This research aims to discuss the implementation of balance principle of marine and coastal resources management. The type of this research is a normative research by way of applying the provisions and conceptual approach. The result of the research shows that the government authority is more dominant than protect the interest of adat law society. In the implementation of balance principle with regards to the coastal and natural resources management has not yet fully provided the positive impact for the social welfare. Besides, both parties have different concept of balance principle, so that it is incompatible with the substance and interpretation in its implementation. Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan asas keseimbangan dalam pengelolaan sumberdaya alam laut dan pesisir. Jenis Penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah lebih dominan dalam pengelolaan sumber daya alam, namun kurang memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat hukum adat. Penerapan prinsip keseimbangan dalam pengelolaan sumberdaya alam di wilayah laut dan pesisir belum sepenuhnya memberikan pengaruh positif bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kedua belah pihak mempunyai konsep yang berbeda tentang prinsip keseimbangan sehingga dalam penerapannya belum sesuai dengan makna atau hakekatnya.
The social identity approach to understanding stakeholder conflict in environmental and natural resources management
