Pelaksanaan Diversi Terhadap Perkara Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan diversi terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Wilayah Hukum Gorontalo. Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan penekanan pada fakta yuridis yang ada di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakikat pelaksanaan diversi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu diversi menekankan pada pemulihan kembali seperti pada keadaan yang semula, dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari stigma anak sebagai pelaku kejahatan dan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak tersebut dalam keterlibatannya dalam sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi di wilayah hukum provinsi Gorontalo belum efektif dikarenakan masih banyak perkara anak, ditangani secara prosedur formal dengan kata lain gagal atau tidak dilaksanakan diversi. The research objective is to analyze the implementation of diversion of criminal cases committed by children in the Gorontalo Legal Area. This type of research is empirical juridical research with an emphasis on juridical facts in the field. The results showed that the nature of the implementation of diversion in criminal cases committed by children, namely diversion emphasizes recovery back to its original state, motivated by the desire to avoid the stigma of children as perpetrators of crime and avoid negative effects on the child's psyche and development in their involvement in the system. criminal justice. The implementation of diversion in the jurisdiction of Gorontalo province has not been effective because there are still many cases of children, handled in a formal procedure, in other words failing or not being carried out by diversion.

Re-Evaluasi Proses Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Tujuan Penelitian menganalisis proses penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat pada Persitiwa Trisaksi oelh Kejaksanaan Agung Republik Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum. Normative dengan pendekatan kualitatif yang diuraikan secara deskriptif. Hasil peneltian menunjukan bahwa pelanggaran HAM berat pada peristiwa penanganan demonstrasi di Kampus Universitas Trisakti pada tahun 1998, oleh aparat keamanan; sehingga menyebabkan tewasnya empat orang mahasiswa dan ratusan lainnya luka. Komnas HAM telah melakukan (investigasi) penyelidikan terhadap peristiwa tersebut, dan laporan Komnas HAM menyimpulkan telah terjadi pelanggaran HAM berat atas insiden tersebut. Hasil penyelidikan tersebut telah dilaporankn Komnas HAM, dan berkas laporan tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Agung; tetapi sampai saat ini (±18 tahun) Jaksa Agung belum memproses ke tingkat peneyidikan dan penuntutan. Alasan Jaksa Agung, berkaitan dengan hal-hal teknis yuridis, yang oleh publik dianggap tidak relevan dengan substansi kasus/masalah. Tetapi intinya aspek politis dan non yudisial lebih mengitari kasus-kasus tersebut. The purpose of this research is to analyze the process of resolving gross violations of human rights (HAM) at the Trisaksi event by the Supreme Court of the Republic of Indonesia. The research method used is legal research methods. Normative with a qualitative approach described descriptively. The research results show that gross human rights violations during the handling of demonstrations at the Trisakti University Campus in 1998, by security forces; causing the death of four students and hundreds of others injured. Komnas HAM has conducted (investigated) investigations into the incident, and the Komnas HAM report concludes that gross human rights violations have occurred in the incident. The results of the investigation have been reported by Komnas HAM, and the report files have been submitted to the Attorney General; but until now (± 18 years) the Attorney General has not yet proceeded to the level of investigation and prosecution. The Attorney General's reasons relate to juridical technical matters which the public deems irrelevant to the substance of the case / problem. But in essence, the political and non-judicial aspects surround these cases.

Kemerdekaan Hakim Dan Kemandirian Kekuasaan Kehakima Dalam Konsep Negara Hukum

Tujuan penelitian menganalisis kemerdekaan hakim dan kemandirian kehakiman dalam konsep negara hukum. Metode Penelitian menggunakan penelitian hukum normative, Hasil penelitian bahwa Kemerdekaan Hakim dan kemandirian Kekuasaan Kehakiman sebagai penjelmaan konsep Negara Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945 (hasil amandemen) beserta beberapa peraturan perundang undangan yang terkait seperti Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Mahkamah Agung, Undang Undang Komisi Yudisial serta ketetapan MPR yang merupakan rujukan dalam pelaksanan Kemerdekaan Hakim, dan kemandirian personal, kemandirian substantive ,kemandirian internal serta kemandirian institusi. Rekomendasi mewujudkan konsep Negara Hukum perlu ditata peraturan perundang undangan yang menjamin kemerdekaan Hakim dan Kemandirian Kekuasaan. The research objective is to analyze the independence of judges and the independence of the judiciary in the concept of a rule of law. The research method uses normative legal research. The results show that the independence of judges and the independence of the judicial power as the embodiment of the concept of the rule of law as regulated in Article 1 paragraph 3 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (amendments) along with several related laws and regulations such as the Law Judicial Power, the Law on the Supreme Court, the Judicial Commission Law and the MPR decrees which are references in the implementation of Judges' Independence, and personal independence, substantive independence, internal independence and institutional independence. Recommendations to embody the concept of a rule of law need to put in place laws and regulations that guarantee the independence of judges and independence of power.

Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan pembinaan narapidana anak pada lembaga pemasyarakatan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan tipe penggabungan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum sosiologis yang terkait pelaksanaan pembinaan anak narapidana di Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pembinaan narapidana anak pada lembaga pemasyarakatan di Provinsi Sulawesi Tenggara yang meliputi pembinaan kepribadian dan kemandirian, hal itu akan memberikan dampak yang kurang baik kepada anak narapidana ketika melakukan reintegrasi dengan masyarakat yang diberi stigma negatif oleh masyarakat. Rekomendasi penelitian hendaknya para Pimpinan di instansi LPKA, Lapas dan Rutan untuk memaksimalkan Kerjasama dengan intansi terkait dalam rangka pembinaan narapidana anak dalam menjalani hukuman pada lembaga pemasyarakatan di Provinsi Sulawesi Tenggara. The research objective was to analyze the implementation of the development of child prisoners in prisons in Southeast Sulawesi Province. The type of research to be carried out is descriptive research with the type of combining normative legal research with sociological legal research related to the implementation of child prisoners in Southeast Sulawesi Province. The results showed that the implementation of coaching child prisoners in prisons in Southeast Sulawesi Province which includes personality and independence development, will have an adverse impact on child prisoners when reintegrating with a community that is given a negative stigma by society. Research recommendations should be made by leaders in LPKA, prisons and detention centers to maximize collaboration with related institutions in the framework of fostering child prisoners in serving sentences in prisons in Southeast Sulawesi Province.

Problematika Proses Penahanan Dalam Sistem Peradilan Pidana

Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang proses penahanan dalam sistem peradilan pidana dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tentang proses penahanan dalam sistem peradilan pidana. Metode penelitian, kalau dilihat dari tipe penelitiannya maka termasuk penelitian hukum empiris karena penekanannya adalah menelaah fenomena hukum yang berkaitan dengan proses penahanan dalam sistem peradilan pidana. Sehingga data yang dibutuhkan dalam peneltian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penahanan dalam sistem peradilan pidana kurang efektif disebabkan karena didalam Pasal 31 KUHAP masih memberikan peluang untuk melakukan penangguhan penahanan bagi tersangka. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi tentang proses penahanan dalam sistem peradilan pidana adalah faktor substansi hukum, sgtruktur hukum dan budaya hukum. Direkomendasikan bahwa perlu adanya suatu aturan yang jelas tentang penangguhan penahanan karena dalam Pasal 31 KUHAP sebenarnya tidak memberikan peluang untuk melakukan penangguhan penahanan tetapi kalau dikaitkan dengan Pasal 29 KUHAP seakan ada peluang untuk melakukan penangguhan penahanan. Dan jangka waktu penahanan terlalu lama pada tiap-tiap tahap pemeriksaan, sehingga perlu adanya suatu aturan baru yang mengatur tentang penahanan. This research is to know and analyze about the containment process in the criminal justice system and to know and analyze the factors that affect the containment process in the criminal justice system. The research method, when viewed from the type of research, includes empirical legal studies because the emphasis is on studying legal phenomena related to the detention process in the criminal justice system.sSo the data needed in this study are primary data and secondary data. The results showed that the detention process in the criminal justice system was less effective because in article 31, KUHAP still gave the opportunity to suspend the detention of the suspect. And the factors that affect the detention process in the criminal justice system are the legal substance factors, the legal and cultural sgtructure. It is recommended that there is a clear rule about the suspension of detention because in article 31 the criminal CODE does not actually provide an opportunity to suspend the detention but the Kmalau is associated with article 29 of the criminal CODE as if there is an opportunity to suspend the detention. And the period of detention is too long in each phase of the inspection, so there needs to be a new rule governing the detention of.

Kewenangan Jaksa Agung Dalam Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum

Penelitian ini bertujuan; Pertama mengetahui penerapan pengesampingan perkara dalam memenuhi adanya kepentingan umum, dan Kedua mengkaji dampak yang ditimbulkan dengan tidak adanya instrumen hukum untuk melakukan perlawanan terhadap keputusan pengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Penelitian ini merupakan tipe penelitian normative dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan: Pertama Pengesampingan perkara terhadap perkara Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dengan pertimbangan Jaksa Agung belum menunjukkan terganggunya kepentingan umum secara nyata; Kedua Tidak ditemukan adanya mekanisme untuk melakukan perlawanan atau upaya hukum terhadap keputusan pengesampingan perkara oleh Jaksa Agung sebagai bentuk kebebasan kebijaksanaan (beleidvrijheid) menimbulkan dampak yakni, keputusan pengesampingan perkara oleh Jaksa Agung bersifat final dan mengikat (final and binding),tidak mengakomodir hak-hak korban kejahatan sesuai prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan kewenangan tersebut rawan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. The study aims to : (1) describe the public interest that becomes the basis of a general attorney in dismissing a case; (2) explain the implementation of dismissing a case to fulfill the public interest reason; and (3) analyze the impact caused by the absence of law instrumen againts the decision of dismissing a case for public interest. This research was a normative study usinglegal approach, case approach, comparative approach, and conceptual approach. It was conducted atthe Provincial Attorney General’s Office of South Sulawesi. The results show that:(1) In the dismissing of a case, public interest indicates the existence of state’s interest and community interest. This is in line with the explanation of article 35 letter c of the Act Number16 of 2004 that have to. The scope is broadand there is no standard in defining the public interest. Therefore, it needs to be considered within the context of state’s constitutional principleaccording to the Preamble of 1945 Constitution. (2) The dismissing of the case of Abraham Samad and Bambang Widjojanto with the consideration of Attorney General have not indicatedthe disturbance of public interest. (3) There is no anymechanism to appealagaints the general attorney’s decision to dismiss a case as a form of wisdom (beleidvrijheid), which caused some impacts namely the decision of general attorney to dismiss a case is final and binding, does not accommodate the rights of victims according to the principle of equality before the law, and vulnerable to abuse of power.

Penerapan Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Watansoppeng

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan memperoleh pemahaman terhadap penerapan nilai serta hambatan dalam penerapan keadilan restoratif pada perkara peradilan pidana anak sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi Anak yang berkonflik dengan hukum dan kendala yang dihadapi majelis hakim pengadilan Negeri watansoppeng dalam menerapkan keadilan restoratif untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait proses persidangan terhadap kasus anak, hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng senantiasa mengupayakan penerapan restoratif justice dengan memberi saran kepada korban, terdakwa dan pihak keluarga untuk mengusahakan perdamaian sebagai upaya penyelesaian kasus di luar jalur persidangan, namun upaya tersebut seringkali ditolak oleh korban dan keluarganya dan menginginkan agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Faktor Kebudayaan dari keluarga korban inilah yang tidak mendukung penyelesaian perkara di luar peradilan atau perdamaian. This study aims to analyze and gain an understanding of the application of values ​​and obstacles in the application of restorative justice in juvenile criminal justice cases in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children in order to provide legal protection for children who are in conflict with the law and the obstacles they face. watansoppeng District Court panel of judges in implementing restorative justice to adjudicate crimes committed by children. The results showed that in relation to the trial process for juvenile cases, the judges at the Watansoppeng District Court always tried to apply restorative justice by advising victims, defendants and their families to seek peace as an effort to resolve cases outside the court, but these efforts were often rejected by the victim and his family and wants the perpetrator to be punished as severely as possible. The cultural factor of the victim's family does not support the settlement of cases outside the court or peace.

Perlindungan Hukum Konsumen Pada Perjanjian Baku (Standar Contract) PT. Telkomsel Terhadap Penggunaan Kartu Pasca Bayar (Halo Kick)

Penelitian ini bertujuan, pertama Bentuk perlindungan hukum konsumen pada perjanjian baku (Standart Contract) PT Telkomsel Terhadap Penggunaan Kartu Pasca Bayar (Halo Kick), kedua Upaya hukum konsumen Konsumen tindakan sepihak yang dilakukan oleh pihak Telkomsel. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, Perlindungan hukum terhadap pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya. Perlindungan pekerja tersebut hanya dapat tercapai jika adanya peran serta Negara secara aktif dalam menjaga stabilitas iklim industrialisasi dengan perindungan terhadap pekerja, atau dengan kata lain ditengah gesekan perubahan zaman dan menggeliatnya pertumbuhan ekonomi maka peran serta Negara merupakan keniscayaan. This study aims, firstly, the form of consumer legal protection in the PT Telkomsel standard contract against the use of postpaid cards (Halo Kick), secondly the consumer's legal efforts for unilateral actions taken by Telkomsel. The research method used is normative legal research method. The results show that, first, legal protection for workers is intended to guarantee basic rights and guarantee equal opportunity and treatment without discrimination on any basis to realize the welfare of workers and their families. Protection of workers can only be achieved if there is an active role of the State in maintaining the stability of the industrialization climate with protection of workers, or in other words, amidst the friction of changing times and stretching economic growth, the participation of the State is a necessity.

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja: Perspektif Tanggung Jawab Konstitusional Negara

Kedudukan Hukum Pekerja dan Pengusaha adalah setara. Namun pada penerapannya cenderung menempatkan pengusaha pada posisi yang lebih diuntungkan Mendasari hal tersebut, paper ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pekerja dari aspek tanggungjawab konstitusional negara. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian dengan Analisis Isi (Content Analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh beserta keluarganya. The legal position of workers and entrepreneurs is equal. However, in practice, it tends to put employers in a more advantageous position. Based on this, this paper aims to analyze legal protection for workers from the aspect of state constitutional responsibility. The research method used is a type of research with Content Analysis. The results of the study show that legal protection for workers is intended to guarantee basic rights and guarantee equal opportunity and treatment without discrimination on any basis to realize the welfare of workers / laborers and their families.

Revitalisasi Peran Srategis Sekretaris Daerah Dalam Mengakselerasi Reformasi Birokrasi

Penelitian ini mengkaji revitalisasi peran strategis Sekretaris Daerah dalam akselerasi reformasi birokrasi, dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, dan desain penelitian evaluatif, analitik, eksploratif, eksplanatif dan komparative, serta teknik analisis kualitatif. Hasilnya, secara umum dan keseluruhan, ada 8 (delapan) dimensi pokok dan utama satu kesatuan kelompok peran strategis seorang Sekretaris Daerah dalam birokrasi pemerintahan yaitu: (1) Pemimpin (Leader) birokrasi dan ASN. (2) Manajer (Manager) birokrasi dan ASN, (3) Konseptor, konsultan, desainer, formulator kebijakan daerah, organisasi birokrasi dan ASN, (4) Administrator birokrasi, ASN dan pelayanan public, (5) Koordinator, komunikator, fasilitator, mediator, motivator, dinamisator, energisator organisasi birokrasi, ASN dan pelayanan public, (6) Supervisor, educator, trainer, learner, advocator, promotor dan empower organisasi birokrasi, ASN dan pelayanan public, (7) Implementor dan eksekutor kebijakan organisasi birokrasi, ASN dan pelayanan public, (8) Controller, monitor dan evaluator organisasi birokrasi, ASN dan pelayanan publik. Model revitalisasi peran strategis Sekretaris Daerah dalam akselerasi reformasi birokrasi adalah revitalisasi peran Sekda sebagai aktor Reinventer Government, Leader Manager birokrasi, Entrepreuner birokrasi, aktor New Public Management (NPM), aktor Strategi Banishing Bureucracy reformasi birokrasi, dan aktor reformasi birokrasi berbasis kearifan budaya lokal. Disarankan untuk mempertimbangkan penerapan model revitalisasi peran strategis Sekretaris Daerah dalam akselerasi reformasi birokrasi tersebut. This research explore revitalization a strategic role of Local Secretary owned Local Government to accelerate bureaucracy reformation, by use a qualitative descriptive as method, and an evaluative, analytic, explorative, explanative and comparative as investigation design, and a qualitative as analyses. Results, by all dan generally, there are eight main dimensions as unity at strategic role played by Local Government Secretary within government bureaucracy include: (1) Leader, (2) Manager, (3) Conseptor, consultant, designer and formulator for local policy and officer or employment, (4) Administrator for public service and employment, (5) Coordinator, communikator, facilitator, mediator, motivator, dynamisator, energizer, (6) Supervisor, educator, trainer, learner, advocator, promotor and empower for bureaucracy, public service and employment, (7) Implementor and executor, (8) Controller, monitor and evaluator. Revitalization model of strategic role of Local Government Secretrary to accelerate bureaucracy reformation are revitalization as Reinventer Government actor, Leader Manager, Entrepreuner, New Public Management (NPM) actor, Banishing Bureucracy Strategy actor, and actor bureaucracy reformation based local wisdom. Recommended to actualize those revitalization model as mentioned above in order to accelerate any strategic role of Local Government Secretary into bureaucracy reformation it.