Dampak Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) Terhadap Sektor Pariwisata di Kota Makassar

Arus globalisasi memberikan dampak yang besar terhadap perpindahan masyarakat dari satu negara ke negara yang lain. Manusia berpindah dengan berbagai macam tujuan, beberapa diantaranya didorong karena faktor ekonomi adapula yang melakukan kunjungan ke negara lain untuk berwisata. Otoritas sebuah negara memberlakukan syarat-syarat untuk warga asing ketika memasuki wilayahnya. Visa merupakan syarat dokumen yang harus dilengkapi oleh seseorang yang bermaksud untuk memasuki wilayah otoritas negara lain. Penelitian ini bertujuan untuk melihat implikasi yang ditimbulkan oleh kebijakan Bebas Visa Kunjungan yang diberlakukan pemerintah Indonesia terhadap peningkatan pariwisata Indonesia, khususnya di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teori kepentingan nasional dan kebijakan nasional. Dengan perangkat-perangkat tersebut penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan implikasi apa yang ditimbulkan oleh penerapan kebijakan bebas visa kunjungan terhadap pariwisata di Kota Makassar. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa KBVKS memberikan dampak yang signifikan terhadap pariwisata kota Makassar namun harus diformulasikan dengan bentuk kebijakan daerah yang mendukung promosi-promosi pariwisata agar kota Makassar menjadi destinasi wisata para pelancong mancanegara.

Responsivitas Pelayanan Publik Dinas Perhubungan Kota Malang terhadap Tingginya Tingkat Pengaduan Masyarakat

Penelitian ini didasarkan pada adanya isu atau masalah tentang tingginya tingkat pengaduan masyarakat di Dinas Perhubungan Kota Malang pada awal tahun 2020. Maka dari itu, Dinas Perhubungan dalam mempertanggungjawabkan pengaduan masyarakat harus dikaji kembali guna meningkatkan kualitas dan efesiensi pelayanan publiknya, sehingga tidak terjadi peningkatan volume pelaporan dan pengaduan masyarakat yang masuk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Responsivitas Dinas Perhubungan Kota Malang terhadap tingginya tingkat pengaduan masyarakat beserta hambatan-hambatan yang dialami pada implementasi tersebut. Untuk mengetahuinya digunakan jenis penelitian deskriptif - kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada penurunan tingkat pengaduan masyarakat yang menunjukan bahwa adanya pelayanan publik di Dinas Perhubungan Kota Malang membaik. Disisi lain, terdapat hambatan pada implementasi tersebut adalah banyaknya masyarakat yang belum paham prosedur untuk melakukan pengaduan, adanya pengaduan yang tidak sesuai dengan fakta, adanya masyarakat yang sering menuntut kecepatan penanganan masalah dan sering terjadinya miss communication kepada masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat yang berdampak pada keterlambatan waktu penanganan.

Political Parties and Political Development in The Republic of Tatarstan, Russia

Political parties reflect a democratic state, which is believed to be a condition for modern state life. As institutions for channeling interests, political parties are used as communication with a two-way function, namely, top-down and bottom-up. If this can be carried out well, then political parties' function as political socialization, political participation, political communication, articulation of interests, aggregation of interests, and policymaking can run well to realize the expected political development. The research method used in this research is qualitative research methods. Through qualitative research, the author has created a complex picture, examined words, reviewed detailed reports from the point of view of resource persons, and conducted studies on natural situations. This study aims to determine political parties' development in the Russian Republic of Tatarstan, political parties' function, and political development amid a society in this modern era. The problem in this research is that political parties in Russia tend to have their own interests, either from the central government or the state or Federation governments. In addition, there tends to be a mismatch between the central and state governments in decision making. In fact, in the context political parties can be a tool for realizing development in a country. Even though there are problems, the results showed that political parties in the Republic of Tatarstan rated quite well in carrying out their functions by the functions of political parties according to the Law of the Russian Federation and the Law of the Republic of Tatarstan concerning Political Parties. The development of political parties in the Tatarstan Republic has played a role in controlling conflicts of interest among the Republic of Tatarstan.

Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Era Society 5.0 di Indonesia

Memasuki era society 5.0, pemanfaatan teknologi sudah mulai mempertimbangkan aspek-aspek humaniora terhadap proses penyelesaian masalah yang ada di sektor publik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penguatan reformasi birokrasi menuju era society 5.0 melalui tata kelola perencanaan pengembangan SDM Aparatur oleh KemenPANRB. Kemudian, Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data secara sekunder dari referensi terdahulu seperti buku, jurnal, serta dokumen publik yang berkaitan dengan fokus penelitian dan dianalisis menggunakan software NVivo12 Plus dengan pendekatan Cluster Analysis. Temuan studi ini menunjukkan bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) telah melakukan penguatan reformasi birokrasi melalui tata kelola perencanaan berbasis sistem merit di mana pada tahapan rekrutmen, pengangkatan, dan promosi, dilakukan pemeriksaan komparatif terhadap tingkat keahlian dan kompetensi masing-masing aparatur yang memenuhi persyaratan jabatan dengan tetap memperhatikan aspek integritas dan moralitas. Namun, penguatan reformasi birokrasi menuju era society 5.0 di Indonesia mengalami berbagai hambatan terkait masih dominannya patologi birokrasi, budaya korupsi, serta ketidaksiapan birokrasi akan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam orientasi pelayanan publik kepada masyarakat. Oleh karena itu, Perencanaan pengembangan SDM Aparatur oleh KemenPANRB dalam memperkuat reformasi birokrasi menuju era Society 5.0 harus dilakukan secara tepat dengan merespons berbagai hambatan yang terjadi serta segala bentuk perubahan lingkungan dan perkembangan zaman.

Budaya Politik Warga Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya keterlibatan pimpinan tertinggi (rais aam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ma’ruf Amin yang ditunjuk sebagai calon wakil presiden mendampingi petahana Joko Widodo dalam pemilihan umum tahun 2019. Permasalahan penelitian muncul ketika publik meragukan soliditas antara elemen struktural NU dan elemen kultural NU (kiai kampung dan pondok pesantren) termasuk di Bandar Lampung. Maka, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana budaya politik warga NU kota Bandar Lampung dari kalangan pengurus struktural dan kalangan pondok pesantren dalam momentum Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori budaya politik Gabriel Almond dan Sidney Verba. Metode penelitian kombinasi dengan model concurrent embedded digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebuah metode penelitian dengan menggabungkan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif di mana data kualitatif lebih dominan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, tipe budaya politik warga struktural NU adalah budaya politik partisipan, karena memiliki kognisi, afeksi, dan evaluasi terhadap seluruh aspek yang meliputi sistem sebagai objek umum, objek-objek input dan output, serta pribadi sebagai objek dalam sistem dalam konteks Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Hasil kedua, warga kultural NU dari kalangan kiai dan santri pondok pesantren memiliki transisi tipe budaya subjek ke partisipan, hal itu karena, kelompok ini memiliki penilaian yang baik pada objek-objek input, akan tetapi masih memiliki kekurangan dalam partisipasi individu. Sejumlah faktor yang mempengaruhi budaya politik keduanya meliputi tingkat pendidikan, ketokohan, serta nilai-nilai yang menjadi pedoman keduanya dalam bertindak. Hasil penelitian dengan pendekatan budaya politik dapat disimpulkan bahwa elemen NU struktural dan NU kultural di Bandar Lampung memiliki soliditas dalam memenangkan pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dalam Pemilu 2019

Pemanfaatan Drone sebagai Bagian dari Kontra Terorisme

Tulisan ini bertujuan untuk melakukan tinjauan dan evaluasi terkait pemanfaatan drone dari segi sisi regulasi dan prosedur tetap pengamanan VVIP dan Objek Vital Nasional Indonesia terhadap serangan drone berdasarkan kejadian pahit yang menimpa Presiden Venezuela dan Objek Vital Nasional Saudi Arabia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dengan perwira terkait, dilengkapi dengan studi dokumen mengenai regulasi dan dilakukan supaya lebih mudah memahami pentingnya peran pengamanan terhadap VVIP dan Objek Vital Nasional digabungkan dengan potensi teroris menggunakan pesawat tanpa awak (UAV) merujuk pada teori-teori cumulative extremism, rational choice dan routine activity. Seperti terdapat regulasi penggunaan drone terbaru, Paspampres yang melakukan pengamanan anti drone secara statis dan mobile serta Kepolisian melakukan upaya pengamanan Objek Vital Nasional yang terus mengikuti perkembangan zaman. Meskipun serangan teroris drone secara faktual belum terjadi di Indonesia, peneliti merekomendasikan adanya pembuatan regulasi dalam bentuk pendataan penjual dan pembeli drone oleh Kementerian Perhubungan yang dibantu Kepolisian, membangun laboratorium dan memperkuat teknologi anti drone di kawasan perbatasan dan sebagai sky monitoring system, membentuk koalisi kerja sama instansi/lembaga terkait sampai dengan satuan tugas anti drone, pelatihan pasukan khusus, dan membentuk satuan anti drone seperti D’Artagnan.

Menilai Kualitas Pilkada dalam Era Pandemi

Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan dan mengelaborasi tentang kualitas Pilkada pada era pandemi yang diselenggarakan di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020. Pilkada yang dilakukan pada Tahun 2020 ini sangat berbeda dari Pilkada sebelumnya karena mendapatkan ancaman dari penyebaran pandemi COVID-19. Oleh karena itu, menarik untuk menilai kualitas Pilkada di Kabupaten Indragiri Hulu dalam masa pandemi ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber informasi dari informan penelitian, dokumen-dokumen, jurnal hasil penelitian, materi audio-visual, dan data dari media online. Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori kualitas Pemilu dan demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pilkada di Indragiri Hulu Tahun 2020 masih belum dilaksanakan secara bebas dan adil, masih ditemukannya praktik politik uang, pelanggaran terhadap aturan protokol kesehatan yang menjadi kebijakan penting dalam Pilkada masa pandemi. Namun, disisi lain masih terdapat hasil positif dalam penyelenggaraan Pilkada Indragiri Hulu yaitu meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan temuan tersebut, maka disimpulkan bahwa kualitas Pilkada di Kabupaten Indragiri Hulu masih rendah dan belum memenuhi prinsip-prinsip Pemilu yang berkualitas dan berintegritas.

Analisis Kesetaraan Gender dalam Bidang Ketenagakerjaan Di Indonesia

Permasalahan kesetaraan gender dalam bidang ketenagakerjaan masih banyak diperbincangkan diberbagai negara termasuk di Indonesia. Walaupun berbagai perlindungan telah diupayakan melalui produk-produk hukum internasional maupun nasional namun latar belakang budaya di suatu negara akan tetap berperan penting dalam upaya mencapai kesetaraan gender dalam bidang ketenagakerjaan. Tujuan penelitian ini menganalisis tingkat kesetaraan gender yang di Indonesia dan tantangan dalam mancapai kesetaraan gender di bidang ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pengumpulan data primer melalui Focus Group Disscusion (FGD). Hasil penelitian menunjukkan ketimpangan gender masih terjadi di Indonesia, namun seiring waktu ketimpangannya semakin mengecil, artinya kesempatan perempuan dan laki-laki semakin sama. Namun untuk meningkatkan kesetaraan gender masih ada beberapa hambatan secara institusi maupun sosial budaya, seperti ketiadaan kesepakatan antara pekerja perempuan dengan pengusaha terhadap kesetaraan gender ditempat kerja, peraturan kesetaraan gender masih kurang optimal ditegakkan, masih rendahnya kesadaran dari pekerja terhadap hak-haknya, serta rendahnya posisi tawar pekerja perempuan. Untuk itu, pemerintah perlu meningkatkan kesetaraan gender dengan meningkatkan penegakan hukum berkaitan dengan kesetaraan gender di bidang ketenagakerjaan dengan melibatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat sistem pengawasan ketenagakerjaan. Selain itu meningkatkan kesadaran atas hak kesetaraan gender angkatan kerja perempuan dan memberikan perlindungan sosial bagi pekerja perempuan di sektor informal.

Innovation of Online Population Administrative Services (PADUKO) by The Department of Population and Civil Registration of Padang Panjang City

Public demand for excellent service affects the government to make various innovations. In that sense, the Civil Registration Office in Padang Panjang City creates innovation in online civil services (PADUKO). PADUKO innovation consists of 19 kinds of civil services and succeed to achieve the highest score between agencies in the Municipality of Padang Panjang in 2019. In this article, we would like to explore PADUKO innovation by the Civil Registration Service Office. This research has used the theory of the attributes of innovation by Everett M Rogers which says that there are five attributes of innovation that can determine innovation acceptance, which consists of relative advantage, compatibility, complexity, trialability, and observability. The method in this research is descriptive qualitative method with data collection techniques by interview, documentation, and observation, while the selection informants technique by purposive sampling technique. The validity of the used triangulation. Based on this fieldwork, PADUKO innovation was successful and accepted by the public. Five attributes of innovation by Everett M. Rogers also presence on PADUKO innovation. This can be seen from the perceived benefits in the form of effectivity, efficiency of cost, and energy, and the acceptance of services with the needs of the public. However, some problems are still found, such as poor network, server, and application problems.

Analisis Pemangku Kepentingan Pengelolaan Sumber Daya Hutan di Kabupaten Jember

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemangku kepentingan atau stakeholder dalam pengelolaan sumber daya hutan Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berkurangnya lahan kritis di Kabupaten Jember yang cukup drastis atau dengan kata lain terdapat keberhasilan pelestarian hutan dalam kurun waktu 2011-2015. Menjawab rumusan masalah dan menganalisis pemangku kepentingan menggunakan pendekatan stakeholder dengan teori Overseas Development Administration untuk mengindetifikasi stakeholder. Sementara itu untuk pengkategorian dan interelasi stakeholder menggunakan teori Reed. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini berhasil mengidentifikasi stakeholder primer, sekunder dan kunci. Stakeholder primer adalah LMDH Wana Makmur dan Pemerintah Desa Tugusari. Stakeholder Sekunder adalah UPT PHW VII Bondowoso wilayah kerja Jember. Stakeholder kunci adalah Perum Perhutani KPH Jember. Sedangkan katagori stakeholder terdiri key player, contaxt setters, subjects dan crowd. Katagori key player yaitu Perum Perhutani KPH Jember. Contaxt setters yaitu Pemerintah Desa. Subjects yaitu LMDH Wana Makmur dan Crowd yaitu UPT PHW VII Bondowoso wilayah kerja Jember. Sedangkan interelasi antar stakeholder LMDH Wana Makmur dan Perum Perhutani KPH Jember berjalan sangat baik karena sering melakukan rapat koordinasi dan keterlibatan kerja sama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pengelolaan sumber daya hutan di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Jember karena adanya interelasi dari key player dan subjects yang sangat baik.