scholarly journals Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Mdn)

2021 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
pp. 938-946
Author(s):  
Sri Wahyuni ◽  
Marlina Marlina ◽  
Rizkan Zulyadi

The spread of narcotics which has spread to various levels of society and remote villages has reached children whose thinking abilities are still low. In the decision of the panel of judges not to apply diversion which refers to Article 12, Article 52 paragraph (5) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. This study aims to determine the legal protection of children as narcotics abusers. The research method used is a normative juridical research with analytical descriptive character. The approach method used in this research is the case approach to the statutory approach which is carried out by examining the provisions of the applicable legislation. The analysis was carried out qualitatively. The results of the study indicate that the legal protection carried out against children as narcotics abusers in Indonesia based on Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System has been regulated starting from the process of investigation, arrest, detention, prosecution, examination in court and correctional. The Medan District Court has tried to carry out the legal protection process for children as narcotics abusers by referring to Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Juvenile Judges seek to realize the legal protection process by fulfilling children's rights during the examination process, as well as seeking settlement of cases through diversion. However, the efforts of juvenile judges in the legal protection process for children are still not maximized.

2020 ◽  
Vol 9 (1) ◽  
pp. 91
Author(s):  
Ramdani Ramdani

Penelitian ini membahas tentang “Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengentahui, menganalisis dan membahasn konsep serta bentuk dari hak anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normativ dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan menelaah, meneliti dan mengkaji perundang-undangan yang membahas tentang hak anak baik secara konsep maupun bentuk. Hasil dari penelitian ini secara garis besar dapat disimpulkan bahwa anak dalam dalam perkara pidana mendapat jaminan perlindungan hukum dalam berbagai bentuk seperti jaminan keselamatan baik fisik, mental maupun sosial dan memiliki akses terhadap informasi mengenai perkembangan perkara. Anak harus mendapatkan haknya berdasarkan kepentingan terbaik anak penghargaan terhadap anak. Jaminan perlindungan yang didapat tidak hanya dari Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak namun juga dari Undang-undang No 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Negara dalam hal ini pemerintah dan aparatur penyelenggara memperhatikan implementasi yang efektif dengan pertimbangan kepentingan terbaik anak.Kata kunci: Sistem peradilan pidana anak, perlindungan anak, hak anakThis research discusses "Children's Rights in the Child Criminal Justice System in Indonesia". This study aims to identify, analyze and discuss the concepts and forms of children's rights in the juvenile justice system in Indonesia. This research is a normative study using a literature study approach by examining, researching and examining laws that discuss children's rights both in concept and form. The results of this study can be broadly concluded that children in criminal cases receive legal protection guarantees in various forms such as safety guarantees both physically, mentally and socially and have access to information regarding case developments. Children must get their rights based on the best interests of the child and respect for the child. The guarantee of protection is obtained not only from Law No. 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system but also from Law No. 13 of 2006 concerning the protection of witnesses and victims. The state in this case the government and the apparatus organizers pay attention to effective implementation with consideration of the best interests of children.Keywords: Child criminal justice system, child protection, children's rights


Author(s):  
Loraine Townsend ◽  
Samantha Waterhouse ◽  
Christina Nomdo

The prevalence of sexual offences against children in South Africa continues to be among the highest in the world. The quality and accuracy of a child’s testimony is often pivotal to whether cases are prosecuted, and whether justice is done. Child witness programmes assist child victims of sexual abuse to prepare to give consistent, coherent and accurate testimony, and also attempt to ensure that the rights of the child are upheld as enshrined in the various laws, legislative frameworks, directives and instructions that have been introduced since 1994. We draw on information from two studies that sought the perspectives of court support workers to explore whether a child rights-based approach is followed in the criminal justice system (CJS) for child victims of sexual abuse. Findings suggest varying degrees of protection, assistance and support for child victims of sexual abuse during participation in the CJS. The findings revealed that the rights of children to equality, dignity and not to be treated or punished in a cruel, inhuman or degrading way were undermined in many instances. Finally, recommendations are given on ways to mitigate the harsh effects that adversarial court systems have on children’s rights.


2020 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 1-8
Author(s):  
A. Sudarman Kantao ◽  
Azwad Rachmat Hambali ◽  
Muh. Rinaldy Bima

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan memperoleh pemahaman terhadap penerapan nilai serta hambatan dalam penerapan keadilan restoratif pada perkara peradilan pidana anak sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi Anak yang berkonflik dengan hukum dan kendala yang dihadapi majelis hakim pengadilan Negeri watansoppeng dalam menerapkan keadilan restoratif untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait proses persidangan terhadap kasus anak, hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng senantiasa mengupayakan penerapan restoratif justice dengan memberi saran kepada korban, terdakwa dan pihak keluarga untuk mengusahakan perdamaian sebagai upaya penyelesaian kasus di luar jalur persidangan, namun upaya tersebut seringkali ditolak oleh korban dan keluarganya dan menginginkan agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Faktor Kebudayaan dari keluarga korban inilah yang tidak mendukung penyelesaian perkara di luar peradilan atau perdamaian. This study aims to analyze and gain an understanding of the application of values ​​and obstacles in the application of restorative justice in juvenile criminal justice cases in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children in order to provide legal protection for children who are in conflict with the law and the obstacles they face. watansoppeng District Court panel of judges in implementing restorative justice to adjudicate crimes committed by children. The results showed that in relation to the trial process for juvenile cases, the judges at the Watansoppeng District Court always tried to apply restorative justice by advising victims, defendants and their families to seek peace as an effort to resolve cases outside the court, but these efforts were often rejected by the victim and his family and wants the perpetrator to be punished as severely as possible. The cultural factor of the victim's family does not support the settlement of cases outside the court or peace.


2019 ◽  
Vol 12 (1) ◽  
pp. 1
Author(s):  
Imran Imran

ABSTRAKDalam sistem peradilan pidana penanganan suatu kasus dimulai sejak kasus itu muncul, kemudian ditangani oleh polisi, hingga proses akhir dari penegakan hukum terletak pada putusan hakim. Putusan hakim dapat berupa menjatuhkan hukuman ataupun membebaskan seorang terdakwa. Dalam putusan hakim akan terlihat kemampuan hakim dalam mengonstruksi kasus sejak dakwaan dibacakan hingga pledoi diucapkan. Semua konstruksi hakim tersebut akan tergambar dalam pertimbangan-pertimbangan. Dalam pertimbangan tersebut akan terlihat apakah suatu putusan tersebut melanggar kode etik atau tidak. Apa yang terlihat dalam dua putusan hakim yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tobelo, mencerminkan adanya persoalan ketika seorang terdakwa dua kali dihukum oleh majelis hakim yang sama untuk perbuatan yang sama pula. Hal inilah yang kemudian menjadi rumusan masalah, apakah putusan tersebut melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim atau tidak? Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang memfokuskan kajian pada data sekunder, maka akan terlihat bagaimana sesungguhnya dua putusan tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan telah terjadi pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dilakukan oleh majelis hakim.Kata kunci: kode etik dan pedoman perilaku hakim; sistem peradilan pidana; profesionalisme.  ABSTRACT In the criminal justice system, the handling of a case starts since the claim arises, then is handled by the police, until the final process of law enforcement, which lies in the judge's decision. Judges' decisions can be in the form of sentencing or acquitting a defendant. The ability of a judge to construct a case will appear in the decision from the time the indictment is read until the plea is pronounced. In these considerations, it will be seen whether the judge's decision violates the code of ethics or not. Two judges' decisions issued by the Tobelo District Court reflect the problem in which a defendant was twice sentenced by the same panel of judges for violating the same law. This is what then becomes the formula of the problem, whether the decision violates the Code of Ethics and Code of Conduct of Judges or not. By using normative legal research method focusing on secondary data construing, it will expose the fact of these two decisions. The results of this analysis indicate that there are violations of the Code of Ethics and Code of Conduct of Judges been committed by the panel of judges examining the case. Keywords: code of ethics and code of conduct of judges; criminal justice system; professionalism. 


2020 ◽  
Vol 4 (4) ◽  
Author(s):  
Yory Fernando

As national assets and who are also legal subjects, children have a strategic role in the life of the nation and state. Because of this strategic role, every problem regarding children cannot be underestimated. The Convention on the Rights of the Child (CRC) is proof that the international community guarantees children’s rights. In Indonesia, the rights of the child have been stated in Act No. 11/2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. However, these regulations do not just appear, it needs a long enough process to form regulations that guarantee the interests and rights of a child. The history of the formation of the Child Criminal Justice System is divided into 3 periods, namely; The period before the birth of Law Number 3 of 1997, the period after the birth of Act No. 3/1997, and the period after the birth of Act No. 11/2012. It can be concluded from these three periods that before the birth of Act No. 11/2012, there have been several regulations governing the interests of children but their implementation is far from perfect, and the birth of Act No. 11/2012 is a milestone that has brought major changes to ensuring children's rights in Indonesia.


Jurnal Hukum ◽  
2019 ◽  
Vol 35 (2) ◽  
pp. 165
Author(s):  
Aryani Witasari ◽  
Muhammad Sholikul Arif

The research objective is to identify and analyze the implementation of Diversion in order to realize Restorative Justice in the Juvenile Criminal Justice System in an effort to provide legal protection for child criminal offenders. The approach method used in this research is normative juridical or library law research or doctrinal law research, namely legal research by examining library materials and secondary materials, the results of the study found that the obligation to seek diversion with the Restorative Justice approach at every stage in the criminal justice process Children must be carried out in the Criminal Justice System, Diversion as a step towards transferring the settlement of children's cases from the criminal justice process to non-criminal justice processes by prioritizing the Restorative Justice approach which can be carried out by way of deliberation or mediation which emphasizes efforts to restore back to its original state in a friendly manner.


SASI ◽  
2020 ◽  
Vol 26 (2) ◽  
pp. 201
Author(s):  
Hadibah Zachra Wadjo ◽  
Elias Zadrach Leasa ◽  
Denny Latumaerissa ◽  
Judy Marria Saimima

In reality, specifically for the principle of the best interests of children who are accommodated in the Aanak Criminal Justice System Act not yet maximized to be applied in cases of children who are dealing with the law both against children as perpetrators and children as victims, which in the settlement of losses suffered by children as a victim of a criminal offense, it has not been concretely felt. Based on the explanation above, the problem that the writer wants to analyze is Is the settlement of the case of children considering the best interests of the child as the perpetrator and the child as the victim? Constraints in fulfilling the best interests principle for children as perpetrators and children as victims. The research method used is a type of empirical juridical research. The results showed that the fulfillment of the best interests of children in the case of children in conflict with the law must be supported by all relevant stakeholders so that children's rights can be implemented at all stages of the case inspection in accordance with the mandate of the Aanak Criminal Justice System Law and the Law related, it is not enough there, the fulfillment of the best interests must also continue to be supported back to the community. Obstacles in fulfilling the best interests of cases of children in conflict with the law, namely the lack of investigators for the protection of women and children, inadequate facilities or infrastructure, human resources both for women and children protection investigators and for assisting victims who are not yet qualified, lack of budget in case settlement children in conflict with the law.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document