STRENGTHENING THE ROLE OF CORPORATE CARRIER IN THE DEVELOPMENT OF CORPORATE STUDENTS AT THE CHILDREN'S SPECIAL DEVELOPMENT INSTITUTION

The rehabilitation approach has not become a priority for coaching so that it is difficult to change Andikpas' behavior for the better. This paper aims to describe the idea of strengthening the role of Correctional Caregivers in fostering Correctional Students at the Special Child Guidance Institution. The research method of this paper uses normative juridical with a qualitative approach. Harmonizing regulations in the correctional system is needed through legal rules in the form of special guidelines. In addition to increasing knowledge and understanding related to child protection, it is also necessary to strengthen the capacity of counseling techniques. Considering that counseling is one method that can help Andikpas to express various feelings, including the negative thoughts he feels.

DUALISME PENGUJIAN PERATURAN DAERAH: LEGITIMASI KONSTITUSIONAL DAN MENGAKHIRI AMBIVALENSI PENYELESAIAN HUKUM

Eksistensi peraturan daerah sebagai produk legislatif daerah, secara legalitas diakui dalam hirarki peraturan perundang-undangan yang kedudukannya berada dibawah undang-undang. Desain pengaturan pengujian peraturan daerah pasca reformasi menempatkan dua lembaga sekaligus dalam menilai/menguji legalitas peraturan daerah, yaitu Mahkamah Agung melalui mekanisme judicial review dan Pemerintah (Presiden, Mendagri, dan Gubernur) melalui mekanisme executive review. Kedua lembaga tersebut memiliki legitimasi konstitusional sehingga menyisahkan kompleksitas persolan dalam proses implementasinya. Adanya dualisme control norma hukum daerah akan menimbulkan dilema hukum yang dalam praktiknya berimbas pada ambivalensi hukum. Namun problem dualisme pengujian Perda diselesaikan melalui jalur konstitusional dengan melakukan judicial review terhadap UU Pemerintahan Daerah khusus yang mengatur perihal pembatalan Perda.

SINTESA PEMIKIRAN ULRICH BECK TENTANG RISIKO YANG ADA DI DUNIA DAN SAMANTHA BESSON TENTANG PERTENTANGAN DALAM PEMBENTUKAN HUKUM

Eksistensi hukum merupakan refleksi dari kondisi suatu masyarakat atau komunitas yang kemudian bersepakat untuk membentuk suatu hukum sebagaimana adegium ibi societa ubi ius melekat pada pemahaman kita. Namun sejatinya kesepakatan yang melatarbelakangi pembentukan hukum merupakan kesepakatan minimum yang berlandaskan pada pemikiran-pemikaran menanggulangi risiko akan masa depan, hal ini kemudian menjadi menarik untuk dibahas lebih lanjut mengenai kesepakatan minimum adalah sebagai suatu pemikiran yang diulas oleh Samantha Besson dan pemikiran terkait risiko diulas oleh Ulrich Beck. Guna memahami hakikat pembentukan hukum itu sendiri.

NONET AND SELZNICK’S RESPONSIVE LAW CONCEPT IN A HISTORICAL PHILOSOPHY PERSPECTIVE

The responsive laws of Nonet and Selznick's thinking became one of the results of conceptual ideas about the laws that are elaborated periodically. The development of responsive law may be less comprehensive when it has not been found the historical fundamental aspects on which it is focused. It is thus important to study the concept of Nonet and Selznick's responsive legal philosophically. The method in this research is the philosophical method. The results of this study include: first, the development of law in Nonet and Selznick's view is divided into three periods of repressive law, autonomous law, and responsive law. Second, Nonet and Selznick's responsive law when reviewed in historical perspective gained an understanding that responsive law exists from a constantly creative legal subject by looking at legal issues and realities in an increasingly complex society, and responsive law is a law that has always served as part of cultural dynamics.

TINJAUAN HUKUM TERHADAP FRASA “TANPA PERSETUJUAN KORBAN” DALAM PERMENDIKBUD NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

Permasalahan mengenai kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi semakin mengkhawatirkan. Oleh sebab itu Kemendikbud menerbitkan peraturan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kerekerasan Seksual. Aturan tersebut kemudian menuai polemik di masyarakat. Permasalahan yang muncul adalah apa sebenarnya arti dari frasa tanpa persetujuan korban itu sendiri?. Sebab masuk ke dalam kualifikasi kejahatan maka pasal-pasal yang memuat frasa “tanpa persetujuan korban” ini termasuk ke dalam jenis pasal apa?. Permasalahan ini penting untuk dijawab untuk mengakhiri pro kontra yang mulai kontraproduktif di masyarakat mengingat korban kekerasan seksual justru semakin meningkat. Penulis mencoba mengkaji permasalahan ini dengan metode penelitian hukum yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan kasus dan pendekatan konsep. Penulis menilai bahwa dimasukannya frasa “tanpa persetujuan korban” adalah untuk menjaga privasi dan hak individu korban. Pasal-pasal yang memuat frasa “tanpa persetujuan korban” bukanlah pasal legalisasi zina melainkan pasal dengan kualifikasi delik aduan.

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS YANG BERKEADILAN: SEBUAH TELAAH FEMINIST LEGAL THEORY

Pengakuan bahwa ketidaksetaraan mungkin menjadi pendorong kerentanan seseorang atau sekelompok orang atas HIV/AIDS, misalnya ketidaksetaraan gender dalam bidang pendidikan dan pembatasan otonomi sosial di kalangan perempuan secara langsung terkait dengan akses yang lebih rendah ke layanan kesehatan seksual, termasuk tes dan pengobatan HIV. Ketidaksetaraan tersebut menimbulkan serangkaian tanggapan Feminist Legal Theory di sebuah upaya untuk mengatasi HIV. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk untuk menganalisis mengenai kebijakan penanggulangan HIV/AIDS yang berkeadilan dalam telaah Feminist Legal theory. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian doktrinal/normatif serta pendekatan filosofi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika feminis mungkin sangat relevan dengan etika kesehatan masyarakat. Berangkat dari cara pandang feminist legal theory, maka pembuatan kebijakan penenanggulangan HIV/AIDS harus dilakukan berbasis pada people with HIV-centered social policies, yang menekankan bahwa dalam proses pembuatan suatu kebijakan haruslah berorientasi pada kesejahteraan ODHA.

PERAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Hubungan antara lingkungan hidup dengan manusia merupakan satu kesatuan untuk mencapai keseimbangan alam semesta. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan menjadi cerminan kemakmuran rakyat. Manusia didorong untuk mencapai kepuasan dan kemakmurannya melalui eksploitasi alam yang semena-mena dengan tindak mengindahkan kelestarian lingkungan hidup. Kasus pencemaran lingkungan hidup yang tidak kunjung usai membuktikan lemahnya aparat penegak hukum di Indonesia. Jalur penyelesaian sengketa melalui pengadilan tidak lagi dipercayai oleh masyarakat akibat rumitnya birokrasi. Terhadap sengketa lingkungan yang tidak terselesaikan melalui jalur pengadilan, masyarakat diberikan pilihan melalui jalur non litigasi atau di luar pengadilan yang dapat ditempuh dengan mekanisme mediasi, konsiliasi, maupun arbitrase. Jalur non litigasi yang menghadirkan mekanisme informalitas seperti musyawarah mufakat guna mencapai suatu kesepakatan akhir, dinilai mampu menjadi solusi terbaik penyelesaian sengketa lingkungan hidup bagi masyarakat.

IMPLIKASI PENGGUNAAN KATA KONJUNGSI “DAN” SERTA “ATAU” DAN “MELAWAN HUKUM” DALAM PEMIDANAAN

Bahasa memiliki peran yang sangat vital dalam hukum, hal ini dikarenakan dalam pembentukan hukum diperlukan bahasa. Bahasa hukum memiliki karakteristik berupa pernyataan, memerintah, melarang, dan membolehkan. Dalam membaca bahasa hukum (undang-undang) perlu memaknainya sebaik mungkin. Tulisan ini menilik tentang cara merumuskan delik dan memaknai kata konjungsi dan, atau, serta melawan hukum dalam delik pidana. Maka, artikel ini bertujuan untuk memberi kejelasan fungsi kata dan, atau, serta melawan hukum agar tidak terjadi miskonsepsi gramatikal dalam membentuk perundang-undangan pidana kedepannya. Konjungsi kata dan serta atau menimbulkan polemik tersendiri ketika memaknai delik pidana. Para sarjana hukum harus memperhatikan kata dan serta atau karena terkadang kata-kata tersebut memiliki makna dan fungsi yang berbeda. Selain itu, kata melawan hukum pun perlu diperhatikan karena dapat berimplikasi terhadap pembuktian di persidangan.

PERAN PENDIDIKAN TINGGI HUKUM DAN URGENSI MAHASISWA DALAM MEWUJUDKAN HUKUM YANG BERKEADILAN

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas pendidikan tinggi hukum dan mahasiswa hukum dalam menciptakan penegak hukum yang berintegritas, profesional, serta mampu mewujudkan keadilan hukum. Penegakan hukum di Indonesia yang tidak saling bersinergi satu sama lain akan menghambat terwujudnya keadilan. Oleh karenanya eksistensi pendidikan tinggi hukum dan mahasiswa hukum sebagai cikal bakal penegakan hukum harus dipertanyakan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penegakan hukum di Indonesia masih menunjukkan adanya ketidakefektifan dalam keberjalanannya. Sehingga penulis menyarankan kepada pendidikan tinggi hukum yang harus berorientasi kepada upaya memberikan stimulus kepada mahasiswa supaya mampu memiliki daya pikir kritis, analitis, inovatif dan progresif sehingga esensi dari penegakan hukum yaitu keadilan dapat tercapai.

DISCLOSURE OF CORONAVIRUS DISEASE-19 (COVID-19) PATIENT DATA: ETHICAL AND LEGAL PERSPECTIVES IN INDONESIA

The contact tracing policy strategy implemented during the COVID-19 pandemic requires data on COVID-19 patients to be accessible to the public so that people who have been in contact with the positive patient can do self-isolate. However, this is contrary to medical secrets and the confidentiality of COVID-19 patient data as a form of private law. This research is normative research with a statutory approach (statue approach) and conceptual (conceptual approach). Based on ethical and legal aspects, the confidentiality of COVID-19 patient data must be maintained. This data can be disclosed with the patient consent or disclosed to the Health Office to conduct epidemiological investigations. Suppose the contact investigation involves several parties: the neighborhood unit, the village head, Village Community Empowerment Service, police, and other parties. In that case, further regulation is needed to ensure the commitment of these parties in maintaining COVID-19 patient data. Disseminating patient data openly or publicly can make harm to the patient, especially in the not good environment with risk of stigmatization. There is also a need for harmony between existing regulations and the programs or policies implemented by the government.