Mongolia’s assertive and pragmatic role in India’s Connect Central Asia Policy: Current trajectory and Future Ahead

Mongolia’s uniqueness and importance in contemporary world politics lie in its geographical situating, demography, and economy. Geographically landlocked and situated in the Eurasian intersection, Mongolia has the lowest population density of any sovereign country on the planet. Sandwiched among Russia and China Mongolia's harsh environment limit its economic interests. However, Mongolia's geostrategic position, unexplored energy assets, and democratic governance have expanded its importance in global politics. Because of such Mongolia holds a key position in India's Act East and Connect Central Policy to counter China's expansionist policies in North-East Asia. With regards to India-Mongolia relations, the two nations share a rich historical legacy. Tibetan Buddhism the most prevailing religion in Mongolia makes social linkages, Democracy solidified further connections between India and Mongolia. Because of these old and profoundly established linkages, India-Mongolia are 'spiritual neighbors'. However, China still has an overreaching control over Mongolia’s trade, commerce, and other sectors. China also dominates intra-regional trade in North-East Asia. Under India’s Connect Central Asia India attempts to counter Chinese encirclement by delving into close strategic, economic, and energy relations with China's neighbors like Mongolia and CAS. However, the achievement or failure of India's Connect Asia Policy will depend upon India's political as well as its diplomatic will to transform India's interest in regional integration in reality.

Partisipasi Politik Masyarakat di Era Politik Siber

Dalam perkembangan dunia masa kini banyak bermunculan teknologi-teknologi yang dapat mempermudah hidup manusia, salah satunya adalah internet yang berada dalam ranah siber. Perkembangan teknologi dalam internet saat ini memungkinkan aktivitas-aktivitas politik dijalankan melalui ranah tersebut. Perkembangan dalam bentuk kemudahan-kemudahan untuk mengakses informasi-informasi yang berkaitan aktivitas-aktivitas politik saat ini banyak dilakukan melalui medium siber tersebut, sehingga disebut dengan politik siber. Politik siber sangat mengandalkan platform digital untuk mendiseminasikan pesan-pesan politik. Dengan demikian, di tengah kencangnya arus teknologi informasi saat ini, diharapkan era politik siber dapat berpengaruh positif terhadap partisipasi politik masyarakat. Partisipasi politik masyarakat sangat diperlukan dalam menentukan pemimpin-pemimpin politik karena peran mereka sangat tinggi di dalam era politik siber. Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat di era siber mengalami peningkatan, khususnya melalui sarana-sarana daring. Sarana-sarana tersebut, adalah peningkatan kampanye daring yang banyak dilakukan melalui media sosial. Untuk itu, tulisan ini akan menjelaskan keterkaitan antara aktivitas politik di era politik siber dengan partisipasi politik masyarakat. Metode penelitian bersifat kualitatif dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur

Penggunaan Media Sosial Instagram dalam Membangun Citra Positif Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019

Media sosial dapat digunakan sebagai sarana untuk meraih dan menjaga ketenaran, yaitu dengan menampilkan citra positif secara mudah dan cepat. Salah satunya adalah Instagram. Penelitian ini membahas hal tersebut dan secara lebih spesifik bertujuan untuk meneliti dan menjabarkan eksistensi penggunaan Instagram guna membangun citra positif Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan hasilnya diuraikan secara deskriptif. Fokus penelitian ini adalah menganalisa unggahan dan mengamati postingan Instagram milik Joko Widodo pada masa kampanye hingga pemilihan presiden RI pada 1 Oktober 2018 hingga 17 April 2019. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara terhadap narasumber dan juga dengan menggunakan teknik dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial Instagram dapat membangun citra positif Joko Widodo dibuktikan melalui akun instagram miliknya dengan membangun kesan di hadapan masyarakat meliputi unggahan foto-foto keberhasilannya sebagai presiden, misalnya seperti membangun infrastruktur di berbagai tempat di Indonesia, dan mempunyai banyak like pada setiap postingannya. Selain itu tampak adanya konsistensi dalam membangun citra Jokowi selama masa kampanye. Hal tersebut juga didukung sikap Joko Widodo yang sangat terbuka dan tampil ofensif dalam memanfaatkan Instagram pribadinya untuk kampanye politik. Penggunaan Instagram oleh Joko Widodo dalam kampanye Pilpres 2019 berjalan dengan mudah dan efektif dalam mencapai tujuan kemenangan pemilihan presiden 2019.

Strategi Advokasi Masyarakat Sipil dalam Mendesak Pembatalan Revisi Regulasi Komisi Pemberantasan Korupsi

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi gerakan masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil antikorupsi. Penelitian ini menggunakan teori advokasi dari Sheldon Gen dan Amy Conley Wright. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan sumber data primer dari wawancara, dan pengolahan data sekunder dari berbagai berbagai literatur yang relevan dengan penelitian ini. Koalisi masyarakat sipil antikorupsi mengontrol kekuasaan negara dengan menuntut pemerintah dan DPR bertanggung jawab kepada hukum dan publik dengan mendukung KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dengan tidak melemahkan kelembagaan KPK, dan meningkatkan kesadaran publik terhadap isu-isu penting publik melalui advokasi, dalam hal ini wacana UU KPK yang direvisi oleh DPR. Pada tahun 2019 momentum revisi UU KPK berhasil dilakukan DPR bersama Pemerintah sehingga advokasi yang dilakukan oleh koalisi gagal. Koalisi masyarakat sipil antikorupsi mengadopsi strategi advokasi dengan memperkuat sebuah koalisi besar, melobi pengambil kebijakan, melakukan kajian akademik, dan pelabelan, pemberitaan media, dan melibatkan serta memobilisasi publik dalam melakukan gerakan. Dari kelima strategi advokasi tersebut, pada akhirnya memiliki sisi kekuatan dan kelemahan untuk melakukan sebuah gerakan sosial dalam mempengaruhi kebijakan revisi UU KPK yang namun pada akhirnya strategi advokasi yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil antikorupsi tidak berhasil mempengaruhi para pemangku kebijakan dan pada tahun 2019, UU mengenai KPK telah direvisi pada 17 September 2019.

US – Iran Proxy War in Middle East Under Trump Administration

The heated bilateral relation between Iran and the United States has brought the middle east into another level of problem. The divided geopolitical and regional interest of both countries has led to several and many multidimensional issues, ranging from political, security, and even to economic ones. This article discussed the Iran – US tension on their proxy conflict in the Middle East. This article employs the Regional Security Complex Theory to construct the events related to both states’ proxy conflicts. The polarized region for sure has drawn another line that seems to be more complexed for both countries to achieve mutual understanding and continued peacebuilding. The US withdrawal from JCPOA, killing of Soleimani, and Saudi Arabia – Iran Yemen proxy war exacerbated the status quo. This article perceived that the intertwined issues show how the traditional thought of security should be redefined as both countries try to gain bargaining power. Especially with Iran that was hindered very much by sanctions and embargo placed by the US. This article discusses many important issues on Iran, US, and Saudi Arabia involvement and their correlated dynamics within the UN. This article analyzed Trump’s leadership style in the Middle East and its implication from the proxy war to the Middle East security architecture.

Tindakan Pencegahan Pembakaran Hutan dalam Perspektif ASEAN Community

Artikel ini bertujuan untuk memaparkan tentang nilai-nilai ASEAN Community dalam pencegahan pembakaran hutan dan lahan melalui ASEAN Agreement Transboundary Haze Pollution (AATHP), dan Implementasi AATHP di Indonesia. Hal ini disebabkan karena Persoalan Kebakaran hutan dan Lahan merupakan salah satu isu utama di kawasan ASEAN, dan dampaknya menimbulkan pencemaran udara lintas batas negara yang mengakibatkan terganggunya hubungan diplomatik diantara Negara Anggota ASEAN. Padahal negara Anggota ASEAN bersepakat untuk mewujudkan ASEAN Community. Oleh karena itu, dengan menerapkan metode penelitian hukum yuridis normatif, tulisan ini hendak menjelajahi beberapa hal, yaitu pertama; bagaimana nilai-nilai nilai-nilai ASEAN Community dalam pencegahan pembakaran hutan dan lahan melalui AATHP, Kedua, bagaimana implementasi AATHP di Indonesia. Artikel ini menemukan bahwa nilai-nilai ASEAN Community telah tertuang dalam setiap pasal yang diatur dalam AATHP guna pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada kawasan ASEAN, Kedua, Indonesia telah meratifikasi AATHP dan membuat produk hukum yang dapat menjangkau para pelaku pembakaran hutan dan lahan. Hal ini ditandai dengan disahkannya UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Kehutanan, UU Perkebunan, dan UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Selain itu, di Provinsi Jambi, juga membentuk Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan.

Formulasi Peraturan Desa Tentang Lubuk Larangan

Penelitian mengenai Formulasi Pembentukan Peraturan Desa Sungai Rotan Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Lubuk Larangan ini didasarkan pada permasalahan yakni ketidakadanya peraturan desa yang mengatur tentang kelestarian lingkungan khususnya berkenaan dengan lubuk larangan. Sehingga perlu dibentuk suatu aturan yang mengatur perihal tersebut. Penelitian ini mengkaji bagaimana Formulasi Pembentukan Peraturan Desa Sungai Rotan Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Lubuk Larangan. Pembentukan Peraturan Desa ini bertujuan untuk mengahsilkan suatu produk hukum yang dapat memberikan perlindungan akan memberikan jaminan kelestarian akan keberadaan lubuk larangan yang terdapat di Desa sungai Rotan. Pembentukan Peraturan Desa dilaksalanakan, sebagai bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan dan kepentingan rakyat dan penyelesaiaan permasalahan dalam masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. penelitian ini melakukan pengkajian yang menitik beratkan kepada proses Formulasi Pembentukan Peraturan Desa Sungai Rotan Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Lubuk Larangan. Penelitian ini menghasilkan suatu kajian akan kebutuhan produk hukum desa bagi masyarakat Desa Sungai Rotan sebagai pedoman dalam bermasyarakat khususnya berkenaan dengan tanggaung jawab akan kelestarian lingkungan hidup.

Politik Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahan dan teknologi, objek perlindungan hak kekayaan intelektual pun semakin berkembang dari waktu ke waktu. Objek-objek yang dimaksud tidak hanya ada di satu tempat saja, tetapi menyebar di berbagai daerah. Pada beberapa cabang HKI, salah satunya karena kepemilikan komunal atau penemunya tidak lagi diketahui, tidak dapat diberikan perlindungan perspektif HKI, misalnya pengetahuan atau obat-obatan tradisional. Beberapa kasus di antaranya adalah pembajakan keanekaragaman hayati dari pengetahun obat-obatan tradisional Indonesia, yakni dipatenkannya tanaman brotowali oleh perusahaan Jepang. Di sisi lain, peraturan perundang-undangan bidang HKI minim memberikan kewenangan secara langsung kepada pemerintah daerah berkaitan dengan perlindungan HKI. Oleh sebab itu, penelitian yang bersifat normatif dengan pendektan peraturan perundang-undangan ini mengkaji politik hukum tentang kewenangan pemerintah daerah dalam peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual. Hasilnya, dari seluruh peraturan perundang-undangan bidan HKI, kewenangan pemerintah daerah secara eksplisit hanya diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Selebihnya penyebutannya bersifat umum, misalnya penggunaan istilah “negara” dalam Undang-Undang Hak Cipta sebagai pemegang ekspresi budaya tradisional dan hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui. Padahal, dalam konteks negara hukum, wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, sejalan dengan asas legalitas yang merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraa kenegaraan dan pemerintahan.

Perbandingan Tata Kelola Penanganan Pandemi Covid 19 di Indonesia dan India

Tulisan ini mencoba membandingkan tata kelola penanganan pandemi Coronavirus Diseases (Covid 19) di Indonesia dan India. Meskipun sempat menerapkan lockdown total sampai bulan September jumlah kasus positif COVID-19 di India tembus lebih dari 4,7 juta dengan angka kematian lebih dari 78 ribu jiwa. Sementara itu, Indonesia tak pernah tercatat melakukan lockdown total. Hasilnya tidak lebih baik dari India. Sepanjang bulan September tercatat tujuh kali rekor penambahan positif Covid 19 pecah. Kami coba melakukan analisis kebijakan pemerintah terbaik di antara yang terburuk. Tulisan ini dibuat dari penelitian kualitatif yakni penelitian yang ditujukan untuk menghasilkan pengetahuan dengan cara koheren. Dengan menggunakan metode kepustakaan, mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dari media cetak dan elektronik terkait covid 19 di Indonesia dan India, kami menganalisis kebijakan pemerintah kedua negara tersebut. Tulisan ini merekomendasikan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pemerintah Indonesia dalam penanganan covid 19. Pasalnya, kini Indonesia menduduki posisi teratas statistik jumlah kematian akibat COVID-19 di Asia Tenggara.

Peran World Health Organization dalam Menangani Isu Female Genital Mutilation di Sierra Leone

Penelitian ini menjelaskan tentang peran WHO dalam menangani isu Female Genital Mutilation di Sierra Leone. Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada implementasi peran WHO melalui CEDAW dan Maputo Protocol yang telah diratifikasi oleh Sierra Leone dalam penghapusan praktek FGM yang merupakan budaya dari masyarakat Sierra Leone untuk proses wanita menuju dewasa serta gerakan dari aktivisi internasional dan organisasi internasional yang berfokus pada penghapusan praktik FGM. Budaya FGM sendiri merupakan salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan deskriptif analitik, dimana data-data yang dikumpulkan dengan menggunakan studi pustaka. Dalam menjelaskan penelitian ini Peneliti memperoleh data melalui Jurnal, Buku, Tesis, Laporan Ilmiah, internet dan laporan pemerintah serta respon organisasi internasional yang berfokus pada FGM di Sierra Leone. Teori yang digunakan adalah HAM, Organisasi Internasional dan Peran. Data-data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan untuk kemudian dianalsis dengan menggunakan teori yang digunakan untuk menarik kesimpulan. Dari hasil analisi, peneliti mengambil kesimpulan bahwa implementasi CEDAW oleh pemerintah Sierra Leone dalam masalah penghapusan Female Genital Mutilation tidak diterapkan secara baik oleh pemerintah Sierra Leone dikarenakan pemerintah tidak memasukan undang-undang kedalam hukum nasionalnya mengenai penghapusan praktik tradisional berbahaya yaitu FGM. Alasan pemerintah adalah dikhwatirkan mengancam kepentingan nasionalnya.