Optimalisasi Program Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kreatifitas Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata Di Kabupaten Lombok Tengah

Proses pengembangan wisata desa sukarara didukung oleh pemerintah dengan dilakukan promosi-promosi meliputi media elektronik, media cetak dan festival tahunan Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana peran pemerintah daerah (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata) dalam meningkatkan kreativitas masyarakat dalam mengembangkan wisata serta faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kreativitas masyarakat Desa Sukarara Kabupaten Lombok Tengah Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu suatu analisis yang berusaha mencari hubungan dan makna dari data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan, tafsiran-tafsiran setelah menggali informasi dari para informan yang selanjutnya di deskripsikan dan diinterpresentasikan serta disimpulkan sebagai jawaban dari masalah pokok yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan menggunakan tehnik wawancara, observasi, dokumentasi dan penelusuran data secara online. Hasil penelitian menunukan 2 hal yakni, pertama kebijakan dalam pengelolaan pariwisata dilakukan melalui tiga program yaitu, program pengembangan pemasaran pariwisata, program pengembangan destinasi pariwisata dan program pengembangan kemitraan.. kedua dalam meningkatkan kreativitas masyarakat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor pendukung meliputi, website dan kelompok sadar wisata dan sadar budaya, dan faktor penghambat meliputi, sumber daya manusia, lokasi objek wisata dan sarana dan prasarana.

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang insidennya paling tinggi, dan dapat berbentuk fisik, psikis maupun ekonomi. Di dalam kategori kekerasan seksual, yang paling banyak adalah perkosaan, termasuk perkosaan di dalam perkawinan, yang sejak 2004 diakui di dalam pasal 8a UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKKDRT no. 23/2004). Meski jelas adanya UU KPKDRT no. 23/2004 merupakan kemajuan besar, namun penerapannya masih menemui banyak tantangan. Ini karena faktor kultural dan struktural yang begitu kokoh, saling melengkapi dan merasuk di dalam sanubari masyarakat Indonesia, baik secara individual maupun institusional.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Lombok Tengah dan faktor penghambat peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Lombok Tengah. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Lombok Tengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku salahsatunya memberikan pendampingan, semangat dan saran kepada korban tindak kekerasan fisik dan psikologis. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Tengah juga memberikan saran-saran dan solusi agar kejadian tindakan kekerasan terhadap perempuan tidak terulang kembali.

Peran Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Dalam Kegiatan Promosi Pariwisata Pasca Gempa Lombok

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan asas otonomi daerah memberikan kewenangan, tugas dan fungsi kepada Dinas Pariwasata dan kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah untuk malakukan perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan pengorganisasian di bidang pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peran Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah pasca gempa lombok, dan apa saja faktor penghambat Kegiatan Promosi Pariwisata Pasca Gempa Lombok. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah dalam Kegiatan Promosi Pariwisata sudah dilaksanakan berdasarkan fungsi dan kewenangan yang dimiliki yang berlandaskan otonomi daerah. Setelah terjadinya gempa sebesar 7.0 Skala likter di pulau lombok banyak wisatawan yang keluar dan pergi dari pulau lombok karena akibat gempa yang terjadi. Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah mulai berbenah dengan melakukan pengecekan kepada seluruh tempat wisata yang ada di Kabupaten Lombok Tengah, baik itu wisata alam maupun wisata buatan agar diketahui apakah ada yang rusak baik itu objek wisatanya maupun sarana dan prasarana penunjang atraksi wisata.

Analisis Peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Lombak Barat Nusa Tenggara Barat

Pengangguran adalah salah satu masalah yang sering terjadi di Indonesia, pengangguran menjadi salahsatu indikator penyebab kemiskinan di Indonesia. Penyerapan tenaga kerja yang minim tentu akan menyebabkan rendahnya penghasilan masyarakat Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia pada Februari 2018 mencapai 5,13%, atau turun dari periode sama tahun sebelumnya, 5,33%. Dari persentase tersebut, maka jumlah pengangguran di Indonesia saat ini mencapai 6,87 juta orang atau turun dari sebelumnya yang mencapai 7,01 juta orang.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Lombak Barat Nusa Tenggara Barat faktor penghambat pelaksanaan Peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data observasi, dokumentasi dan wawancara.Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Barat memberikan pelatihan untuk peningkatan skil dan keterampilan juga membuat kartu kuning untuk memudahkan para pencari kerja di perusahaan atau instansi pemerintah. Selain itu Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Barat juga membangun jaringan dengan perusahaan swasta atau pebisnis agar bisa memperoleh lowongan pekerjaan serta menyebarluaskan informasi lowongan pekerjaan baik menggunakan media cetak maupun elektronik agar di ketahui oleh seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Barat.

Analisis Peran Dinas Pariwisata Dalam Kegiatan Promosi Pariwisata Di Kabupaten Lombok Tengah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan kepala desa dalam meningkatkan kemampuan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat desa di desa meraran kecamatan seteluk kabupaten sumbawa barat), yang selama ini belum di ketahui, menyangkut Kemudahan syarat, Kelengkapan Sarana dan Prasaran, Informasi Akurat, peran pemimpin, Keramahan dan Kesopanan, Permasalahan, Kenyamanan, Faktor Penyebab. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan narasumber terdiri dari pegawai pegawai kantor desa bagian penaksir dan masyarakat yang ada di Desa Meraran sebagai pengguna pelayanan di perum pegadaian. Pengumpulan data dilakukan dengan teknis observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kemudian menarik kesimpulan. Keabsahan data yang digunakan adalah teknis triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan kepala desa dalam meningkatkan kemampuan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat desa di desa meraran kecamatan seteluk kabupaten sumbawa barat menyatakan kualitas pelayanan sudah cukup memuaskan pada berapa aspek. Beberapa aspek yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik yang di berikan pegawai kantor desa kepada masyarakat, yaitu aspek Kemudahan syarat (sangat di permudah dan tidak berbelit-belit), aspek Kelengkapan Sarana dan Prasaran Kelengkapan Sarana dan Prasarana sudah cukup baik segi sarana (sepiker pemanggilan, toilet, ruang tunggu dan kursi tunggu yang yang banyak), Informasi Akurat , Keramahan dan Kesopanan (secara keseluruhan keramahan dan kesopanan pegawai kantor Desa sudah ramah dan sopan), Permasalahan (dalam pengumplan data), Kenyamanan (secara keseluruhan kenyamanan dalam pelayanan sudah cukup baik), Faktor Penyebab (Faktor kemampuan dan keterampilan setiap aparat pada bidangnya masing-masing merupakan salah satu penentu efektif atau tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada pegawai pada bidangnya.

Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pengelolaan Kawasan Tanjung Bunga Kota Makassar

Artikel ini membahas tentang Tata Kelola Pemerintahan dalam pengelolaan Kawasan Tanjung Kota Makassar. Lokasi penelitian ini bertempat di kawasan Tanjung Bunga khususnya kelurahan maccini sombala RW O5 Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yakni memberikan gambaran secara objektif terkait bagaimana keadaan sebenarnya objek yang diteliti, dan tipe penelitian yang digunakan adalah tipe fenomenologi. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder dengan jumlah Informan sebanyak 8 orang.Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu membandingkan antara pendapat informan yang satu dengan yang lainnya dengan mengajukan pertanyaan yang sama. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukakan bahwa Tata kelola pedagang kaki limata di kota makassar belum berjalan dengan efektif, Dikarenakan (a) Fairness atau Keadilan, keadilan yang diberikan pemerintah pada para pedagang belum sepenhnya adil, karna masih ada masyarakat (nelayan) yang mengeluhkan akses jalan terganggu dengan adanya pembangunan reklamsi, (b) Transparency atau transparansi, transparansi antara pemerintah dengan masyarakat belum sepenunuhnya belum transparan karna masih ada beberapa masyrakat (nelayan) yang belum tahu aka nada pembangunan reklamasi atau penimbunana pantai, (c) Accountability atau Pertanggung Jawaban sudah dijalankan dengan baik oleh pihak Pengelola, (d) Responsiveness atau Responsif menunjukkan bahwa pemerintah sudah berusaha untuk mengatasi masalah atau keluhan masyarakat.

Peran Pemerintah Dalam Pengawasan Hak Hak Tenaga Kerja Wanita Pada Perusahaan Di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi

Pengawasan ketenagakerjaan merupakan unsur penting dalam perlindungan tenaga kerja, sekaligus upaya penegakan hukum ketenagakerjaan serta untuk menjamin terlaksananya peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam pengawasan hak-hak tenaga kerja wanita pada perusahaan, serta untuk mendeskripsikan faktor pendukung serta penghambat dalam pengawasan hak hak tenaga kerja wanita pada perusahaan di kabupaten Bungo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan jumlah informan 16 orang diantaranya Koordinator wilayah IV Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Bungo-Tebo, Penyidik pegawai negeri sipil, 3 orang pengawas ketenagakerjaan koordinator wilayah IV Kabupaten Bungo-Tebo, dan 11 orang wanita yang bekerja pada perusahaan di Kabupaten Bungo. Hasil penelitian menunjukkan pemerintah telah berperan agar terpenuhinya hak-hak tenaga kerja wanita berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui beberapa tahap pengawasan yaitu Preventive Control, Repressive Control, pengawasan saat proses dilakukan, pengawasan berkala, pengawasan mendadak, dan pengawasan melekat. Faktor pendukung dalam pengawasan yaitu regulasi, metode dan kapasitas, sedangkan faktor yang menghambat yaitu fasilitas dan koordinasi.

Tata Kelola Pemerintahan Terkait Alternatif SDM Pertahanan Dalam Rangka Efisiensi Anggaran Pertahanan

The purpose of this study is to describe governance related to alternative defense human resources in the context of defense budget efficiency embodied in the human resources of the reserve components and defense support components. This research is a qualitative research. This type of research uses a comprehensive analytic study and an analytical normative approach. The discussion regarding defense human resources needed to build a defense force includes active military, compulsory or conscripted military, voluntary military or reserve components and supporting components. Active military and mandatory military in relation to service are almost the same, it's just that the mandatory military has a limited period of service in accordance with the rules of the state. In taking into account the human resources of defense, it is not only active military and conscription, but includes reserve and supporting components. Human resource management is essentially a cycle from recruitment to separation - then the actual defense HR management must be carried out continuously. So thus, the management of human resources for defense of existing human resources (TNI personnel) must be carried out continuously, starting from recruitment, education, use, welfare, and separation. The TNI is a major component in the national defense system supported by the Komcad and Komduk. Two mandates of the national defense law that have not yet been resolved are the Komcad Draft Law and the Komduk Draft Law. And based on the description of human resource management, it is very important that this draft law be completed.

Peran Humas DPRD Dalam Menjaga Kinerja Dan Citra DPRD (Studi Pada Dprd Kabupaten Bima)

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Hubungan Masyarakat (Humas) DPRD dalam menjaga kinerja dan citra DPRD Kabupaten Bima. Jenis penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitiatif. Hasil penelitian diketahui bahwa dalam menjalankan perannya Humas membangun hubungan fungsional dengan Publik secara kelembagaan dengan menjalin kemitraan dengan media massa, cetak, maupun online dengan melalui kerjasama advetorial dan Parlementaria dalam rangka pemuatan berita-berita kegiatan DPRD. Humas juga berupaya meng-counter issue (berita hoax) yang beredar di masyarakat atau di media massa dengan cepat, kemudian menerbitkan informasi dan dokumentasi kegiatan DPRD Kabupaten Bima serta mengupayakan pelayanan melalui media center dengan memberdayakan Akun media sosial milik DPRD. Humas juga berperan membentuk hubungan Sub-sistem dengan Publik, melalui tiga pendekatan yaitu sebagai penasehat ahli (Expert prescriber), sebagai fasilitator proses pemecahan masalah (Problem Solving Procces Facilitator), dan teknisi komunikasiAbstractThe purpose of this study was to determine the role of Public Relations (PR) DPRD in maintaining the performance and image of the DPRD Bima Regency. This type of research uses a descriptive method with a qualitative approach. The results of the research show that in carrying out its role, Public Relations builds functional relationships with the public institutionally by establishing partnerships with mass, print, and online media through advetorial and parliamentary cooperation in the context of posting news on DPRD activities. Public Relations also tries to counter issues (hoax news) circulating in the community or in the mass media quickly, then publishes information and documentation of the Bima Regency DPRD activities and seeks services through the media center by empowering the DPRD's social media accounts. Public relations also plays a role in forming Sub-system relationships with the public, through three approaches, namely as an expert advisor (Expert prescriber), as a facilitator of the problem solving process (Problem Solving Process Facilitator), and a communication technician.

Implementasi Rehab-Rekon Perumahan Pasca Gempa Bumi Di Nusa Tenggara Barat

Gempa bumi yang terjadi tahun 2018 di NTB (Lombok-Sumbawa) dengan kekuaatan 6,4; 7,0; 6,3; dan 5,9 SR yang menyebabkan korban jiwa, luka-luka dan kerusakan sarana prasarana serta perumahan masyarakat. Tercatat hingga tahun 2020 kerusakan 226,204 unit terdiri dari ringan, sedang dan berat, oleh karenanya dengan jumlah kerusakan tersebut menjadi tujuan sejauhmana proses rehab-rekon dilakukan dengan memperhatikan aspek teoritis dan praktisi. Metode digunakan diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil temuan proses rehab rekon sudah mencapai 96% dari jumlah 226,204 unit, 4% dalam proses pembangunan dan tidak tersentuh berada wilayah lombok utara. Ketepatan waktu tidak sesuai rencana, harusnya percepatan rehab-rekon perumahan rakyat menjadi kebutuhan dasar yang harus di prioritaskan untuk menstabilkan kehidupan sehari-hari masyarakat, sebagai pusat rekonstruksi masyarakat, yang perlu diintegrasikan dengan sektor-sektor lain, terutama pemulihan ekonomi dan sosial.. Selain itu ketersedian anggaran memadai namun memiliki keterbatasan waktu selama 6 bulan setelah pencairan mengakibatkan pada ketidakoptimalan implementor dalam melaksanakan rehab-rekontruksi rumah rakyat di NTB.