Sejak 2001 Collége de France, lembaga pendidikan tinggi Prancis paling bergengsi yang berisi para filsuf dan pemikir terkenal dari berbagai bidang, menginisiasi munculnya sebuah fakultas baru. Modern and Contemporary History of the Political adalah nama fakultas baru tersebut. Pierre Rossanvallon, seorang ahli filsafat politik dan penulis buku yang produktif, didaulat sebagai Guru Besar untuk yang pertama kali dan masih menjabat hingga saat ini.
Nama fakultas tersebut rupanya sejalan dengan perkembangan termutakhir dalam kajian filsafat politik, yaitu penelaahan kembali asas-asas politik demokratis dalam masyarakat yang heterogen dan plural, bangsa-bangsa yang semakin melintas batas, negara yang tidak lagi digerakkan oleh ideologi-ideologi besar, dunia yang semakin terhubung, serta kecenderungan konflik yang semakin acak menyebar. Perkembangan dalam kajian filsafat politik ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru sebab telah dimulai sejak periode 1980-an oleh beberapa tokoh kunci dalam filsafat politik, seperti Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, Claude Lefort, dan Leo Strauss. Pada umumnya, para ahli filsafat politik tersebut menghidupkan kembali pemikiran Carl Schmitt, seorang pakar hukum dan ahli politik di Republik Weimar, Jerman mengenai Das Politische (Yang Politis/The Political) sebagai dasar penggerak politik yang selalu konfrontatif, konfliktual, agonistik, dan senantiasa mengelak dari prosedur-prosedur rasional demokratis.
Pierre Rosanvallon berada di dalam satu barisan para pemikir kontemporer tersebut, barisan yang kini dikenal dengan nama para pemikir post-foundational. Sebelum menerbitkan buku Democratic Legitimacy, Rosanvallon telah menerbitkan beberapa karya monumental dan telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, seperti L’âge de l’autogestion (1976), Le capitalisme utopique (1979), Le nouvel âge des inégalités (1996), dan La contre-democratie (2006). Buku Democratic Legitimacy: Impartiality, Reflexivity, Proximity, merupakan kelanjutan dari karya-karya awalnya sekaligus pendalaman dari buku terakhirnya Counter-Democracy: Politics in an Age of Distrust (2008).
.....
Sebagai sebuah karya filsafat politik, Democratic Legitimacy memiliki tujuan praktis yang dirumuskan secara jelas. Maka buku ini juga memuat beberapa kemungkinan solusi dan resolusi atas kontradiksi-kontradiksi internal demokrasi seperti misalnya re-institusionalisasi lembaga-lembaga demokrasi. Untuk Indonesia yang sedang bergumul dengan demokrasi, sistem kepartaian, otonomi daerah, serta munculnya persoalan-persoalan seperti fundamentalisme agama, korupsi, inefisiensi birokrasi, dan sebagainya, buku Democratic Legitimacy merupakan buku yang wajib dibaca oleh para ahli filsafat, para politisi, para penasihat penguasa, dan penyelenggara negara serta pengambil kebijakan.
Democratic Legitimacy mampu menjelaskan dengan kalem berbagai persoalan yang acapkali dipeributkan dalam politik nasional/lokal kita, sekaligus memberikan kerangka pemahaman yang solid dan jelas mengenai arah demokrasi untuk 50 tahun ke depan. (Ito Prajna-Nugroho, Alumnus Program Sarjana dan Pascasarjana STF Driyarkara, Jakarta)
HEINRICH MEIER E LA SFIDA DELLA TEOLOGIA POLITICA