain and protect customers from cybercrimes. Repressively, if customers experience financial losses due to cybercrimes, the steps that can be taken are non-litigation and litigation.

Menakar Faktor Penghambat Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dibidang Pertanahan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat terjadinya pelaksanaan balik nama sertifikat hak milik dalam jual beli tanah di Desa Sanglepongan Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang dan agar dapat menentukan upaya pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang terhadap masyarakat Desa Sanglepongan Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang yang belum melakukan upaya perwujudan kepastian hukum disektor administrasi agraria. Kajian ini berupaya mendeskripsikan gambaran daerah pelosok sebuah provinsi yang masih perlu mendapatkan perhatian lebih dalam pemanfaatan hukum, sekaligus menunjukkan fenomena hukum tidak hanya wilayah perbatasan negeri saja yang masih bermasalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum secara empiris dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama yang dirangkum dan dikumpulkan oleh peneliti melalui kuisioner dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan masyarakat pemilik tanah menyatakan beberapa faktor penyebab dari belum melakukan balik nama sertifikat hak milik atas tanah yang dibelinya adalah tidak mengetahui prosedur, biaya mahal, durasi pengurusan yang lama, merasa sistem administrasi yang berbelit-belit, dan tidak perlu melakukan balik nama dikarenakan masyarakat Desa Sanglepongan masih menganut sistem kepercayaan atau sistem adat, yaitu masyarakat menganggap masih memiliki ikatan keluarga sehingga tidak ada yang akan berani untuk menuntut atau memeperkarakan di kemudian hari. Meski demikian, temuan dari penelitian ini agar Badan Pertanahan Nasional perlu melakukan beragam tindakan yang dapat mengubah pola pikir masyarakat, diantaranya melakukan sosialisasi kepada masyarakat pentingnya sertifikat tanah dan tentang balik nama sertifikat tanah, dimana masyarakat telah difasilitasi beragam sarana dan prasarana untuk mendapatkan kepastian hukum. AbstractThis study aims to find out what factors hinder the implementation of the transfer of title certificates in the sale and purchase of land in Sanglepongan Village, Curio District, Enrekang Regency and to determine the efforts of the Enrekang Regency National Land Agency Office towards the Sanglepongan Village community, Curio District, Enrekang Regency. who have not made efforts to realize legal certainty in the agrarian administration sector. This study seeks to describe the picture of remote areas of a province that still needs more attention in the use of the law, as well as showing legal phenomena, not only the border areas of the country that are still problematic. This study uses empirical legal research methods with field data as the main data source which is summarized and collected by researchers through questionnaires and interviews. The results showed that the landowners stated that several factors that caused them to not transfer the name of the certificate of title to the land they bought were not knowing the procedures, expensive fees, long duration of management, feeling that the administrative system was complicated, and there was no need to change the name because The Sanglepongan Village community still adheres to a belief system or customary system, namely the community considers they still have family ties so that no one will dare to sue or bring a lawsuit in the future. However, the findings of this study are that the National Land Agency needs to take various actions that can change the mindset of the community, including socializing the importance of land certificates and about the transfer of land certificates, where the community has been facilitated by various facilities and infrastructure to obtain legal certainty.

The Implikasi Penetapan Hutan Laposo Niniconang Watangsoppeng Terhadap Perlindungan Hak Rakyat Atas Tanah

Penetapan kawasan hutan laposo niniconang menyebabkan konflik agraria antara masyarakat dan Pemerintah selama bertahun-tahun. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hak atas tanah karena masyarakat yang tinggal di kawasan hutan kehilangan sumber penghidupan yang telah dikelola secara turun-temurun. Atas dasar persoalan tersebut dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dasar hukum masyarakat melakukan penguasaan tanah. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kajian yuridis empiris. Penelitian artikel ini menggnakan metode penelitian yuridis empiris, menggunakan hasil wawancara untuk diolah an dianalisis dengan menggunakan pendekatan hukum. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penguasaan tanah yang dilakukan masyarakat meyakinkan bahwa tanah yang mereka kuasai adalah hak milik masyarakat setempat. Akan tetapi, banyaknya petani yang ditangkap membuat kekhawatiran untuk mengelola lahan tersebut. Oleh sebab itu, melalui penelitian ini maka disimpulkan bahwa kebijakan reforma agraria yang komprehensif dibutuhkan untuk penyelesaian konflik-konflik semacam ini. AbstrakThe implications of establishing a forest of Laposo Niniconang Watangsoppeng on the protection of people’s rights to land. This research aims to find out and analyze the status of land rights controlled for generations. The research type is empirical legal research where data collection is carried out by interview methods on several related parties. The legal materials used are primary and secondary legal materials. Furthermore, the data is analyzed qualitatively and presented descriptively. The results showed that traditional societies having lived for generations managing land in forest areas are worried about being arrested by the police. Reflecting on the site, a comprehensive agrarian reform policy is needed for the resolution of forest conflicts.

The Implementasi Kebijakan Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Di Kantor Imigrasi Malang Pada Masa Pandemi Covid-19

Kemunculan wabah pandemi Covid-19 yang menyebar ke seluruh belahan dunia, salah satunya Indonesia,telah memberikan banyak pengaruh pada segala aspek kehidupan yaitu salah satunya dalam melakukan pengawasan keimigrasian. Berbagai kebijakan atau peraturan keimigrasian diterbitkan seiring dengan berkembangnya kasus aktif Covid-19. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang selaku Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian melaksanakan pengawasan keimigrasian terhadap Orang Asing sekaligus melakukan penegakan hukum keimigrasian. Pengawasan keimigrasian tersebut dilakukan melalui pengawasan lapangan dan pengawasan administratif. Metode penelitian yang dipakai yaitu metode penelitian hukum normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa kebijakan keimigrasian yang diantaranya memuat ketentuan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing di masa pandemi Covid-19 diterbitkan menyesuaikan dengan perkembangan kasus aktif Covid-19 Indonesia dan pelaksanaannya di Kantor Imigrasi Malang telah berjalan sesuai aturan yang berlaku. Abstract:The emergence of the Covid-19 pandemic outbreak that has spread to all parts of the world, including Indonesia, has had a lot of influence on all aspects of life, one of which is in conducting immigration surveillance. Various immigration policies or regulations were issued in line with the development of active cases of Covid-19. The Immigration Office Class I TPI Malang as the Immigration Technical Implementation Unit carries out immigration supervision of foreigners as well as enforces immigration law. Immigration supervision is carried out through field supervision and administrative supervision. The research method used is the normative-empirical legal research method. The results of the study show that several immigration policies, which include provisions for supervision of immigration against foreigners during the Covid-19 pandemic, were issued in accordance with the development of active cases of Covid-19 in Indonesia and their implementation at the Malang Immigration Office has been running according to the applicable rules.

Pemalsuan Surat dalam Arti Formil dan Materil Beserta Akibat Hukumnya

Delik pemalsuan surat merupakan kejahatan yang klasik namun masih menghiasi statistik kejahatan di Indonesia. Realistasnya sebagai tindak pidana yang eksis, masih terdapat perbedaan penafsiran terhadap makna unsur dalam delik pemalsuan surat. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi penegak hukum dalam menerapkan delik pemalsuan surat terhadap peristiwa hukum konkrit. Sehingga diperlukan pemahaman yang jelas terhadap makna dan bentuk-bentuk delik pemalsuan surat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap bentuk pemalsuan surat dalam arti formil dan materil beserta akibat hukumnya, sehingga dapat membantu penegak hukum dalam menerapkan delik pemalsuan surat terhadap peristiwa hukum konkrit. Abstract:Letter forgery is a classic crime but still adorns crime statistics in Indonesia. As a criminal offense that still exists, there are still different interpretations in the meaning of the elements in the letter forgery crime. This creates uncertainty for law enforcers in applying the article of letter forgery crime against concrete legal events. Thus, a clear understanding and form of the letter forgery crimes regulated in the Criminal Code are required. This paper aims to provide an explanation of the form of letter forgery in a formal and material sense and its legal consequences so that it can assist law enforcers in implementing the right letter forgery article against concrete legal events.

Pembatalan Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Keterkaitannya pada Pemilihan Umum Tahun 2024

This study aims to analyze the Government's rejection of the Draft Law on General Election, which has been stipulated in the 2020-2024 National Legislation Program and its relation to the 2024 General Election. This type of research is a normative study using a political-law approach. The technical analysis used in this study, namely hermeneutic analysis, interpretation analysis, and SWOT analysis. The results show that the Government's rejection of the Draft Law on General Elections that have been stipulated in the 2020-2024 National Legislation Program will increase Jokowi's political power as a cadre of the Indonesian Democratic Party of Struggle and will provide electoral benefits to gain constituent votes in the 2024 Election. This is reinforced by a SWOT analysis related to implementing the presidential threshold in the 2024 General Election, where only the Indonesian Democratic Party of Struggle can directly carry its cadres to become Presidential and Vice-Presidential Candidate Pairs without a coalition of political parties. Meanwhile, eight political parties must form a candidate for the Joint Candidate Pair of Political Parties in the 2024 Election. Furthermore, it is hoped that President Joko Widodo will continue to carry out his role as head of state and not abuse power at the time of appointing a task force, both at the provincial and Regency/City levels. In addition, it is hoped that every political party will continue to carry out the best strategy in promoting Presidential and Vice-Presidential Candidates without having to lead public opinion regarding the presidential threshold issue in the 2024 General Election. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penolakan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang telah ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional Rancangan (Prolegnas) 2020-2024, serta keterkaitannya pada Pemilihan Umum 2024. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan politik hukum. Adapun teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis hermeneutik, analisis interpretasi, dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang telah ditetapkan dalam Prolegnas Rancangan 2020-2024 akan memperbesar kekuasaan politik Jokowi selaku kader Partai PDIP-P, dan akan memberikan manfaat elektoral untuk meraih suara konstituen pada Pemilu 2024. Hal ini diperkuat dengan analisis SWOT terkait implementasi presidential threshold pada Pemilu Tahun 2024, dimana hanya PDIP yang dapat langsung mengusung Kadernya menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa koalisi atau gabungan partai Politik. Sedangkan delapan Partai Politik di antaranya harus membentuk usungan Pasangan Calon Gabungan Partai Politik pada Pemilu Tahun 2024. Selanjutnya, diharapkan Presiden Joko Widodo tetap menjalankan peranannya sebagai kepala Negara dan tidak menyalahgunakan kekuasaan pada saat melakukan PLT, baik di tingkatan Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Selain itu, diharapkan setiap Partai Politik tetap melakukan strategi terbaik dalam mengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa harus menggiring opini publik terkait permasalahan presidential threshold pada Pemilu Tahun 2024.

Investasi Online Reksadana: Aspek Hukum dan Perlindungan Bagi Investor selaku Konsumen

Penelitian ini bermaksud untuk memahami dan menjelaskan pangaturan hukum terkait investasi online reksadana di Indonesia serta aspek perlindungan hukumnya terhadap investor selaku konsumen. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan mengkaji data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer dan sekunder yang didukung oleh data wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks Indonesia, investasi online reksadana tidak diatur secara spesifik dalam aturan yang khusus, namun tersebar dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Demikian pula dengan aspek perlindungan hukum terhadap investor selaku konsumen reksadana online, antara lain: 1. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, awalnya invesatsi reksadana diawasi dan dilindungi oleh Bapepam-LK, yang kemudian dibubarkan dan dialihkan fungsinya ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2. Berdasarkan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan dan aturan turunannya, bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dilakukan secara preventif dan represif oleh OJK. 3. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bentuk perlindungan dilakukan melalui Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang kemudian membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di tingkat daerah.

Urgensi Beracara di Pengadilan Perdata Terhadap Hukum Acara perdata

Hukum acara perdata merupakan hukum perdata formil, yang pada dasarnya berfungsi mempertahankan atau menegakkan hukum perdata materiil melalui pengadilan apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum perdata materiil atau terjadi sengketa. Bahkan hukum acara perdata juga mengatur bagaimana tata cara memperoleh hak dan kepastian hukum manakala tidak terjadi sengketa melalui pengajuan “permohonan” ke pengadilan. Artikel ini ingin menjelaskan bagaimana mekanisme beracara di pengadilan perdata terhadap hukum acara perdata, dengan menggunakan metode penulisan secara normatif. Sebagai kesimpulan, artikel ini menjelaskan bahwa didalam beracara hukum acara perdata dapat ditinjau dalam dua aspek yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit, dalam arti luas beracara meliputi segala tindakan hukum yang dilakukan, baik di luar maupun di dalam persidangan di pengadilan guna menyelesaikan suatu perkara menurut ketentuan hukum acara perdata. Sedangkan dalam arti sempit, beracara meliputi tindakan beracara di dalam persidang di pengadilan dari sidang pertama sampai dengan hakim menjatuhkan putusannya. Sedangkan untuk prosedur dalam pengajuan Gugatan di Pengadilan merujuk pada Pasal 118 ayat (1) Herizen Indlandsch Reglement (“HIR”)/Pasal 142 RBg. Abstract. Civil procedural law is formal civil law which basically is to defend or enforce material civil law through the court if there is a violation of the law toward material civil law or a dispute. Even the civil procedural law also regulates how to obtain legal rights and certainty, if there is no dispute through filing an "application" to the court. This article aims to explain how the procedure of mechanisms in civil courts toward civil procedural law by using the normative writing method. In conclusion, this article explains that civil procedural law proceedings can be viewed in two aspects, which are broad sense and narrow sense. In the broad sense, it includes all legal actions that are taken both outside and inside the court to resolve the case according to the provisions of civil procedural law. Whereas in a narrow sense, it includes proceeding at trial in court from the first trial until the judge makes his decision. whereas, the procedure for filing a lawsuit in court is referring to Article 118 paragraph (1) Herizen Indlandsch Reglement (“HIR”) / Article 142 RBg.

Reformulasi Pengaturan Tanggung Jawab Perusahaan Sebagai Ikhtiar Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup

Artikel ini bertujuan mengidentfikasi sejauh mana peraturan perundang-undangan tentang tanggung jawab perusahaan menjadi instrumen menjaga lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Metode penelitian yakni penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif-eksplanatoris. Peraturan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan bersifat parsial baik secara horizontal dan vertikal, keseluruhan peraturan belum menunjukkan sinkronisasi serta belum diarahkan untuk memberikan perlindungan lingkungan dan menjaga keberlanjutan pembangunan. Oleh karenanya, penting dilakukan reformulasi dengan menegaskan tanggung jawab perusahaan pada aspek lingkungan melalui penetapan jumlah anggaran setiap tahunnya diperuntukan perbaikan dan pelestarian lingkungan. AbstractThis article aims to identify the extent to which laws and regulations on corporate responsibility are instruments of protecting the environment and sustainable development. The research method is normative legal research with descriptive-explanatory data analysis techniques. The regulations on corporate responsibility for the environment are partial both horizontally and vertically, all regulations have not shown synchronization and have not been directed to provide environmental protection and maintain sustainable development. Therefore, it is important to carry out reformulation by emphasizing the company's responsibility for environmental aspects by determining the amount of the budget each year for environmental improvement and preservation.

Tanggung Jawab Pengembang Terhadap Kualitas Bangunan Yang Telah Terjual di Kota Makassar

Tanggung jawab pengembang terhadap kualitas bangunan perumahan yang telah terjual di Kota Makassar, Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk tanggung jawab developer terhadap kualitas bangunan rumah yang telah terjual dan bentuk perlindungan hukum bagi pembeli rumah yang merupakan produk dari perusahaan developer. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative empiric, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapannya pada peristiwa hukum. Metode pengambilan data dan bahan hukum yang digunakan adalah menggunakan teknik wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan yang dilakukan oleh penulis kepada objek penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk tanggung jawab developer terhadap bangunan rumah yang telah diberikan oleh perusahaan developer selama 30-100 hari yang disebut dengan masa pemeliharaan. Namun, dalam peraturan perundang-undangan ditetapkan bahwa tanggung jawab dengan masa pemeliharaan bangunan/rumah yang telah dibeli perlu adanya suatu penilai ahli yang independen dalam menentukan suatu kegagalan bangunan akibat kesalahan dari tahap perencanaan, pembangunan, atau pengawasan. Abstract The liability of the developer on the quality of the housing buildings sold in Makassar City. This research aimed (1) to investigate the liability of the developer about the quality of the gouse building having sold: and (2) to investigate the form of illegal liability for the buyers of the house which were the products of the developer company. The research was a legal normative and impirical research, i.e. the legal research of which the objects of studi included the statemen of the regulation of the law and their application in the legal events. The metods of data celections and legal materials used the thecniques of inetrviews with the research object about the problems researched on. The research results indicated that the liability of the developer about the building quality of the house which had been sold was shown by the developer’company in 30 to 100 days called the maintenance priod. However, in regulation of the law it was stated that the liability over the building quality was 10 years the longes. Meanwhile, the legal protections should be given to the buyers of the houses when the building quality of the purchased house decreased by the independent evaluators consisting of experts who should determine if a vuilding failure had happened as the results of the mistakes in the stages of palning, construction, or supervision.