Kajian Hukum Pidana Tentang Delik Penghinaan : Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang

<p>Judul dari penulisan ini adalah kajian hukum pidana tentang delik penghinaan di wilayah hukum polrestabes semarang. Berdasarkan kitab undang undang hukum pidana dan berdasarkan Undang-undang No.11Tahun 2008 tentang informasi dan elektronika sebagaimana diubah dengan undang undang no 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang undang informasi dan elektronika. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. dengan bahan Hukum primer sebagai instrumen dalam menemukan Hukum Delik Penghinaan berdasarkan KUHP maupun berdasarkan Undang-Undang . Sedangkan bahan Hukum sekunder dan tersier menjadi pendukung dalam menemukan solusi Hukum dari permasalahan yang terjadi. Teknik memperoleh bahan Hukum selanjutnya dilakukan dengan cara penelitian ke Perpustakaan (Library research) dan ke Polrestabes Ssmarang. yakni dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan Perundang-Undangan, beberapa buku-buku literatur, jurnal HHHHukum dan tulisan yang berkaitan langsung dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu khasus yang terjadi di Polrestabes Semarang.</p><p>Kata kunci : Delik; penghinaan; Hukum pidana;</p><p><em> </em></p><p align="center"><em>ABSTRACT</em></p><p>Judul dari penulisan ini adalah kajian hukum pidana tentang delik penghinaan di wilayah hukum polrestabes semarang. Berdasarkan kitab undang undang hukum pidana dan berdasarkan Undang-undang No.11Tahun 2008 tentang informasi dan elektronika sebagaimana diubah dengan undang undang no 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang undang informasi dan elektronika. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. dengan bahan Hukum primer sebagai instrumen dalam menemukan Hukum Delik Penghinaan berdasarkan KUHP maupun berdasarkan Undang-Undang . Sedangkan bahan Hukum sekunder dan tersier menjadi pendukung dalam menemukan solusi Hukum dari permasalahan yang terjadi. Teknik memperoleh bahan Hukum selanjutnya dilakukan dengan cara penelitian ke Perpustakaan (Library research) dan ke Polrestabes Ssmarang. yakni dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan Perundang-Undangan, beberapa buku-buku literatur, jurnal HHHHukum dan tulisan yang berkaitan langsung dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu khasus yang terjadi di Polrestabes Semarang.</p><p><em>The tittle of the writing is a criminal law review of defamation offense in jurisdiction of Polrestabes Semarang.based on the criminal law and based of criminal law number 11 of 2008 on information and electronics as amended by law number 19 of 2016 about changes to information and electronics laws. The shortcut method in his study in normative. With primary legal materials as instruments to finding the law of defamatory offense based on KUHP or by law. While secondary and tertiary legal materials become supporters in finding the legal solution of the problem that occure. The technique of obtaining legal material is further done in library research and Polrestabes Semarang. By performing a search on legislation, several literature books, legal and literary journals that deal directly with the issues raised in this case of Polrestabes Semarang.</em></p><p> </p><p> </p>

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Transaksi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Di Bank Tabungan Negara Syariah (BTN Syariah) Semarang

<p>Rumah adalah kebutuhan dasar yang sangat penting bagi setiap orang. namun sebagian orang masih belum memiliki rumah sendiri. Faktor penyebabnya adalah mahalnya harga tunai rumah. Oleh karena itu pemerintah melalui menteri perumahan rakyat membuat program Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Program KPR ini ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang disebut KPR subsidi. Salah satu bank yang menjadi pelaksana program tersebut yaitu Bank Tabungan Negara Syariah (BTN Syariah). Penelitian skripsi ini mengenai sistem transaksi KPR yang dilakukan oleh BTN Syariah Semarang dan tinjauan hukum Islam terhadap sistem transaksi KPR di BTN Syariah Semarang. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual agar dapat memahami sistem transaksi KPR BTN Syariah yang menggunakan prinsip Islam. Hasil dan pembahasan penelitian ini yaitu sistem transaksi KPR yang dilakukan BTN Syariah menggunakan akad jual beli <em>murabahah </em>dan <em>istishna</em>. Tinjauan hukum Islam terhadap Akad <em>murabahah </em>yaitu dengan 3 pendekatan yang terdiri dari ditinjau dari rukun jual beli, syarat sah jual beli serta syarat jual beli kredit. Untuk akad <em>Istishna</em>, BTN Syariah tidak bisa menggunakan akad ini karena BTN Syariah bukanlah produsen melainkan <em>trader</em>. Simpulannya skema transaksi KPR yang dilakukan BTN Syaraih hakekatnya bukan jual beli <em>murabahah </em>atau <em>istishna</em>, tetapi hutang piutang / <em>qardh</em>.</p><div class="WordSection1"><p><em>Home is a basic need that is very important for everyone. but some people still do not have their own home. The factor is the high cost of house cash. Therefore, the government through the minister of public housing makes the program of Housing Loans (KPR). The mortgage program is aimed at low-income communities called subsidized KPR. One of the banks that became the implementer of the program is the State Savings Bank Syariah (BTN Syariah). This thesis research about mortgage transaction system conducted by BTN Syariah Semarang and review of Islamic law to mortgage transaction system in BTN Syariah Semarang. This type of research uses normative legal research with a conceptual approach in order to understand the transaction system of KPR BTN Syariah using Islamic principles. Results and discussion of this research is a system of mortgage transactions conducted BTN Syariah using the sale and purchase agreement murabaha and istishna. Review of Islamic Law against Murabahah Akad that is with 3 approach consisting of observed from rukun jual beli, legal condition of sale and purchase and condition of sale and purchase credit. For Istishna contract, BTN Syariah can not use this contract because BTN Syariah is not a producer but trader. The conclusion of the scheme of mortgage transactions conducted by BTN Syaraih is not the sale and purchase of murabahah or istishna, but the accounts payable / qardh.</em></p></div>

Child Protection And Marriage Prevention

<div><p>Recognition and protection of children's rights is fully a shared responsibility of both the parents, the government and the wider community that guarantees its survival and development and the growth of children in a strong, healthy and intelligent state. The main role in the development of children in addition to nutrition and vitamin intake or fulfillment of clothing, food and shelter, is also needed attention to the development of children in the future which is the right of the child to get education and teaching so that the aspirations can be achieved and succeed as he wants. But with the changing times it turns out that the rights of children are neglected in the sense that they are not fulfilled as expected, because they are triggered by economic factors so that children cannot attend school or continue their education due to marriage at a young age or so-called early marriage. With the occurrence of marriage at a young age for children is a violation of the rights of children, and children experience the destruction of their future because they are not ready and mature thinking and psychology because basically children should be protected from any threat or anyone. Protection of children's rights is absolutely granted, and has been regulated in the child protection law and marriage law regarding the age limit of children, the fact that there is still a high level of child marriage. The research method that is used or used in this writing uses literature studies based on the literature of journals, books, magazines and even from legislation relating to child protection and child marriage. The results showed that economic factors are the dominant occurrence of early marriage and lack of awareness of parents and community members on the protection and prevention of child marriages, on the other hand there is the assumption that by marrying their children, the obligations of parents are completed and by carrying out the marriage live independently without depending on their parents. The involvement and participation of the government can also prevent early marriage, especially in the application of sanctions in the rules that have been set, because if you want to protect children's rights, one of them is to prevent early marriage, or in other words stop child marriage.</p></div>

Reorientasi Asas Itikad Baik/Kebenaran Sebagai Dasar Kepemilikan Hak Atas Tanah

<div><p>Perpindahan hak terhadap kepemilikan tanah terpancang pada aturan bahwa seseorang tak dapat mengalihkan sesuatu melebihi dari apa yang dimilikinya hal ini berhadapan dengan asas ‘<em>bona fides’</em> (itikad baik) yang melindungi pembeli beritikad baik. Posisi hukumnya menempatkan dua belah pihak yang pada dasarnya tidak bersalah untuk saling berhadapan di pengadilan dan meminta untuk dimenangkan, akibat ulah pihak lain yang mungkin beritikad buruk. Pertanyaan mendasarnya, dalam hal ini pihak manakah yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum, apakah pemegang hak atas tanah atau pembeli yang mengaku beritikad baik? Alasan yang paling banyak digunakan adalah telah dilakukannya jual beli melalui notaris/PPAT Perlindungan terhadap pembeli beritikad baik adalah sebuah perkecualian, yaitu ketika pembeli tidak dapat menduga adanya suatu kekeliruan dalam peralihan hak dan kekeliruan itu terjadi akibat kesalahan pemilik sendiri (toedoenbeginsel). Jika kemudian timbul sengketa, maka harus dipertimbangkan apakah terjadinya peralihan yang tidak sah itu lebih disebabkan oleh kesalahan pembeli yang tidak mencermati asal usul tanah yang dibelinya, atau kesalahan pemilik asal yang tidak menjaga haknya dengan baik. UUPA dan PP No. 24/1997 tidak menjelaskan pengertian ‘itikad baik’. Penegasan ini disimpulkan dari ketentuan KUHPerdata, literatur, dan putusan-putusan. Dalam hal ini, standar yang seharusnya digunakan bukan hanya tahu atau tidaknya pembeli berdasarkan pengakuannya sendiri (subyektif), namun juga apakah pembeli telah melakukan upaya untuk mencari tahu (obyektif), baik secara formil (dengan melakukan transaksi di depan PPAT, atau Kepala Desa jika transaksinya adalah tanah adat), maupun secara materiil</p><p> <em>The transfer of rights to land ownership is fixed on the rule that a person cannot transfer something more than what he has. This is faced with the principle of 'bona fides' (good faith) which protects buyers with good intentions. Its legal position places two basically innocent parties to face each other in court and ask to be won, due to the actions of other parties who may have bad intentions. The basic question is, in this case which party should get legal protection, are the holders of land rights or buyers who claim good intentions? The most widely used reason is the sale and purchase through a notary / PPAT Protection of buyers with good intentions is an exception, that is when the buyer cannot predict the existence of an error in the transfer of rights and errors due to the owner's own fault (toedoenbeginsel). If a dispute arises, then it must be considered whether the illegitimate transition is caused more by the fault of the buyer who did not observe the origin of the land he bought, or the fault of the original owner who did not properly safeguard his rights. UUPA and PP No. 24/1997 does not explain the meaning of 'good faith'. This affirmation is concluded from the provisions of the Civil Code, literature, and decisions. In this case, the standard that should be used is not only whether or not the buyer is based on his own (subjective) recognition, but also whether the buyer has made an effort to find out (objectively), both formally (by conducting transactions before PPAT, or the Village Head if the transaction is customary land), and materially</em><em>.</em></p></div>

Akses Keadilan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana

<div><p>Negara mengakomodir hak setiap orang termasuk hak perempuan berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perempuan berhadapan dengan hukum mempunyai hak untuk memperoleh akses keadilan. Sebagai negara yang telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan <em>International Covenant on Civil and Political Rights</em>, Indonesia berpedoman pada Konvensi tersebut dalam mewujudkan persamaan semua orang di hadapan hukum dan peraturan perundang-undangan, larangan diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara dari diskriminasi, termasuk jenis kelamin atau gender. Selanjutnya, Indonesia sebagai pihak dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (<em>Convention on the Elimination All of Forms Discrimination Against Women</em>/ CEDAW) mengakui kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan mempunyai akses keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan (pidana). Dalam upaya memberikan akses keadilan, negara menjabarkan jaminan hak perempuan berhadapan dengan hukum dalam peraturan perundang-undangan. Sistem peradilan pidana merupakan salah satu upaya dalam memberikan akses keadilan sebagai perlindungan bagi perempuan berhadapan dengan hukum melalui perlindungan terhadap hak-hak perempuan selama pemeriksaan dalam setiap tahap peradilan.</p><p><em> </em><em>T</em><em>he rights of ever</em><em>y person</em><em> including rights of women </em><em>encounter</em><em> the law </em><em>are accommodated by the state based on</em><em> </em><em>the</em><em> Constitution of the Republic of Indonesia</em><em> of 1945</em><em>. </em><em>Women’s in law</em><em> having the right </em><em>in terms of accessing justice</em><em>. As a </em><em>nation</em><em> that ratif</em><em>y</em><em> the International Covenant on Civil and Political Rights with Law Number 12 of 2005 </em><em>regarding</em><em> the </em><em>legitimation</em><em> of the International Covenant on Civil and Political Rights, Indonesia refers to the</em><em> c</em><em>onvention in realizing the equality of all people before laws and regulations, prohibition of discrimination and guarantee </em><em>the </em><em>equal protection from </em><em>any form of </em><em>discrimination, including gender. Furthermore, Indonesia as a part</em><em> in</em><em> the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) </em><em>admit</em><em> the obligation of the state to ensure that women </em><em>are capable </em><em> access</em><em>ing</em><em> justice and </em><em>exempt</em><em> from discrimination in the criminal justice system. In an effort to provide access to justice, the state </em><em>elucidates</em><em> the guarantee of </em><em>the rights of women’s</em><em> in the laws </em><em>within the law</em><em> regulations. </em><em>Therefore, </em><em>The criminal justice system is </em><em>the one of an</em><em> effort </em><em>providing</em><em> access to justice </em><em>as well </em><em>as </em><em>the</em><em> protection for women</em><em>’s in law </em><em>through the protection of women's rights during </em><em>investigation</em><em> at every stage of </em><em>justice</em><em>.</em></p></div>

Fasakh Perkawinan Karena Istri Mengalami Gangguan Jiwa: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pati No. 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt.

<p>Penelitian ini menganalisis tentang <em>fasakh </em>perkawinan dalam Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt. dan dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt dalam mem-<em>fasakh</em>-kan perkawinan. Jenis/tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif/doktrinal, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, metode pengumpulan data menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian <em>fasakh </em>perkawinan dalam Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1899/Pdt.G/2013/ PA.Pt, alasan Pemohon mengajukan permohonan <em>fasakh </em>terhadap Termohon karena Termohon mengalami gangguan jiwa atau stres termasuk ke dalam alasan-alasan perceraian. Dalam pembuktian cacat badan atau penyakit yang ada pada Termohon, Majelis Hakim hanya berdasarkan pada saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon, tanpa adanya alat bukti pendukung lain seperti surat keterangan dari Rumah Sakit Jiwa dan Majelis Hakim dalam mem-<em>fasakh</em>-kan perkawinan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sudah tidak mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 <em>juncto </em>Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21, dan telah terdapat alasan bercerai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (e) PP Nomor 9 Tahun 1975 <em>juncto </em>Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum. Dasar pertimbangan Hakim dalam mem-<em>fasakh</em>-kan perkawinan antara Pemohon dan Termohon berdasar pada dasar faktual, dasar hukum dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli <em>fiqh</em>.</p><p><em>This research analyzed about fasakh marriage in court rulling 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt and the basis of judge’s consideration in court rulling Number 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt in making fasakh marriage.Type of research used is normative/doctrinal,specification of descriptive analitycal research, Data collection method using secondary data, obtained from primary legal materials and secondary law material which then analyzed normatively qualitative.Based on the result of research fasakh mariage in court rylling of religion court of Pati Number 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt.the reasons of the Petitioners filed a petition for the fasakh against the Respondent because the Respondent suffered a mental or mental disordersincluding the reasons for divorce.In the proof of disability or disease existing in the Respondent, the Panel of Justices is based only on the witnesses presented by the Petitioner, without any other supporting evidence such as a letter from thepsychiatric hospitaland the Panel of Judges in making the fasakh because the Applicant and the Respondent's household have been out of harmony and have not achieved the purpose of marriage as Article 1of Law Number 1 Year 1974 juncto Al-Qur'an letter Ar- Rum verse 21, and there have been reasons for divorce as referred to in Article 19 letter (e) of Government Regulation Number 9 Year 1975 juncto Article 116 letter (e) Compilation of Islamic Law,and the Petitioner may prove the arguments of his petition and the Petitioners' petition is not against the lawThe basis of judge's consideration in making the fasakh marriage between the Petitioners and the Respondent based on the factual basis, the legal basis and the Panel of Judges agree and take over the opinion of the fiqh experts.</em></p>

Analisa Hak Mewaris Bagi Anak Yang Lahir Melalui Proses Bayi Tabung Dalam Prespektif Hukum Perdata

<div><p>Perkawinan merupakan salah satu bentuk atau wujud untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, serta untuk melanjutkan keturunan. Untuk mewujudkan tujuan dari adanya perkawinan tersebut, seringkali suami dan isteri memiliki kendala dalam memperoleh keturunan. Oleh karena itu, perkembangan teknologi khususnya dalam medis memberikan alternatif demi memperoleh keturunan, salah satu caranya dengan proses bayi tabung. Pelaksanaan bayi tabung dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya donor sperma. Sementara itu, anak yang sah berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dan definisi orang tua menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan hak dan kewajiban bagi masing-masing, salah satunya hak mewaris bagi anak.Penelitian ini dilakukan dengan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undang (<em>statue approach</em>) untuk membandingkan peraturan mengenai hak mewaris anak melalui proses bayi tabung dengan teori hukum yang ada. Deskriptif analitis digunakan untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan hak mewaris anak melalui proses bayi tabung khususnya donor sperma, sehingga penelitian ini merupakan penelitian kualtitatif.<strong><em> </em></strong>Proses bayi tabung dengan donor sperma dilakukan berdasarkan atas izin suami, maka kedudukan anak tersebut disamakan dengan anak yang sah yang lahir dalam perkawinan yang sah menurut BW. Oleh karena itu, anak tersebut sesuai dengan Pasal 830 BW termasuk dalam golongan I mewaris dari orang tuanya apabila orang tuanya telah meninggal dan terikat dengan <em>Legittieme Portie</em> sebagaimana anak sah dalam BW.</p><p>Marriage is one form or form to form a happy and eternal family, and to continue descent. To realize the purpose of the marriage, husband and wife often have obstacles in obtaining offspring. Therefore, the development of technology, especially in medicine, provides an alternative for obtaining offspring, one of the ways is through the process of IVF. The implementation of IVF can be done in various ways, one of which is sperm donors. Meanwhile, legal children based on Article 42 of the Marriage Act and the definition of parents according to Article 1 number 4 of Act Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection provide rights and obligations for each one of them is inheritance rights for children. This study was conducted with normative juridical approach to the statue (statue approach) to compare regulations regarding the right to inherit children through IVF process with existing legal theory. Descriptive analytics is used to describe and provide an overview of applicable laws and regulations with the right to inherit children through IVF processes, especially sperm donors, so this research is a qualitative study. The process of IVF with sperm donors is carried out based on the husband's permission, so the position of the child is equated with a legitimate child born into a legal marriage according to BW. Therefore, the child in accordance with Article 830 BW is included in group I inheriting from his parents if his parents have died and are bound by Legittieme Portie as a legitimate child in BW.</p></div>

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Kota Semarang

<p> </p><p>Rumah Sakit Islam Sultan Agung Kota Semarang merupakan salah satu institusi pelayanan kesehatan profesional. Aktifitas medis yang ada di Rumah Sakit Islam Sultan Agung tentunya akan menghasilkan limbah, sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji tentang sejauh mana Rumah Sakit Islam Sultan Agung mengimplementasi kebijakan pengelolaan limbah Rumah Sakit serta mengetahui kendala yang dihadapi dan cara mengatasinya. Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis dengan spesifikasi yang digunakan yaitu deskriptif analitis, seperti mendeskripsikan mengenai implementasi kebijakan pengelolaan limbah di Rumah Sakit Sultan Agung berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan kesehatan lingkungan Rumah Sakit. Penelitian ini menggunakan cara pengambilan sampel sistematis <em>Non Random </em>yang dilakukan dengan cara teknik <em>Purposive Sampling </em>yang dilakukan dengan cara menentukan kriteria sampel terlebih dahulu. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang diperoleh melalui wawancara terhadap pihak terkait secara langsung serta didukung oleh data sekunder yang berupa studi keperpustakaan. Dari hasil penelitian, implementasi kebijakan pengelolaan limbah rumah sakit di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Kota Semarang sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. Adapun kendala yang ada mengenai standar baku mutu amonia akan tetapi kendala tersebut telah ditepuh upaya mengatasi kendala oleh Rumah Sakit Islam Sultan Agung berupa mengadakan pertemuan forum sanitasi sekota semarang dan mendapatkan hasil berupa kebijakan baru yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.</p><div class="WordSection1"><p>Sultan Agung Hospital Semarang is one of the institutions of professional health services. Medical activity at Sultan Agung Islamic Hospital will surely produce waste, so the researcher is interested to study about the extent to which Sultan Agung Islamic Hospital implements the hospital waste management policy and knows the constraints faced and how to overcome them. The researcher uses a kind of sociological juridical research with the specification that is used that is analytical descriptive, such as describing the implementation of waste management policy at Sultan Agung Hospital based on the Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 1204 / MENKES / SK / X / 2004 on Hospital health requirements. This research uses non-random systematic sampling method done by Purposive Sampling technique which is done by determining the criteria of sample first. The data used in this study is primary data, obtained through interviews of stakeholders directly and supported by secondary data in the form of study keperpustakaan. From the research result, the implementation of hospital waste management policy at Sultan Agung Hospital Semarang City has been running well in accordance with Number 1204 / MENKES / SK / X / 2004 on Health Requirements for Hospital Environment. The obstacles that exist about the standard quality of ammonia but these obstacles have been plagued efforts to overcome obstacles by Sultan Agung Islamic Hospital in the form of meeting the city sanitation forum semarang and get results in the formof a new policy of Minister of Environment and Forestry Regulation of the Republic of Indonesia Number P.68 /Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 on the Quality Standards of Domestic Waste Water.</p></div><p> </p>

Pencegahan Korupsi Pasca Putusan MK Nomor 71/PUU/XIV/2016 Melalui Pendekatan Kebijakan

<div><p><strong>Korupsi sebagai <em>extra ordinary crime</em> dalam upaya memberantasnya tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum pidana yang sifatnya <em>represif</em> namun juga harus menggunakan <em>instrument </em>pencegahan. Namun pasca putusan MK Nomor 71/PUU/XIV/2016 aspek pencegahan dalam rangka tindak pidana korupsi mengalami kemunduran dalam tataran regulasi karena putusan tersebut menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang merupakan salah satu regulasi yag bersifat pencegahan tindak pidana korupsi. Aspek pencegahan dalam upaya pemberantasan korupsi memiliki peran strategis karena tidak cukup apabila hanya menggunakan penegakan yang sifatnya <em>represif</em>. Dipandang dari sisi keadilan Pancasila serta politik kriminal putusan MK Nomor 71/PUU/XIV/2016 merupakan anomali ditengah gencarnya agitasi pemberantasan korupsi di Indonesia dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat karena dalam tindak pidana korupsi masyarakat adalah korban.</strong></p><p><em>Corruption as an extraordinary crime in an attempt to eradicate it is not enough just to rely on criminal law enforcement that are repressive but also must use the instrument of prevention. But after the Constitutional Court decision No. 71 / PUU / XIV / 2016 aspects of prevention in the context of corruption suffered a setback in the level of regulation because the decision states do not have binding legal force of Article 7 paragraph (2) letter g of Law No. 10 of 2016 which is one regulation meant to be the prevention of corruption. Prevention aspects of the eradication of corruption has a strategic role because it is not enough if it only uses that are repressive enforcement. Viewed from the side of Pancasila justice and criminal politics, the Constitutional Court's decision No. 71 / PUU / XIV / 2016 was an anomaly in the midst of the incessant agitation to eradicate corruption in Indonesia and caused losses to the community because in the corruption act the community was a victim.</em></p></div>

Politik Hukum Ekonomi Pertahanan di Indonesia Tahun 2002-2018 : Kajian Industri Pertahanan

<div><p>Penelitian ini membahas tentang politik hukum ekonomi pertahanan di Indonesia tahun 2002-2018 untuk kajian industri pertahanan. Kajian studi ekonomi pertahanan dikaji tidak hanya dari wacana ekonomi tetapi dari wacana hukum dan politik. Industri pertahanan merupakan salah satu komponen vital dari kemampuan pertahanan. Industri pertahanan yang kuat mempunyai dua efek utama, yakni efek langsung terhadap pembangunan kemampuan pertahanan, dan efek terhadap pembangunan ekonomi dan teknologi nasional. Rencana induk pengembangan industry pertahanan merupakan penjabaran dari undang-Undang Industri Pertahanan yang menekankan adanya pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industry pertahanan di Indonesia.</p>This study discusses the legal politic of defense economics in Indonesia in 2002-2018 for the defense industry study. The study of defense economic studies is examined not only from economic discourse but from legal and political discourse. The defense industry is one of the vital components of defense capability. A strong defense industry has two main effects, namely the direct effect on the development of defense capabilities, and the effect on national economic and technological development. The master plan for developing the defense industry is an elaboration of the Defense Industry Law which emphasizes the provision of incentives to encourage the development of the defense industry in Indonesia.</div>