ABSTRACTBureaucratic reforms aim to deliver excellence public services including civil registration service. The Law on Population Administration states that the use of the Population Administration Information System (SIAK) is one of the government's efforts to protect the secrecy, integrity and availability of population data related to its function as the basis for public services, development planning, budget allocation, democratic development, and law enforcement and criminal prevention. The study measures information technology resilience level by describing Yogyakarta City Civil Registry Service Office (Dindukcapil) information security management, the level of maturity and completeness of SIAK management, and SIAK success level. The study uses mixed method guided by ISO/IEC 27001document, Information Security (INFOSEC) Index form, and questionnaire prepared under the DeLone and McLane Models. Yogyakarta City Dindukcapil has not set up rules and documentation on information security management. The actions taken are reactive, not referring to overall risk without clear flow of authority and control. The study concludes the SIAK is "Highly Needed" by the Civil Registry Service Office of Yogyakarta City. The value of the information security management areas completeness level reaches 312 points out of maximum value 645 points. Those findings category SIAK security management into “Need Improvement" category. The maturity level of information security management range from "Maturity Level I/ Initial Condition" to "Maturity Level II+/ Basic Implementation". 77,3% users clarify “positive” perception and 1,2% users reveal “negative” judgement that made SIAK belongs to “Success” information system category.ABSTRAKReformasi birokrasi mengamanatkan peningkatan mutu dan kecepatan layanan publik pemerintah termasuk layanan administrasi kependudukan. Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) merupakan salah satu usaha pemerintah untuk mengelola dan melindungi kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data kependudukan terkait fungsinya sebagai dasar pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, dan penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Penelitian dilakukan untuk mengetahui ketahanan sistem informasi SIAK melalui gambaran pengelolaan keamanan informasi Dindukcapil Kota Yogyakarta, tingkat kematangan dan kelengkapan pengelolaan SIAK, dan tingkat kesuksesan SIAK. Penelitian menggunakan metode campuran dengan menggunakan kisi-kisi ISO/IEC 27001, instrumen perhitungan dalam borang Indeks KAMI, dan kuesioner yang disusun berdasarkan Model DeLone dan McLane yang sudah diperbaharui yang mendiskusikan tentang Kualitas Informasi, Kualitas Sistem, Kualitas Pelayanan, Penggunaan, Kepuasan Pengguna, Manfaat Bersih (DeLone dan McLane, 2004: 32). Dindukcapil Kota Yogyakarta belum menyusun aturan dan dokumentasi pengelolaan keamanan informasi. Tindakan yang dilakukan bersifat reaktif, tidak mengacu pada keseluruhan risiko tanpa alur kewenangan dan pengawasan yang jelas. Peran SIAK termasuk dalam kategori “Tinggi” namun nilai kelengkapan penerapan standar pengelolaan keamanannya hanya mencapai 312 dari nilai total 645 sehingga pengelolaan keamanan SIAK masuk dalam kategori “Perlu Perbaikan”. Tingkat kematangan penerapan standar keamanan berkisar pada “Tingkat Kematangan I/ Kondisi Awal” sampai dengan “Tingkat Kematangan II+/ Penerapan Kerangka Kerja Dasar”. Tingkat kesuksesan SIAK termasuk dalam kategori “Sukses”, 77,3% pengguna memberikan pernyataan “positif” dan hanya 1,2% pengguna memberikan pernyataan “negatif”.
Data Mining Usage in Corporate Information Security: Intrusion Detection Applications
