Abstrak
Pendidikan sejatinya tidak bisa lepas dari peran aktif masyarakat. Oleh sebab itu, dibutuhkan kebijakan dan peran berokrasi yang mampu mengakomudasi seluruh aspirasi serta keterlibatan masyarakat. Selama ini rantai berokrasi cukup panjang dan persoalannyapun kompleks sehingga menambah beban peningkatan mutu pendidikan. Kajian ini difokuskan pada bagaimana kebijakan pendidikan dilihat dari peran birokrasi dan partisipasi masyarakat, yang bertujuan untuk mengetahui kebijakan pendidikan bila dilihat dari peran birokrasi dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif kepustakaan, dengan pengumpulan data menggunakan studi dokumenter sedangkan analisis datanya menggunakan content analysis. Hasil kajian ini adalah dibutuhkan birokrasi pendidikan adaptif dengan perubahan lingkungan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kinerja birokrasi harus ditingkatkan untuk menciptakan pelayanan prima pada kepentingan publik. Lembaga pendidikan perlu diberi apresiasi dan dijauhkan dari ekploitasi dan kepentingan politik etis. Peran birokrasi di lembaga pendidikan dapat menjadi model implementasi kebijakan pada satuan dan jenjang pendidikan sehingga dibutuhkan pembaharuan manajemen. inovasi manajemen menjadi suatu keniscayaan dalam menyelesaikan persoalan-yang ada. Problem tersebut dapat berupa pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, peningkatan efisiensi dan efektifitas serta relevansi yang bertujuan agar penyebaran ide inovasi dapat diadopsi, dimanfaatkan dan didesiminasikan untuk perbaikan dan pemecahan problem pendidikan.
Kata Kunci: birokrasi, kebijakan, partisipasi masyarakat
Abstract
Education, essentially, cannot be separated from the active role of the community. For this reason, such policies and the role of bureaucracy which is able to accommodate all aspirations and community involvement are needed. All this time, the bureaucracy chain was recognized to be too long and the complexity of the problems adds up to the burden of improving the quality of education. This study focuses on how education policy viewed from the role of bureaucracy and community participation. This study uses a qualitative library method. The data collection method used in this study is documentary studies while the analysis method uses is content analysis. The results of this study revealed that adaptive education bureaucracy with environmental changes and responsiveness to community needs are essentially needed. Bureaucratic performance must be improved to create an excellent service in the public interest. Educational institutions need to be appreciated and kept away from exploitation as well as ethical political interests. The role of bureaucracy in educational institutions can be seen as a model of policy implementation at education units and levels so that the management reformation is needed. Management innovation becomes a necessity in solving existing problems. The problem itself can be in the form of equitable education, quality improvement, efficiency and effectiveness improvement and relevance which aims to spread the idea of innovation to be adopted, utilized and disseminated to improve and solve educational problems.
Keywords: bureaucracy, policy, community involvement
Kebijakan Pendidikan dalam Perspektf Peran Birokrasi dan Partisipasi Masyarakat
