scholarly journals Petty Offences in Poland Between Criminal Law and Administrative Law

2021 ◽  
Vol 21 (3) ◽  
pp. 457-488
Author(s):  
Marek Kulik ◽  
Maciej Błotnicki

This paper provides a commentary on the evolution and position of petty offence law in the Polish legal system. For the sake of order, it should be noted that the nature of petty offences is ambiguous and not one-dimensional. Their status and role depend on the assumptions of the legislator, who may emphasise their various aspects. A petty offence may be an element of criminal law in the broad sense, as a “small crime” or an administrative tort. More-over, the development of Polish petty offence law and the arguments supporting the choice of specific legal solutions are presented. The probable future of Polish petty offence law was also indicated, aiming at the conclusion that the most serious petty offences would become crimes, and the rest would become administrative torts.

Author(s):  
Rosanna Langer

AbstractMediation and other forms of Alternative Dispute Resolution as conflict resolution mechanisms are being embraced widely by legal regimes in criminal law, family law, labour law, administrative law, and civil law areas. In this way, frustration with inadequacies of the legal system and an incipient crisis in legitimacy due to delay, expense and impersonality are contained, and control over dispute resolution is reasserted by the legal system. But in the process, these community-based practices also undergo an institutionalising transformation or “rationalisation” which removes them from their social framework and makes them into technical forms of conflict dispute resolution. This article uses an Habermasian analysis to contend that policymakers, legislators, professional and quasi-professional practitioners are thus systemically colonizing potentially liberatory social practices and transforming them into a “technique” where practices are formalised and strategies are imposed on conflict to produce determinable outcomes.


2018 ◽  
Vol 7 (2) ◽  
pp. 213
Author(s):  
Budi Suhariyanto

Diskresi sebagai wewenang bebas, keberadaannya rentan akan disalahgunakan. Penyalahgunaan diskresi yang berimplikasi merugikan keuangan negara dapat dituntutkan pertanggungjawabannya secara hukum administrasi maupun hukum pidana. Mengingat selama ini peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak merumuskan secara rinci yang dimaksudkan unsur menyalahgunakan kewenangan maka para hakim menggunakan konsep penyalahgunaan wewenang dari hukum administrasi. Problema muncul saat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dimana telah memicu persinggungan dalam hal kewenangan mengadili penyalahgunaan wewenang (termasuk diskresi) antara Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pada perkembangannya, persinggungan kewenangan mengadili tersebut ditegaskan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 bahwa PTUN berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penilaian ada atau tidak ada penyalahgunaan wewenang (termasuk diskresi) dalam Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan sebelum adanya proses pidana. Sehubungan tidak dijelaskan tentang definisi dan batasan proses pidana yang dimaksud, maka timbul penafsiran yang berbeda. Perlu diadakan kesepakatan bersama dan dituangkan dalam regulasi tentang tapal batas persinggungan yang jelas tanpa meniadakan kewenangan pengujian penyalahgunaan wewenang diskresi pada Pengadilan TUN.Discretion as free authority is vulnerable to being misused. The abuse of discretion implicating the state finance may be prosecuted by both administrative and criminal law. In view of the fact that the law on corruption eradication does not formulate in detail the intended element of authority abuse, the judges use the concept of authority abuse from administrative law. Problems arise when the enactment of Law No. 30 of 2014 triggered an interception in terms of justice/ adjudicate authority on authority abuse (including discretion) between the Administrative Court and Corruption Court. In its development, the interception of justice authority is affirmed by Regulation of the Supreme Court Number 4 of 2015 that the Administrative Court has the authority to receive, examine and decide upon the appeal there is or there is no misuse of authority in the Decision and / or Action of Government Officials prior to the criminal process. That is, shortly before the commencement of the criminal process then that's when the authority of PTUN decides to judge the misuse of authority over the case. In this context, Perma No. 4 of 2015 has imposed restrictions on the authority of the TUN Court in prosecuting the abuse of discretionary authority.


Jurnal Hukum ◽  
2016 ◽  
Vol 31 (1) ◽  
pp. 1592
Author(s):  
Hanafi Amrani

AbstrakArtikel ini membahas dua permasalahan pokok: pertama, kriteria yang digunakan oleh pembentuk undang-undang di bidang politik dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana (kriminalisasi); dan kedua, fungsi sanksi pidana dalam undang-undang di bidang politik. Terkait dengan kriminalisasi, undang-undang di bidang politik yang termasuk ke dalam hukum administrasi, maka pertimbangan dari pembuat undang-undang tentu saja tidak sekedar kriminalisasi sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana dalam arti sebenarnya. Hal tersebut disebabkan adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pertama, perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana administrasi lebih berorientasi pada perbuatan yang bersifat mala prohibita, sedangkan dalam ketentuan hukum pidana yang sesungguhnya berorientasi pada perbuatan yang bersifat mala in se. Kedua, sebagai konsekuensi dari adanya penggolongan dua kategori kejahatan tersebut, maka pertimbangan yang dijadikan acuan juga akan berbeda. Untuk yang pertama (mala prohibita), sanksi pidana itu dibutuhkan untuk menjamin ditegakkannya hukum administrasi tersebut. Dalam hal ini sanksi pidana berfungsi sebagai pengendali dan pengontrol tingkah laku individu untuk mencapai suatu keadaan yang diinginkan. Sedangkan untuk yang kedua (mala in se), fungsi hukum pidana dan sanksi pidana lebih berorientasi pada melindungi dan mempertahankan nilai-nilai moral yang tertanam di masyarakat tempat di mana hukum itu diberlakukan atau ditegakkan. Kata Kunci: Kebijakan, Kriminalisasi, Undang-Undang PolitikThis article discusses two main problems: firstly, the criteria used by the legislators in the field of politics in determining an act as a criminal act (criminalization); secondly, the function of criminal sanctions in legislation in the field of politics. Associated with criminalization, legislation in the field of politics that is included in administrative law, the consideration of the legislators of course not just criminalization as stipulated in the provisions of criminal law in the true sense. This is due to certain considerations. Firstly, the act which is forbidden in the administration of criminal law is more oriented to act is malum prohibitum offences, whereas in actual criminal law provisions in the act are mala in se offences. Secondly, as a consequence of the existence of two categories of classification of the crime, then consideration will also vary as a reference. For the first (mala prohibita), criminal sanctions are needed to ensure the enforcement of the administrative law. In this case the criminal sanction serves as controller and controlling the behavior of individuals to achieve a desired state. As for the second (mala in se), the function of criminal law and criminal sanctions is more oriented to protect and maintain the moral values that are embedded in a society where the law was enacted or enforced.


2020 ◽  
Vol 2019 ◽  
pp. 126-133
Author(s):  
Vlad-Cristian SOARE ◽  

"The fundamental transformations through the Romanian state passed since the Revolution of December 1989, have also put their mark on the legal system. For this reason, there have been major changes in the content of administrative law. However, the regulation of the territorial-administrative subdivisions survived the change of political regime, due to Law 2/1968. Moreover, regulations on administrative-territorial subdivisions are also found in Law 215/2001 and in the 1991 Constitution, revised in 2003. This has led to problems of interpretation. Thus, on the one hand, we need to identify who has the right to constitute administrative-territorial subdivisions, and on the other hand, it must be seen whether the answer to the first question, leads to a possible interpretation that would be unconstitutional. At the same time, administrative-territorial subdivisions have created problems of interpretation regarding their legal capacity. Through this article, we have proposed to look at the issues mentioned above."


2019 ◽  
Vol 21 (2) ◽  
pp. 255-272
Author(s):  
Usammah Usammah

Memformalisasikan syariat Islam baik dalam ranah kehidupan bermasyarakat dan sosial, dalam bernegara dan berbangsa tidak jarang terjadi perdebatan, baik perdebatan sosial-politik maupun keagamaan. Perdebatan itu di samping menyangkut memahami ajaran agama dan hubungannya dengan negara-bangsa, juga dalam memahami sistem hukum yang ada dalam negera, lebih-lebih bahwa negera menganut sistem hukum positif yang lebih banyak dipengaruhi oleh hukum barat. Gagasan pemberlakuan hukum pidana Islam tidak serta merta dapat dijalankan dengan baik tanpa adanya legislasi dan pembentukan hukum pidana Islam materil sebagai hukum positif yang berlaku. Juga bahwa hukum pidana Islam adalah hukum publik yang membutuhkan kekuasaan negara baik dalam pembentukannya maupun dalam penegakannya. Dalam hubungannya dengan legislasi dan pembentukan hukum (qanun syariat Islam), maka hal yang sangat menarik adalah bagaimana menentukan bentuk jarimah dan uqubatnya baik yang termasuk dalam kategori hudud, qisas, dan takzir sebagai bagian dari sistem penegakan hukum syariat Islam. Takzir as a Punishment in Islamic Criminal Law The formalizing of Islamic Sharia Law both in the realm of social and community life and also in the state and national level. This issue is frequently debatable, both in socio-political as well as in religious matter. The debate is not only about understanding religious teachings and their relationship with the nation, but also about understanding the legal system applicable in the country, especially the country which apply a positive legal system that influenced by western law. The idea of enforcing Islamic Criminal Law cannot be carried out properly without the existence of legislation and the establishment of Islamic Criminal Law as a positive law that enforced. In addition, Islamic Criminal Law is a public law that requires state power both in its formation and in its enforcement. In relation to legislation and the formation of law (Qanun Sharia), the very interesting part is how to determine the form of rahmah and uqubat both are included in the hudud, qisas and takzir categories as part of the Islamic Sharia law enforcement system.


Yuridika ◽  
2019 ◽  
Vol 35 (2) ◽  
pp. 429
Author(s):  
Yulianto Yulianto

The term conspiring to commit criminal acts in Article 15 of PTPK Act cannot refer to existing norms under Article 88 of the KUHP. The criminal act which is to conspire to commit such acts within PTPK Act has been regulated within the Indonesian legal system and recognized by law enforcers. However, the lack of elaboration and clarity towards this type of criminal act in the PTPK Law has hindered law enforcers from utilizing Article 15 of the PTPK Act to combat corruption. The Constitutional Court has attempted to resolve the legal uncertainty of Article 15 of the PTPK Act, however this has been proven to become burdensome for law enforcers in applying the criminal justifications of conspiracy under the scope of Article 15 of the PTPK Act. The criminal act which is to conspire to commit such acts within PTPK Act has been regulated within the Indonesian legal system and recognized by law enforcers.


2018 ◽  
Vol 6 (3) ◽  
pp. 53
Author(s):  
Subaidah Ratna Juita

<p>Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan kesusilaan pada anak di Indonesia belum seimbang dengan dampak yang ditimbulkannya. Adapun anak sebagai korban dari kejahatan kesusilaan tentu mengalami trauma yang berkepanjangan hingga dewasa bahkan seumur hidupnya. Salah satu upaya yang dapat ditempuh dalam menghadapi problematika penegakan hukum adalah dengan cara pembenahan sistem hukum. Oleh karna itu perlu adanya pembaharuan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan kesusilaan sebagai bagian dari sistem hukum. Pembaharuan ini perlu dilakukan karena sanksi pidana yang ada saat ini tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Upaya pembaruan hukum pidana yang berkaitan dengan sanksi pidana dalam kasus kejahatan kesusilaan pada anak dapat ditelusuri berdasarkan perumusan sanksi pidana berdasarkan KUHP, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan pertama atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian tulisan ini secara fokus mengkaji urgensi pembaharuan hukum pidana, khususnya hukum pidana materiil tentang sanksi pidana bagi pelaku kejahatan seksual dalam rangka untuk memberikan perlindungan pada anak korban kejahatan seksual.</p><p><em>The imposition of criminal sanctions against the perpetrators of morality in children in Indonesia has not been balanced by its impact. As for the child as a victim of crime decency certainly traumatized prolonged until adulthood even a lifetime. One effort that can be taken in dealing with the problem of law enforcement is to reform the legal system. By because it is necessary to reform criminal sanctions for the perpetrators of decency as part of the legal system. These reforms need to be done because there is a criminal sanction which does not currently provide a deterrent effect on perpetrators. Efforts to reform the criminal law relating to criminal sanctions in cases of crimes of morality in children can be traced by the formulation of criminal sanctions under the penal law, Law No. 23 of 2002 on Child Protection, Law No. 35 of 2014 on the First Amendment of Law No. 23 of 2002 on Child Protection, and Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 1 Year 2016 Concerning Second Amendment Act No. 23 of 2002 about Child Protection. So this paper examines the urgency updates operating focus criminal law, especially criminal law substantive about criminal sanctions for dader of sexual crimes in order to provide protection for child victims of sexual crimes.</em></p><p> </p>


2019 ◽  
Vol 5 (2) ◽  
pp. 92-102
Author(s):  
Maria Belén Sánchez Domingo

The new European framework for the protection of personal data on freedom, security and justice is embodied, among other instruments, in EU Directive 2016/680 on the protection of natural persons with regards to the processing of personal data by competent authorities for criminal law purposes. This Directive protects fundamental rights, such as the right to the protection of personal data, as well as ensuring a high level of public security by facilitating the exchange of personal data between competent authorities within the Union, with the establishment of a legal system on the transfer of personal data.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document