Menakar Aspirasi Pengaduan Online Rakyat di Bali (Studi pada Pemerintah Kabupaten Badung)

Manajemen pengaduan publik merupakan salah satu aspek penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di suatu daerah. Di Kabupaten Badung, manajemen pengaduan publik daerah telah terintegrasi dalam program Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan penanganan pengaduan publik melalui program LAPOR. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilaksanakan oleh tim pengelola LAPOR di Kabupaten Badung masih belum optimal, karena masih banyak masyarakat yang belum memahami atau mengetahui alur pengaduan publik melalui program LAPOR. Penelitian ini juga diharapkan menjadikan masyarakat lebih familiar dengan aplikasi LAPOR tersebut dan dapat secara langsung dan aktif manyampaikan keluhan atau hal-hal yang dirasa harus ditingkatkan dalam pelayanan publik di Kabupaten Badung.

Effect of e-Government on Improving the Quality of Public Services in Serang Municipality

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Bagaimana pelaksanaan E-Government aplikasi RABEG (Reaksi Atas Berita Warga) di Kota Serang dan Apakah pelaksanaan E-Government melalui aplikasi RABEG dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Serang?”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis statistik menggunakan software SPSS. data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dan penyebaran kuisioner kepada 83 responden yang telah ditentukan dan dianggap representatif untuk menjawab kusioner penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur tinjauan pustaka dan dokumentasi data-data yang terkait dengan penelitian. analisis statistik dalam penelitian ini meliputi uji validitas data, uji reliabilitas data, uji normalitas data, analisis regresi linear sederhana, koefisien determinan, dan koefisien korelasi. Hasil penelitain dan analisis statistik menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem E-Government aplikasi RABEG di Kota Serang sudah cukup baik, dan hasil pengujian hipotesis penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara E-Government terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Serang.

Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) untuk Merubah Perilaku Hidup Sehat di Kelurahan Kasunyatan Kota Serang Provinsi Banten

This study aims to determine community participation in the Community-Based Total Sanitation Program (STBM) in changing healthy living behavior in the Kasunyatan Village, Serang City, Banten Province. The qualitative research method is the approach used in this study, namely by collecting data through observation, in-depth interviews, and documentation. The results of the study found that the community-based total sanitation program had the benefit of changing people's behavior from the aspect of clean environmental awareness and disposing of water not indiscriminately. Community involvement is a necessary aspect to be able to control locally in realizing a quality environment. Community involvement in sanitation development, starting from planning, implementation to utilization. The community-based total sanitation program is welcomed by the community, but in terms of the amount of assistance, it still does not meet all community needs.

Implementasi Kebijakan E-Procurement di Kabupaten Buton Selatan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi dan menjelaskan model e-procurement di Kabupaten Buton Selatan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-procurement di Kabupaten Buton Selatan telah dilaksanakan meskipun meskipun terdapat masalah dalam implementasinya. Sebagian besar pelaksana kebijakan sudah mengerti dan memahami serta mempunyai kesamaan pemahaman mengenai standard dan sasaran kebijakan eprocurement. Sumber daya yang digunakan baik itu sumber daya manusia, finansial dan ketersediaan sarana dan prasarana masih belum mencukupi. Komunikasi antar organisasi melalui komunikasi formal yaitu rapat diawal tahun dan informal. Karakteristik agen pelaksana yaitu masing - masing pelaku pengadaan memahami tugas dan tanggungjawabnya dalam pengadaan barang dan jasa serta memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) yang jelas. Para implementor menerima dan menjalankan implemantasi e-procurement sesuai dengan aturan yang terdapat dalam perpres, perka LKPP dan SOP (Standar Operasional Prosedur). Lingkungan kondisi sosial, ekonomi dan politik yaitu pada dasarnya semua unsur baik masyarakat, kepala Daerah, anggota DPRD dan kepala organisasi perangkat daerah mendukung implementasi e-procurement. Model implementasi e-procurement di Kabupaten Buton Selatan menunjukkan bahwa yang mempengaruhi kinerja adalah variabel disposisi implementor dan karakteristik agen pelakasana. Variabel utamanya disposisi implementor karena para implementor di Kabupaten Buton Selatan mengetahui, memahami, menerima dan melaksanakan kebijakan pengadaan barang/ jasa (e-procurement) yang tertuang dalam perpres 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah. Implementor mempunyai strategi yaitu dengan merangkap jabatan seperti yang terjadi pada pokja pemilihan, bekerja lebih diluar jam kerja untuk mensiasati jumlah pekerjaan yang banyak dengan personil yang kurang, juga berusaha memaksimalkan sumber dana dan keterbatasan sarana dan prasarana. Disisi lain sumber daya berpengaruh terhadap karakteristik agen pelaksana dimana Organisasi Perangkat Daerah membutuhkan sumber daya baik sumber daya manusia, sumber finansial dan ketersediaan sarana dan prasarana dalam melaksanakan program dan kegiatan di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) nya

Community Behavior in Health Protocol Policy Perspective Post Covid-19 Vaccination

The spread of COVID-19 has an impact on various aspects of life, not only material losses but has claimed many millions of lives. Each country has made various policies in tackling and further outbreaks of the virus. The government has issued policies related to health protocols to solutions by vaccinating the entire community, but after vaccination many people ignore health protocols. This study is a descriptive study with the aim of describing people's tasikmalaya city behavior after vaccination and viewed from a policy perspective on health protocols. Based on research, it shows that people who have vaccinated both stages one and two, pay less attention to health protocols, especially in using masks, as well as the increasing number of people's activities that ignore health protocols, coupled with weak supervision from each Regional Government with the Covid-19 task force so that the community is more lax to carry out various activities without paying attention to the applicable provisions

Pelayanan Publik Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mendeskripsikan penyelenggaraan pelayanan publik pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. Yang menjadi dimensi pengukuran pada penilitan ini yaitu, peningkatan pelayanan pada masa Pandemi oleh Ombudsman RI diantaranya: Informasi yang jelas mengenai standar pelayanan, sistem pelayanan secara online, adaptasi sarana/prasarana/fasilitas pelayanan, dan kompetensi pelaksana layanan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan jenis data primer dan data sekunder. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik pada masa Pandemi Covid-19 masih dapat dilakukan akan tetapi dengan cara yang berbeda dari biasanya, standar pelayanan yang diberikan sesuai dengan surat edaran Pemerintah Kabupaten Berau yang merujuk pada aturan Pemerintah Pusat, sarana/prasarana/fasilitas telah disediakan sesuai dengan anjuran Kementerian Kesehatan, kompetensi petugas yang baik serta memiliki banyak pengalaman ditempatkan pada bidangnya masing-masing agar dapat memberikan pelayanan yang cepat dan tepat. Harus meningkatkan penyelenggaraan pelayanan berbasis teknologi informasi, karena masih belum adanya pelayanan yang berbasis online.

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Program Demang Dimmas (Kademangan Digital Melayani Masyarakat) di Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo

Sejalan dengan perkembangan jaman dan teknologi, terlebih lagi perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat yang mempengaruhi kebutuhan masyarakat, pelayanan publik yang diberikan oleh intasi baik pemerintah maupun swasta terus memberikan inovasi yang baik, efektif, dan mudah. Salah satunya di tingkat kelurahan yang merupakan lembaga pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Salah satunya Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, yang memiliki inovasi layanan berbasis teknologi secara online. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas inovasi pelayanan Program Demang Dimmas (Kademangan Digital Melayani Masyarakat) di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, sesuai dengan rumusan masalah yang bersifat deskriptif. Penelitian kuantitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis pendekatan induktif. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik non-probability sampling dengan jenis accidental sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan faktor spontanitas, Sampel penelitian ditargetkan berjumlah 100 responden sesuai dengan jumlah minimal responden dalam penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat yang dipilih secara tidak sengaja. Berdasarkan perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat, maka kualitas layanan Program Demang Dimmas (Kademangan Digital Melayani Masyarakat) di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo memperoleh hasil konversi IKM sebesar 69,19. Kinerja unit layanan Program Demang Dimmas (Kademangan Digital Melayani Masyarakat) di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo berada dalam mutu pelayanan “C” dengan kategori “Kurang Baik”.

Analisis Kualitas Pelayanan Rawat Inap Pada Puskesmas Winongan Kabupaten Pasuruan

The study was compiled to see and analyze the quality of care services at Winongan Public Health Center, Pasuruan Regency, and to see the factors that affect inpatient services. This research is a qualitative descriptive study by observing data through interviews, documentation, and observation. The informants taken by the researcher were the Head of the Inpatient Division of the Winongan Public Health Center, Pasuruan Regency, Administrative Officers, Nurses and patients and / or their families. In this study, the researcher used 5 public service indicators, namely Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, and Empathy. The results showed that the total quality of services at Winongan Health Center has been carried out well. This means that the quality of the services provided by the Winongan Health Center is maximized. This can be seen from the results of interviews and data that have been previously described that the Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, and Empathy indicators. then the implementation of Inpatient services at Winongan Health Center is running well, but still requires improvement in several ways, namely: lack of supplies of medical equipment, linen and household tools, cleanliness of rooms and bathrooms, implementation of actions according to Standard Operating Procedures (SOP) and motto that has been set.

Problematika Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus kepada Daerah Papua dan Papua Barat dengan Perspektif Kebijakan Publik

Konsep otonomi khusus pada dasarnya memiliki dua tujuan, yakni untuk meredam konflik separatisme dan untuk meningkatkan kesejahteraan dari kesenjangan dengan daerah lain. Konflik berkepanjangan di Papua membawa sejumlah keterpurukan multidimensi yang cenderung terabaikan. Kerugian yang paling dirasakan dialami oleh masyarakat di Papua. Artikel ini bertujuan untuk menganalisa problematika kebijakan otonomi khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat. Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan berasal dari penelitian bersumber dari berbagai literatur seperti buku dan jurnal. Gambaran yang ditemukan dalam artikel ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan otonomi khusus masih belum secara efektif dan efisien dilaksanakan. Indikator keberhasilan pelayanan publik dan penyelesaian konflik masih jauh dari kata ideal. Sehingga memberikan kesimpulan bahwa kebijakan pemberian otonomi khusus tidak serta merta dapat dilaksanakan secara pragmatis, pemerintah perlu melakukan pendekatan-pendekatan yang humanis mengedepankan rasa kemanusiaan.

Model Perumusan Kebijakan “Public Mechanism Approach” Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Gorontalo

Tujuan - Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan tahapan dan mekanisme formulasi kebijakan perencanaan pembangunan. Dalam tahapan dan mekanisme perencanaan akan ditelaah secara lebih mendalam tentang proses pelibatan publik dalam setiap pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui proses wawancara secara mendalam terhadap 30 informan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo Temuan - Berdasarkan hasil penelitian, peningkatan efektivitas perencanaan Pembangunan Daerah melalui Pendekatan Partisipasi Publik atau melalui Mekanism Approch (PM-A). Original – Pendekatan Public Mekanism Approach Menekankan pada pentingnya tahapan Uji Publik dalam perumusan kebijakan. Tahapan ini dilakukan untuk pencapaian tujuan kebijakan sesuai dengan sasaran secara tepat.