scholarly journals Should the laws on involuntary manslaughter in England and Wales be reformed?

Author(s):  
Lucy Todd ◽  
Kenar Usman ◽  
Faye Tyler ◽  
Lily Toffolo ◽  
Andrew Temple

The laws surrounding involuntary manslaughter construct a confused picture of accountability to possible defendants, with many areas to the spectrum of involuntary manslaughter being created within the law, different branches begin to face varying critiques. With issues ranging from high thresholds resulting in low successful prosecution rates, to lack of definitions within the law depriving the people of certainty and predictability. However, current laws offer unique benefits for the purpose of these crimes, moreover, the criminal justice system may even become damaged through unnecessary reforms.

2016 ◽  
Vol 67 (3) ◽  
pp. 269-282
Author(s):  
Raymond Arthur

Currently in England and Wales the law considers that all children below 10 years of age are exempt from criminal liability for their actions as such children are morally not responsible and lacking blameworthiness. This approach to young people in conflict with the law misrepresents the evidence regarding young people who offend and encourages highly contestable judgements about individuality, identity and welfare. I will argue that children have a right to respect for their evolving capacities and that respecting this right would help to redirect the criminal justice system towards a normative framework better equipped to accommodate the realities of childhood and in which the child’s experience of vulnerability and powerlessness is embedded throughout.


2020 ◽  
Vol 15 (1) ◽  
pp. 121-141
Author(s):  
Dewi Setyowati

Memahami kembali konsep restorative justice atau keadilan restoratif sebagai upaya sistem peradilan pidana dalam menggapai keadilan adalah penting. Hal ini disebabkan sistem peradilan pidana konvensional sebagian besar berfokus pada penerapan hukum, menilai kesalahan dan memberikan hukuman. Sebaliknya, keadilan restoratif adalah pendekatan terhadap kejahatan yang berfokus pada upaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi dengan  melibatkan mereka yang telah terkena dampak. Memahami kejahatan tidak hanya sebagai pelanggaran hukum yang membutuhkan kecaman publik, tetapi juga sebagai cedera pada orang-orang yang terlibat dan hubungan yang membutuhkan penyembuhan. Mereka jangan dibiarkan dengan berbagai kebutuhan fisik, emosional, psikologis, spiritual dan material nya, dan apa yang disebut 'kebutuhan keadilan' ini harus diatasi jika mereka ingin merasa bahwa keadilan telah diupayakan.. Penelitian ini bertujuan untuk  memahami kembali konsep restorative justice atau keadilan restoratif sebagai upaya sistem peradilan pidana dalam menggapai keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan konseptual, sejarah serta peraturan perundang-undangan. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa keadilan restoratifyang mengacu pada cara menanggapi kejahatan, atau jenis kesalahan lainnya, ketidakadilan atau konflik, yang berfokus terutama pada perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh tindakan yang salah dan memulihkan sejauh mungkin, kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Ini mencerminkan teori keadilan yang lebih relasional karena menekankan pemulihan rasa hormat, kesetaraan, dan martabat terhadap hubungan yang dipengaruhi oleh kesalahan.Understanding the concept of restorative justice as an effort of the criminal justice system in achieving justice is important. This is due to the fact that the conventional criminal justice system focuses mostly on the application of the law, evaluating errors and providing penalties. In contrast, restorative justice is an approach to crime that focuses on efforts to repair the damage done by involving those who have been affected. Understanding crime is not only a violation of the law that requires public condemnation, but also as an injury to the people involved and relationships that need healing. They should not be left with various physical, emotional, psychological, spiritual and material needs, and so-called 'justice needs' must be addressed if they want to feel that justice has been pursued. This research aims to re-understand the concept of restorative justice or restorative justice as an effort of the criminal justice system in achieving justice. This research is a legal study using a conceptual, historical and statutory approach. From this research it can be seen that restorative justice refers to how to respond to crime, or other types of mistakes, injustices or conflicts, which focus primarily on repairing the damage caused by wrong actions and restoring as far as possible, the welfare of all parties involved. This reflects a more relational theory of justice because it emphasizes restoring respect, equality, and dignity for relationships that are affected by mistakes. 


2017 ◽  
Vol 31 (2) ◽  
Author(s):  
Ismail Ghonu

ABSTRACTInternally there is a factor in the every person to commit a crime, so that in need of institutions that can regulate the life of the community so that the life of the community so that the rights of every human being can be protected. On this based John Locke put forward the theory known of social contract theory. According to his theory the state is built on the basis of social contract between the government as the holder of power with the people as the holder of sovereignty. Governments are given the power to organize order and create an atmosphere in which the people can enjoy there natural rights safety. On the other hard the people will obey the government if the rights are guaranteed. The task of provecting human rights in society at the level of public interest in the obligation and  responsibility of the state. The duty by the state is then submitted to the law enforcement apparatus as a componen in the criminal justice system consisting of the police, prosekutors, courts and correctional institution popularized as the “criminal justice system”. As a componen of the criminal justice system, prosekutors are required to always independence from the interference of any party including the executive. However it apparently that the attorney general will find it difficult to be free from executive intervention because is structurally. The attorney general is executive power. The attorney general however as the leader of the prosecutor institution must structurally submit to has attributor the President. The independence of the prosecutor needed in order to enforce the law in on honest, fair, independent, responsible, professional and transparant manner that up holds the principles of fair trial and equality before the law. This is should be done because the attorney general is a determinant factor in criminal law enforcement as a bar for prosecution of criminal cases to court. In law enforcement practice so far can be publically know that the prosecutors office in carrying out its duties and responsible still not free from the authors. Now is the time for the idea of a constructive to build an independent and independent prosecutors image in a real sense by rising the general theme of “the independence of the prosecutor office in the criminal justice system in Indonesia”. ABSTRAKSecara internal terdapat adanya faktor kecenderungan setiap orang untuk melakukan kejahatan, sehingga dibutuhkan institusi yang dapat mengatur kehidupan masyarakat agar hak-hak setiap manusia dapat terlindungi. Atas dasar inilah John Locke mengemukakan teori yang dikenal sebagai social contract theory (teori kontrak sosial). Menurut teori ini, Negara dibangun atas dasar kontrak sosial antara pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Pemerintah diberikan kekuasaan untuk menyelenggarakan ketertiban dan menciptakan suasanadimana rakyat dapat menikmati hak-hak alamnya (natural right) dengan aman. Di lain pihak rakyat akan mematuhi pemerintah apabila hak-hak tersebut terjamin. Tugas untuk melindungi hak-hak manusia dalam masyarakat pada tataran kepentingan publik adalah menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara. Tugas tersebut oleh negara selanjutnya diserahkan kepada aparat penegak hukum sebagai suatu komponen dalam sistem peradilan pidana yang terdiri dari instansi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang secara populis dikenal dengan sebutan criminal justice system. Sebagai komponen dari sistem peradilan pidana, kejaksaan dituntut untuk selalu menjaga independensinya dari campur tangan pihak manapun termasuk eksekutif. Namun nampaknya kejaksaan akan sulit untuk terbebas dari campur tangan eksekutif karena secara struktural, kejaksaan berada di bawah kekuasaan eksekutif. Bagaimanapun juga, Jaksa Agung sebagai pemimpin lembaga kejaksaan secara struktural harus tunduk kepada atasannya, yaitu Presiden sebagai pemegang tertinggi kekuasaan eksekutif. Independensi kejaksaan dibutuhkan agar dalam penegakan hukum dilakukan secarajujur, adil, mandiri, bertanggungjawab, profesional dan transparan yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip fair trial dan equality before the law. Hal ini harus dilakukan karena kejaksaan merupakan faktor determinan dalam penegakan hukum pidana sebagai palang pintu bagi penuntutan perkara pidana ke pengadilan. Dalam praktek penegakan hukum selama ini secara kasat mata dapat diketahui publik bahwa kejaksaan dalam mengemban tugas dan tanggungjawabnya masih belum bebas dari intervensi kekuasaan eksekutif, karena esensinya kejaksaan adalah perpanjangan tangan dari Presiden selaku kepala kekuasaan eksekutif negara. Menurut penulis, saatini sudah saatnya untuk digagas pemikiran yang konstruktif untuk membangun citra kejaksaan yang mandiri dan independen dalam arti nyata dengan mengangkat tema sentral “independensi kejaksaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia”.


Author(s):  
Robert A. Ferguson

This chapter addresses the question of whether Americans like to punish. The United States clearly punishes more heavily and for longer periods than other countries, with comparable social and political values. One can land in an American prison for life over minor offenses—a punishment not used for serious offenses in Western Europe. The leading comparativist on criminology, James Whitman, argues that a politics of dignity has instilled mercy and mildness in European systems, while leveling impulses, distrust of authority, and too much power in the people is said to have left the United States with a criminal justice system long in degradation and short on mercy.


2020 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 78-84
Author(s):  
Akalafikta Jaya ◽  
Triono Eddy ◽  
Alpi Sahari

In the past, the punishment of children was the same as the punishment of adults. This causes the psychological condition of children ranging from investigation, investigation and trial to be disturbed because it is often intimidated by law enforcement agencies. Under these conditions, Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System was born. One of the reforms in the Child Criminal Justice System Law requires the settlement of a child criminal case by diversion. Based on the results of research that the conception of criminal offenses against children in conflict with the law in Indonesia is different from criminal convictions to adults. Children are given the lightest possible punishment and half of the criminal convictions of adult criminal offenses. That criminal liability for children who are ensnared in a criminal case according to the Law on the Criminal Justice System for Children is still carried out but with different legal sanctions from adults. Criminal imprisonment against children is an ultimumremedium effort, meaning that criminal imprisonment against children is the last legal remedy after there are no other legal remedies that benefit the child. That the concept of enforcement of criminal law against children caught in criminal cases through diversion is in fact not all have applied it. Some criminal cases involving children as the culprit, in court proceedings there are still judges who impose prison sentences on children who are dealing with the law.


FIAT JUSTISIA ◽  
2018 ◽  
Vol 12 (2) ◽  
pp. 128
Author(s):  
Rugun Romaida Hutabarat

In criminal law, a person charged with a criminal offense may be punished if it meets two matters, namely his act is unlawful, and the perpetrator of a crime may be liable for the indicated action (the offender's error) or the act may be dismissed to the perpetrator, and there is no excuse. The reasons may result in the death or the removal of the implied penalty. But it becomes a matter of how if the Letter of Statement Khilaf is the answer to solve the legal problems. The person who refuses or does not do what has been stated in the letters is often called "wanprestasi" because the statement is categorized as an agreement. The statement includes an agreement which is the domain of civil law or criminal law, so its application in the judicial system can be determined. This should be reviewed in the application of the law, are there any rules governing wrong statements in the criminal justice system. By using a declaration of khilaf as a way out of criminal matters, then the statement should be known in juridical rules. This study uses normative juridical methods, by conceptualizing the law as a norm rule which is a benchmark of human behavior, with emphasis on secondary data sources collected from the primary source of the legislation. The result of this research is that the statement of khilaf has legality, it is based on Jurisprudence No. 3901 K / Pdt / 1985 jo Article 189 Paragraph (1) of Indonesian criminal procedure law. However, this oversight letter needs to be verified in front of the court to be valid evidence, but this letter of error is not a deletion of a criminal offense, because the culpability of the defendant has justified the crime he committed. Such recognition, cannot make it free from the crime that has been committed.Keywords: Legality, Letter of Statement, Criminal Justice System


2009 ◽  
Vol 26 (3) ◽  
pp. 24-40
Author(s):  
Ogechi Anyanwu

The reemergence of the Shari`ah in northern Nigeria in 2000 is reshaping the Muslims’ criminal justice system in unintended ways. This article accounts for and provides fresh insights on how the fate of Muslim women under the Shari`ah intertwines with the uncertain future of the law in Nigeria. Using Emile Durkheim’s theory of conscience collective as an explanatory framework of analysis, I argue that the well-placed objective of using the Shari` ah to reaffirm or create social solidarity among Muslim Nigerians has been undermined by the unequal, harsher punishments and suppression of human rights perpetrated against Muslim women since 2000. A I show, not only does such discrimination violate the principle of natural justice upheld by Islam, but it also threatens to shrink, if not wipe out, the collective conscience of Nigerian Muslims that the law originally sought to advance.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document