PENERAPAN ASAS KETERBUKAAN DALAM PROSES PEMBUATAN UNDANG-UNDANG OMNIBUS LAW

Tulisan ini untuk menjelaskan landasan dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik agar dapat dijadikan pedoman dalam setiap pembentukan perundang-undangan. Penerapan asas-asas terutama asas keterbukaan menjadi bagian terpenting harus dilaksanakan agar masyarakat paham maksud daripada pembentukan undang-undang Omnibus Law ini, sehingga mencegah terjadinya polemik dan penolakan dimasyarakat. Metode penelitian yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif, artinya penulis disini lebih menekankan kepada studi literatur.

PERANAN YURISPRUDENSI DALAM MEMBANGUN HUKUM NASIONAL DI INDONESIA

Sebagai negara yang banyak dipengaruhi oleh tradisi hukum kontinental, Indonesia memilih sendi hukumnya, baik dalam pola pengaturan maupun pembangunan hukumnya, lebih diletakkan pada fungsi dan peran hukum tertulis peraturan perundang-undangan. Namun demekian, kehadiran hukum yurisprudensi meskipun merupakan sendi dari negara dengan tradisi hukum Anglo Saxon, pada akhirnya tidak dapat dihindarkan begitu saja, karena ternyata memiliki fungsi dan peran yang sama dalam pembangunan hukum nasional. Pengakuan hukum yurisprudensi sebagai sumber hukum dan tempat menemukan hukum-hukum konkret, membuktikan keperluan bangsa ini memahaminya dengan baik. Yurisprudensi yaitu hasil akhir atau keputusan dari pengadilan, terutama (Mahkamah Agung) sebagai pengadilan tertinggi di Indonesia mengeluarkan keputusan tersebut, yang menjadi dasar pertimbangan atau keputusan para hakim untuk mengadili perkara dan oleh pengadilan yang berada di bawahnya dijadikan sumber hukum. Khususnya kepada lingkungan peradilan (para hakim) yang mengembangkan hukum melalui praktik-praktik peradilan, sudah saatnya membangun dan menciptakan hukum-hukum yurisprudensi yang berkualitas.

RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG LISTING DI JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII): DITINJAU DARI TINGKAT INFLASI DAN BESARNYA DEBT TO EQUITY RATIO (DER)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar pengaruh tingkat Inflasi dan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Return Saham PT. Unilever indonesia, Tbk. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan analisis kuantitatif yaitu menggunakan analisis regresi, uji korelasi, analisis determinasi dan analisis uji t dan uji f, dengan menggunakan aplikasi sebagai alat bantu perhitungan. Laporan ke­uangan PT. Unilever Indonesia, Tbk. periode 2005-2015 dijadikan sebagai data yang digunakan. Penelitian ini menunjukkan hasil uji signifikansi yang cukup kuat antara Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Return Saham (Y) yang berarti bahwa Rasio Solvabilitas yaitu Debt to Equity Ratio (DER) terkhusus dalam penelitian ini memiliki hubungan yang cukup erat terhadap pembagian Return Saham pada perusahaan yang listing di Jakarta Islamic index (JII) terutama di PT Unilever Indonesia.

STUDI HISTORIS MENGENAI KEBIJAKAN LUAR NEGERI YANG DITERAPKAN OLEH SULTAN ABDUL HAMID II DI DINASTI OSMANI (1876-1909 M)

Sultan Abdul Hamid II adalah seorang pedagang furniture dari kayu yang kemudian diangkat menjadi sultan Turki Utsmani karena kakak tirinya yang bernama Murad V yang sakit. Meskipun dirinya memerintah dengan sistem Monarki yang absolut, Abdul Hamid membuktikan jika dirinya sanggup bertahan selama 33 tahun dan memperbaiki kondisi negara yang sudah ada di ujung tanduk dengan banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Kami mengumpul data dengan metode historis, dengan mengambil interpretasi dari sumber dan keterangan secara kritis terhadap perkembangan di masanya dengan pertimbangan secara teliti. Sehingga ditemukannya Kebijakan Luar Negeri Sulta Abdul Hamid II.

PLURALISME HUKUM DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PEMOTONGAN NISAN SALIB DI KAWASAN PURBAYAN KOTA GEDE YOGYAKARTA

Penelitian ini berangkat dari polemik terjadinya pemotongan nisan salib di kawasan Purbayan Kota Gede Yogyakarta. Dalam isu yang berkembang dimasyarakat, tindakan tersebut dianggap sebagai suatu perbuatan intoleran dalam beragama. Kemudian peneliti mengaitkan kasus tersebut dengan pluralisme hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep pluralisme hukum serta bagaimana pandangan para akademisi dalam menyikapi kasus pemotongan nisan salib tersebut. Peneliti mendapatkan data kualitatif dengan melakukan wawancara, menggunakan metode penelitian deskriptif analistis dan pendekatan kasus (case approach). Hasilnya bahwa konsep pluralisme hukum berkembang beriringan dengan munculnya pluralisme sosial. Pada masyarakat yang plural akan muncul pula hukum yang plural. Sentralisasi hukum menjadi percuma karena cenderung asosial. Pluralisme hukum menunjukan sistem hukum yang beragam dan berlaku bersamaan atau berinteraksi dalam mengatur berbagai aktivitas dan hubungan manusia di suatu tempat. Para akademisi yang menjadi narasumber, terhadap kasus pemotongan nisan salib di kawasan Purbayan Kota Gede Yogyakarta memiliki pandangan tindakan memotong nisan salib merupakan suatu bentuk intoleran. Kasus pemotongan nisan salib tersebut sebagai suatu cerminan keterbatasan pengaturan hukum sentral (skala nasional) dalam masyarakat yang plural. Kasus tersebut merupakan pelanggaran atas toleransi beragama di masyarakat.

PENGHAPUSAN PARTAI POLITIK DALAM METODE KETATANEGARAAN INDONESIA

Indonesia sebagai negara hukum mengatur segala aspek kehidupan diantaranya aspek politik. Aspek politik ini berperan penting untuk mewujudkan suatu negara hukum. Adapun penelitian ini, untuk mengetahui bagaimana penghapusan partai politik dengan tidak melewati langkah pengajuan kepada Mahkamah Konstitusi. Yakni, mengajukan constitusional complaint. Pemerintah telah melanggar constitutional complaint yang berasaskan kebebasan berkongsi yang berwujud partai poliitik telah dijamin oleh undang-undaang dasar 1945. Pedoman yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi harus berdasarkan asass ius cuuria novit apabila menghadapi partai politik yang mengajukan constitutional complaint. Adapun maklumat dalam asas iuss cuuria novit adalah hakim pengadilan tidak diperkenankan memeriksa perkara dan mengadili perkara yang beralasan bahwa hukumnya (kabur) tidak jelas. Lantas upaya hukum yang ditempuh dalam proses penghapusan partai poltik ada dua yakni: 1) menggunakan upaya hukum gugatan kepada pengadilan tata usaha negara. 2) menggunakan upaya constitusinoal complaint. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif data diolah dari proses pengumpulan bahan-bahan kepustakaan, lalu diseleksi guna menghasilkan produk data khusus yang berhubungan dengan topik permasalahan yang dikaji, selanjutnya memilih data dalam aspek hukum secara berurutun logis. Data artikel disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode deduktif.

POLITIK HUKUM PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM RKUHP

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan yang memang sampai saat ini belum bisa dicegah oleh pemerintah, terutama dalam hal perlindungan terhadap korban kekerasan seksual pada dewasa ini perlu adanya pembaharuan terhadap KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual secara spesifik sehingga ada perlindungan terhadap korban tersebut. Dengan adanya Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau biasa kita sebut undang- undang PKS maka dengan adanya undang-undang tersebut menjadi penyempurna dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana KUHP ini memiliki khas na Lex Generalis sedangkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini menjadi Lex Spesialis. Untuk mencapai tujuan tertentu suatu Negara, para penguasa yang berwenang membentuk produk hukum yang didalamnya mengandung kebijakan politik hukum baik itu tujuan skala nasional ataupun internasional. Di Indonesia aturan mengenai politik hukum pidana diatur dalam suatu kebijakan yang disebut kebijakan kriminal yang diterapkan melalui penyusunan undang-undang yang disusun dalam kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum acara pidana, dan undang-undang lainnya yang didalamnya terdapat aturan mengenai ketentuan pidana

ANALISIS SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA DALAM PENGELOLAAN SANITASI MASYARAKAT PERMUKIMAN PESISIR KOTA KENDARI

Most of the coastal areas in Kendari City have developed into settlements that having poor sanitation conditions, practicing of open defecation free, using construction of latrines without the appropriateness of health standards, and some sanitation facilities built by Government is not functioning properly. This study wants to analyze the social, economic, and cultural aspects that affect the management of sanitation for coastal communities in Kendari City, consist of a description of community behavior, the level of knowledge, awareness, and participation of residents in sanitation, and the willingness and capacity to pay management fees for sanitation facilities in coastal settlements in Kendari City. The methodology of this research was a type of quantitative research with a survey method. The technique of collecting data was Simple Random Sampling. Based on the Slovin formula with a confidence level of 90% with a sample size of 218 households. The research location is in 9 sub-districts which are directly adjacent to the coast of Kendari City. This research shows that social, economic, and cultural aspects such as education level, occupation, income, community knowledge affect sanitation management in coastal.

METABOLISME LIPID PADA DAGING BABI DAN KEMUDHARATANNYA BERDASARKAN PENJELASAN AL-QURAN DAN SAINS

Metabolism plays a role in changing food substances such as glucose, amino acids, and fatty acids into compounds needed for life processes such as energy sources (ATP). Metabolic processes that occur in all body tissues which occur under the same conditions or reaction conditions require physicochemical and chemical requirements that are not much different from each other. Fat is considered by many to be a component of a diet that must be reduced as much as possible. However, this is not beneficial for health because of a certain amount of fat, usually about 30% of the total energy needed to carry out its functions properly in the body. Sources of fat usually there are many from animal sources, one of which contains a lot of pork fat content in it. However, according to Islamic teachings and written in Al-Quran that pork should not be consumed because it is included in illicit food. This paper aims to find out the understanding of fat metabolism, to find out the fat content in the body of pigs, and to know the unlawfulness of pork in Al-Quran. The writing method used is the method of literature, the author gets information through various references from the internet, as well as Al-Quran and commentary books. This paper was made as a reference or guide for readers and also lecturers and students of UIN Sunan Gunung Djati Bandung, especially the chemistry department of the Faculty of Science and Technology in the learning process as a manifestation of Revelation Guiding Science (WMI). In addition, we can practice in life.

HAMBATAN DAN TANTANGAN PEREMPUAN ANGGOTA LEGISLATIF PASCA AFFIRMATIVE ACTION

Keterlibatan perempuan dalam bidang politik mendapatkan hambatan yang luarbiasa, terutama masih melekatnya androsentrisme pada sektor publik di Indonesia. Tujuan artikel ini untuk mengungkapkan hambatan dan tantangan perempuan dalam ranah politik pasca adanya affirmative action. Melalui studi literatur, artikel ini mengungkapkan data kerterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif pasca affirmative action, hambatan dan tantangan saat mampu masuk dalam lembaga legislatif tingkat nasional (DPR RI). Perempuan yang terpilih menjadi anggota DPR RI pasca affirmative action dari hasil pemilu tahun 2004 hingga 2019 mengalami peningkatan dibandingkan dengan sebelum diterapkannya affirmative action. Meningkatnya kuantitas perempuan dalam parlemen tidak terlepas dari berbagai hamabatan diantaranya konstruksi sosial, kurangnya dukungan partai politik dan mental minor perempuan. Perempuan yang berhasil terpilih dan masuk dalam parlemen mendapatkan tantangan dari masyarakat sehingga harus bisa menunjukkan kemampuan dan meningkatkan kualitasnya sebagai anggota legislatif.