Penelitian ini bertujuan untuk menjawab isu pokok didalam pengelolaan konflik kelembagaan pendidikan Islam pada Pondok Pesantren Nahd}atul Wat}an mengenai: sumber otoritas dan otoritas dalam mengatur institusi bidang pendidikan Islam di Pesantren Nahd} atul Wat}an Lombok Timur NTB, dan penyebab konflik dalam lembaga tersebut. Untuk menjawab pertanyaan pokok tersebut adalah dengan menggunakan teori non-Marxist-structuralis sebagai alat analisa untuk menjawab permasalahan di atas. Diantara teori lainnya, dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf, yang menyatakan bahwa masyarakat dipersatukan oleh suatu ketiadaan kebebasan. Posisi tertentu di dalam masyarakat untuk mendelegasikan kekuasaan dan otoritas ke posisi lainnya, perbedaan di dalam distribusi otoritas tersebut dapat menjadi faktor perbedaan dari sistematis konflik sosial. Berbagai posisi di dalam masyarakat mempunyai mutu dari perbedaan otoritas. Otoritas tersebut tidak terlepas pada individu itu sendiri namun didalam posisi riset ini menggunakan suatu pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui wawancara mendalam (indepth-interview), pengamatan dan dokumentasi, kemudian menafsirkan, atau menterjemahkan kedalam bahasa peneliti. Data ini untuk menghasilkan dan menguraikan berbagai kondisi dan situasi yang tidak satupun terlepas dari obyek penelitian, dan menghubungkan sejumlah variabel, dan uraian lebih lanjut yang akan dihasilkan obyek riset, untuk memperoleh kesimpulan. Studi ini mengemukakan bahwa besar kecilnya kesuksesan suatu organisiation mengacu pada petunjuk dimasa lalu atau 12 tahun yang lalu telah dibangun 820 sekolah di Kelompok Pancor atau 900 sekolah di Kelompok Anjani di seluruh provinsi Nusa Tenggara Barat.
Abstrak: This research is to answer fundamental issues in conflict management institutions of Islamic education in Pondok Pesantren Nahd}atul Wat}an namely: first,. source of authority and authority in managing the praxis of Islamic educational institutions in boarding Nahdlatul Wathan East Lombok NTB causes of conflict and management of educational institutions that are in conflict Nahd}atul Wat}an. To answer the key question is, non-Marxist-structuralist theory as a tool of analysis used in answering the above problems. Theory, among others, presented by Ralf Dahrendorf, who stated that the society united by a lack of freedom imposed. Certain position in society to delegate power and authority to another position, the difference in the distribution of authority becomes the determining factor of social conflict sistemati. Various positions in the community have the quality of different authorities. Authority does not lie inside the individual but in the position of this research uses a qualitative approach, data obtained from in-depth interviews (indepthinterview), observation and documentation, then interpreted, or translated to language researchers. These data to generate and describe the various conditions and situations none of the research object, and connecting these variables, and further description will be generated about the object of research, then the conclusions will be obtained. Our study argues that the organisiation has somewhat succeeded in moving toward the latter direction so much so that in the past 12 years or so it has built 820 schools according to Pancor group or 900 schools according to Anjani group across the provinse of Nusa Tenggara Barat.
Moving beyond the illusion of participation in the governance of Yangambi Biosphere Reserve (Tshopo Province, Democratic Republic of Congo)