Pelayanan Isbat Nikah Wilayah Kerja Kantor Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1b Kabupaten Hulu Sungai Utara

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelayanan isbat nikah yang diberikan oleh Kantor Pengadilan Agama Amuntai kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelayanan isbat nikah pada kantor Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah berjalan sesuai harapan hal ini dilihat dari indikator-indikator : Ketepatan Waktu Pelayanan, Akurasi Pelayanan, Kesopanan dan Keramahan dalam Memberikan Pelayanan, Kemudahan Mendapatkan Pelayanan, Kenyamanan dalam Memperoleh Pelayanan, Atribut Pendukung Pelayanan. Sedangkan kendala yang dihadapi yaitu: faktor Data Administrasi Yang Tidak Lengkap, faktor Sarana dan Prasarana Masih Kurang dan faktor Proses yang Cukup Lama

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Unit Usaha Simpan Pinjam Di Badan Usaha Milik Kampung Kampung Minas Barat

Village Owned Enterprise is a self-help container that is essentially a forum that conducts empowerment to the community, but the current situation is many unable to function as a forum for community empowerment of Village Owned Enterprise. This research aims to determine community empowerment through The Save Borrow Business Unit in Village Owned Enterprise Mineh Mandiri West Minas Village and to Know what factors hinder community empowerment through the Simpan Pinjam Business Unit in Village Owned Enterprise Mineh Mandiri West Minas Village. This research uses qualitative descriptive research method approach. Primary data obtained directly through interviews from informants, namely the Director of Village Owned Enterprise Mineh Mandiri, Village Chief Of West Minas, representative community Of West Minas Village, Field Experts Of Village Owned Enterprise, and Borrower Community. The results of this study show that community empowerment through the business unit of saving loans in a Village Owned Enterprise Mineh Mandiri West Minas Village is Bad. inhibitory factors in community empowerment through business units save borrowing in Village Owned Enterprise Mineh Mandiri West Minas Village is the limitation of human resources and lack of public awareness and lack of public enthusiasm for Village Owned Enterprise Mineh Mandiri.

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sungai Di Kota Banjarmasin

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Upaya Pemerintah Kota Banjarmasin dalam kebijakan pengelolaan sungai di Kota Banjarmasin dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pengelolaan sungai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan masih belum optimal hal ini dikarenakan jumlah sungai dengan sumber daya manusia tidak berbanding lurus dengan anggaran yang tersedia, dukungan dari pihak-pihak yang terlibat kurang, Masyarakat acuh terkait kebijakan tersebut, dan pengetahuan mereka terkait pengelolaan sungai sangat sedikit.

Kebijakan Inovasi Teknologi Bidang Perikanan Bagi Masyarakat Transmigrasi Lokal Di Kecamatan Xiii Koto Kampar Kabupaten Kampar

Penelitian ini dilatar belakangi Kabupaten Kampar merupakan salah satu daerah yang mengeluarkan kebijakan terkait Kawasan Minopolitan, yaitu di Desa Koto Mesjid. Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar menuangkan kebijakan daerahnya dalam bentuk Keputusan Bupati Kabupaten Kampar dalam memfasilitasi desa tersebut sebagai wilayah cluster yang terbit dalam tiga bentuk kebijakan. Kawasan Minapolitan merupakan konsepsi pembangunan ekonomi kelautan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas serta percepatan. Kawasan Minapolitan merupakan suatu bagian wilayah yang memiliki fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan inovasi teknologi bidang perikanan bagi masyarakat transmigrasi lokal di desa koto masjid dapat berlangsung serta apa saja faktor yang pendukung dan penghambat dalam penerapan kebijakan inovasi teknologi bidang perikanan bagi masyarakat transmigrasi local di Desa Koto Masjid. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan peneliti menetapkan prosedur sampling purposive mana yang dapat digunakan untuk mengindentifikasi orang-orang yang akan diobservasi atau diwawancarai dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan teknik trigualasi. HasiI penelitian ini menunjukkan Kebijakan inovasi teknologi bidang perikanan bagi masyarakat transmigrasi lokal di kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar sebagai kawasan sentra produksi perikanan di provinsi Riau melalui surat Keputusan Gubernur Riau No. KPTS/99/II/2000 tanggal 28 Februari 2000 dan baru tahun 2010 ditetapkan sebagai kawasan Minapolitan dapat dijadikan salah satu alternative solusi dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kampar tersebut serta penelitian ini memiliki faktor pendukung yakni konsep awal kebijakan, sumber daya dan kemandirian masyarakat pembudidaya dan faktor penghambatnya yaitu peran pemerintah, koordinasi dan komunikasi birokrasi, dan evaluasi jangka waktu maka tujuan dari pelaksanaan kebijakan ini masih belum dapat tercapai dengan maksimal.

Implementasi Kebijakan Penggunaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kota Dumai (Studi Kasus Pada Aplikasi E-Planning)

Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum musyawarah dalam menentukan program prioritas dan strategi pencapaian program di tingkat Kecamatan dan dikemas dengan menggunakan aplikasi E-Planning. Dalam proses tersebut terdapat singkronisasi alokasi program pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui Implementasi Kebijakan Penggunaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Dumai (studi kasus pada aplikasi eplanning) dan Untuk mengetahui faktor penghambat dari Implementasi Kebijakan Penggunaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Dumai (studi kasus pada aplikasi eplanning). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dianalisis dengan teori impementasi kebijakan dari subarsono terdiri dari 4 indikator yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan system birokasi. Serta terdapat penghambat masih kurangnya fasilitas tata ruang serta titik koordinat untuk menghitung data secara spasial dan juga mengolah usulan perencanaan sesuai dengan kewilayahan yang ada. usulan perencanaan pembangunan mengenai pembangunan kewilayahan masih terkendala karena perangkat daerah tidak berani melaksanakan kegiatan tersebut diakibatkan sistem ini belum mengakomodir bahkan sampai titik spasial.

Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Dumai Kota

Penelitian bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan publik dan mengidentifikasi faktor penghambat pelayanan publik yang berkualitas pada Kantor Camat Dumai Kota. Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan pemberi layanan dilakukan dengan teknik purposive sampling sedangkan untuk penerima layanan menggunakan teknik accidental sampling. Teknik analisis data dengan teknik analisis interaktif setelah dilakukan teknik trianggulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi tangible ditemukan sarana dan prasarana seperti bangunan atau ruangan kurang memadai, hal ini dapat dilihat dari ruangan yang cukup sempit untuk masyarakat yang banyak mengantri, jumlah kursi yang terbatas dan matinya AC dan TV membuat kondisi menjadi semakin tidak nyaman bagi masyarakat. Dimensi reliability masih ditemukan kekurangan pegawai yang belum mahir mengoperasikan perangkat pelayana. Dimensi responsiveness menujukkan ketidakjelasan kepastian waktu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam pengurusan surat-menyurat hingga masyarakat tidak mengetahui kapan waktu penyelesaian menyebabkan masyarakat harus berulang kembali. Dimensi emphaty diketahui bahwa masih terdapat pegawai yang kurang ramah kepada masyarakat. Dimensi assurance masih belum adanya jaminan kompensasi kerugian waktu masyarakat yang merasa terbuang saat pengurusan yang lama. Faktor penghambat kualitas pelayanan publik yaitu sarana prasarana dan sumber daya.

Strategi Komunikasi “City Branding” Dalam Mengembangkan Potensi Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi city branding dalam mengembangkan potensi pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi Riau. Metode penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Peneliti memilih menggunakan paradigma konstruktivis karena ingin mendapatkan pengembangan pemahaman tentang City Branding. Penelitian terdiri dari beberapa tahapan, Tahap pengambilan data dilaksanakan dengan cara metode deskriptif kualitatif yaitu berupa Observasi, Wawancara, dan dokumentasi. Tahap Uji kredibilitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan triangulasi teknik. Hasil penelitian ini adalah strategi komunikasi City Barnding, Proses penyampaian pesan terhadap citra yang dibangun melibatkan peran pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal seperti melibatkan peran generasi muda dalam hal ini adalah GenPI, para akademisi serta menjalin rekanan dengan media online dan cetak. Upaya yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi adalah mengadakan pelatihan bagi SDM serta merencanakan alokasi anggaran untuk promosi pariwisata di APBD tahun berikutnya. Pola strategi komunikasi antara pemerintah daerah dengan komunitas cukup berjalan dengan baik, terbukti masih dialokasikannya anggaran untuk bidang-bidang tersebut meskipun belum maksimal. Kurang maksimalnya antara lain kurangnya sinergitas, penulis menilai hal ini dikarenakan adanya relasi kuasa yang menggeser potensi SDM yang ada.

Analisis Prestasi Pendidikan Anak Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu

This study aims to analyze the educational achievements of children who receive assistance from the Hope Family Program in the Peranap District, Indragiri Hulu Regency and to find out the factors that influence it. This research is a primary research that collects data using a research questionnaire. The total population of the study was all families receiving the family hope program assistance in the role of the role of the Indragiri Hulu Regency, namely as many as 446 families, then based on the Slovin formula with a level of 10%, the total sample size was 82 respondents in which the respondents were divided into families who have selected school children, namely the highest PKH recipient child education. The analytical method used is descriptive quantitative using multiple linear regression analysis. Based on the results of the study, it is known that the Family Hope Program (PKH) assistance has a significant positive effect on the educational achievement of children receiving the Hope Family Program (PKH) in Peranap District, Indragiri Hulu Regency. The level of attendance of children has a significant positive effect on the educational achievement of children receiving the Hope Family Program (PKH) in the Peranap District, Indragiri Hulu Regency. Parents' income has a significant positive effect on the educational achievement of children receiving the Hope Family Program (PKH) in the Peranap District, Indragiri Hulu Regency. If the parents' income increases, it will increase the educational achievement of children who receive the Hope Family Program (PKH) in Peranap District, Indragiri Hulu Regency. And the level of parental education has a significant positive effect on the educational achievement of children receiving the Hope Family Program (PKH) in the Peranap District, Indragiri Hulu Regency.

Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020 (Studi di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau)

Pemilu merupakan salah satu bentuk demokrasi dalam memilih pimpinan. Pelaksanaannya yang secara berkala sudah dijadwalkan di indonesia. Tahun 2020 merupakan jadwal pemilihan serentak di kabupaten kota di provinsi Riau. Dalam hal ini Aparatur Sipil Negara terlibat dalam pemilihan dan juga pelaksana dalam birokrasi pemerintahan. penelitian ini bertujan untuk mengetahui penyebab kurangnya netralitas Aparatur Sipil Negara pada pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2020 di kabupaten Indragiri Hulu dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode yang umumnya digunakan pada pendekatan kualitatif, yaitu observasi wawancara dengan responden, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang ada di kabupaten Bengkalis,Rohil,Rohul dan Kuansing, masih bisa digunakan sebagai alat bagi suatu kekuatan politik tertentu, ini dikarenakan mendapat pengaruh untuk mendukung salah satu pasangan calon, namun mereka tidak berani untuk menyatakan keterlibatannya secara langsung karena takut melanggar peraturan dan mendapat sanksi, serta masih ada upaya dari oknum memasukkan orang-orangnya. Walaupun tidak secara langsung tetapi masyarakat bisa membaca bahwa orang-orang yang dianggap mampu untuk menduduki jabatan. Sedangkan yang dianggap tidak mumpuni di lengserkan atau di nonjobkan.

Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Penyediaan Perlengkapan Jalan Umum yang Berstatus Sebagai Jalan Kota di Kecamatan Pekanbaru Kota)

This research is based on the purpose of Regional Regulation No.10 of 2017 which is to realize road traffic and transportation in Pekanbaru Kota can be safe, comfortable and efficient which has not been reached. the purpose of this research is to determine the implementation and what factors hinder implementation the policy the provision of road equipment in Pekanbaru Kota Distric. This research uses Grindle theory, namely the content variables of this policy include: group interests, types of benefits, changes to be achieved, location of decision making, program implementation, resources used. The policy environment includes: Power, interests, and strategy of policy actors; Characteristics of the institutions; Group compliance level. This study used descriptive qualitative method. The results of this study indicate that the implementation or application of the road equipment provision policy in Pekanbaru Kota District is seen from the process or workflow is good, but there are several obstacles, namely: road facilities that are less maintenance so that the benefits of this policy have not been maximally realized. The factors that hindered this policy were limited budget, bad behavior of public elements and poor maintenance of road equipment. Keywords : Implementation of Policy, Traffic, Road Equipment.