scholarly journals ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM

AL-HUKAMA ◽  
2018 ◽  
Vol 8 (1) ◽  
pp. 215-239
Author(s):  
Silmi Mursidah

This Supreme Court regulation was formed because there is still widespread discrimination and gender stereotypes in the courts in Indonesia. This regulation is a maslahah hajiyah because this benefit is needed by humans, especially women who are faced the law for the convenience of their lives. If this regulation is not implemented, it will cause difficulties and negative impacts on women, both psychologically and physically. However, these difficulties do not damage the order of human life. The issuance of the Supreme Court regulation, it is expected that gender stereotypes will no longer occur in examinations in courts that can have a negative impact on women dealing with the law, both psychologically and physically, and the issuance of decisions that are gender biased. Supreme Court Rule Number 3 of 2017 concerning Guidelines for Judging the Case of Women Facing the Law, hoped that it can become a standard for judges and all judicial apparatus, in the process of examination in the courts in handling cases involving women, both as perpetrators, victims, witnesses and parties, so that the goal of eliminating all potential discrimination against women facing the law can be achieved.

2017 ◽  
Vol 5 (1) ◽  
pp. 109-134
Author(s):  
Sufiarina Sufiarina

This article conducted a study about the obligation of mediation as a precondition for copyright infringement based on article 95 paragraphs (4) of the Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Mediation provisions in the Laws Number 30 of 1999 on Arbitration is a way of settlement of civil disputes outside the court to reach a settlement by consensus with the help of a mediator. While mediation is based on the supreme court  rule number 1 of 2008 is intended as an obligation for judges at first instance in the district courts and religious courts in the settlement dispute resolution is the authority of commercial courts as special courts general judicial. But the commercial court does not apply the obligations mediation. A study conducted by the approach of the laws and regulations. By considering the crime of copyright as higly relevant to a complaint mediation prior obligations imposed as a condition of doing criminal charges. Article 95 paragraph 4 of the law number  28 of 2014 on copyright, which requires the completion of  mediation prior to file criminal charges has brought about a shift in the field of copyright criminal offenses into civil disputes. Thus the obligation of mediation in the settlement of copyright disputes is not only necessary for a criminal offense, but also expanded as a condition for completion in litigation in the commercial courts. Artikel ini melakukan kajian terhadap kewajiban mediasi sebagai syarat untuk melakukan tuntutan pidana atas pelanggaran hak cipta berdasarkan Pasal 95 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketentuan mediasi dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan untuk mencapai penyelesaian secara musyawarah mufakat dengan bantuan mediator. Sedangkan mediasi berdasarkan Perma No.1 tahun 2008, ditujukan sebagai kewajiban bagi hakim pada pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama dalam rangka penyelesaian sengketa keperdataan. Penyelesaian sengketa hak cipta merupakan kewenangan Pengadilan Niaga, sebagai pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum. Namun di Pengadilan Niaga tidaklah berlaku kewajiban mediasi. Kajian dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statuta aproacht). Dengan mengingat tindak pidana hak cipta sebagai delik aduan sangatlah relevan dibebankan kewajiban mediasi terlebih dahulu sebagai syarat melakukan tuntutan pidana. Pasal 95 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mensyaratkan penyelesaian mediasi terlebih dahulu untuk mengajukan tuntutan pidana, telah membawa konsekuensi pergeseran tindak pidana bidang hak cipta menjadi sengketa keperdataan. Dengan demikian kewajiban mediasi dalam penyelesaian sengketa hak cipta (HKI) tidak hanya diperlakukan bagi tindak pidana saja namun juga diperluas sebagai syarat untuk penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Niaga. DOI: 10.15408/jch.v5i1.6581


2018 ◽  
Vol 7 (2) ◽  
pp. 213
Author(s):  
Budi Suhariyanto

Diskresi sebagai wewenang bebas, keberadaannya rentan akan disalahgunakan. Penyalahgunaan diskresi yang berimplikasi merugikan keuangan negara dapat dituntutkan pertanggungjawabannya secara hukum administrasi maupun hukum pidana. Mengingat selama ini peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak merumuskan secara rinci yang dimaksudkan unsur menyalahgunakan kewenangan maka para hakim menggunakan konsep penyalahgunaan wewenang dari hukum administrasi. Problema muncul saat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dimana telah memicu persinggungan dalam hal kewenangan mengadili penyalahgunaan wewenang (termasuk diskresi) antara Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pada perkembangannya, persinggungan kewenangan mengadili tersebut ditegaskan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 bahwa PTUN berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penilaian ada atau tidak ada penyalahgunaan wewenang (termasuk diskresi) dalam Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan sebelum adanya proses pidana. Sehubungan tidak dijelaskan tentang definisi dan batasan proses pidana yang dimaksud, maka timbul penafsiran yang berbeda. Perlu diadakan kesepakatan bersama dan dituangkan dalam regulasi tentang tapal batas persinggungan yang jelas tanpa meniadakan kewenangan pengujian penyalahgunaan wewenang diskresi pada Pengadilan TUN.Discretion as free authority is vulnerable to being misused. The abuse of discretion implicating the state finance may be prosecuted by both administrative and criminal law. In view of the fact that the law on corruption eradication does not formulate in detail the intended element of authority abuse, the judges use the concept of authority abuse from administrative law. Problems arise when the enactment of Law No. 30 of 2014 triggered an interception in terms of justice/ adjudicate authority on authority abuse (including discretion) between the Administrative Court and Corruption Court. In its development, the interception of justice authority is affirmed by Regulation of the Supreme Court Number 4 of 2015 that the Administrative Court has the authority to receive, examine and decide upon the appeal there is or there is no misuse of authority in the Decision and / or Action of Government Officials prior to the criminal process. That is, shortly before the commencement of the criminal process then that's when the authority of PTUN decides to judge the misuse of authority over the case. In this context, Perma No. 4 of 2015 has imposed restrictions on the authority of the TUN Court in prosecuting the abuse of discretionary authority.


2018 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
Author(s):  
Akhmad Firdiansyah ◽  
Wachid Hasyim ◽  
Yonathan Agung Pahlevi

ABSTRACT In accordance with the mandate of Article 23A of the 1945 Constitution, all tax stipulations must be based on the law. To carry out the mandate in accordance with Article 17 of the Customs Law Number 17 of 2006, the Director General of Customs and Excise is given the attributive authority to issue reassignment letter on Customs Tariff and / or Value for the calculation of import duty within two years starting from the date of customs notification carried out through a mechanism of audit or re-research. To examine the application of these legal norms, there are currently Supreme Court (MA) Judgment (PK) decisions that accept PK applications from PK applicants and question the legality of issuing SPKTNP by the Director General of BC. This study uses explosive qualitative analysis to analyze the issuance of SPKTNP by the Director General of BC. The results of this study indicate that the Supreme Court is of the view that the issuance of SPKTNP by the Director General of BC is a legal defect, while DGCE considers the issuance of SPKTNP by the Director General of BC according to the provisions.Key words: official decision, reassignment letter, DCGE  ABSTRAKSesuai amanah Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 Segala penetapan pajak harus berdasar undang-undang. Untuk menjalankan amanah tersebut sesuai Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Dirjen BC) diberikan kewenangan atributif untuk menerbitkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) guna penghitungan bea masuk dalam jangka waktu dua tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean yang dilakukan melalui mekanisme audit atau penelitian ulang. Untuk meneliti penerapan norma hukum tersebut dewasa ini terdapat putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) yang menerima permohonan PK dari pemohon PK dan mempermasalahkan legalitas penerbitan SPKTNP oleh Dirjen BC. Penelitian ini mengunakan analisis kualitatif eksplotarif untuk menganalisis penerbitan SPKTNP oleh Dirjen BC. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa MA berpandangan penerbitan SPKTNP oleh Dirjen BC adalah cacat hukum, sedangkan DJBC beranggapan penerbitan SPKTNP oleh Dirjen BC telah sesuai ketentuan.Kata Kunci: penetapan pejabat, SPKTNP, Direktur Jenderal Bea dan Cukai.


Author(s):  
V.C. Govindaraj

In deciding cases of private international law or conflict of laws, as it is widely known, judges of the Supreme Court in India generally consult the works of renowned English jurists like Dicey and Cheshire. This volume argues that our country should have its own system of resolving inter-territorial issues with cross-border implications. The author critically analyses cases covering areas such as the law of obligations, the law of persons, the law of property, foreign judgments, and foreign arbitral awards. The author provides his perspectives on the application of law in each case. The idea is to find out where the judges went wrong in deciding cases of private international law, so that corrective measures can be taken in future to resolve disputes involving complex, extra-territorial issues.


2021 ◽  
Vol 2021 (2) ◽  
pp. 253-271
Author(s):  
Emile Zitzke

In this article, I trace the development in the law of delict of recognising general damages claims on account of psychiatric lesions with the aim of making suggestions on how to transform it. Using the tragic case of Michael Komape as a springboard for the discussion, I argue that even though the Supreme Court of Appeal has recently brought clarity on the law on psychiatric lesions, more transformative work still needs to be done. More specifically, this article contends that the constitutional right to bodily and psychological integrity might require us to rethink the high evidentiary threshold that courts have set for proving the element of harm in cases related to psychiatric lesions. I argue that this can be done in at least three ways: First, by very cautiously bringing about a development that would involve protecting victims of psychological harm whose expert witnesses are shown to be inadequate despite all other facts indicating the existence of a psychiatric lesion. Secondly, by lowering the requirement of “recognised psychiatric lesion” to “grievous mental injury”, in line with similar arguments made in England. Thirdly, and most controversially, by acknowledging that perhaps the time has come for our law to recognise claims for so-called “grief in the air”.


Legal Theory ◽  
1999 ◽  
Vol 5 (1) ◽  
pp. 75-99
Author(s):  
Andrew Altman

Recently, legal and social thinkers have turned to the idea that actions possess a nonlinguistic meaning, called “expressive meaning.” In this article I examine the idea of expressive meaning and its role in legal reasoning. My focus is on a series of U.S. Supreme Court cases involving constitutional challenges to election districts drawn on the basis of race. The Supreme Court used the idea of expressive meaning in striking down the districts. After explicating the idea of expressive meaning, I explain and criticize the Court’s reasoning. I distinguish the approach of Justices Thomas and Scalia, who hold that all uses of race in districting do constitutional harm, from that of Justice O’Connor, who distinguishes uses of race that do constitutional harm from those that do not. I contend that Justice O’Connor is right to make the distinction but she draws the line using a questionable standard. A more defensible standard would be more accommodating to the districts that the Court invalidated.


2017 ◽  
Vol 63 (1) ◽  
pp. 115-119
Author(s):  
Dennis L. Weisman

The issue of stolen valor concerns the act of trading on false claims of being awarded valorous military service medals. The Supreme Court overturned the 2005 Stolen Valor Act, largely on First Amendment grounds, ruling that even false speech deserves some protection. Misrepresentation that devalues the reputation of medals for valor may not violate the revised statute despite reducing the expected wage premium associated with being awarded the medal for valor and discouraging investment in military effort. Hence, the law and economics of stolen valor are in some conflict. JEL Classifications: D82, H1, K23


EMPIRISMA ◽  
2017 ◽  
Vol 25 (2) ◽  
Author(s):  
Muhammad Isna Wahyudi

Kompilasi Hukum Islam does not regulate interfaith inheritance distinctly. It only requires the testator and the heirs have the same religion. At court, judges of religious courts employ obligatory bequest (waṣiat wājibah) to divide inheritance to non-Muslim heirs, based on jurisprudence of the Supreme Court Number 368 K/AG/1995. As the result, different faith still become hindrance for Muslim and non-Muslim to inherit each other due to law enforcement without considering the legal reasoning (ratio legis) of the law. In this case, it is important to investigate the legal reason (ratio legis) of the hadith that prohibits the interfaith inheritance as this article tries to do. To do the investigation, the author employs Islamic legal theories (uṣūl fikih) and hermeneutics approach. As the result, the author comes to the conclusion that the ratio legis of the hadith that prohibits the interfaith inheritance is due to hostility and crime element and not due to different faith. Keywords: Interfaith Inheritance, Ratio Legis, Equality


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document