PENGEMBANGAN KAWASAN EKOWISATA DALAM ROADMAP SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) KABUPATEN LABUHANBATU MELALUI PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh upaya Pemerintah kabupaten Labuhanbatu meningkatakan daya saing daerah melalui ekowisata. Tujuan penelitian ini adalah memetakan potensi lokus kajian dalam pengembangan ekowisata, menganalisis kesiapan ekowisata melalui pariwisata berbasis masyarakat, mengevaluasi potensi pengembangan ekowisata dalam Roadmap SIDa Kabupaten Labuhanbatu tahun 2021-2026. Penelitian ini menjadi sangat penting mengingat adanya objek wisata berbasais alam yang potensial untuk dikembangkan. Metode deskriptif digunakan untuk menarasikan penelitian secara kualitatif. Lokus kajian terdiri dari delapan desa/kelurahan yaitu Sei Berombang, Sei Lumut, Sei Sakat, Sei Penggantungan, Sei Tawar, Sirondorung, Kampung Dalam dan Lobusona di Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara dengan waktu penelitian bulan Januari sampai Mei 2021. Sumber utama data sekunder berasal dari Naskah Akademik Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu tahun 2019-2025 dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu berupa kuantitas data berkaitan dengan lokus penelitian, sedangkan data primer berasal dari hasil wawancara dan kuisioner terhadap responden di lokus kajian. Analisis menggunakan tahapan pariwisata berbasis masyarakat dengan implementasi pada Roadmap SIDa. Hasil penelitian menunjukan bahwa lokus kajian memiliki potensi pengembangan ekowisata berdasarkan pemetaan, tahapan dalam pariwisata berbasis masyarakat masih membutuhkan berbagai pendukung baik dari sisi kelembagaan, SDM, maupun proses ekowisata. Kebutuhan dalam pengembangan ekowisata ini dapat diintervensi melalui Roadmap SIDa Kabupaten Labuhanbatu tahun 2021-2026. Di samping itu terdapat potensi partisipasi masyarakat secara berkelanjutan dan menimbulkan peningkatan daya saing daerah. Kata Kunci: Ekowisata, Roadmap Sistem Inovasi Daerah, Pemberdayaan Masyarakat, Pariwisata Berbasis Masyarakat

FACTORS THAT INFLUENCE THE DECISION TO ELECT YOUNG VOTERS IN THE 2020 ELECTIONS

The Covid-19 pandemic has made the government work harder to adapt to conditions that are still critical. All areas of life have undergone very significant changes so that the government pays special attention to immediately make new policies by innovating so that everything returns to normal. In times like today, the government needs an update that brings changes for the better. Brilliant thoughts and ideas are needed to be able to lift Indonesia to adapt to the situation. One of them can start by improving human resources in the government sector with the implementation of the simultaneous Regional Head Elections in 2020 later, the elected people will become the channel for public aspirations to work together in synergy to overcome the current pandemic situation. Public participation is needed to choose which candidates are ready to devote their bodies and mind to Indonesia. Therefore, it is important to know the track record of regional head candidates because it will impact their performance in the next leadership period. In addition, social political culture can shape the personality and thoughts of a group. The purpose of this study is to find out and empirically test the influence of the track record of regional head candidates, government financial information, and political culture on the decision to choose young voters in the 2020 Pilkada. The method used in this research is quantitative with a questionnaire technique and analyzed by Smart PLS. The population used active students class 2017 at UPN "Veteran" East Java. The results show that work experience, education level, socio-economic background of regional head candidates, government financial information, and political culture positively and significantly impact the decision to choose young voters in the 2020 simultaneous elections. Keywords: Track Record, Financial Information, Political Culture, Regional Head Election 2020, Luder Contingency Model

EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG PROGRAM PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Kabupaten Lampung Timur menjadi salah satu daerah di Provinsi Lampung yang melakukan pembangunan di bidang pariwisata dengan menyelenggarakan 101 event dan festival wisata pada tahun 2018. Penyelenggaraan kalender wisata ini merupakan penyelenggaran kalender wisata tebanyak di Provinsi Lampung pada tahun 2018 dan berdampak salah satunya pada peningkatan jumlah wisatawan dan uang berputar. Oleh sebabnya evaluasi program pariwisata ini menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana evaluasi program pengembangan pariwisata Kabupaten Lampung Timur dengan melakukan evaluasi terhadap program yang ditinjau dari 4 aspek yaitu masukan, proses, manfaat dan akibat. Penelitian ini menggunakan metode kombinasi dengan pendekatan kuantitatif deskriptif sebagai pendekatan primer dan kualitatif sebagai pendekatan sekunder dengan metode wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dari pengembangan program ini mampu meningkatkan jumlah wisatawan yang cukup signifikan, meningkatkan PDRB, meningkatkan jumlah objek wisata, terbukanya lapangan usaha, perlahan merubah citra buruk Kabupaten Lampung Timur, sarana edukasi masyarakat dalam berbahasa asing serta memacu masyarakat untuk meningkatkan keamanan daerahnya. Peneliti juga menemukan beberapa kekurangan dari program ini yaitu, terbatasnya anggaran dan belum maksimalnya sarana dan prasarana, belum adanya kontribusi langsung terhadap PAD, belum adanya kerjasama antar industri wisata, masih kurangnya kualitas dan inovasi event dan festival yang terselenggara. Kata kunci: Evaluasi, Program Pariwisata

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Desa Way Urang merupakan salah satu desa di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran yang memiliki potensi kekayaan alam berupa sumber air panas alami. Potensi kekayaan alam tersebut belum mampu dikembangkan dan dikelola secara maksimal untuk sebesar-besarnya memberi manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian ini ialah melihat bagaimanaperan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat terkait pengelolaan sumber air panas Desa Way Urang. Metode yang dipakai dalam penelitian ini ialah metode penelitian deskriptifkualitatif, sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis untuk kemudian dilakukan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian Pemerintah Desa Way Urang Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran belum mampu menjalankan peran sebagai stabilisator, inovator, pelopor dan modernisator dalam pengelolaan Sumber Mata Air Panas Desa Way Urang. Hal ini berbanding lurus dengan kondisi kesejahteraan masyarakat dimana sebagai wujud kesejahteraan masyarakat seperti peningkatan standar hidup, peningkatan keberdayaan serta penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan yang sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar kemanusiaan belum tersedia. Hal ini didasarkan pada belum adanya sinergi antara masyarakat, pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten setempat dalam pembangunan, pengelolaan dan pemberdayaan Sumber Mata Air Panas Desa Way Urang sebagai potensi desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kata kunci: Kesejahteraan, Peran, Pemerintah Desa

TATA KELOLA PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) MELALUI KONSEP COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENUNJANG PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Setiap perusahaan selain meningkatkan keuntungan finansial melalui kegiatan operasionalnya juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan program sosial bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Konsep ini dikenal dengan program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan. Pemanfaatan program CSR untuk pelaksanaan tugas pembangunan pemerintah dapat dijabarkan melalui konsep Collaborative Governance atau konsep kemitraan dalam pemerintahan. Tulisan ini akan menganalisis pemanfaatan program CSR yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi melalui konsep Collaborative Governance dalam rangka percepatan pengembangan dengan memperhatikan program prioritas pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data dianalisis dengan menelaah temuan, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Jambi telah menerapkan konsep tata kelola kolaboratif dalam melaksanakan dan memanfaatkan dana CSR untuk program pembangunan melalui forum CSR. Kata Kunci: Corporate Social Responsibility; Collaborative Governance; Pembangunan Daerah.

POLEMIK PELAKSANAAN MUTASI DAN OPEN BIDDING/SELEKSI TERBUKA DI KABUPATEN CIAMIS

Pada zaman reformasi upaya dalam melaksanakan perbaikan system manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) sangatlah diperlukan, seperti membangun pemerintahan yang bersih tanpa memiliki kesalahan yang berbahaya bagi negara atau daerah, dan juga bagi masyarakat. Salah satu inisiatifnya adalah memperkuat struktur birokrasi yang memprioritaskan efisiensi PNS dengan niat sukses yang layak. Dalam hal upaya untuk memperbaiki sistem birokrasi, mutasi adalah salah satunya, karena mutasi adalah upaya untuk meningkatkan kinerja buruk satu pegawai atau dalam pekerjaan yang harus dilakukan oleh pegawai yang kompeten di bidangnya dengan cara di mutasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan mendeskripsikan hasil dari pada mutasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ciamis dan data diperoleh dari beberapa Lampiran Surat Keputusan Bupati dan juga yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dari dua kali mutasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ciamis ini sudah sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan dengan dilihat dari beberapa peraturan yang berlaku dalam melaksanakan mutasi, mutasi dilakukan 2 kali yang pertama dilakukan mutasi pada tanggal 21 Oktober 2019 dan yang kedua dilakukan mutasi dengan cara seleksi terbuka atau open bidding dikarenakan banyak sekali Pegawai Negeri Sipil yang pensiun dan juga banyak PNS yang mutasi antar Kabupaten maka banyak sekali kekosongan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama. Kata Kunci; Pelaksanaan Mutasi, Problem Mutasi, Seleksi Terbuka.

COMPETENCE OF PUBLIC SERVANT FOR ONLINE SINGLE SUBMISSION SERVICE IN BOGOR CITY

One of the licensing services provided by the Office of Investment and One Stop Integrated Services (DPMPTSP) of Bogor City is through the Online Single Submission (OSS) service. However, since it was launched in 2018 until now, the government has never held education and training related to OSS in order to increase the competence of the apparatus. The purpose of this study is to describe the competence of the apparatus in providing online single submission licensing services at the Bogor City Investment and One Stop Integrated Service Office. This research is a type of qualitative descriptive research that uses interviews, observations and documentation. Interviews were conducted using a planned-unstructured technique to 12 research informants. The results show that by using the theoretical basis of competence according to Spencer and Spencer (1993 in Sutrisno, 2019) which includes 5 dimensions, namely motives, traits, self-concept, knowledge, and skills, in aggregate the competence of the Bogor City DPMPTSP apparatus can be stated to be quite good. However, several competency indicators on the skills dimension show some weaknesses, especially on indicators of administrative and managerial skills related to SOPs for handling complaints. Likewise in the knowledge dimension, relatively still needs to be improved. This happens because the apparatus has never participated in special training regarding the implementation of OSS services. Keywords: Public Servant, Competence, Public Service, Online Single Submission

KOMPLEKSITAS HUBUNGAN KEPENDUDUKAN DAN LINGKUNGAN

Interaksi antara manusia dan lingkungan selalu menjadi pusat perhatian ketika jumlah penduduk melesat tinggi sementara bola dunia tidak bertambah sejengkalpun Faktor pertambahan penduduk selalu menjadi biang masalah ketika terjadi degradasi lingkungan. Relasi keduanya seringkali dipandang sebagai hubungan yang linier dan sederhana, namun kenyataan memperlihatkan hal yang sebaliknya. Hubungan menjadi semakin non linier dan kompleks ketika menyentuh konsep-konsep yang berhubungan dengan dinamika kependudukan, seperti pertambahan, laju pertumbuhan, komposisi atau kepadatan penduduk serta migrasi penduduk, analisis relasi membutuhkan penjelasan dari variable di luar kependudukan. Paper disusun berdasarkan kajian literatur dengan melakukan elaborasi atas konsep-konsep yang berseberangan untuk memperoleh analisis komprehensif megenai hubungan kompleks antara kependudukan dan lingkungan. Paper ini membahas perkembangan teori dan konsep kependudukan, mulai dari kelompok pesismistis seperti Teori Malthus, Neo Malthusian, maupun kelompok optimis seperti konsep Boserupian dan Cornucopian. Paper kemudian membahas relasi kependudukan dan lingkungan dengan mengidetifikasi kehadiran factor perantara diantara keduanya. Beberapa kajian menyebutkan mediating factors meliputi faktor: teknologi, kelembagaan, kebijakan, sosial, ekonomi, politik maupun budaya. Kerusakan lingkungan bukan hanya terjadi karena tekanan penduduk, akan tetapi ketika mediating factors gagal menjadi buffer untuk menjaga kualitas lingkungan.

DRIVE THRU SERVICE OF E-ID CARD IN BLITAR CITY

The Drive Thru program is an innovation developed by the Population and Civil Registration Office of Blitar Regency in the e-KTP service, which has the aim of improving the quality of e-KTP services in Blitar Regency and as a breakthrough in population administration services during the Covid-19 pandemic. This study aims to determine the mechanism of the Drive Thru Program e-KTP service by the Department of Population and Civil Registration of Blitar Regency. The research method used is descriptive qualitative research method. Sources of data in this study are primary and secondary data sources. The data analysis technique used is a theoretical taxonomy assessment technique, where the researcher provides an overview of the fact assessment on each indicator of the concept under study which is detailed theoretically. For data collection techniques include interviews, observation and documentation. The results showed that of the 5 (five) dimensions that the researcher used in the study, only one dimension that showed good performance was contained in the Empathy dimension. Meanwhile, in the other 4 dimensions of performance, many obstacles occur, especially in indicators of physical appearance, clarity of procedures, response to complaints, and guarantee of punctuality. Most of these obstacles are related to infrastructure which is closely related to budget constraints. Efforts made to overcome these obstacles are still in the planning stage by increasing the budget allocation to add mobile service cars, repair service counters, increase the number of digital comment boxes, improve internet networks, and create standard operating procedures (SOPs). It is recommended to the Government to immediately make regulations related to the Drive Thru Program e-KTP Service in the regions and to improve communication between regional apparatus organizations in the regions.Keywords: e-KTP, Drive Thru, Service, Blitar Regency

GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DANA DESA TELUK MAJELIS KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

Good governance menjadi paradigma yang baru dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik tanpa terkecuali di desa dimana konsep ini menekankan terhadap tiga aspek yaitu transparansi, akuntabel, dan partisipasi. Undang-undang Desa secara jelas menyatakan bahwa desa mendapatkan dana yang bersumber dari APBN yang nantinya menjadi program dana desa. Oleh sebab itu,dalam hal ini Pemerintah Desa Teluk Majelis dalam melakukan pengelolaan dana desa yang baik tentunya harus menerapkan tiga prinsip diatas. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil Penelitian menemukan bahwa implementasi pengelolaan dana desa di desa Teluk Majelis sesuai dengan konsep Goodgovernance atau tata kelola pemerintahan yang baik.Kata Kunci: Good Governance;Pengelolaan; Dana Desa, Teluk Majelis.