Formulasi Kebijakan Pembangunan Di Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui formulasi kebijakan pembangunan di Desa Dermaji Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas. Dengan adanya kebijakan otonomi desa memberikan peluang bagi pemerintah desa dalam merencanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang didasarkan pada pendekatan pertisipatif dan berkelanjutan. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui (1) Proses penyusunan kebijakan pembangunan di Desa Dermaji. (2) Mengidentifikasi faktor yang menetukan penyusunan kebijakan pembangunan di Desa Dermaji sehingga dapat memperoleh berbagai bentuk penghargaan prestasi pembangunan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif. Sedangkan validitas data menggunakan pedekatan triangulasi untuk memperoleh data secara valid. Hasil penelitian menunjukan prose formulasi kebijakan yang meliputi aspek konseptualisasi masalah dan peranan kepemimpinan. Pengembangan opsi alternatif dalam proses pembangunan di Desa Dermaji dengan pendekatan partisipatif serta memadukan model elit dalam pengambilan keputusan sebagai pilihan alternatif kebijakan dan model partisipasi masyarakat pada keseluruhan tahapan pelaksanaan kebijakan melalui social collaborative action.

Penerapan Prinsip–Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas

Prinsip-prinsip good governance berperan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Good governance merupakan salah satu bagian dari isu kebijakan strategis yang digunakan untuk memperbaiki kinerja instansi pemerintah. Setiap aktivitas pada instansi pemerintah dapat mengaplikasikan konsep good governance, begitu juga dalam mengelola Dana Desa. Dana Desa nominalnya selalu mengalami kenaikan sehingga tidak mudah dikelola begitu juga di Kabupaten Banyumas. Penerapan prinsip-prinsip good governance seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam pengelolaan Dana Desa menjadi prioritas termasuk Desa Wlahar Wetan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam mewujudkan good governance dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis data yaitu analisis data interaktif. Hasil penelitian menunjukan Pemerintah Desa Wlahar Wetan tertib dan tepat waktu dalam melaporkan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa baik secara vertikal kepada Pemerintah Pusat dan Daerah kemudian secara horizontal kepada masyarakat. Penilaian terhadap pelaksanaan akuntabilitas Dana Desa masih sebatas melihat ketepatan waktu belum mengawasi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Sanksi yang diterapkan juga belum tegas. Kemudian, komitmen Pemerintah Desa Wlahar Wetan untuk terbuka terhadap segala informasi Dana Desa ditunjukan dengan menyediakan media transparansi yang mudah diakses oleh masyarakat baik di desa maupun puar desa. Namun, infromasinya baru mengenai anggaran dan realisasi, belum sampai pada dampak kegiatan. Selanjutnya, Pemerintah Desa Wlahar Wetan turut melibatkan masyarakat dalam tahapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang menggunakan Dana Desa dengan prinsip swakelola. Tetapi Pemerintah Desa belum melibatkan masyarakat dalam tahapan evaluasi bersama

PROSES COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI KECAMATAN SOMAGEDE KABUPATEN BANYUMAS

Collaborative governance dapat menjadi solusi untuk berbagai permasalahan publik tetapi dalam prakteknya tidak mudah untuk diterapkan salah satunya pelaksanaan collaborative governance kawasan perdesaan di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses collaborative governance dalam pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Banyumas melalui proses kolaborasi pihak yang terlibat koordinasi pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh beberapa pihak yaitu pemerintah, masyarakat, dan pihak ketiga. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan model pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukan dialog tatap muka melibatkan tiga pihak yaitu tim koordinasi pembangunan kawasan perdesaan, masyarakat dan pihak ketiga dari akademisi yaitu Universitas Jenderal Soedirman. Membangun kepercayaan ditunjukan dengan saling mendukung dengan cara ikut serta dalam proses koordinasi baik dalam bentuk pertemuan atau rapat yang diselenggarakan. Komitmen terhadap proses terwujud pada ketergantungan di antara pihak yang terlibat dan saling bekerjasama untuk mencapai tujuan. Sikap saling memahami pihak yang terlibat di dalam pembangunan kawasan perdesaan mewujudkan ketiga desa Tanggeran, Klinting, dan Kemawi menjadi desa yang maju dan juga mandiri dengan memanfaatkan potensi. Hasil sementara dalam pembangunan kawasan perdesaan Kabupaten Banyumas terwujud pada capaian-capaian proses kolaborasi yang menghasilkan rencana strategis yang terdiri dari kegiatan dan upaya yang akan dilakukan pada tahap pelaksanaan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan.

Manajemen Kolaboratif Dalam Penanggulangan Bencana Daerah Di Kabupaten Banjarnegara

Disaster measurement in Indonesia include in Banjarnegara District by collaborative management, which expected could solvable. The implementation of collaborative management of manajement disater in Banjarnegara District had human resources, budget, and equipment limitation. This situation been interesting researchers to exam the collaborative management of disaster management in Banjarnegara District. This research aims to analyze how collaborative management in disaster management at Banjarnegara District at response, recovery and developing phase, and to analyze the supporting and inhibiting factors to collaborative management of disaster management in Banjarnegara District and the strategies to solving the problem. This research was qualitative research with descriptive approach. Researh methode was case study. The informants select by purposive sampling techniques with consideration that informant realy understand about collaborative management of disaster management in Banjarnegara District, so could gave many information about research problems. The prime informants were the Head of BPBD, the Head of BPBD Operational Section, the Health Service, Secretary of government Banjarnegara District, Commission D of Regional Representative Council in Banjarnegara, and Head of Social Service. Supporting informant is the head of community organization. Data collection by interviews, observation and documentation. Research data were analyzed by interactive model. The results of this research been concluted: 1) Collaborative management of disaster management in Banjarnegara District over all not satisfaction comunity and not effective and efficient yet. At response phase could been doing quite well, at recovery phase could been doing well, and at developing phase could been doing well too but not finished at all yet caused by comunity land acquisition problem. BPBD could collaborate with some elements of government institution and non-governmental institutions in order to achieve a common goal which is to minimize the number of victims and the risk of disaster impacts, 2) Supporting factors were communication, commitment and mutual understanding among the stakeholders which be realized in collaboration and awareness all elements about their duties and responsibility so the limitation factors like human resources, equipment and budget can be solving by those collaboration. So that could say if collaborative management of disaster management in Banjarnegara District was solvable for disaster management in Banjarnegara District which has susceptible and disaster potenstions from several aspects, that was geographical, climatological, geological, and demographic social.

KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN PURBALINGGA

Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2016 memiliki 32 unit kerja beragam. Upaya untuk melihat kualitas penyelenggaraan pelayanan publik salah satunya melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Adapun metode penelitian yang dipilih adalah survei dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama. Lokasi penelitian berada pada tujuh instansi yakni DPMPTSP, Dinas Arsip dan Perpustakaan, Dinas Tenaga Kerja, Kecamatan Mrebet, RSUD dr. Goeteng Taroenadibrata, UPTD Puskesmas Mrebet, dan UPTD Puskeswan. Populasi penelitian adalah mereka yang pernah mendapatkan pelayanan pada lokasi penelitian. Penentuan untuk jumlah sampel dilakukan menggunakan Tabel Morgan dan Krejcie dan diperoleh total sampel sebesar 2.279 responden. Penelitian dilakukan dalam kurun waktu dua minggu. Mengacu Kepmen PAN No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, nilai IKM dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang unsur pelayanan yang disurvei. Dalam penelitian ini ada 9 unsur pelayanan yang dinilai meliputi beberapa unsur diantaranya persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penangan pengaduan, saran dan masukan, serta sarana dan prasarana. Ketujuh OPD yang disurvei ada enam OPD yang mendapatkan nilai SKM pada kategori baik dan ada satu OPD yang mendapatkan nilai SKM pada kategori kurang baik. Nilai SKM yang tinggi menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh OPD sudah melebihi harapan dari pengguna layanan. Nilai SKM tertinggi sebesar 80.62 dengan kategori kinerja layanan Baik (B) diperoleh Dinas Arsip dan Perpustakaan. Sedangkan nilai SKM terendah sebesar 75.64 dengan kategori layanan Kurang Baik (C) diperoleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa SKM pada OPD di Kabupaten Purbalingga masuk kategori Baik (B) yakni pada rentang 76.61 – 88.30. Hal ini berarti secara umum instansi tersebut telah mampu memberikan pelayanan dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat. Perilaku pelaksana berpengaruh terhadap semua unsur.

DAMPAK KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PASIEN BPJS DI PUSKESMAS JATILAWANG KABUPATEN BANYUMAS

Satisfaction is a feeling that shows a person's happiness or disappointment that comes after comparing the performance (outcome) of the thinking product to the expected performance (or outcome). Quality of service and satisfaction (patient) is a unity that is difficult to separate. To realize the patients’ satisfaction of BPJS at The Primary Health Service (Puskesmas) of Jatilawang Banyumas Regency as public health service owned by the government, in its development is demanded to give good service quality by increasing employee competence and also pay attention to service quality dimension itself. That are reliability, responsiveness, assurance, tangibles, and empathy. This research is a descriptive quantitative research with the cross-sectional approach which aims to know in general about how the level of patient satisfaction. Meanwhile, the specific purpose of this study to determine how much impact the quality of health services to BPJS patient satisfaction. The results showed that in general from the results of the t-test, the variable reliability (X1), responsiveness (X2), assurance (X3), tangibles (X4) and empathy (X5) partially positive and have a significant effect on patients’ satisfaction of BPJS service (Y). Furthermore, the variable reliability (X1), responsiveness (X2), assurance (X3), tangibles (X4) and empathy (X5) simultaneously have a positive and significant effect on BPJS patient satisfaction (Y). Specifically, the amount of BPJS patient satisfaction at The Community Health Center of Jatilawang, Banyumas is equal to 0.992 or 99.2%.

DESENTRALISASI PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN WONOSOBO

Salah satu bentuk desentralisasi dalam pelayanan publik dapat dilihat dari pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Maksud penyelenggaraan PATEN telah tercantum dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Pasal 3 yang diantaranya mengamanatkan bahwa kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di kabupaten/kota. Penyelenggaraan PATEN sekaligus menambah peran kecamatan, bukan hanya mengkoordinasikan pelaksanaan pemerintahan desa, melainkan juga unit pelayanan publik. Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN dianggap belum maksimal menyelenggarakan pelayanan publik sebagaimana yang diharapkan pemerintah kabupaten karena berbagai keterbatasan sehingga kurang mampu memberikan pelayanan yang optimal, serta keterbatasan sarana dan prasarana sehingga tidak mampu menyediakan kenyamanan dalam proses pelayanan publik. Kondisi demikian membuat masyarakat mengharapkan pemerintah agar keberadaan kecamatan mampu memenuhi seluruh kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka kajian Blue Print Pengembangan Kecamatan dalam Desentralisasi Pelayanan Publik di Kabupaten Wonosobo penting untuk dilaksanakan.

PEREMPUAN DAN ALAM DALAM WACANA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (STUDI EKOFEMINISME PROYEK MIFEE)

Cita-cita pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menimbulkan persoalan dilematis. Keberpihakan terhadap perlindungan ekosistem hutan dipertanyakan kembali ketika dihadapkan pada kepentingan manusia massal. Sebab, pada kenyataannya, pembangunan berkelanjutan tidak benar-benar mengupayakan keseimbangan alam. Praktik pembangunan berkelanjutan yang diwujudkan oleh MIFEE mengakibatkan marjinalisasi komunitas adat Orang Marind di Papua. Perlakuan alam yang diskriminatif turut mempengaruhi relasi perempuan dan alam. Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan ‘proyek kekhawatiran bersama’ menimbulkan kerentanan produksi di tingkat lokal. Argumen tulisan ini bertujuan menempatkan kepentingan gender dalam analisis untuk menjelaskan keberceraian manusia dan alam dengan bertolak dari relasi perempuan terhadap alam. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa studi literatur.

KOMPETENSI PERANGKAT DESA DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI KABUPATEN BANYUMAS

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi dasar otonomi desa. Otonomi desa dapat menjadi sebuah harapan baru sekaligus tantangan bagi pemerintah desa terutama di Kabupaten Banyumas dalam tata kelola pemerintahannya. Pada kenyataannya semakin kompleksnya kewenangan dan urusan yang harus dikelola desa tidak diimbangi kompetensi aparatur pemerintah desa Kabupaten Banyumas terutama kompetensi para perangkat desa yang ada. Kompetensi Perangkat Desa dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Banyumas diukur dari tiga dimensi diantaranya adalah kompetensi manajerial, kompetensi sosio kultural dan kompetensi teknis. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis kompetensi Perangkat Desa dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pengumpulan data kuisioner, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi Perangkat Desa dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Banyumas dapat dikatakan baik dengan indeks 82,9.

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PENDIDIKAN DASAR (Kajian Total Quality Management Sekolah Dasar di Kabupaten Banjarnegara)

Penelitian ini berjudul “Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar (Kajian Tentang Total Quality Management Sekolah Dasar di Kabupaten Banjarnegara)”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil ketercapaian SPM Pendidikan Dasar untuk SD di Kabupaten Banjarnegara yang masih tergolong rendah. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya penelitian mengenai upaya pemerintah terhadap ketercapaian SPM DIKDAS yang dikaji menggunakan teori Total Quality Management Hensler dan Brunell. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Total Quality Management pada SPM Sekolah Dasar di Kabupaten Banjarnegara. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat indikator SPM DIKDAS yang memenuhi kepuasan pelanggan dan terdapat indikator SPM DIKDAS yang belum memenuhi kepuasan pelanggan. Respek terhadap setiap orang ditunjukkan dengan memberikan kesempatan kepada internal dan eksternal untuk memberikan ide dan ikutserta mengambil keputusan. Manajemen berdasarkan fakta dilaksanakan dengan prioritasi kebutuhan pelanggan berdasarkan data-data yang jelas. Perbaikan berkesinambungan dilaksanakan dengan melakukan perencanaan pemenuhan SPM DIKDAS dan upaya penyempurnaan pelayanan pendidikan dasar.