Estimation of Contribution and Emission-to-PM2.5 Conversion Rate by Each Local Government for Policy Support

2021 ◽  
Vol 37 (6) ◽  
pp. 891-906
Author(s):  
Nankyoung Moon ◽  
Jihyun Seo ◽  
Soontae Kim
2020 ◽  
Vol 10 (2) ◽  
pp. 157
Author(s):  
Umi Muawanah ◽  
Nendah Kurniasari ◽  
Permana Ari Soejarwo ◽  
Christina Yuliaty

Sejak 2018 pemerintah Kabupaten Sorong telah melakukan pengembangan pariwisata bahari berbasis budaya bahari di Malaumkarta. Pengembangan pariwisata merupakan prioritas pembangunan ekonomi di Kabupaten Sorong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan minat pemangku kepentingan serta evaluasi dukungan terhadap peraturan di tingkat nasional dan lokal dalam pengembangan wisata bahari berbasis budaya bahari di Malaumkarta dengan mengunakan analisis hierarki proses (AHP) dan analisis konten. Penelitian dilakukan pada bulan Mei 2019 di Kabupaten Sorong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan wisata bahari di Malaumkarta merupakan bentuk partisipasi bersama dari pemerintah daerah dan masyarakat lokal diantaranya Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum, Loka Pengelolaan Sumber daya Pesisir dan Laut, Dinas Kelautan dan Perikanan, Bappeda Kabupaten Sorong serta Dewan “Adat” dan Lembaga Adat. Selain itu juga didukung penuh oleh dua peraturan daerah sangat mendukung wisata bahari yaitu Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sorong No. 10 Tahun 2017 tentang acknowledgement dan perlindungan tradisi serta Keputusan Bupati No. 7 Tahun 2017 tentang hukum tradisional, kearifan lokal dalam pengelolaan dan konservasi sumber daya laut di Malaumkarta, Kabupaten Sorong. Penelitian ini menunjukkan bahwa stakeholder utama, stakeholder kunci dan stakeholder pendukung harus melakukan langkah-langkah strategis untuk peningkatan sinergitas peran yaitu dengan peningkatkan koordinasi antar SKPD, pembangunan fasilitas umum di lokasi wisata serta memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat lokal untuk meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan dalam mendukung pengembangan wisata bahari berbasis budaya bahari.Title: Role, Stakeholder Interest and Policy Support in the Development of A Marine Cultural Tourism in Malaumkarta, Sorong RegencyThe Development of marine tourism and maritime culture based tourism in Malaumkarta, Sorong was streghthened since 2018. Marine tourism has been a priority economic development in Sorong. This study aims to understand the role and interest from many Stakeholders in the further development of ecotourism in Sorong and to evaluate the support of laws and regulations in enhancing the ecotourism in Malaumkarta at national level and local level using Analysis of Hierarchy Proces (AHP). The research was carried out in May 2019 in the District of Sorong. The research shows that governance of marine tourism based on maritime culture in Malaumkarta is co-management tourism with strong supports from local government and local communities such as Office of Tourisme, office of Fisheries, Local Planning Bereu, and “Adat” council, and Village Adat Leaders. Two local regulation strongly support the marine tourism namely Peraturan Daerah (Perda) District of Sorong No. 10 year 2017 on Acknowledgement and Protection of Tradition and Bupati Decree No. 7 year 2017 on traditional laws and local wisdom in management and conservation of marine resources in Malaumkarta, District of Sorong. The study shows that main stakeholders, key stakeholders and supporting stakeholders need to have strategic programs and initiatives and to increase the roles sinergity among local government offices (SKPD), development of public faciltiy in tourism sites and provision of training and site assistance to local communiites enhanching their skills and knowledge in supporting the development of marine tourism based on maritime culture.


2015 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
pp. 121
Author(s):  
Sri Lestari

AbstractNot all teachers utilize ICT in organizing learning activities although they have understood that such learning strategies which really sup- port or help level the learners mastery of the subject ma er. Constraint the use of ICT by teachers are: no access, no adaanya means of ICT, learning does not integrate ICT, teachers have no knowledge of ICT, and no lack of willingness of teachers to utilize ICT. So the solution of problems utilization of ICT are: conducted socialization constantly about the potential, the bene ts and importance of ICT in learning ac- tivities so that there is policy support, not only from the central govern- ment, local government, private agencies but also from the head school, (2) conducted more intensive training with a more lax or inadequate so it is possible for teachers to put into practice the results of training in the classroom, (3) the teachers responded to the advancement of ICT positively by action through the use of ICT in learning activities be a professional duties, and (4) implemented the procurement of ICT tools in schools gradually and berkelajuta, either through the government, the private sector and the community. AbstrakBelum semua guru memanfaatkan TIK dalam menyelenggara- kan kegiatan pembelajaran yang diampunya walaupun mereka telah memahami bahwa strategi pembelajaran yang demikian ini sangat menunjang atau membantu tingkat penguasaan pe- serta didik terhadap materi pelajaran. Kendala pemanfaatan TIK oleh guru adalah: tidak adanya akses, tidak adaanya sa- rana TIK, pembelajaran tidak mengintegrasikan TIK, guru tidak memiliki pengetahuan tentang TIK, dan tidak adanya kemauan guru untuk memanfaatkan TIK. Sehingga solusi dari kendala pemanfaaatan TIK adalah: dilakukan sosialisasi yang terus- menerus tentang potensi, manfaat, dan pentingnya TIK di da- lam kegiat-an pembelajaran sehingga ada dukungan kebijakan, tidak hanya dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi swasta tetapi juga dari kepala sekolah, dilaksanakan pelatihan yang lebih intensif dengan waktu yang lebih longgar atau memadai sehingga dimungkinkan bagi guru untuk mempraktekkan hasil pelatihan di dalam kelas, para guru merespons kemajuan TIK secara positif dengan tindakan nyata melalui pemanfaatan TIK di dalam kegiatan pembelajaran yang menjadi tugas profe- sionalnya, dan dilaksanakan pengadaan perangkat TIK di seko- lah secara bertahap dan berkelajutan, baik melalui pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat.


2015 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
pp. 121
Author(s):  
Sri Lestari

AbstractNot all teachers utilize ICT in organizing learning activities although they have understood that such learning strategies which really sup- port or help level the learners mastery of the subject ma er. Constraint the use of ICT by teachers are: no access, no adaanya means of ICT, learning does not integrate ICT, teachers have no knowledge of ICT, and no lack of willingness of teachers to utilize ICT. So the solution of problems utilization of ICT are: conducted socialization constantly about the potential, the bene ts and importance of ICT in learning ac- tivities so that there is policy support, not only from the central govern- ment, local government, private agencies but also from the head school, (2) conducted more intensive training with a more lax or inadequate so it is possible for teachers to put into practice the results of training in the classroom, (3) the teachers responded to the advancement of ICT positively by action through the use of ICT in learning activities be a professional duties, and (4) implemented the procurement of ICT tools in schools gradually and berkelajuta, either through the government, the private sector and the community. AbstrakBelum semua guru memanfaatkan TIK dalam menyelenggara- kan kegiatan pembelajaran yang diampunya walaupun mereka telah memahami bahwa strategi pembelajaran yang demikian ini sangat menunjang atau membantu tingkat penguasaan pe- serta didik terhadap materi pelajaran. Kendala pemanfaatan TIK oleh guru adalah: tidak adanya akses, tidak adaanya sa- rana TIK, pembelajaran tidak mengintegrasikan TIK, guru tidak memiliki pengetahuan tentang TIK, dan tidak adanya kemauan guru untuk memanfaatkan TIK. Sehingga solusi dari kendala pemanfaaatan TIK adalah: dilakukan sosialisasi yang terus- menerus tentang potensi, manfaat, dan pentingnya TIK di da- lam kegiat-an pembelajaran sehingga ada dukungan kebijakan, tidak hanya dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi swasta tetapi juga dari kepala sekolah, dilaksanakan pelatihan yang lebih intensif dengan waktu yang lebih longgar atau memadai sehingga dimungkinkan bagi guru untuk mempraktekkan hasil pelatihan di dalam kelas, para guru merespons kemajuan TIK secara positif dengan tindakan nyata melalui pemanfaatan TIK di dalam kegiatan pembelajaran yang menjadi tugas profe- sionalnya, dan dilaksanakan pengadaan perangkat TIK di seko- lah secara bertahap dan berkelajutan, baik melalui pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat.


2019 ◽  
Vol 9 (1) ◽  
pp. 56-72
Author(s):  
Salahudin Salahudin ◽  
Vissanu Zumitzavan ◽  
Achmad Nurmandi ◽  
Tri Sulistyaningsih ◽  
Kisman Karinda

Since political reform in 1998, the Indonesian government has decentralized governance practices in order to provide a space for local governments to develop the local potential of each region. Consequently, the local government should be responsive to people’s needs and more accountable for regional development. Therefore, local governments should be willing to involve local citizens in the public policy-making process. On the other side, local communities should actively engage in development processes, particularly in budget policy planning. This article reports on a study to determine to what extent the local government is responsive and accountable to the local citizens in Malang Municipality in Indonesia. A qualitative approach was applied to the process of data collection and data analysis. The results show that the local government has low responsiveness and accountability to local citizen’s needs and local preferences. The findings reveal a lack of willingness on the part of local government to involve local citizens and civic groups in budget planning, and elected officials demonstrate little responsibility in arranging budget policy support to achieve social welfare, one of the main points of decentralization. These findings show that central government should pay more attention to improving the awareness of local governments and the capacity of local communities so that decentralization may be supported.


2020 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 39
Author(s):  
Robert Paweni

This research aims at finding out and describing 1) the local government strategy to increase coverage for exclusive breastfeeding in Boalemo District and 2) factors supporting and hindering the strategy development of local government to increase coverage for exclusive breastfeeding in Boalemo district. This research applies qualitative method. Data collection uses interview, observation, and documentation. Based on the findings, it concludes that there are several things to be done by the local government in increasing coverage for exclusive breastfeeding, including enacting the local regulation for exclusive breastfeeding program, deciding the target areas, systematically implementing exclusive breastfeeding program, and supervising the program. On the other hand, factors supporting and hindering the coverage for exclusive breastfeeding program are policy support, budget availability, the healthcare workers, knowledge factor, health service facilities, cultural factor, and promotion on infant formula. Keywords: Local Government Strategy; The Increasing of Exclusive Breastfeeding.


2003 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
pp. 203-210
Author(s):  
Gudmund Valderhaug
Keyword(s):  

Agronomie ◽  
2001 ◽  
Vol 21 (1) ◽  
pp. 45-56 ◽  
Author(s):  
Pandi Zdruli ◽  
Robert J.A. Jones ◽  
Luca Montanarella

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document