The Role of the Forestry Sector and Processed Forestry Industry on the Economy in West Java, Indonesia

2020 ◽  
Vol 6 (1) ◽  
2017 ◽  
Vol 11 (01) ◽  
pp. 47-64
Author(s):  
Nur Widiyanto

This paper examines the dynamics within the encounter between identity formation of a minority group living in West Java, Indonesia and the arrival of modern tourism in the area. It studies whether an indigenous group endowed by various amazing tourism resources engages with tourism as a tactics to deal with policies excluding them for years. Contrasting to Friedman’s study on the early Hawaiian cultural movement which was anti-tourism, Kasepuhan Banten Kidul community living on Cipta gelar, an enclave area under Halimun-Salak National Park’s control,takes tourism as the opportunity to resist various dominations and to strengthen its cultural identity. Findings from participant’s observations and indepth interview show some changes are also inevitable. Engaging with modern tourism means the readiness to accommodate the arrival of various outside elements. However, the strategy has led local government to declare the area as part of major tourism destination in 2007. It means Sunda Wiwitan, an indigenous religion practiced by the community which is not officially recognized as a legal religion in Indonesia can be freely practiced in order to promote tourism. In this case, tourism is seen as one opportunity to establish a form of social movement in resisting dominations. Borrowing De Certeu, the community might have produced silent productivity to deal with larger authorities, including with its consequences in various ways. Keywords: identity, Kasepuhan Banten Kidul, tourism, resistance


2016 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 87
Author(s):  
Apriliani Hardiyanti Hariyono

<p><strong><em>ABSTRAKSI: </em></strong><em>Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peranan seorang seniman bernama Ateng Japar dalam mengembangkan seni pertunjukan Longser di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Indonesia, dari tahun 1975-2002. Masalah utama yang dibahas adalah bagaimana dinamika perkembangan seni pertunjukan Longser pada masa Ateng Japar, 1975-2002. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Longser merupakan seni teater rakyat yang hidup di daerah Priangan, khususnya di Kabupaten Bandung. Longser seringkali disebut sebagai seni sandiwara rakyat yang banyak menampilkan tarian-tarian berpasangan dan memberikan kesempatan kepada para penonton untuk menari bersama dengan penarinya. Pada tahun 1939, Ateng Japar mendirikan kelompok Longser yang diberi nama “Pancawarna”. Awalnya, kelompok ini melakukan pertunjukan dengan cara mengamen, namun memasuki tahun 1970-an terjadi peralihan tempat pertunjukan, yakni kedalam gedung kesenian. Pada tahun 2002, sang seniman Ateng Japar diberitakan wafat dan hal ini berdampak pada perkembangan Longser yang semakin meredup. Selain itu, masuknya pengaruh globalisasi yang diikuti oleh perubahan zaman yang semakin maju dan modern, pada akhirnya membuat seni pertunjukan Longser yang masih bertahan hingga saat ini kurang mendapat tempat di hati masyarakat luas. Eksistensi Longser semakin diperparah ketika sebagian masyarakat, terutama dari kalangan generasi muda, masih banyak yang belum mengetahui tentang seni pertunjukan Longser. </em></p><p><strong><em>KATA KUNCI:</em></strong><em> Longser, teater rakyat, Ateng Japar, perubahan zaman, dan pengaruh globalisasi.</em><em> </em></p><p><strong><em>ABSTRACT: </em></strong><em>“Ateng Japar: The Legend of Longser Performing Arts and His Roles in Bandung Regency, 1975 - 2002”.<strong> </strong>This study aims to explain the role of an artist named Ateng Japar in developing the performing arts of Longser in Bandung regency, West Java, Indonesia, in the period of 1975-2002. The main issue discussed is the development of Longser performing arts organized by Ateng Japar from 1975-2002. The method used in this research is the historical method. The results showed that Longser is the art of theater folks who live in the Priangan region, especially in Bandung regency. Longser, often referred to as a theatrical art, displays many folk dances in pairs and provide an opportunity for the audience to dance along with the dancers. In 1939, Ateng Japar established a Longser group named “Pancawarna” (five colours). Initially, this group performed by singing, but by the 1970s, there was a shift in the venue into an art gallery. In 2002, the artist Ateng Japar passed away, and his death negatively affected the development of Longser. Besides, the influence of globalization followed by a change of more advanced and modern age, eventually, makes the performing arts of Longser, although still survives today, less appreciated by the wider community. The existence of Longser is threatened when most people, especially the younger generations, do not know about the Longser.</em></p><p><strong><em>KEY WORD:</em></strong><em> Longser, people theater, Ateng Japar, change of time, and influence of globalization.</em></p><p><img src="/public/site/images/wirta/08.april_.upi_.ok_.jpg" alt="" /></p><p><strong><em>About the Author:</em></strong> <strong>Apriliani Hardiyanti Hariyono, S.Pd.</strong> adalah Alumni Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI (Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia), Jalan Dr. Setiabudhi No.229 Bandung 40154, Jawa Barat, Indonesia. Alamat emel: <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></p><p><strong><em>How to cite this article?</em></strong> Hariyono, Apriliani Hardiyanti. (2016). “Ateng Japar: Sang Legenda Seni Pertunjukan <em>Longser </em>dan Peranannya di Kabupaten Bandung, Tahun 1975 – 2002” in <em>MIMBAR PENDIDIKAN: Jurnal Indonesia untuk Kajian Pendidikan</em>, Vol.1(1) Maret, pp.87-100. Bandung, Indonesia: UPI Press. <strong></strong></p><p><em><strong><em>Chronicle of the article:</em></strong> </em>Accepted (December 24, 2015); Revised (January 29, 2016); and Published (March 11, 2016).<em><br /></em></p>


2020 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 57-71
Author(s):  
Dewi Sulastri ◽  
Aan Radiyana

Amanah Pasal 28H UUD 1945 memberikan jaminan kepada setiap warga Negara Indonesia untuk dapat hidup secara sejahtera lahir dan bathin, bertemapat tinggal secara layak, memiliki tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi suatu keharusan yang perlu untuk diperhatikan oleh pemerintah, dalam hal ini Dinas Permukiman Provinsi Jawa Barat.  Tujuan penelitian ini adalah untuk mempertegas peran pemerintah dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan peruamahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative dengan pendekatan sosiologis atau empiris. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap pengentasan rumah tidak layak huni, sudah menjadi bagian perencaan mulai sejak tahun 2018 sebagaimana dalam RPJMD 2018-2023.  Kurun waktu RPJMD 2018-2023 direncanakan perbaikan terhadap 100.000 (seratus ribu unit) rutilahu dengan perincian sebaganyak 80.000 unit kategori rutilahu perdesaan di 18 kabupaten dan sebanyak 20.000 unit kategori rutilahu perkotaan yang berada di 9 kota.


Authentica ◽  
2018 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
Author(s):  
Haedah Faradz

Tax as a source of income for state finance is a manifestation of the community's direct contribution to development goals. The Regional Government of Banyumas Regency on September 10, 2004 proposed the Acquisition of Non-Taxable Tax Objects to the Minister of Finance and based on the Decree of the Head of Regional Office of the Directorate General of Taxation of West Java dated Dec-ember 23, 2004, Kep 14 /WPJ 10/BD05/2004 determine the amount of the acquisition value of non-taxable objects in Banyumas Regency. The problem examined in this paper is The Role of Balancing Funds originating from the Fees for Acquiring Land and Building Rights in financing the administration of regional government in Banyumas Regency; and Factors that influence the receipt of balance funds from the Land and Building Rights Acquisition Fees in Banyumas Regency. The research method used was normative juridical, namely statue approach and conceptual approach then analyzed qualitatively. The cost of acquiring land and building rights (BPHTB) in financing the administration of regional government in Banyumas Regency was still relatively small, and its implementation was also influenced by several factors. Keywords: tax, Customs for Land and Building Rights, locally-generated revenue.


2017 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 127-142
Author(s):  
Johar Maknun

ABSTRAKSI: Nilai-nilai luhur budaya yang dimiliki kelompok masyarakat di Indonesia sudah merupakan milik bangsa sebagai potensi yang tak ternilai untuk pembangunan dan kemajuan bangsa. Di lingkungan masyarakat tradisional Jawa Barat terbangun sains asli yang berbentuk pesan, adat-istiadat yang diyakini oleh masyarakatnya, dan disampaikan secara turun-temurun tentang bagaimana harus bersikap terhadap alam. Masyarakat adat yang tidak mendapatkan pengetahuan formal tentang peran gas oksigen, karbondioksida, serta siklus karbon di alam, menerapkan pengetahuan tradisional berupa amanat leluhur untuk menjaga hutan dan air dengan cara tidak menebang hutan sembarangan. Teknologi yang berkembang pada masyarakat tradisional Sunda, salah satunya, bisa diamati pada bangunan tradisional berupa rumah panggung. Sistem kekuatan pada rumah panggung menggunakan ikatan, sambungan “pupurus”, dan pasak. Tidak ada paku, mur, dan baut, karena dilarang oleh adat dan bertentangan dengan aturan leluhur mereka atau tabu. Nilai-nilai luhur dan budaya lokal tersebut tetap dipertahankan dan diwariskan kepada generasi berikutnya yang hidup di era modern. KATA KUNCI: Sains Modern dan Tradisional; Teknologi Ramah Lingkungan; Kearifan Lokal; Masyarakat Sunda; Rumah Panggung. ABSTRACT: “The Concept of Science and Technology in Traditional Communities in West Java Province, Indonesia”. The noble values of culture owned by community groups in Indonesia have belonged to the nation as an invaluable potential for the development and progress of the nation. In the West Java traditional community, the original science in the form of messages, customs that are believed by the community, and passed down from generation to generation about how to behave towards nature. Indigenous peoples who do not get formal knowledge of the role of oxygen gas, carbon dioxide, and the carbon cycle in nature, applying traditional knowledge of ancestral mandates to preserve forests and water by not cutting down forests indiscriminately. The technology that developed in Sundanese traditional society, one of them, can be observed in the traditional building in the form of a stage house. The power system of the house on stilts uses ties, connections, and pegs. There were no nails, nuts, and bolts, for it was forbidden by custom and against their ancestral rules or taboos. These valuable values and local cultures are maintained and passed on to the next generation living in the modern era.KEY WORD: Modern and Traditional Science; Environmental Friendly Technology; Local Wisdom; Sundanese People; Stage House.About the Author: Dr. Johar Maknun adalah Dosen Senior pada Program Studi Pendidikan Teknik Arsitektur FPTK UPI (Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Indonesia), Jalan Dr. Setiabudhi No.229 Bandung 40154, Jawa Barat, Indonesia. Alamat emel: [email protected] to cite this article? Maknun, Johar. (2017). “Konsep Sains dan Teknologi pada Masyarakat Tradisional di Provinsi Jawa Barat, Indonesia” in MIMBAR PENDIDIKAN: Jurnal Indonesia untuk Kajian Pendidikan, Vol.2(2), September, pp.127-142. Bandung, Indonesia: UPI [Indonesia University of Education] Press, ISSN 2527-3868 (print) and 2503-457X (online). Chronicle of the article: Accepted (January 25, 2017); Revised (April 30, 2017); and Published (September 30, 2017).


Author(s):  
Witold Grzywiński ◽  
Joanna Skonieczna ◽  
Tomasz Jelonek ◽  
Arkadiusz Tomczak

The aim of this paper is to analyze the changes in accident rates resulting from the privatization of forest operations. Data from the years 1990–2017 were obtained from the Statistical Forestry Yearbooks issued by Statistics Poland, and were analyzed for two periods: the time of intensive privatization (1991–2002) and the post-privatization period (2003–2017). The data from 1990 were treated as a benchmark. There were 14,626 accidents in total, of which 236 (1.61%) were fatal. The non-fatal accident rate in the whole forestry industry showed a decreasing trend in the study period (t = 2.27, p < 0.05). In the case of the fatal accident rate we can observe an upward trend; in the period of intensive privatization the average annual fatality rate was 0.11, and after privatization it was 0.18 (t = −2.68, p < 0.05). In both periods the fatality rate was twice as high in the private forestry sector as in the public sector. The number of working days lost declined in the public sector and increased in the private sector. An accident in the private sector resulted in 20 days’ longer absence than one in the public sector. The study confirms that despite economic transition, accident rates in Polish forestry remain a serious issue. The main problem to be addressed is the increase in the fatal accident rate, especially in the private sector.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document