ABSTRAKKorupsi telah terjadi pada semua lini sektor kegiatan pada Lembaga dan Institusi Negara, bahkan telah dikategorikan sebagai kejadian yang luar biasa (extra ordinary crime). Kondisi ini menimbulkan dampak buruk bagi pelaksanaan pembangunan nasinal yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejateraan masyarakat, karena anggaran dana Negara baik pusat maupun daerah yang dapat digunakan untuk membangun sarana prasarana pelayanan publik seperti layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial berupa sandang pangan menjadi berkurang karena perbuatan korupsi. Perserikatan Bangsa Bangsa menaruh perhatian atas kejadian dan dampak perbuatan korupsi berupa konvensi (United Nation Convention Againts Corruption) yang disepakati oleh Negara Negara peserta konvensi. Pencegaan dan penindakan melalui penegakan hukum harus dilakukan secara komprehensif sehingga penerapan penegakan hukumnya efektif. Penegakan hukum atas perbuatan korupsi yang terjadi saat ini seharusnya dilakukan mulai saat perencanaan peraturan penerapan peraturan dan pelaksanaan peraturan, sehingga penerapan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam rangka penegakan hukum menjadi efektif. Untuk mengetahui penegakan hukum atas tindak pidana korupsi khususnya yang merugikan Negara dilakukan analisis dan evaluasi Undang Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 2 Tahun 2001. Simpulan analisis dan evaluasi sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam merumuskan peraturan perundang-undangan pada masa yang akan datang.Kata kunci, Sinkronisasi,perencanaan,penerapan, dan pelaksanaan.AbstractCorruption has occurred in all lines of activity in Institutions and State Institutions, even categorized as extraordinary crime. This condition has adverse impacts on the implementation of sustainable development to improve the welfare of the community, since the state budget funds, both central and regional, which can be used to build public service infrastructure such as health services, education, social assistance in the form of food clothing, are reduced by corruption. The United Nations is concerned with the incidents and effects of a United Nation Convention Against Corruption agreed upon by States Parties to the Convention. Enforcement through law enforcement should be comprehensive so that the activities of its law enforcement is effective. The current law enforcement of corruption should be done from the time of planning the implementation of regulations and the execution of implementation of regulations, so that the implementation and enforcement of legislation in the framework of law enforcement becomes effective. To know the law enforcement of corruption crime especially detrimental to State done analysis and evaluation of Law No 31 Year 1999 as already amended by Law No. 2 Year 2001. Conclusion of analysis and evaluation as input and consideration in formulating legislation in period which will come.Keywords, Sync, planning, implementation, and execution
Rumusan Pidana Dan Pemidanaan Tindak pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Serta Permasalaan Dalam Penerapannya
