AbstrakPenelitian ini dilatarbelakangi oleh menguatnya wacana mengenai pentingnya perlindungan data pribadi dan terbitnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kinerja implementasi Peraturan Menteri tersebut di lingkungan Pemerintah Kabupaten. Penelitian dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Pemerintah Kabupaten Gianyar, Temanggung, dan Sleman dengan menggunakan metode studi kasus, sedangkan pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka, wawancara, dan observasi. Pembahasan dilakukan dengan menggunakan konsep implementasi model Edwards yang melihat implementasi berdasarkan variabel komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan yang di dalamnya termasuk perlindungan data pribadi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015, sedangkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 sama sekali belum mereka ketahui. AbstractThis research is motivated by the strengthening of discourse regarding the importance of protecting personal data and the issuance of Minister of Communication and Information Regulation No. 20 of 2016 concerning Protection of Personal Data in Electronic Systems. The research objective is to determine the performance of the implementation of the Ministerial Regulation within the District Government. The study was conducted at the Department of Population and Civil Registration at the Government of the Regency of Gianyar, Temanggung, and Sleman by using a case study method, while data collection using literature study techniques, interviews, and observations. The discussion was carried out using the concept of implementation of Edwards model that looked at implementation based on communication variables, sources, trends, and bureaucratic structure. The results showed that the administration of population administration which included the protection of personal data by the Population and Civil Registry Office referred to the Minister of Home Affairs Regulation No. 61 of 2015, while the Minister of Communication and Information Regulation No. 20 of 2016 was completely unknown to them.