CALON TUNGGAL PILKADA KURANGI KUALITAS DEMOKRASI

ABSTRAKSecara filosofis pemilihan kepala daerah merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk dipilih dan memilih dalam suatu proses pemilihan yang berlangsung secara demokratis. Faktanya terjadi peningkatan jumlah daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal. Penelitian ini membahas calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015. Menurut peneliti putusan Mahkamah Konstitusi perlu disikapi oleh pemangku kepentingan yang terlibat untuk tetap menjaga proses pemilihan ini berlangsung secara demokratis. Penelitian ini termasuk penelitian non-doktrinal. Fakta terkini pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal perlu dikawal sehingga pemilihan tetap berlangsung secara demokratis. Penelitian ini menyimpulkan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah memerlukan konstruksi hukum yang tepat (tidak dibiarkan terlepas) untuk menjamin demokrasi berjalan secara demokratis pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015. Kerangka hukum harus menjamin pembatasan maksimal dukungan kursi calon kepala daerah yang diusung partai politik atau gabungan partai politik, sehingga dapat menghilangkan monopoli individu atau kelompok pemodal terhadap persyaratan dukungan calon kepala daerah.Kata kunci: pemilihan kepala daerah; calon tunggal; demokrasi. ABSTRACTPhilosophically, regional head elections are the implementation of people's sovereignty to be elected and vote in a democratic election process. There has been an increase in the number of regional elections with a single candidate. This research discusses the only candidate in the election of regional heads based on the Constitutional Court Decision Number 100/ PUU-XIII/2015. According to researchers, the decision of the constitutional court needs to be addressed by the stakeholders that involved keeping the election process going on democratically. This study is non-doctrinal research. The latest facts about the election of a regional head with a single candidate need to be guarded so that the polls will continue democratically. This research concludes that a single candidate in the local head election requires an appropriate legal construction (not left aside) to ensure democracy runs democratically after the Constitutional Court Decision Number 100/ PUU-XIII/2015. The legal framework must guarantee the maximum support limitation for regional head candidate seats that carried by political parties or the association to eliminate the monopoly of individuals or groups of financiers regarding the support requirements of local head candidates.Keywords: regional head election; single candidate; democracy.

TEROBOSAN HUKUM HAKIM TERKAIT PENCABUTAN SURAT PENOLAKAN PERKAWINAN DALAM MASA IDDAH

ABSTRAKPerkawinan dalam masa iddah secara hukum tidak dapat dilaksanakan sebelum masa iddah-nya habis. Berbeda halnya dengan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 287/Pdt.P/2017/PA.TA tentang pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa iddah. Penelitian terhadap putusan ini dilakukan dengan studi kepustakaan, dengan pendekatan yuridis dan analisis kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa, dasar hukum yang digunakan majelis hakim yaitu Pasal 153 ayat (2) Huruf b KHI, QS. At-Thalaq ayat 4, serta Pasal 53 KHI, yang diketahui dengan menggunakan metode penemuan hukum (rechtvinding), di antaranya: pertama, metode interpretasi sistematis dan metode istimba’th digunakan untuk mengetahui bahwa masa iddah W (pemohon) bukan iddah hamil akan tetapi iddah qurû’; kedua, metode a contrario (argumen a contrario) terhadap Pasal 153 ayat (2) huruf c KHI, untuk mengetahui siapa pria yang menghamili W (pemohon), sekaligus sebagai dasar untuk mencabut surat penolakan perkawinan dari KUA tersebut; dan ketiga, silogisme terhadap Pasal 53 KHI, untuk mengetahui bahwa di antara W (pemohon) dengan S (calon suami) tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan.Kata kunci: surat penolakan perkawinan; masa iddah; penemuan hukum. ABSTRACT No marriage is allowed for a woman during the period of iddah. This guidance is different from the substance of Tulungagung Religious Court Decision Number 287/ Pdt.P/2017/PA.TA that has revocated the marriage rejection letter during the iddah period. The research on this decision was carried out with a literature study with a juridical approach and qualitative analysis. The legal basis used by the panel of judges is Article 153 Paragraph 2 letter b KHI, QS. At-Thalaq verse 4 and Article 53 KHI. The judges also made some judicial lawmaking (rechtsvinding) that can be inferred as follows. First, the use of a systematic interpretation method and istimba’th method for the conclusion that the iddah of the applicant (W) in this case, is not iddah pregnant but iddah quru. Second, the use of the a-contrario argument against Article 153 Paragraph 2 letter c KHI to find out the man who has impregnated the applicant.This argument is also the logical basis for revoking the marriage rejection letter from the KUA. Third, the use of syllogism against Article 53 KHI to make sure there is no obstacle of marriage between the applicant and her prospective husband (S). Keywords: marriage rejection letter; the iddah period; judicial law-making.

PROBLEM KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI

ABSTRAKMelalui Putusan Nomor 06/G/2015/PTUN-BNA, majelis hakim mengakui kewenangan kepada Bupati Aceh Tenggara untuk terlibat dalam pengelolaan Universitas Gunung Leuser. Padahal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional membatasi pengelolaan perguruan tinggi hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dan masyarakat. Kajian ini berfokus pada dua hal: pertama, mengungkap konstruksi kewenangan Bupati Aceh Tenggara dalam pengelolaan Universitas Gunung Leuser berdasarkan putusan PTUN tersebut beserta masalahnya; kedua, menilai kesimpulan putusan tersebut mengenai kewenangan pemerintahan daerah dalam mengelola perguruan tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kajian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan adanya kekeliruan majelis hakim dalam memahami dan menerapkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang dijadikan sebagai dasar konstruksi kewenangan Bupati Aceh Tenggara dalam pengelolaan Universitas Gunung Leuser. Kesimpulan majelis hakim dalam putusan tersebut yang menyatakan pemerintah daerah berwenang dalam pengelolaan perguruan tinggi, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang- Undang Pendidikan Tinggi, dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah.Kata kunci: pengelolaan perguruan tinggi; kewenangan; pemerintahan daerah. ABSTRACT Through Decision Number 06/G/2015/PTUN-BNA, the panel of judges authorized the regent of the Southeast Aceh to be involved in the management of Gunung Leuser University although Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System says that management of universities is under the authority of central government and community. This study consist of two purposes. First, to disclose the legal construction of regent authority in managing Gunung Leuser University based on the administrative court decision and related problems. Second, to examine the conclusion of the court decision over the authority of Southeast Aceh local government in managing Gunung Leuser University based on national legislation. This study uses a normative research method, with case and legislation approach. It indicates that the panel of judges made an error in understanding and implementing Article 81 paragraph (1) of the Law on Higher Education as the legitimate basis for the authority of the regent. The conclusion indicated that the local government was authorized in managing Gunung Leuser University was also contradicted with some regulations, particularly Laws on National Education System, Higher Education, and the Local Governance. Keywords: management of higher-education; authority; local governance.

DISSENTING OPINION DALAM MENENTUKAN BATAS UMUR ANAK

ABSTRAK Perbedaan pendapat hakim (dissenting opinion) sangat dimungkinkan terjadi sebagai konsekuensi independensi personal hakim ketika mengadili perkara pada sidang yang dilakukan oleh Majelis Hakim. Dalam Putusan Nomor 81/PID.SUS/2015/PN.PRP telah terjadi perbedaan pendapat antara majelis hakim mengenai batas minimal hukuman dikarenakan terjadi perbedaan pendapat mengenai batas umur anak (terdakwa). Jenis penelitian adalah penelitian hukum non-doctrinal, dan sifat penelitian adalah deskriptif, dikarenakan penulis ingin menggambarkan dasar dari pertimbangan dan dampak dari adanya dissenting opinion yang dilakukan hakim. Pertimbangan hukum yang dikemukakan hakim dengan dissenting opinion dapat diterima sebagai pandangan mayoritas majelis hakim. Hal ini dipengaruhi oleh faktor keadilan dan juga keputusan yang dihasilkan ketika majelis hakim memeriksa para saksi dalam perkara. Akibat hukum dari penentuan batas umur yang telah disepakati dalam Putusan Nomor 81/ PID.SUS/2015/PN.PRP ini, yaitu pada saat musyawarah terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion), sehingga keputusan diambil dengan suara terbanyak yakni terdakwa dihukum di bawah batas minimal, yang seharusnya batas minimal hukuman adalah 5 (lima) tahun menjadi 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.Kata kunci: dissenting opinion; batas umur anak; penemuan hukum. ABSTRACTThe dissenting opinion is possible to occur as a consequence of independent judges when judging cases at a trial conducted by the panel of judges. In the Decision Number 81/PID.SUS/2015/PN.PRP, there has been a different opinion regarding the minimum sentence due to differences opinions over the children’s age limit (the defendant). This type of research is nondoctrinal legal research, and the character of this research is descriptive because the writer wants to describe the basis of the consideration and the impact of the dissenting opinion. The legal concerns that delivered by the judge with a dissenting opinion should be accepted as the majority view of the panel of judges by considering the justice factor and examining testimonies of the witnesses. As decided in the consensus of the panel of judges, the legal consequence on the determination of the age limit is that the judges should change the penalties for the defendant, from five years becoming six months imprisonment.Keywords: dissenting opinion; child’s age limit; judicial law-making.

EKSEKUTABILITAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

ABSTRAKKomisi Pemilihan Umum (KPU) membuat Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang khususnya diatur dalam Pasal 60A. Akan tetapi ketentuan pada peraturan tersebut diputus telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan tidak boleh dimaknai berlaku surut oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 65P/ HUM/2018. Atas adanya fakta hukum yang tidak koheren tersebut, diambil isu hukum terkait kepastian hukum dapat atau tidaknya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang juga merupakan pengurus (fungsionaris) partai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini, pertama, terdapat kesesatan dalam penalaran hukum pada ratio decidendi Putusan Nomor 65P/HUM/2018. Kedua, putusan Mahkamah Agung tersebut dapat disimpangi oleh KPU, karena sebagaimana dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstitusionalitas terhadap undang-undang yang bersifat erga omnes.Kata kunci: racio decidendi; penalaran hukum; Dewan Perwakilan Daerah. ABSTRACT The General Election Commission (KPU) has enacted KPU Regulation Number 26 of 2018 concerning the Second Amendment to KPU Regulation Number 14 of 2018 over the Nomination of Individual Election of Regional Representative Council Members. The provisions of this regulation, especially Article 60A, contravene with Law Number 12 of 2011 concerning the Legislation Drafting Process. In the Decision Number 65P/HUM/2018, the Supreme Court should not retroactively interpret the KPU regulation. Due to the incoherent legal facts, legal issues raised in this article is about legal certainty whether a candidate of the Regional Representative Council (DPD) member can also become a political party official. This research uses legal research methods with normative, conceptual, and case approaches. The results of this research are as follows. The results of this research are as follows. First, there are errors in legal reasoning on the ratio decidendi of the Supreme Court Decision Number 65P/ HUM/2018. Second, the Supreme Court Decision can be distorted by the KPU because the court acted like the Constitutional Court reviewing an erga omnes law. Keywords: racio decidendi; legal reasoning; Regional Representative Council.

INTERPRETASI MODERN MAKNA MENYALAHGUNAKAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

ABSTRAKKetiadaan kejelasan makna menyalahgunakan wewenang sebagai bagian inti tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU PTPK), berimplikasi pada kewajiban bagi hakim yang menerapkan pasal tersebut terhadap kasus konkret (kasus tindak pidana korupsi), untuk melakukan interpretasi guna menemukan apa makna yang sebenarnya. Penelitian ini fokus pada masalah interpretasi modern untuk menemukan makna menyalahgunakan wewenang dalam tindak pidana korupsi. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan: pertama, menyalahgunakan wewenang dalam tindak pidana korupsi berdasarkan UU PTPK harus ditafsirkan dalam konteks tindak pidana dalam ruang lingkup hukum pidana bukan hukum administrasi. Kedua, Putusan Mahkamah Agung Nomor 977 K/Pid/2004 yang menafsirkan makna menyalahgunakan wewenang dalam Pasal 3 UU PTPK dengan mengambil alih konsep menyalahgunakan wewenang dalam hukum administrasi adalah tidak tepat. Menafsirkan menyalahgunakan wewenang dalam Pasal 3 UU PTPK sama dengan menyalahgunakan wewenang dalam hukum administrasi, berimplikasi pada dualism pengaturan dan penyelesaian menyalahgunakan wewenang, dan hal ini berakibat pada tidak adanya kepastian hukum.Kata kunci: interpretasi modern; menyalahgunakan wewenang; korupsi. ABSTRACT The lack of clarity on the definition of the term “abusing authority” as the core element of corruption, as stated in Article 3 of Law Number 20 of 2001 (PTPK Law), implies the obligation for judges who apply the article against concrete cases to interpret the real meaning. This research focuses on the problem of modern (contemporary) interpretation to find the purpose of abusing the authority in corruption. The type of research is doctrinal legal research with the legislation approach, conceptual approach, and case approach. This research concludes: First, abusing authority in corruption must be interpreted in the context of criminal acts within the scope of criminal law rather than administrative law. Second, the Supreme Court Decision Number 977 K/Pid/2004 that understanding the meaning of abusing authority in Article 3 of the PTPK Law by taking over the concept of abusing authority in administrative law is inappropriate. Interpreting the term “abusing authority” in Article 3 of the PTPK Law is similar to that in administrative law, can be implicated in the dualism of regulation and resolution of this problem, and this can cause the absence of legal certainty. Keywords: modern interpretation; abuse of authority; corruption.

PENGENAAN PIDANA DENDA YANG DAPAT DIKONVERSI DENGAN PIDANA KURUNGAN PADA PELAKU ANAK

ABSTRAKPutusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg menjatuhkan pidana penjara dan denda, dengan ketentuan apabila tidak dibayar, diganti (konversi) dengan pidana kurungan dua bulan. Padahal Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mensyaratkan pidana denda hanya dapat digantikan dengan pelatihan kerja. Permasalahannya adalah apakah sudah sesuai penjatuhan pidana denda yang dapat dikonversi dengan pidana kurungan dikaitkan dengan asas hukum pidana, asas, dan tujuan pemidanaan anak? Jenis penelitian adalah yuridis normatif. Hasil penelitian membuktikan pengenaan sanksi pada putusan hakim tidak sesuai dengan asas hukum pidana berupa legalitas, subsidiaritas, dan kesamaan. Putusan hakim juga tidak sesuai dengan asas pemidanaan anak terutama perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, asas penghindaran pembalasan serta asas kepentingan terbaik bagi anak. Putusan ini juga menunjukkan adanya tujuan pemidanaan anak sebagai pembalasan daripada perbaikan, dan orientasi pada tujuan pemidanaan pada anak lebih dikedepankan daripada sanksi pidana itu sendiri. Jadi pelatihan kerja lebih tepat dijadikan pilihan daripada pidana kurungan.Kata kunci: konversi pidana; asas pemidanaan anak; tujuan pemidanaan anak. ABSTRACT Decision Number 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg has impose a prison sentence and a fine, with the provisions that if it is unpaid, it will be substituted with a twomonth confinement sentence. Article 71 paragraphs (3) the Criminal Justice System for Children requires that the substitution of criminal fine should be job training. The question is to determine wether the conversion of criminal fines with confinement is already in accordance with the principles of law, policies, and the purpose of criminal punishment for children. This type of research is normative juridical. The results of the study need to show that the imposition of sanctions on judges’ decision is not following the principles of criminal law in the form of legality, subsidiarity, and equality. The court decision is not under the policy of child punishment, especially deprivation of liberty and conviction as a last resort, the principle of avoidance of retaliation, and the principle of the best interests of children. This decision also shows that the purpose of punishing children in revenge rather than reparation, and orientation towards the goal of criminalization of children is more prioritized than criminal sanction itself, so job training is best suited as a choice rather than confinement sanction. Keywords: criminal conversion; principle of child criminalization; purpose of child criminalization.

PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK KORBAN PERKOSAAN INSES YANG MELAKUKAN ABORSI

ABSTRAKTulisan ini mengkaji tentang Putusan Nomor 5/PID.SUS-ANAK/2018/PN.MBN tanggal 19 Juli 2018, yang memidana seorang anak berumur 15 tahun di Jambi dengan vonis enam bulan penjara dan pelatihan kerja selama tiga bulan karena melakukan aborsi kehamilan hasil perkosaan kakak kandungnya (inses). Terkait dengan tindak pidana perkosaannya, kakak kandung telah diputus dengan pidana penjara dua tahun (Putusan Nomor 4/PID.SUS-ANAK/PN.MBN). Penelitian ini mempersoalkan apakah putusan hakim dengan memidana anak korban perkosaan inses yang melakukan aborsi sudah mempertimbangkan hak-hak anak sebagai korban. Penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian diperoleh bahwa hakim tidak mempertimbangan hak-hak anak sebagai korban perkosaan inses. Pertimbangan putusan pidana oleh hakim adalah terdakwa telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan unsur-unsur kesalahan, serta tidak adanya alasan penghapus pidana, sehingga terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab secara pidana dan selanjutnya dapat dipidana.Kata kunci: aborsi, anak, korban perkosaan inses. ABSTRACT This paper analysis the judge's Decision Number 5/PID.SUS-ANAK/2018/PN.MBN on July 19th, 2018 who convicted a 15-year-old child in Jambi with a sentence of six months in prison and job training for three months due to having an abortion of pregnancy that resulting from the rape of her biological brother (incest). Related to the crime of rape, the older sibling has been sentenced to two years in prison (Decision Number 4/PID.SUS-ANAK/PN.MBN). This research questions whether the judge's decision to convict the child of incest raped that had an abortion have considered the rights of children as victims. This legal research uses normative juridical methods. The results of the research obtained that the judge did not consider the rights of children as a victim of incest rape. The consideration of criminal decisions by the judge is the defendant has fulfilled the elements of a criminal offense and elements of error, as well as the absence of reasons for criminal offenses so that the defendant considered capable of being criminally responsible and subsequently convicted. Keywords: abortion, children, incest rape victims.

PENERAPAN SANKSI DENDA TERHADAP KASUS PERSEKONGKOLAN TENDER JALAN NASIONAL

ABSTRAKKomisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Putusan Nomor 09/KPPU-L/2013 menyatakan bahwa terlapor I, terlapor II, terlapor III, terlapor IV, terlapor V, terlapor VI, terlapor VII, terlapor VIII, terlapor IX, dan terlapor X terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan persekongkolan tender. Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan Putusan Nomor 238/PDT. SUS-KPPU/2014/PN.MKS yang amarnya menolak permohonan keberatan para pemohon. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 430 K/PDT.SUS-KPPU/2015 menguatkan Putusan Nomor 238/PDT.SUS-KPPU/2014/PN.MKS dan Putusan Nomor 09/KPPU-L/2013. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana analisis penerapan sanksi hukum dalam kasus persekongkolan tender pada Putusan Nomor 430 K/PDT.SUS-KPPU/2015 tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Metode yang digunakan adalah normatif empiris. Kesimpulan penelitian ini adalah pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 430 K/PDT. SUS-KPPU/2015, yang pada dasarnya menguatkan Putusan Nomor 238/PDT.SUS-KPPU/2014/PN.MKS dan Putusan Nomor 09/KPPU-L/2013 yang menyatakan bahwa terlapor telah terbukti memenuhi unsur-unsur Pasal 22 Undnag-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait persekongkolan tender, sehingga merefleksikan nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam proses penegakan hukum di bidang persaingan usaha, dengan memberikan jaminan kesempatan berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha melalui pencegahan terjadinya praktik persekongkolan tender.Kata kunci: sanksi, persekongkolan, KPPU. ABSTRACTThe Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in Decision Number 09/KPPU-L/2013 states that reported party I up to reported party X were proven legally and convincingly to conduct tender conspiracy. Makassar District Court imposed Decision Number 238/PDT.SUS-KPPU/2014/PN.MKS that refused the petition of petitioners' objections. At the cassation level, the Supreme Court in Decision Number 430 K/PDT.SUS-KPPU/2015 reinforces Decision Number 238/PDT.SUS-KPPU/2014/PN.MKS and Decision Number 09/KPPU-L/2013. The formulation of this research problem is how the analysis of the application of legal sanctions in the case of tender conspiracy in Decision Number 430 K/PDT.SUS-KPPU/2015 cassation level in the Supreme Court. The method used in this analysis is normative. The conclusion of this research is that consideration of the judge on the Decision of the Supreme Court Number 430 K/PDT.SUS-KPPU/2015 that reinforces Decision Number 238/PDT.SUSKPPU/2014/PN.MKS and KPPU Decision Number 09/KPPU-L/2013, which states that the reported party has been proven to fulfill the elements of Article 22 of Law 5 of 1999 related to the tender conspiracy. So that it reflects, the values and norms that contained in the process of law enforcement in the field of business competition, by providing guarantees of equal business opportunities for each business actor through the prevention of the practice of tender conspiracy. Keywords: sanctions, conspiracy, KPPU.

KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM PERKARA DIREKSI MELAWAN PERUSAHAAN

ABSTRAKPenelitian ini menganalisis Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 521 PK/Pdt/2017, dalam perkara gugatan uang jasa pengabdian dan penghargaan oleh direksi melawan perusahaannya. Pada putusan peninjauan kembali, Mahkamah Agung berpendapat bahwa perkara ini merupakan yurisdiksi dari pengadilan hubungan industrial, bukan pengadilan negeri. Pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah mengenai apakah pengadilan hubungan industrial mempunyai yurisdiksi atas perkara a quo sebagaimana dikemukakan Mahkamah Agung. Penelitian ini bersifat normatif untuk menelaah prinsip-prinsip yang berkaitan dengan permasalahan secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan hubungan industrial tidak berwenang mengadili perkara ini. Direksi di perusahaan berkedudukan sebagai perwakilan pengusaha, bukan pekerja, sehingga perselisihan antara direksi dengan perusahaan bukanlah termasuk perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Oleh karena itu, perkara ini adalah sengketa keperdataan biasa yang merupakan yurisdiksi dari pengadilan negeri.Kata kunci: kewenangan mengadili, direksi, pengadilan hubungan industrial, pengadilan negeri. ABSTRACT This research aims to analyze the Supreme Court's civil request Decision Number 521 PK/Pdt/2017, in the case of honorarium devotion lawsuit and reward of the directors against his company. In this decision, the Supreme Court believes that this case is in the jurisdiction of the industrial relations court, not in the district court. The main issue in this research is whether the industrial relations court has jurisdiction over the case as stated by the Supreme Court. This normative research is to examine deeply about the principles that relate to the problem. The author concludes that the industrial relations court theoretically has no jurisdiction to handle this case. In any companies, directors are the representatives, not their workers, so that the dispute between the company and its directors is not an industrial relations dispute as stipulated in Law Number 2 of 2004. Therefore, the case is just a regular civil law dispute under which the district court has jurisdiction. Keywords: jurisdiction, director, industrial relations court, district court.