ISLAM DAN MADZHAB: ANALISIS DISTRIBUSI PENGIKUT MADZHABMADZHAB MU’THABARAH DI BERBAGAI BELAHAN DUNIA

Artikel ini mencoba menyajikan peta letak geografis sebaran para pengikut madzhab fiqih Islam khususnya Madzãhibu al-Arba’ah al-Mu’tabarah yaitu madzhab Hanafî, madzhab Mãlikî, madzhab Syafi’i, dan madzhab Hanbalî diseluruh berbagai penjuru dunia. Penyebaran madzhab-madzhab fiqih Islam al-mu’tabarah telah sampai ke berbagai penjuru wilayah dunia dari mulai lahirnya generasi pertama sampai dewasa saat ini. Fiqih merupakan salah satu aspek esensial yang sangat diperhatikan oleh agama Islam. Aspekaspek hukum yang diproduksi oleh para fuqaha yang di istinbath dari nash baik al-Qur’an maupun hadist telah mewarnai kehidupan umat Islam dalam hidup beragama. Madzhab Hanafî, Mãlikî, Syafi’i, Hanbalî dan yang lainnya merupakan manifestasi dari bentuk perhatian ulama-ulama Islam terhadap praktik serta aturan beribadah sehingga dengannya menjadi jembatan dalam rangka taqarrub kepada Allah SWT melalui suri teladan yang dicontohkan oleh Rosulullah SAW. Studi penelitian ini menggunakan pendekatan Literature Riview dengan menggunakan Teknik analisis data secara interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa madzhab-madzhab fiqih setidaknya memiliki basis wilayah masing-masing yang unik yang tidak dimiliki yang lainnya.

MODEL PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENENTUAN KEBIJAKAN PARIWISATA HALAL DI MADURA BERBASIS NILAI KEISLAMAN DAN HUKUM POSITIF

Pulau Madura memiliki kekhasan tersendiri dari sosio-kultur yang bernafaskan Islami. Hal tersebut merupakan nilai positif dalam menghadapi pariwisata halal di dunia. Fakta yang ada sekarang ini semua kabupaten yang ada di Madura belum menyambut pariwisata halal sebagai andalan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara. Hal tersebut dapat terjadi karena partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan masih kurang atau bahkan tidak ada. Dikarenakan melihat keberagamaan masyarakat Madura yang sangat kuat dengan Islam merupakan suatu keharusan untuk menerapkan kebijakan pariwisata halal. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah tentang pengelolaan pariwisata di Madura dapat dilihat salah satunya dalam FGD. Hal itu menunjukkan bahwa model partisipasi masyarakat di Madura sesuai dengan model a basic model of public participation, dan a realism model of publik partisipation. Sementara berdasarkan nilai keislaman pelaksaan FGD bisa termasuk ke dalam konsep shura yang terdapat dalam Islam. Respons masyarakat secara umum menginginkan adanya penerapan halal tourism di pulau Madura. Namun di sisi lain mereka juga menekankan adanya halal tourism benar-benar menerapkan pariwisata yang sesuai dengan syariat.

TELAAH YURIDIS DAN SOSIOLOGIS TERHADAP BUDAYA PENGANGKATAN ANAK DI LOMBOK NUSA TENGGARA BARAT

Salah satu perkara yang cukup ramai di Pengadilan Agama beberapa tahun terakhir, lebih khusus Pengadilan Agama yang ada di Lombok adalah perkara pengangkatan anak. Perkara pengangkatan anak di Pengadilan Agama di Lombok terus bermunculan, dan mengalir dengan beragam polemik hukum, dari persoalan status anak angkat, status orangtua kandung, status orangtua angkat, dan berbagai motivasi para pihak dalam pengangkatan anak. Melihat derasnya kasus yang muncul dari pengangkatan anak di lingkungan masyarakat Sasak Lombok, Pengadilan Agama di Lombok memiliki pola putusan yang hampir sama, yakni hanya mempertimbangkan aspek normativelegalistik-positivistik, baik dari aspek prosedural, dokumen administrative, keterangan saksi, dan beberapa bukti yuridis lainnya yang digunakan oleh majelis hakim. Sehubungan dengan tingginya budaya pengangkatan anak di lingkungan masyarkat Sasak dan berbagai persoalan sosial-masyarakat yang muncul akibat budaya pengangkatan anak itu di satu sisi, yang secara otomatis memicu membeludaknya kasus pengangkatan anak di Pengadilan Agama Lombok di sisi lain, maka tulisan ini akan membahas tentang perlindungan anak angkat yang memicu perubahan sosial keagamaan masyarakat Sasak yang ada di Lombok. Sehingga diberi judul tentang “Telaah Yuridis dan Sosiologis Terhadap Budaya Pengangkatan Anak di Lombok, Nusa Tenggara Barat

POTENSI EKONOMI DALAM ZAKAT DAN WAKAF SAHAM DI INDONESIA

Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia tentu sangat potensial bagi penghimpunan keuangan sosial islam. Praktik Zakat dan Wakaf Saham di Indonesia dapat tergolong baru. Namun peningkatan aktivitas Pasar Modal Syariah di Indonesia dapat mengindikasikan potensi zakat dan wakaf saham di Indonesia sangat besar. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin melihat potensi ekonomi dalam zakat dan wakaf saham. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian library research. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa praktik zakat dan wakaf dengan saham adalah boleh. Sehingga potensi ekonomi dari penghimpunan zakat dan wakaf saham sangat besar. PUSKAS BAZNAS dengan menggunakan Indikator Zakat Saham Perusahaan, memaparkan bahwa potensi zakat saham mencapai Rp 99,7 triliun pada tahun 2019. Sedangkan potensi wakaf sendiri dengan pendekatan asumsi 50% investor yang berwakaf sejumlah Rp100.000 setiap bulan, akan menghasilkan potensi wakaf saham sebesar Rp 3,9 miliar per bulan.

BLESSING IN DISGUISE TEORI RECEPTIE: DAMPAK TEORI RECEPTIE PADA TRADISI PENYALINAN DAN PENULISAN ULANG MANUSKRIP HUKUM ADAT DAN UNDANG-UNDANG KERAJAAN ISLAM NUSANTARA

Kebijakan politik penjajah Belanda di akhir abad 19 dan awal abad 20 adalah menindaklanjuti rekomendasi kajian Snouck Hurgronje terutama dalam kontek hubungan Islam dengan politik dan hubungan Islam dengan adat. Salah satu rekomendasinya adalah Islam harus dipisahkan dari aspek politik. Dalam hal relasi dengan hukum adat, hukum Islam baru dapat diberlakukan ketika tidak bertentangan dengan hukum adat atau dapat pengakuan dari hukum adat, yang kemudian di kalangan ahli hukum adat dikenal dengan teori receptie. Implementasi teori receptie ini bernilai negatif bagi eksistensi hukum Islam. Namun demikian, sisi positifnya tidak bisa diabaikan. Beberapa kebijakan yang dilakukan penjajah adalah memobilisasi kerajaan-kerajaan di nusantara untuk melakukan transmisi naskah berupa penyalinan, penulisan ulang dan pembukuan kitab-kitab undang-undang kerajaan dan hukum adat yang berlaku saat itu. Penelitian ini merupakan studi dokumen naskah hukum adat dan naskah undang-undang yang pernah diberlakukan di beberapa kerajaan Islam Nusantara dengan mencermati masa penulisan, pengundangan, dan penyalinan ulang. Dalam analisisnya dilengkapi dengan pendekatan sejarah. Temuan penelitian ini menyatakan pasca penerimaan teori receptie, pelaksanaan penulisan ulang dokumen hukum adat cukup intensif dan mengalami puncaknya ketika dibukukan dalam adatrechtbundels yang berjumlah 45 jilid. Jilid I dicetak pertama kali pada tahun 1910 M. Dengan pembukuan tersebut, Pemerintah Belanda ingin menegaskan bahwa hukum yang berlaku di masyarakat adalah hukum adat. Padahal, dengan mengunggulkan hukum adat, pada hakikatnya mengunggulkan hukum Islam juga.

PENGEMBANGAN WISATA HALAL UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KOTA MATARAM

West Nusa Tenggara (NTB) is one of Indonesia’s leading halal tourist destinations. This makes business opportunities open for the local community and will be able to improve the welfare of the community. All districts participated in the development of halal tourism to increase the number of tourist visits to NTB. The city of Mataram, the capital of the NTB province, is no exception. Mataram is also actively building and developing halal tourism by packaging existing tourist destinations into attractive halal tourist destinations. Seeing the rapid development of halal tourism in NTB, this study was conducted to examine the development of Halal Tourism in the City of Mataram and to determine the contribution of the development of halal tourism to the welfare of the people in Mataram City. This research is a descriptive qualitative study in which the primary data are informants from the City of Mataram Tourism Office, Mataram City Promotion Board, Tourism Actors and tourists that visiting Mataram while secondary data are obtained from various reports, books, publications, websites and others. The results of this study aimed that the development of halal tourism carried out by the Mataram City Government was quite good. This is proven by the increasing number of tourists visiting Mataram City each year. Development of halal tourism is done by improving facilities and infrastructure at tourist destinations, promoting both local and international, providing public transportation that is good enough to access tourist attractions, providing accommodations in accordance with sharia provisions so as to provide comfort for tourists especially Muslim tourists. With various efforts to develop tourist destinations that have been carried out by the Government of the City of Mataram has an impact on improving the welfare of the people of the City of Mataram, which is illustrated through the increase in the HDI index from year to year.

THE SHIFT OF NON-PROFIT CONTRACT TO BUSINESS CONTRACT IN THE ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTION BUSINESS ACTIVITIES

This article examines the shift of contract objectives from what originally set for non-profit objectives to business ones. Such shift is found in the three contracts; wakalah (power of attorney), hawalah (underground banking), and kafalah (guarantee). Referring to their uses in several Islamic financial products in Indonesia and comparing to the sharia resolution of Sharia Authority Council Malaysia and Islamic law (fiqh), the majority of these contracts is proven to apply fees (ujrah) and used both independently and in combination with other contracts. Here, the fees are mostly applied in the Islamic financial institutions, but unfortunately the customers who are involved in the contracts get less. This, in turn, affects and changes the contract classification which originally included the three in the non-profit contract and eventually turns them into the business contract. If the contracts are set for business objectives, they are then considered as service/lease based contracts (ijarah). In the construction of a real agreement (contract), this shift has implications on changes in the rights and responsibilities of the parties involved and can raise a dispute cause of misunderstanding of the status of the contract as voluntary (tabarru’) or business (tijari).

MAHAR DAN BHOKA (DILEKTIKA AGAMA DAN ADAT PADA MASYARAKAT MUNA DI KENDARI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)

Penelitian ini merupakan studi etnohgrafi tentang dialektika agama dan adat dalam ritual perkawinan di lingkungan orang Muna. Seluruh data dalam penelitian bersumber dari hasil pengamatan, wawancara mendalam serta studi dokumen. Mengingat penelitian ini terkait dengan aspek pengamalan hukum yang hidup dalam ruang sosial budaya, maka analisis atas data dilakukan dengan menggunakan pendekatan fenomenologi hermeneutic. Integrasi bhoka sebagai nilai atau besaran mahar dalam perspektif hukum Islam dapat dipandang sebagai urf .Problem serius terkait implementasi pemberian bhoka sebagai nilai mahar, lebih disebakan karena dalam banyak kasus mahar yang sejatinya menjadi hak seorang isteri bergeser menjadi atau dibagi kepada keluarga, bahkan kepada sejumlah tokoh adat yang menyaksikan proses tersebut. Realitas ini berpotensi menabrak norma pemberlakuan mahar dalam hukum Islam, sehingga meniscayakan kesepakatan-kesepakatan baru guna merumuskan ulang pola implementasi mahar dan bhoka yang dapat mengarahkan masyarakat untuk menjalankan agama dan adat secara beriringan tanpa adanya potensi pelanggaran nilai. Oleh karena itu jika bhoka pada dirinya sendiri dapat dikategorikan sebagai urf shahih. Namun pergeseran subyek atas hak terhadap mahar yang dinilai dengan bhoka, mengarah pada potensi pelanggaran hukum, dan atau penciptaan urf yang kontra produktif dengan nilai-nilai Islam.

المنهج الاستنباطى بتحقيق المناط وأثره في تنزيل الأحكام

المستخلص: إن تحقيق المناط ركيزة أساسية من ركائز الاجتهاد الفقهي، كونه يزود المجتهد بالمنهجية العلمية، التيينبغي أن يتبعها، في سبيل تنزيل الأحكام الشرعية على وقائعها المناسبة، بما يحقق مقصود الشارع منها، وهو يعتبرالأداة الاجتهادية، التي يستعملها المج ِّ تهد في سبيل تنزيل مقررات الشريعة العامة، وأحكامها الكلية على محالهاالمناسبة، وهو حلقة الوصل التي تربط بين النص الشرعي والواقع والحياة ؛ أي بين كتاب الله المسطور وكتابهالمنظور.ومما لا شك أن نصوص الشرع متناهية، وأن الحوادث التي يحتاج المسلم لمعرفة حكم الله فيها غير متناهية،ومن ذلك اجتهد علماء أصول الفقه لوضع آليات وقواعد يتوصل بها إلى حكم الله تعالى، خاصة في الحوادثالمسكوت عنها. ويعتبر من أهم تلك القواعد، وهو الدليل الرابع من أدلة الأحكام، ويأتي بعد القرآن والسنةوالإجماع. والقياس هو إلحاق المسكوت عنه بالمبين حكمه إذا وجد جامع بينهما، هذا الجامع هو العلة.وللوصول إلى العلة مسالك كثيرة مثل النص، والإيماء، والمناسبة، وتنقيح المناط، وتحقيق المناط.فتحقيق المناط لا يجري بطريقة آلية، وإنما يحتاج إلى بصيرة ودقة واستشراف للمستقبل، وتقدير لمآلاتالأمور، ويحتاج كذلك إلى إدراك حقائق الأمور وتفاصيلها، وإحاطة بالظروف والأحوال الخاصة التيتحتف ببعض الوقائع والأعيان. ومن ذلك يتناول هذا البحث بيان الأصول والقواعد التي تتعلق بالنظر فيُ مآلات الأفعال والتي يبنى عليها الحكم على الأفعال بما يضمن تحقيق مقاصد التشريع. ومن أجله جاء هذا البحث محاولة في الربط بين القواعد الأصولية بفروعها الفقهية، لا سيما ما يتعلق بالنوازل المستجدة، حيثإنها الثمرة العملية المقصودة من الاجتهاد في تحقيق المناط، وأن الغاية من هذا البحث التوفيق بين النظريةً والتطبيقية، وذلك إيمانا بصدق النظرية وصدق مضمونها، ويعتبر التطبيق هو الأساس وعليه مدار الأمور،والنظري مجرد وسيلة للوصول إليه، فالربط عنصر مهم لنقل ما هو نظرية إلى الميدان العملية، وهو عمدةتحقيق المناط، وعليه مدار البحث.هذا، ويراعى في المنهج المتبع في إعداد هذه الدراسة هو استخدام المنهج الوصفى التحليلي حيث يعتمد علىجمع الحقائق والمعلومات ثم مقارنتها وتحليلها للوصول إلى تعميمات مقبولة.

OPPORTUNITIES AND CHALLENGES OF HALAL PRODUCT BUSINESS PASCA COVID- 19 IN INDONESIA

This study aims to examine the halal business opportunities and challenges in Indonesia pasca pandemi COVID-19. This research uses descriptive qualitative method by using documentation data in the form of books, reports from official institutions such as BPS, OJK, BI, Ministry of Trade, Kemenpan and scientific journals. The results of a study of several literatures found that Indonesia actually has a huge opportunity to become the center of the world’s halal business. This can be seen from several indicators between the high level of the Muslim population and the high level of consumption. However, the attitude of business actors who tend to be unaware, pursue more profits, lack of government attention, protect business players more than consumers, the low public response to halal products is a major obstacle. The main solution is to accelerate the application of the JPH (Halal product guarantee) Law as a legal umbrella, awareness of entrepreneurs and business people, by making halal certification a part of excellent service, and community support.