Tinjauan Normatif Penjualan BBM Subsidi Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi

Dalam perkembangannya pendistribusian minyak bersubsidi mengalami kelangkaan. Sementara mayoritas industri yang ada di masyarakat banyak mempergunakan BBM. Misalkan, kebijakan Subsidi BBM jenis solar kepada masyarakat menurut banyak kalangan merupakan hal yang dilematis. Disatu sisi masyarakat membutuhkannya namun subsidi justru menguntungkan industry besar yang masih menggunakan BBM jenis solar. Di tengah kondisi sulit yang di hadapi oleh Pemerintah, akibat semakin meningkatnya permintaan BBM Bersubsidi dan naiknya harga BBM di pasar dunia, ada pihak-pihak tertentu baik perseorangan maupun korporasi yang melakukan perbuatan tidak bertanggung jawab berupa: pengoplosan, penimbunan, penyelundupan, pengangkutan dan penjualan kepada industri BBM Bersubsidi. Penelitian ini melihat menganalisis tinjauan normative terhadap penjualan BBM Subsidi dan menganalisis system pengawasan penyelewengan penjualan BBM Subsidi kepada industri yang dilakukan SPBU berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan melakukan tinjauan yang bersifat normative terhadap penjualan BBM Subsidi Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001. Sumber data berasal dari data sekunder, primer dan bahan Hukum Tertier. Pengumpulan data menggunakan teknik studi documenter/studi kepustakaan. Hasil penelitian mendapati dalam UU No. 22 tahun 2001 telah termuat konsep penyelenggaraan kegiatan usaha migas, konsep penguasaan kemigasan, konsep penyediaan dan pemanfaatan kemigasan, konsep pengusahaan kemigasan dan konsep kelembagaan kemigasan. Sedangkan untuk implementasinya di Indonesia, penyediaan dan Pemanfaataan Gas Bumi dilaksanakan melalui berbagai aturan hukum yang telah ada

Peran Daerah Dalam Mengimplementasikan Program Sebagai Upaya Perlindungan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Karimun Dalam Mewujukan Kota Layak Anak

Anak merupakan aset sekaligus generasi penerus bangsa, sudah seharusnya pemerintah daerah mengambil langkah Stategis untuk memenuhi perlindungan anak yang berkelanjutan. Pemerintah daerah sebagai perwakilan pemerintah yang pertama kali bersentuhan lansung dengan anak, harusnya mempunyai langkah Strategis yang langsung menyentuh akar persoalan terhadap anak, konsep pemenuhan perlindungan anak yang berkelanjutan oleh pemerintah daerah. Perlindungan anak ini merupakan bagian dari yang tidak terpisahkan didalam konstitutional Indonesia pun hal ini jelas diutarakan, jangan sampai dengan lemahnya perlindungan anak, akan membawa dampak kehancuran bagi kemajuan dan perkembangan bangsa Indonesia. Karena bangsa ini kedepannya terletak di tangan seorang anak-anak indonesia

Komunikasi Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah: Kasus Dinamika Pelaksanaan Local Lockdown Dalam Mencegah Penyebaran COVID-19

In implementing the local lockdown, a good communication relationship must be established between the Central Government and Regional Governments in preventing the spread of Covid-19 at the local level. (Sedarmayanti, 2018) explained that at least there are several elements in government communication, including; Communicators, Messages, Media, Communicate and Feedback. Based on the background above, the problem formulation that the writer will raise is how the communication patterns of the central government and local governments: the case of the dynamics of implementing local lockdowns in preventing the spread of COVID-19, the purpose of writing this article is to find out the communication between the central government and local governments: the case of dynamics. implementation of a local lockdown to prevent the spread of covid'19. This research uses qualitative research methods with this type of research, namely literature study data collection through documentation, books, journals, and mass media. The results of this study are: the communication between the Central Government and the Regional Government does not run harmoniously, indicated by the presence of several regions implementing local lockdowns, including the City of Tegal, the City of Tasikmalaya, and the Province of Papua.

Inkonsistensi Tentang Pemberhentian Kepala Negara Menurut Konstitusi Indonesia

Demokrasi dalam sebuah negara dapat di artikan bahwa seluruh kekuasaan dan kewenangannya harus berdasarkan sebuah aturan yang di sepakati bersama yang di cantumkan dalam sebuah konstitusi negara. Bangsa ketika melaksanakan demokrasi tentu bertujuan untuk menggerakkan roda kekuasaan. Salah satu faktor penyebab orang menjadi peminpin adalah guna menjalankan kekuasaan dalam sebuah negara tersebut harus didasarkan pada keinginan rakyat dalam negara tersebut. Hal tersebut juga terjadi terhadap seorang Presiden yang dipilih oleh rakyat. Presiden merupakan orang yang diberikan kewenanagan dalam menjalankan roda pemerintahan berdasarkan atas keinginan rakyat. Kewenangan dalam menjalankan roda pemerintahan ini diberikan pada bidang eksekutif dan harus di pertanggumgjawabkan pada Parlemen atau bidang Legislatif yang mana parlemen tersebut merupakan representatif dari rakyat. Tata cara/mekanisme pemberhentian presiden setelah amandemen di atur dalam pasal 7A dan 7B Undang-undang Dasar 1945 yang melibatkan sebuah peradilan yakni Mahkamah Konstitusi berdasarkan pada pasal 24 C ayat 2 pada konstitusi Indonesia. Mahkamah Konstitusi yang bagi beberapa ahli juga berpendapat sebagai peradilan politik tentu saja dalam menjalankan tugasnya tentu saja tidak lepas dari pengaruh dinamika politik yang berkembang pada saat itu. Memberhentikan presiden/wakil presiden bukanlah sebuah perkara mudah, Mahkamah Konstitusi harus mendapatkan laporan dan usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif) sebagai penerjemahan prinsip “check and balance system”. Dukungan politik tentu sangat berpengaruh terhadap pemberhentian kepala negara. Unsur politik lebih berpengaruh dibandingkan putusan yang diberikan oleh mahkamah konstitusi terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan kepala negara dalam menjalankan roda pemerintahan yang dibuktikan melalui pemeriksaan yang dilakukan Mahkamah Konstitusi dan dituangkan dalam bentuk putusan. Tidak ada ketentuan dalam konstitusi mewajibkan MPR untuk melakukan putusan yang telah dilakukan lembaga mahkamah konstitusi mengenai pemberhentian terhadap kepala negara tidak memiliki akibat hukum atau sanksi sehingga tidak dilaksanakannya putusan yang dibuat Mahkamah Konstitusi akan menimbulkan ketidakpastian hukum bila tidak dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat selaku eksekutor dari putusan Mahkamah Konstitusi. Idealnya seharusnya putusan yang dibuat atau dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi harus segera dijalankan dengan dibawa kesidang istimewa guna menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi tanpa melakukan voting lagi. Bila voting dilakukan otomatis jika suara terbanyak tidak menerima putusan yang dibuat Mahkamah Konstitusi maka pemberhentian Kepala Negara mengalami jalan buntu

Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Kuantan Singingi dalam Penetapan APBD Tahun 2017

Determination of the budget and regional expenditure income (APBD) of Kuantan Singingi Regency has a polemic in the formulation process. The delay in the enactment of this regional budget regulation indicates that there is a bad relationship between the regional head and the Kuantan Singingi district parliament. To answer the problems that occur, an analysis is conducted to find the bright spots of the polemic. This research was conducted to see the relationship between the DPRD and local government in the process of formulating the APBD. This research uses a qualitative approach. Data collection techniques namely by studying literature and using previous research. This study uses Stone's interaction type theory, namely decisional type, anticipated reaction type, non-decisional making type, systemic type. The results showed that the relationship between the local government and the Regional Parliament of Kuantan Singingi in the formulation of the 2017 Regional Budget was included in the type of non-decisional making interaction. This type of interaction is a form of interaction that is influenced by the presence of a strong majority group in influencing the process of formulating the APBD, especially on the submission and agreement of the KUA-PPAS by providing public issues so that a bad image is formed.

Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Tanjung Batu Kecil Kecamatan Buru Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau

One of the success of village development is influenced by the role of the Village Head, thus the role of the Village Head becomes very important in the village development process in order to facilitate development and increase community awareness to participate in village development in relation to the Tanjung Batu Kecil Village, Buru District, Based on the results of the initial survey, the researchers found phenomena that: first, until now there has been no concept / model of village development that can be an optimal solution in efforts to reduce poverty in the village. Second, the village development that is carried out is sectoral, which will only provide partial solutions as well and with a temporary time, so there is no guarantee of the continuity of the development program. Third, the human resources in the village, both the apparatus and the community, have contributed greatly to the slowing of various efforts to implement village development itself, limited funding sources. The type of research used is qualitative descriptive research type. The details of the informants used in this research are as follows: Village Head 1 person, Village Secretary and Village Apparatus 4 people, Head Guard 2 people. The role of the village head as a mobilizer Ie the village head to move or invite the community to jointly take concrete actions to develop the village. In increasing public awareness to participate in an activity, there are various ways in which the village government has done all this in order to expedite the implementation of development in the Village and so that the residents of Tanjung Batu Kecil Village are accustomed to positive village activities

Transformasi Pemerintahan Kolaboratif dalam Pengendalian Pencemaran Limbah Sludge Oil untuk Pencapaian Blue Economy di Bintan

Peran strategis Kepulauan Riau sebagai lalu lintas perdagangan dunia dan pusat kegiatan di Provinsi Kepulauan Riau dapat dijangkau dari Singapura dengan jarak tempuh kurang lebih 1 – 2 jam perjalanan menggunakan sarana transportasi laut memberikan dampak buruk, salah satunya ialah pencemaran limbah sludge oil yang kerap terjadi di Perairan Bintan sejak tahun 1960-an dan mengancam perairan Bintan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi Kasus Sludge oil di Bintan. Pengumpulan data dilakukan dengan analisis dokumen, analisis situs dan metode lain yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif. Unit Operasional Penanggulangan tumpahan minyak harus terdiri dari perwakilan Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup, BASARNAS, Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, TNI-AL, POLRI, BPMIGAS, BPHMIGAS, Gubernur, Bupati/Walikota yang sebagian wilayahnya mencakup laut serta Perusahaan Minyak dan Gas. upaya yang dilakukan oleh pemerintah belum cukup optimal dan perlunya berpindah dari cara lama ke cara baru, mengikutsertakan setiap aktor baik itu Government Actors ataupun nongovernment actors. Hal ini memudahkan pemerintah dalam menyusun bahkan melakukan penanggulangan yang menjamin tidak terulangnya pelanggarannya yang sama. Mengingat bahwa pelanggaran ini dapat merugikan negara, masayarakat, bahkan alam.

Implementasi Alokasi Dana Desa Di Desa Permai Kabupaten Kepulauan Meranti

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana implementasi tentang Alokasi Dana Desa di Desa Permai Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui secara jelas penggunaan Alokasi Dana Desa dari tahun 2019 hingga tahun 2020 mulai dari proses kegiatan ADD, implementasi ADD, hingga pada tahap pengawasan dan evaluasi dari program ADD tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif untuk menggambarkan bagaimana implementasi ADD di Desa Permai, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti secara keseluruhan. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa proses kegiatan ADD sudah berjalan dengan baik, namun ada beberapa program yang belum terealisasi sepenuhnya. Hal ini dikarenakan jumlah dana ADD dinilai masih sangat minim mengingat kebutuhan di Desa Permai sangat banyak dan memerlukan perhatian khusus.Adapun hasil penelitian ini belum diterbitkan dimanapun.

Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Sistem Zonasi Untuk Pemerataan Kualitas Pendidikan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi untuk pemerataan kualitas pendidikan di SMP Negeri 9 Muara Bungo, untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan dalam implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi untuk pemerataan kualitas pendidikan di SMP Negeri 9 Muara Bungo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan populasi yaitu kepala dan wakil kepala sekolah, guru dan staff SMP Negeri 9 Muara Bungo, ketua komite beserta anggota wali murid, dan peserta didik SMP Negeri 9 Muara Bungo. Sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 13 (tiga belas) orang dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling menentukan subjek/objek sesuai tujuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi untuk pemerataan kualitas pendidikan di SMP Negeri 9 Muara Bungo sudah diterapkan sesuai dengan PERMENDIKBUD Nomor 14 Tahun 2018 dan PERBUP Bungo Nomor 35 Tahun 2018, dalam hambatan yang dilihat dari 4 variabel menurut Smith terdapat 3 variabel yang masih mengalami hambatan yaitu pada kelompok sasaran, badan pelaksana, dan faktor lingkungan. Upaya yang dilakukan yaitu menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan Bungo, meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana komputer, serta meningkatkan prestasi sekolah. Kata Kunci: implementasi; kebijakan sistem zonasi; PPDB

Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gianyar dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gianyar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan kabupaten Gianyar. Mengetahui program-program yang dilaksanakan dalam memperdaya masyarakat serta realisasi program tersebut. Dalam mendapatkan data-data tersebut, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa telah melaksanakan kinerja sesuai dengan ketentuan indikator pengukuran kinerja dalam memberdayakan masyarakat. Terdapat berbagai jenis program pengembangan dan pemberdayaan yang dilaksanakan untuk mendorong perkembangan industri kreatif dalam masyarakat. Simpulan dari penelitian ini ialah kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan Kabupaten Gianyar. Implikasi Penelitian ini ialah agar dapat dijadikan acuan oleh para pelaksana kegiatan pemberdayaan dalam memaksimalkan potensi daerahnya masing-masing. Kata Kunci: Kesejahteraan; Masyarakat; Pemberdayaan