TARSYIH KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF TAFSIR DAN UNDANG-UNDANG PEMILU NOMOR 7 TAHUN 2017

According to Islamic Shari'a, holding a public office is not a right for an individual, but an obligation for the State. Therefore, the government, both the regional head and all its officials, must select the most suitable and most suitable person for every government job. It should not be made of nepotism by looking at kinship, friendship, or faction from any relationship with the eligibility of someone to hold a position .The existing rulers should appoint officials from the best people (al-ashlah), the Prophet said which means "whoever holds a Muslim's business (meaning being a ruler) then he appoints someone to be an official even though he knows there are more people good for (benefit) of the Muslims, then really he has betrayed Allah and His Messenger "(Ibn Taimiyah). If the head of state or other officials do not find the right person for a certain position, in this situation they must choose the person who is more representative. Representative here means the person who is the most appropriate from the one for each government position. And also in this selection process, the head of state and other officials must know about the standards of eligibility al-quwwah (strength) and al-amanah (trust). Al-Quwwah is the ability and feasibility of a job assignment. Whereas trusteeship is a behavior that focuses on the management process regarding the position or function of a position that is in accordance with Islamic Shari'a with the intention of only devoting to Allah and not based on fear of humans and expecting their self-interest. nominating yourself is required to convey the vision and mission and the state program that will be implemented. In this case, the community or community is very necessary to obtain information on the candidate pairs who nominate themselves, and the campaign that can be used as a means of communicating politics and public education. The leaders, servants of the State, civil servants or the military, judges and so on, are essentially representations of the voices of the people they lead. The leaders are no more than public servants who must devote and dedicate their leadership to the benefit of the people. The leaders are only representatives of the fulfillment of the rights of the people, so that they are obliged to run the government properly. Abstrak Menurut syariat islam, memegang suatu jabatan-jabatan umum bukanlah hak bagi individu, melainkan kewajiban atasnya bagi Negara. Oleh sebab itu, pemerintah baik kepala daerah dan seluruh pejabatnya harus menyeleksi orang yang paling cocok dan paling layak bagi setiap pekerjaan pemerintahan.Tidak boleh beerbuat nepotisme dengan memandang kekerabatan, persahabatan, atau golongan dari manapun yang tidak ada hubunngannya dengan kelayakan seseorang untuk memegang suatu jabatan.Para penguasa yang telah ada hendaknya mengangkat para pejabat dari orang orang terbaik (al-ashlah), Nabi bersabda yang artinya“barang siapa memegang suatu urusan kaum muslimin (maksudnya menjadi penguasa) kemudian ia mengangkat seseorang menjadi pejabat padahal ia mengetahui ada orang yang lebih baik bagi (kemaslahatan) kaum muslimin, maka sungguh ia telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya” (Ibnu Taimiyah).Apabila kepala Negara atau para pejabat lainnya tidak menemukan orang yang tepat untuk suatu jabatan tertentu, dalam keadaan ini mereka harus memilih orang yang lebih representative. Representative disini memiliki arti yakni orang yang paling tepat dari yang ada untuk setiap jabatan pemerintahan. Dan juga dalam proses penyeleksian ini, kepala Negara dan pejabat lainnya harus mengetahui tentang standar kelayakan al-quwwah (kekuatan) dan al-amanah (kepercayaan).Al-Quwwah ialah kemampuan dan kelayakan suatu tugas jabatan. Sedangkan amanah, merupakan perilaku yang dititik beratkan pada proses pengelolaan perihal jabatan atau fungsi dari suatu jabatan yang sesuai dengan syariat islam dengan niat hanya bertaqwa kepada Allah dan bukan berdasar pada ketakutan kepada manusia dan mengharap pamrih dari mereka.Didalam pelaksanaan kampanye, pasangan calon kandidat yang mencalonkan diri diharuskan untuk menyampaikan visi dan misi serta program kenegaraan yang akan dijalankan. Dalam hal ini, umat atau khalayak masyarakat sangat perlu untuk memperoleh informasi atas pasangan calon kandidat yang mencalonkan diri tersebut, dan kampanyelah yang dapat dijadikan sebagai sarana berkomunikasi politik dan pendidikan masyarakat. Para pemimpin, abdi Negara, pegawai sipil atau militer, hakim dan lain sebagainya, pada hakikatnya merupakan representasi suara rakyat yang mereka pimpin. Para pemimpin tidaklah lebih dari pelayan masyarakat yang harus mengabdikan dan mendedikasikan kepemimpinannya untuk kemaslahatan rakyat. Para pemimpin hanyalah wakil akan pemenuh hak hak umat, sehingga mereka wajib menjalankan roda pemerintahan dengan baik.

PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT TERHADAP ASPEK POLITIK EKSISTENSI PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DI EKS LOKALISASI RAWA LAUT PANJANG SELATAN BANDAR LAMPUNG

This study aims to reveal perceptions of community leaders on the political aspects of the existence of commercial sex workers (PSK) in the former South Long Sea Swamp Localization. Bandar Lampung. Social insecurity caused by discriminatory government policies and lack of partiality towards people who are marginalized in social life has until now become a kind of destiny of life. Power is always always, will get challenges, rejection and lack of trust. The choice for power certainly carries a number of risks. One mandate in carrying out power is to favor the interests of the community and the public interest above personal or group interests. This was revealed in a preliminary study in an interview with the head of RT 13 Environment 1 Kelurahan Panjang Selatan that social inequality was due to inequality in policy making by the government. The political aspect of the existence of commercial sex workers (CSWs) in the former south long localization questioned the background that caused the powerlessness of the government in dealing with this problem.Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap persepsi tokoh masyarakat terhadap aspek politik eksistensi pekerja seks komersial (psk) di eks Lokalisasi Rawa Laut Panjang Selatan. Bandar Lampung. Kerawanan sosial yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang diskriminatatif dan sepi dari keberpihakan terhadap orang-orang yang termarginalisasi pada kehidupan sosial, hingga kini telah menjadi semacam takdir kehidupan. Kekuasaan selalu saja, akan mendapatkan tantangan, penolakan sekaligus kekurangpercayaan. Pilihan untuk berkuasa tentu saja membawa sejumlah resiko. Salah satu amanah dalam mengemban kekuasaan adalah memihak kepentingan masayarakat dan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan.[1] Hal ini terungkap dalam studi pendahuluan pada wawancara dengan ketua RT 13 Lingkungan 1 Kelurahan Panjang Selatan bahwa ketimpangan sosial terjadi karena ketimpangan pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Aspek politik eksistensi pekerja seks komersial (PSK) di eks lokalisasi panjang selatan mempertanyakan latarbelakang yang menyebabkan ketidakberdayaan pemerintah dalam menangani masalah ini [1] “Baca, ”Kritik dan Tirani Kekuasaan”, dalam Moh. Mahfud, dkk (ed.), Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan, Yogyakarta : Pusat Penerbitan UII Press, 1997), h. xii.,” .

KONSEP NATION-STATE DALAM PEMIKIRAN IDEOLOGI POLITIK MELAYU ISLAM PADA ABAD KE-19 M (Studi Pemikiran Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi (1787-1854))

Penelitian ini berupaya untuk menggali dan menelusuri konsep pemikiran ideologi politik Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi pada abad ke-19 M. Pada abad ini kondisi sosial-politik dan sosio-religius masyarakat Melayu sedang mengalami tranformasi intelektual yang melibatkan sebuah jaringan intelektual dan Abdullah Munsyi yang hidup di abad ini, tentunya masuk dalam pusaran tradisi intelektual di masa itu. Kemudian yang tak kalah menarik adalah adanya penetrasi bangsa Eropa (Belanda dan Inggris) yang sedang mengadakan penjajahan di Melayu. Karena itu, fokus penelitian ini untuk menjawab pokok permasalahan bagaimana konsep nation-state menurut Abdullah Munsyi dalam konstelasi ideologi politik Melayu Islam di abad ke-19 M dan bagaimana relevansinya konsep negara bangsa Indonesia saat ini?. Sesuai dengan permasalahan, maka tujuan penelitian ini mendapatkan eksplanasi sejarah untuk mengungkapkan konsep nation-state menurut Abdullah Munsyi dalam konstelasi ideologi politik Melayu Islam di abad ke-19 M dan mendeskripsikan relevansinya konsep negara bangsa Indonesia saat ini.Penelitian menggunakan teori conscience morale Ernest Renan dan teori kontrak sosial (social contract) yang digagas oleh J. J. Roussae. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (library research) dan menggunakan pendekatan historis dan filsafat politik. Data primer dalam penelitian ini adalah buku Hikayat Abdullah karya Abdullah Musnyi terbitan Yayasan Karyawan, Kuala Lumpur, Malaysia tahun 2007 dan data sekunder, berupa buku, artikel jurnal, makalah, dan lainya yang berhubungan dengan masalah penelitian. Sebagai penelitian sejarah yang pada dasarnya bertumpu pada sumber-sumber sejarah sebagai implementasi dari tahapan kegiatan yang tercakup dalam metode sejarah, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.Temuan hasil penelitian adalah: 1). Sesuai dengan teori conscience morale Ernest Renan dan teori kontrak sosial (social contract) yang digagas oleh J. J. Roussae, Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi penggagas paham kebangsaan. Melalui karya terpentingnya, Hikayat Abdullah, ia mengedepankan rumusan identitas Melayu dalam rumusan bangsa yang dipahami sebagai suku atau ras Melayu yang memiliki hak untuk terlibat menentukan format politik Melayu bukan sebagai komunitas yang berada di bawah sistem politik yang berbasis pada ideologi kerajaan yang cenderung otoriter. 2). Kedekatannya dengan pihak kolonial Inggris, sehingga membentuk pemikiran liberal yang diperolehnya dari Raffles dan kawan-kawannya. Ia tidak hanya membongkar manipulasi ideologi kerajaan, tetapi sekaligus mengedepankan pandangan baru tentang eksistensi individu yang humanis. 3). Paham kebangsaannya memiliki nilai egalitarian yang sangat relevan dengan konteks Indonesia saat ini, khususnya nilai-nilai kesetaraan (egalitarianisme) di tengah munculnya konflik berbagai konflik saat ini. Demikian juga konsep nation-state terkait erat dengan nasionalisme dan good governance di mana pengelolaan pemerintahan yang baik, yang bertumpu kepada kemutlakan adanya transparansi, partisipasi terbuka, dan pertanggung jawaban di dalam semua kegiatan kenegaraan di setiap jenjang pengelolaan negara, sehingga terbentuk pemerintahan yang bersih. Kata Kunci: Abdullah Munsyi, Nation-State, dan Ideologi Politik Melayu.

DINAMIKA DAN KETERLIBATAN ORGANISASI MASYARAKAT DALAM PROSES SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PADA TINGKAT LOKAL (Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2018)

This study intends to analyze the dynamics of the selection process of members of the Provincial and Regency / City General Election Commission (KPU) in Central Java in 2013-2018 with the phenomenon of the existence of KPU members from the background of Community Organizations (Ormas). The existence of CSOs competes with each other to place their cadres as part of the Election organizers in Central Java. The KPU member candidates place the Ormas like a network that provides provisions for the contestants in undergoing selection, with mastery of both cultural, social and economic capital. The problem arises is how the intended CSOs compete in placing their cadres in the selection arena until they succeed in sitting as KPU with the experience of the CSOs. By using a qualitative approach method, which is analyzed based on the Bourdieu concept where the ability to compete in an arena is inseparable from the formation of habitus and mastery of capital. As for the findings in the field, cadres who have CSO backgrounds that control capital and habitus will indirectly have a high chance of becoming members of the KPU. At the end of the study by looking at the dynamics and complexity of the elections, in the future the involvement of CSOs is still very much needed. This is necessary considering that KPU institutions have social characteristics inherent in the community. The character is expected to be careless when providing and giving recommendations to cadres to enter and become KPU at the local level. Abstrak Studi ini bermaksud menganalisa dinamika proses seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2013-2018 dengan fenomena keberadaan anggota KPU yang berlatar belakang Organisasi Masyarakat (Ormas). Keberadaan Ormas saling berkompetisi untuk menempatkan kadernya sebagai bagian dari penyelennggara Pemilu di Jawa Tengah.Para calon anggota KPU menempatkan Ormas ibarat sebuah jaringan yang menjadi bekal bagi para kontestan dalam mejalani seleksi, dengan penguasaan modal baik kultural, sosial dan ekonomi. Permasalahan muncul adalah bagaimana cara Ormas dimaksud berkompetisi dalam menenempatkan kadernya dalam arena pertarungan seleksi hingga berhasil duduk sebagai KPU dengan bermodalkan pengalaman di Ormas. Dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, yang dianalisis berdasarkan konsep Bourdieu dimana kemampuan pratik berkompetisi dalam sebuah arena tidak terlepas dari terbentuknya habitus dan penguasaan modal. Adapun yang menjadi temuan di lapangan, bahwa kader memiliki latar belakang Ormas yang menguasai modal dan habitus secara tidak langsung akan mempunyai peluang besar menjadi angota KPU. Pada akhir penelitian dengan melihat dinamika serta kompleksitas Pemilu, kedepannya keterlibatan Ormas tersebut masih sangat dibutuhkan.Hal ini diperlukan mengingat lembaga KPU, memiliki karakter sosial yang melekat pada masyarakat.Dengan karakter tersbut diharapkan tidak asal-asalan ketika membekali dan memberikan rekomendasi kepada kadernya untuk masuk dan menjadi KPU di tingkat lokal.

MILITANSI KADER PKS DALAM PEMENANGAN POLITIK PADA PEMILU LEGISLATIF 2009 DAN 2014 DI LAMPUNG

AbstrakKeberadaan kader bagi partai politik merupakan suatu hal yang sangat vital dalam menjalankan roda organisasi partai dan kerja-kerja politik. Kompetisi antar partai politik dan tantangan politik yang semakin berat dalam setiap kontestasi politik pemilu maupun pemilukada menuntut partai politik untuk terus melakukan inovasi dan perumusan strategi-strategi politik dalam meraih kemenangan politik. Maka, menjadi suatu keniscayaan bahwa kader-kader partai yang memiliki loyalitas dan militan akan senantiasa dimaksimalkan peranannya dalam proses pemberdayaan sumber daya yang dimiliki oleh partai politik untuk pengembangan dan eksistensi partai politik dimasa depan.Tujuan utamanya adalahagar program dan kebijakan politik sebagai bagian dari produk politik partai politik dapat diterima oleh masyarakat melalui sosialisasi dan kampanye politik yang dilakukan

PRAKTIK PEMERINTAHAN PADA KESULTANAN BUTON TAHUN 1540-1960 MASEHI

Abstrak Penelitian ini berfokus pada praktik pemerintahan Kesultanan Buton Tahun 1540-1960 Masehi. Penelitian dilakukan di Pulau Buton Kota BauBau Sulawesi Tenggara dengan menggunakan jenis penelitian sejarah-kualitatif. Tujuan dari penelitian adalah mengetahui proses pemerintahan yang berjalan di Kesultanan Buton dari tahun 1540-1960 serta untuk mengetahui adanya praktik demokrasi yang terdapat di Kesultanan Buton. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori demokrasi yang digagas oleh Robert A. Dahl. Teori tersebut menawarkan kriteria untuk mencapai pemerintahan demokratis untuk menilai sejauh mana demokrasi berjalan di Kesultanan Buton. Selain teori tersebut, peneliti juga menggunakan metode pengumpulan data heuristik yang terdiri dari studi pustaka dan dokumen serta wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Kesultanan Buton mempunyai bentuk pemerintahan yang berubah-ubah dikarenakan proses transisi kerajaan menuju kesultanan; (2) adanya praktik demokrasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Kesultanan Buton; (3) struktur pemerintahan yang berbeda dengan kerajaan/kesultanan pada umumnya, yang telah mempraktekkan struktur pemerintahan modern; (4) konstitusi tertulis Murtabat Tujuh menjadi dasar bernegara di Kesultanan Buton