PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E A SAÚDE BUCAL DOS ALUNOS EM UMA ESCOLA PÚBLICA EM GOIANA-PERNAMBUCO

Health education has always been linked to disease prevention, as a way of modifying behaviors identified as risk factors for certain diseases. identified as risk factors for certain diseases. diseases. It is, fundamentally, an educational activity designed to broaden the population's knowledge of health and to develop the understanding knowledge of the population in relation to health and to develop understanding and personal skills that promote health. and skills that promote health. These activities can be useful in drawing attention to the economic and environmental causes of health. economic and environmental causes of health and disease and, to this end, they should include in their content, information that, for example information that, for example, demonstrates the political feasibility and organizational possibilities of various forms of targeted action. the political feasibility and organizational possibilities of various forms of action aimed at achieving health-promoting environmental, economic or social changes. or social changes that favor health. In this way, health education and health promotion are closely intertwined, i.e., health education and health promotion are the active participation of a well-informed population promotes health, and education is a tool for health promotion. health, and education is a vitally important tool in this process. This research was qualitative in nature and investigated the level of satisfaction of the students of a public school in Goiana school in Goiana - Pernambuco, in relation to the School Health Program Team, especially within the perspective of Oral Health. especially within the perspective of Oral Health.

A Pragmatic Approach to Carbon Border Measures

This article offers the justification for a type of carbon customs union in which countries with a diverse range of high-ambition domestic climate measures would adopt a common external tariff on carbon intensive imports from countries outside the union. We explain why any pragmatic approach to carbon border measures (CBMs) is likely to create problems under prevailing interpretations of the World Trade Organization's (WTO) primary rules. Given the urgency of the climate crisis and the fact that the legality of a CBM – no matter how designed – will be a question of first impression for any WTO dispute panel, WTO consistency should take a backseat to considerations of domestic legal and political feasibility in designing a CBM. Instead of trying to fit a CBM into current understandings of WTO rules, WTO members should renegotiate WTO rules to permit a range of aggressive, but likely trade-restrictive, decarbonization measures. Having said that, we also recognize that WTO negotiations may take longer than optimal from a decarbonization standpoint. We therefore suggest an approach that would allow WTO members to take advantage of flexibilities that existing WTO rules afford.

ANALISIS KEBIJAKAN MERGER SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN KERINCI (Feasibility Study)

Kondisi saat , ada sekitar 15 Sekolah Dasar di Kabupaten Kerinci direncanakan akan di merger oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan. Langkah tersebut dilakukan sabagai upaya peningkatan mutu pendidikan di Kerinci. Karena Belasan sekolah itu dinilai tidak memenuhi Standart Nasional Pendidikan (SNP). Penelitian ini bertujuan untuk menguji kelayakan dari perencanaan kebijakan Pendidikan melalui Merger Sekolah Dasar di Kabupaten Kerinci. Manfaat penelitian melalui feasibility and Policy Analysis (Analisis kebijakan dan Kelayakan) akan ditemukan permasalahan dan sejauh mana alternatif kebijakan yang diusulkan dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah Kabupaten Kerinci dalam memutuskan kebijakan merger pada sekolah-sekolah yang direncanakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan Sequential Explanatory Design of mixed method.Hasil penelitian menunjukan temuan kuantitatif dengan cross-sectional study menjelaskan bahwa (1) Administrative Operability tidak berpengaruh dan signifikan terhadap Sucessful Policy Implementation. Hasil nilai t statistik adalah 0.528 = 1,96. (2) Economic & Financial Feasibility berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sucessful Policy Implementation. Hasil nilai t statistik adalah 10.693 = 1,96. (3) Political Feasibility berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sucessful Policy Implementation. Hasil nilai t statistik adalah 3.906 = 1,96. dan (4) Technical Feasibility tidak berpengaruh dan signifikan terhadap Sucessful Policy Implementation. Hasil nilai t statistik adalah 1.016 = 1,96. Kesimpulannya H4 ditolak. Konsekuensinya diperoleh bahwa Economic & Financial Feasibility dan Political Feasibility memiliki pengaruh paling kuat terhadap keberhasilan penerapan kebijakan merger SD di Kabupaten Kerinci. Wawancara dengan skateholders terkait di peroleh hasil temuan bahwa terdapat tujuh tema baru yang muncul yaitu (1) Masalah pada sertifikasi guru khususnya terkait jam mengajar dan kelas, (2) Masalah pada guru honorer, (3) Efek dan dampak kebijakan ini akan tidak seimbang dari kepala sekolah dan kepentingan desa, (4) Masyarakat Desa Mempersepsikan susah mendirikan sekolah dan mudah untuk menghapus sekolah, (5) Belum ada persamaan persepsi tentang kebijakan merger SD, (6) Proses penyesuaian diri guru-guru dari sekolah yang dihapuskan (7) Terjadi Penumpukkan guru. Dari tujuh tema tersebut frekuensi pernyataan yang sering muncul memiliki relevansi yang kuat dengan dua domain penilaian kelayakan kebijakan yaitu Economic & Financial Feasibility dan Political Feasibility. Kata Kunci : Merger, Sekolah Dasar, Studi Kelayakan