DAMPAK PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN AKADEMIK MAHASISWA UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

Perkembangan Teknologi Informasi ditangani secara positif oleh Universitas Andalas, yaitu dengan membentuk Sistem Informasi Akademik (SIA) untuk meningkatkan kualitas data, kualitas informasi dan kualitas layanan. Sistem Informasi Akademik merupakan nilai tambah bagi Universitas Andalas dalam memberikan layanan administrasi akademik kepada mahasiswa. Menggunakan Sistem Informasi Akademik dapat mengurangi interaksi antara siswa dan staf administrasi akademik, sehingga layanan lebih efektif dan efisien. Ini sesuai dengan harapan siswa, tetapi tidak semuanya sesuai dengan harapan, karena siswa diharuskan mendaftar ulang secara manual di setiap program studi. Selain itu masih ada informasi yang tidak akurat yang disajikan oleh Sistem Informasi Akademik dan belum maksimalnya sosialisasi. Permasalahan ini menjadi pekerjaan rumah Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi Komputer (LPTIK) sebagai pengelola sistem informasi akademik Universitas Andalas.

STAKEHOLDER FRAMING AND POLICY LEGITIMACY: BREASTFEEDING POLICY IN ACEH PROVINCE

World Health Organization merupakan Badan Kesehatan Dunia yang mempunyai target pencapaian ASI Eksklusif pada tahun 2025 yakni 50%. Pencapaian ASI Di Indonesia masih terkategori rendah dan berfluktuatif. Tahun 2018 pola pemberian ASI di Indonesia sebanyak 37,3%. Sedangkan Tahun 2018 terjadi peningkatan capaian ASI eksklusif Provinsi Aceh sebesar 66,5%. Menariknya Provinsi Aceh tentang bagaimana mengumpulkan komitmen politik untuk memperkuat kebijakan dan menargetkan program menyusui berskala besar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti interaksi antara elit pemerintah dan pemangku kepentingan masyarakat di Provinsi Aceh dengan fokus pada kebijakan menyusui di Peraturan Gubernur (No.49 Tahun 2016). Analisis kualitatif media dan dokumen parlementer menggunakan metode hermeneutic,dengan menganalisis konteks dimana Kebijakan menyusui disebutkan oleh pemangku kepentingan di media dan parlemen. Dasar teoritis penelitian ini menggunakan pendekatan yang orientasinya pada pemangku kepentingan terhadap legitimasi,serta menggabungkan analisis kerangka kebijakan dengan konsep struktur kebijakan tiga tingkatan. Temuan empiris menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara pemerintah dan pemangku kepentingan masyarakat, pembuktiannya melalui analisis kerangka kebijakan. Pada akhirnya, hasil menunjukkan bahwa legitimasi kebijakan lebih mungkin dijamin jika tidak ada maksud yang tersembunyi dari sebuah kebijakan atau sebelumnya dapat dideteksi melalui analisis kerangka pemangku kepentingan.

EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI TAHUN 2019-2020 DI KECAMATAN LUBUK BASUNG

Evaluation Policy implementation is a process to see how the process of implementing a policy has been implemented or to see whether the process of implementing a policy has been implemented in accordance with predetermined technical or implementation instructions. One of the programs from the government is the BOS program. The background of the BOS program was the increase in fuel prices which resulted in a decrease in people's purchasing power which had a negative impact on poor people's access to Nine Years of Basic Education. This study finds out about the evaluation of the implementation of the school operational assistance program in the state primary school education unit 2019-2020 in Lubuk Basung sub-district. This research uses implementation evaluation theory according to Grindle. This research uses a qualitative approach with a descriptive type. The selection of informants was carried out by using purposive sampling technique. Meanwhile, data analysis was carried out ethically and emotionally. Based on the results of the research that has been carried out, the researcher draws the conclusion that the evaluation of the implementation of the school operational assistance program in the 2019-2020 public elementary school education unit in Lubuk Basung sub-district has been carried out well even

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA GAMPLONG

Keanekaragaman budaya dan kearifan lokal Indonesia menjadi potensi pariwisata yang menjanjikan. Pemerintah terus melakukan pembangunan pariwisata dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Salah satu pembangunan pariwisata adalah melalui desa wisata seperti di Kab. Sleman, DI. Yogyakarta yang tumbuh dengan pesat dikarenakan potensi alam sangat besar. Jumlah desa wisata di Kabupaten Sleman tahun 2018 sejumlah 36 desa wisata. Salah satunya adalah Desa Wisata Gamplong yang terletak di Pedukuhan Gamplong, Desa Sumberrahayu, Kec. Moyudan, Kab. Sleman, Yogyakarta dengan jumlah wisatawan 29.373 tahun 2018 yang mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak menentu setiap bulannya melalui upaya pengelolaan yang baik. Namun, terdapat persoalan di Desa Wisata Gamplong yaitu kurang jelasnya pembagian tugas yang ada di dalam pengelolaan Desa Wisata Gamplong yang hanya melibatkan sebagian masyarakat saja. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat serta faktor pendorong dan penghambat masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan Desa Wisata Gamplong. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Desa Wisata Gamplong, Desa Sumberrahayu, Kec. Moyudan, Kab. Sleman, DI. Yogyakarta dengan subjek masyarakat Desa Wisata Gamplong. Penelitian ini menggunakan instrumen pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa masyarakat berparitisipasi secara nyata melalui tenaga dan harta benda serta tidak nyata melalui ide/gagasan. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan dinilai kurang optimal sedangkan dalam pemanfaatan hasil dan evaluasi cukup optimal. Hasil temuan lapangan juga mengungkapkan faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Kesimpulan penelitian ini adalah partisipasi aktif masyarakat sudah terlihat namun belum mencakup keterlibatan masyarakat secara keseluruhan. Diharapkan masyarakat mendapat pelatihan secara konsisten dan dibagi tugaskan dengan jelas. Kata Kunci: Desa Wisata Gamplong, Partisipasi Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat

Negara Bayangan Cenderung Korupsi, Sisi Gelap Otonomi Daerah

Good Governance is crucial for the attainment of development goals and delivering the promises of democracy. However, it cannot be understood apart from the political regime and the political dynamic within which it exists. establising good governance in a traditional democracy such as Indonesia has its additional challenges. specifically, it attempt to show that currently low quality of governance in provinces accross Indonesia might be linked to the existence of shadow state. The shadow state phenomenon is a characteristic of the administration of governance in the post-New Order democratic transition period. Banten Province, led by the Governor of the Ratu Atut Chosiyah, is a perfect example of a shadow state. This paper is the result of a long research on the shadow state phenomenon in Banten, which is not far from Jakarta. The research method uses a qualitative approach using various literature sources with the phenomenological type. To achieve data validation, a continuous triangulation process was carried out. The substance of the material in this paper will try to explain the opportunities and challenges in developing the concept of good governance in the socio-political reality shadowed by a shadow country that is prone to corruption.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) OLEH BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DIY ranks first in drug trafficking among students, in general Jogja is in the top 8, the government has issued a P4GN policy according to INPRES No. 12 of 2011 but the implementation has not been maximimized therefore BNNP DIY as the National Narcotics Agency functions as the executor of the implementation of P4GN policy. In implementing P4GN policy among students in Yogyakarta, BNNP DIY as a representative of BNN in the regions do not make policies and programs according to regional conditions. However, BNNP as an extension of BNN is given the authority to determine the priority targets of the program through the implementation of technical guidance by inviting institutions and agencies that are within the scope of DIY. Implementation of the P4GN policy among students has not gone well, because the factors that are considered the most urgent in an implementation have not been fulfilled properly, especially in the field of human resources and budget availability, suggestions for adding extension agents in the prevention section and adding to the existing budget at BNNP DIY