MPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM KREDIT SEMESTER DI SMA NEGERI 1 LAWANG

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi kebijakan penerapan Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 1 Lawang. Implementasi yang dimaksud yaitu mengetahui bagaimana penerapan Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 1 Lawang, kendala dan hambatan, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, kajian dokumen dan arsip. Informan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, guru, komite sekolah dan siswa. Analisis data penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 1 Lawang adalah Sistem Kredit Semester baru dan penerapannya telah sesuai dengan Permendikbud Nomor 158 Tahun 2014. Kendala yang dihadapi dalam penerapan Sistem Kredit Semester adalah kurangnya komitmen guru dan dukungan orang tua peserta didik yang putra-putrinya tergolong dalam kelompok belajar cepat. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang muncul adalah memilih guru yang memiliki komitmen serta mengadakan sosialisasi kepada orang tua peserta didik dan membuat surat pernyataan.

RAND DESIGN GENERASI EMAS 2045: TANTANGAN DAN PROSPEK PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK KEMAJUAN INDONESIA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan terhadap isu isu kewarganegaraan dalam memersiapkan generasi emas Indonesia pada tahun 2045. Penelitian ini merupakan jenis penelitian analysis content dengan pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah observasi dan penelusuran dokumen serta arsip. Hasil penelitian menunjukan tantangan besar negara Indonesia terutama dalam hal menjaga dasar negara Pancasila. Hal ini menunjukkan pentingnya kajian tentang pendidikan kewarganegaraan sebagai ujung tombak dalam mempersiapkan generasi yang akan mewarisi bangsa dan negara Indonesia. Tahun 2045, Indonesia diharapkan memperoleh generasi emas. Hal tersebut tentunya menuntut negara Indonesia untuk mempersiapkan sumber daya manusia yaitu generasi mudanya untuk menghadapi momentum tersebut dengan baik. Generasi emas Indonesia diharapkan menjadi generasi yang tangguh, berpikir maju, dan selalu memegang teguh nilai nilai Pancasila. Generasi emas Indonesia tahun 2045 merupakan harapan masa depan bangsa Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan mempunyai andil yang besar dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia tahun 2045. Pendidikan kewarganegaraan harus mampu memecahkan tantangan seperti intoleransi, ideologi bangsa lain, dan globalisasi. Prospek pendidikan kewarganegaraan dipromosikan sebagai obat yang mujarab bagi pemecahan masalah yang ada di negara Indonesia.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SISWA PUTUS SEKOLAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Sasaran yang ingin dicapai dalam Program Indonesia Pintar melalui pelaksanaan Wajib Belajar 12 tahun pada RPJMN 2015-2019 adalah meningkatnya angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah dan menurunnya angka putus sekolah. Angka putus sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi siswa putus sekolah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil survei sosial ekonomi nasional Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 dan metode analisisnya menggunakan analisis survival dengan pendekatan regresi Cox. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor daerah tempat tinggal, bekerja/tidak bekerja, menerima bansos rastra, mengurus rumah tangga, pernah/tidak pernah kawin, status dalam rumah tangga, dan lapangan usaha kepala rumah tangga mempengaruhi gagalnya seorang siswa bertahan pada bangku sekolah di Provinsi Sumatera Barat tahun 2019. Selain itu, penduduk usia SLTA 15 tahun ke atas yang tinggal di daerah pedesaan, bekerja, tidak menerima bansos rastra, mengurus rumah tangga, pernah kawin, bukan dalam keluarga inti, dan memiliki kepala rumah tangga yang bekerja di lapangan usaha pertanian ternyata mengalami penurunan tingkat bertahan secara signifikan.

SISTEM PENJAMINAN MUTU PEMBELAJARAN JARAK JAUH DI PERGURUAN TINGGI DI MASA PANDEMI COVID-19

Disrupsi pendidikan di perguruan tinggi akibat terdampak pandemi Covid-19 membuat perguruan tinggi harus melakukan pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Di saat yang sama, mutu pembelajaran harus tetap terjaga dan mengedepankan kualitas. Permasalahan yang melatarbelakangi kajian ini yaitu belum adanya standar baku penjaminan mutu pembelajaran jarak jauh dampak pandemi Covid-19 di perguruan tinggi. Kajian ini bertujuan untuk (1) menganalisis kebijakan dan literatur yang sudah ada terkait dengan penjaminan mutu pembelajaran jarak jauh dan (2) menganalisis upaya yang dilakukan perguruan tinggi dalam mengimplementasikan penjaminan mutu. Metode kajian menggunakan desk research dengan dua tahap analisis. Tahap pertama dengan melakukan reviu terhadap kebijakan dan literatur terkait penjaminan mutu pembelajaran jarak jauh, dan tahap kedua dengan menganalisis implementasi penjaminan mutu di tiga perguruan tinggi negeri dan lima perguruan tinggi swasta. Hasil kajian menunjukkan adanya variasi implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal dan belum ada standar baku yang dapat dijadikan acuan untuk menjamin mutu pembelajaran jarak jauh. Simpulan studi yakni penguatan sistem penjaminan mutu internal melalui siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan dapat dijadikan sebagai alternatif untuk menjamin mutu pembelajaran jarak jauh di perguruan tinggi.

SEKOLAH RUMAH SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PENDIDIKAN INFORMAL: LEGALITAS DAN RAGAM PENDEKATAN PEMBELAJARANNYA

Sekolah rumah (homeschooling) hadir sebagai alternatif pilihan orang tua dalam memberikan pendidikan kepada anak sebagai salah satu upaya memecahkan beragam permasalahan pendidikan yang ada di masyarakat. Namun, legalitas pelaksanaan pendidikan rumah dan bagaimana pendekatan pembelajarannya masih menjadi pokok persoalan. Penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif ini berupaya mengungkapkan aspek legalitas pelaksanaan pendidikan rumah dan berbagai ragam pendekatan pembelajarannya. Terkait dengan legalitas sekolah rumah, pemerintah berkepentingan dalam menjalankan amanat Undang-undang Dasar yaitu memastikan setiap warga negaranya memperoleh pendidikan yang layak, sebagaimana tercantum dalam pasal 31 UUD 1945, yang lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 129 Tahun 2014 tentang sekolah rumah. Praktik sekolah rumah termasuk dalam jalur pendidikan informal. Kegiatan sekolah rumah diakui sebagai proses layanan pendidikan yang dilakukan oleh orang tua atau keluarga. Pendekatan (approach) dalam praktik sekolah rumah memiliki rentang yang lebar, mulai dari model yang sangat tidak terstruktur seperti unschooling hingga yang sangat terstruktur seperti school at home. Dalam upaya memfasilitasi para praktisi sekolah rumah dengan berbagai ragam pendekatan pembelajaran, keberadaan test center akan mendorong munculnya inisiatif dan kreativitas dalam pengembangan metode pembelajaran dan model-model persekolahan.

PENGARUH MEANS ENDS ANALYSIS BERBASIS MEDIA KARTU KENDALI LITERASI DIGITAL TERHADAP KEMAMPUAN NUMERASI REPRESENTASI MATEMATIS SISWA SEKOLAH DASAR

Kesulitan siswa dalam memahami materi pelajaran matematika saat pandemi covid 19 menjadi salah satu pemicu hambatan siswa yang muncul dalam pembelajaran jarak jauh. Siswa kurang memahami materi secara substansi dan holistik karena keterbatasan ruang dan waktu belajar. Siswa kesulitan memecahkan masalah numerasi matematis secara berulang. Keberhasilan dalam memecahkan masalah numerasi matematis tergantung pada representasi yang digunakan. Model Means Ends Analysis (MEA) merupakan strategi untuk menganalisis suatu permasalahan melalui berbagai cara untuk mencapai tujuan akhir yang diinginkan. Pada penelitian ini, MEA ditunjang dengan penerapan media Kartu Literasi Digital (KKLD) dengan pemanfaatan aplikasi powerpoint dan geogebra. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari penerapan MEA berbasis media Kartu Literasi Digital (KKLD) terhadap kemampuan numerasi representasi matematis. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, desain penelitian kuasi eksperimen dengan desain the nonequivalent pre-test-post-test control group design. Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas V-A di SDN Kampung Bali 07 Pagi yang berjumlah 24 siswa sebagai kelas eksperimen dan 24 orang siswa kelas V-B SD Negeri Bendungan Hilir 05 sebagai kelas kontrol. Instrumen yang digunakan adalah rubrik kemampuan numerasi representasi matematis. Hasil uji rerata menunjukan nilai post-test kelas eksperimen adalah 80, dan kelas kontrol adalah 64,17. Hasil uji perbedaan rerata satu sampel pada kelas eksperimen menunjukkan adanya peningkatan kemampuan numerasi representasi matematis siswa dengan model MEA berbasis media Kartu Literasi Digital (KKLD) dan hasil uji perbedaan rerata dua sampel pada nilai post-test menunjukkan kemampuan representasi matematis siswa yang memperoleh pembelajaran model MEA lebih baik dibanding siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional. Hal tersebut membuktikan bahwa MEA berbasis media Kartu Literasi Digital (KKLD) berpengaruh terhadap kemampuan numerasi representasi matematis siswa kelas V sekolah dasar.

BIJAKAN PENDIDIKAN UNTUK ANAK-ANAK KANKER DAN TUMOR

Pendidikan di Indonesia sudah diatur oleh undang-undang bahwa pada dasarnya setiap manusia mempunyai hak dalam memenuhi pendidikan. Berbicara manusia maka tidak memandang suku, rasa atau agama yang berbeda atau bahkan usia dari kecil sampai tua juga memiliki hak dalam pendidikan tak luput juga anak-anak yang terdiagnosa kanker dan tumor. Maka dari itu pendidikan anak-anak kanker dan tumor perlu diperhatikan dengan kebijakan-kebijakan yang disusun dan dibuat khusus tertuuju dengan anak-anak kanker. Dengan berbagai metode dalam pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi dianalisis melalui reduksi data, pengkajian data dan Verivikasi data dari Yayasan Sosial melayani anak-anak kanker yaiutu Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia dengan programnya sekolah-ku yaitu pemenuhan pendidikan unruk anak-anak yang terdiagnosa kanker. Yayasan tersebut menjadi bahan dalam pembuatan kebijakan yang tepat untuk anak-anak kanker, karena dengan usia yang sudah mencapai 14 tahun YKAKI sudah memberikan kontribusi dalam memenuhi pendidikan anak-anak kanker. Mulai dari rumusan, forcasting dan rekomendasi yang ditemukan bahwa beberapa hal seperti system pendidikan hospital Schooling hospital Schooling, kurikulum khusus anak-anak kanker dan tumor, proses belajara anak-anak kanker dan tumor, guru-guru untuk anak-anak kanker dan tumor, fasilitas yang menyesuaikan kemampuan fisik anak-anak kanker dan keberlanjutan pendidikan anak-anak kanker. Dari berbagai telaah maka sangat diperlukan sebuah kebijakan yang tertuju pada pendidikan anak-anak kanker dan tumor.

PETA MUTU SATUAN PENDIDIKAN DI INDONESIA (Studi Pilotting Project akreditasi 2020)

Adanya perubahan paradigma sistem akreditasi yang berbasis performance, penekanan diberikan kepada kinerja (performance) satuan pendidikan ketimbang pemenuhan persyaratan admistratif (compliance). Mutu kinerja satuan pendidikan sesuai IASP 2020 difokuskan pada empat komponen utama: mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji peta mutu pendidikan bedasarkan jenis, jenjang dan wilayah serta kinerja menurut komponen mutu dan faktor kendala untuk pencapaian mutu pendidikan. Metode penelitian ini mengganakan pendekatan kombinasi kuantitatif dan kualitatif. Populasi penelitian adalah satuan pendidikan yang habis masa akreditasinya tahun 2020 yaitu lebih dari 50 ribu satuan pendidikan yang terdiri dari SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK dan SLB yang tersebar pada 34 Provinsi. Sampel penelitian ditetapkan berdasarkan quota terhadap 4.817 sekolah dan madrasah. Teknik sampling yang digunakan adalah quota sampling yang dibagi secara proporsional menurut provinsi, jenis, jenjang dan peringkat akreditasi. Instrumen akreditasi yang digunakan adalah Instruman Akreditasi (IASP 2020). Metode pengumpulan data menggunakan telaah dokumentasi, observasi, wawancara, dan angket. Hasil analisis menyimpulkan bahwa mayoritas sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terakreditasi B (50,4%). SMA memiliki peringkat akreditasi lebih baik di bandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya, sebaliknya SD/MI memiliki presentasi peringkat akreditasi A terkecil. Peta mutu pendidikan antar provinsi di Indonesia sangat bervariasi. Provinsi DKI memiliki persentase peringkat A terbanyak sedangkan yang terendah adalah NTT. Dari empat komponen mutu pendidikan yang diukur dalam akreditasi menunjukkan bahwa komponen mutu guru dan mutu lulusan untuk semua jenis dan jenjang pendidikan memperoleh penilaian yang paling rendah dibandingkan tiga komponen lainnya. Faktor yang menjadi penyebab rendahnya mutu pendidikan berbeda antar jenjang pendidikan. Untuk jenjang SD/MI faktor penyebabnya antara lain masih rendahnya kemampuan siswa dalam berkomunikasi secara efektif, berpikir kritis dalam pemecahan masalah dan masih rendahnya inisiatif guru melakukan pengembangan profesi berkelanjutan. Pada SMK, beberapa kinerja yang kurang antara lain masih rendahnya lulusan SMK yang memperoleh sertifikat kompetensi dari Lembaga Sertifikat Profesi, pengelolaan unit produksi/business center/technopark belum baik dan masih rendahnya guru yang menerapkan hasil pelatihan/magang di dunia kerja dalam proses pembelajaran. Pada SLB masih kurangnya tenaga ahli yang profesional.

PENINGKATAN DAYA SAING LULUSAN MELALUI NUDGING JURUSAN DAN PERKULIAHAN DALAM SITUS PERGURUAN TINGGI INDONESIA

Nudging majors and courses may increase the ompetitiveness of Indonesian graduates. In order to nudge them, university corporations shall provide the characteristics of majors and courses on their websites. This paper will discuss the value of choice and an understanding of choice in decision-making, the impact of choosing wrong majors on the competitiveness of graduates, and the relation between law and human development. This paper will examine the existing laws and regulation proposal on the provision of the characteristics of majors and courses on the university corporation websites in Indonesia. The research is based on laws and regulations on education and public information related to such information provision and supported by website samples from various university corporations in Indonesia and overseas. The author proposes the government to regulate a Minister of Research, Technology and Higher Education Regulation that requires university corporations in Indonesia to provide the characteristics of majors and courses on their websites to increase the competitiveness of Indonesian graduates. With the availability of the characteristics of majors and courses, prospective students may know and understand better the available majors and its learning materials. This knowledge and understanding will empower prospective students to choose majors that align with their interests and talents. Peningkatkan daya saing lulusan perguruan tinggi di Indonesia dapat dilakukan melalui nudging jurusan dan mata kuliah. Untuk melaksanakan nudge jurusan dan mata kuliah, perguruan tinggi wajib menyediakan informasi jurusan dan mata kuliah dalam situsnya. Karya tulis ilmiah ini akan membahas pentingnya pilihan dan pemahaman akan pilihan dalam pengambilan keputusan, dampak kekeliruan pilihan jurusan terhadap daya saing lulusan, dan keterkaitan pengaturan dengan pembangunan sumber daya manusia. Karya tulis ilmiah ini akan mengkaji pengaturan yang ada dan usulan pengaturan tentang penyediaan informasi jurusan mata kuliah dalam sistem elektronik perguruan tinggi diIndonesia. Penelitian didasarkan pada peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan informasi publik terkait dengan penyediaan informasi tersebut dan didukung dengan sampel situs pelbagai perguruan tinggi di Indonesia dan mancanegara. Penulis mengusulkan pemerintah untuk mengatur suatu Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang mensyaratkan perguruan tinggi di Indonesia untuk menyediakan informasi jurusan dan mata kuliah dalam sistem elektronik untuk meningkatkan daya saing lulusan Indonesia. Dengan ketersediaan informasi jurusan dan mata kuliah, calon mahasiswa dapat mengetahui dan memahami secara lebih jelas tentang jurusan yang tersedia dan materi ajar dalam suatu jurusan. Pengetahuan dan pemahaman ini akan memampukan calon mahasiswa untuk memilih jurusan yang selaras dengan minat dan bakatnya.

EVALUASI SISTEM PENYIAPAN GURU UNTUK MENGAJAR PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR

Kajian ini bertujuan mengevaluasi sistem pendidikan yang mempersiapkan guru SD pada Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK) yaitu dengan membuat deskripsi tentang: (i) sistem pendidikan penyiapan guru, (ii) status akreditasi LPTK dan program studi (Prodi) Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) serta Pendidikan Profesi Guru (PPG), (iii) pemenuhan standar mutu dosen di LPTK, (iv) mutu input mahasiswa LPTK, dan (v) mutu magang oleh mahasiswa LPTK. Pendekatan kajian ini adalah campuran kuantitatif dan kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang ada di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN PT). Kajian ini juga menggunakan data primer berupa data survey online terhadap mahasiswa tingkat akhir di empat LPTK di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Hasilnya: Sistem pendidikan penyiapan guru SD sedang mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, namun perubahan itu tidak diimplementasikan secara ketat. Jika sebelumnya lulusan sarjana pendidikan bisa langsung direkrut menjadi guru, maka setelah terbitnya Permendibud 87/2013 tentang PPG, seorang sarjana pendidikan harus mengikuti PPG terlebih dahulu jika ingin menjadi guru profesional. Ditemukan juga bahwa sebagian besar Prodi PGSD dan PPG belum terakreditasi BAN PT. Prodi PGSD yang sudah terakreditasi, sebagian hanya memperoleh nilai C. Pemenuhan LPTK terhadap standar dosen, pada umumnya sudah sangat siap untuk menghasilkan lulusan yang bermutu karena sebagian besar sudah memenuhi standar yang ditetapkan yaitu minimal berpendidikan S2. Pada sejumlah LPTK jumlah dosennya justru berlebih sehingga beban kerjanya kurang dari standar yang ditetapkan. Mutu input mahasiswa, sudah cukup baik sebab animo masyarakat yang tinggi untuk masuk PGSD, dan sebagian besar mahasiswa memilih masuk PGSD karena memang bercita-cita untuk menjadi guru. Terkait Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) atau Pemantapan Kemampuan Mengajar (PKM), sebagian besar mahasiswa merasa telah mendapat pengalaman memadai dari PPL/PKM untuk menjadi guru. Mengacu pada temuan ini kajian merekomendasikan agar Kemendikbud dan LPTK menerapkan secara ketat Permendikbud 87/2013 yaitu hanya mau menghasilkan guru profesional saja melalui PPG. Agar program ini dapat berjalan maka Kemendikbud harus bekerja sama dengan Pemerintah daerah (Pemda) agar mulai melakukan rekruitmen guru baru dengan persyaratannya hanya menerima lulusan PPG. PPG juga harus lebih mengutamakan mutu sehingga hanya mau menerima lulusan sarjana pendidikan. Selain itu khusus untuk BAN PT, agar segera melakukan akreditasi terhadap Prodi yang hanya diselenggarakan berdasarkan ijin operasional. Jika ada Prodi yang tidak memenuhi persyaratan maka sebaiknya diusulkan untuk dihentikan ijin operasionalnya. Kata kunci: Lembaga Pendidikan Guru, Akreditasi, Standar dosen, mutu input mahasiswa