INTERGARASI FILSAFAT PANCASILA DAN BINEKATUNGGAL IKA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN KRIMINALITAS PELAJAR DAN MAHASISWA

2021 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 268-287
Author(s):  
Dewi Iriani ◽  
Arif Budiono ◽  
St. Hadijah Wahid

ABSTRAK: Filsafat pancasila bersemboyan pada Bineka Tunggal Ika (berbeda-beda tetap satu), namun sangat disayangkan begitu indahnya makna dan arti dari Pancasila dan Bineka Tunggal Ika. Menlunturnya makna tersebut telah lah luntur maknanya, dikarenaka banyaknya kasus-kasus kekerasan oleh oknum pelajar sekolah dan mahasiswa yang melakukan kriminalitas klitih, bully, narkoba, terorisme, ausila. artikel ini akan mengangkat kajian Intergarasi Filsafat Pancasila dan Binekatunggal Ika Dalam Penanggulangan Kejahatan Kriminalitas Pelajar Dan Mahasiswa. Maka permasalahan yang diangkat 1) Bagaimana intergrasi filsafat Pancasila dan Bineka Tunggal Ika dikalangan pelajar dan mahasiswa? 2) Bagaiman cara Penanggulangan Kriminalitas oleh Pelajar dan Mahasiswa? Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research) merupakan penelitian hukum dengan empat pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang – undangan (statutory approach) yakni Pendekatan kasus (case approach) pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan kasus bully, kasus terorisme, kasus narkoba, kasus asusila, kasus klitih.d dengan pendekatan perbandingan (comparative approach) dengan membandingkan anatara teori hukum, hukum pidana, sistem peradilan anak, filsafat pancasila dan Bineka Tunggal Ika sebagai  pisau analisisnya  Hasil yang diperoleh 1) Menerapkan nilai nilai pancasila Bineka Tunggal Ika berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, Persatuan Indonesia dalam prilaku kehidupan sehari-hari.Menghidupkan kembali dengan menganti mata kuliah atau mata pelajaran (PKN) Pendidikan Kewarganegaraan dengan mata pelajaran / mata kuliah (PMP) tingkat playgrup sampai perguruan tinggi. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terkait tindak penganiayaan. 2) Jika pelakunya adalah mahasiswa yang sudah dewasa maka akan dikenakan sesuai dengan KUHP dan undang-undnag yang berlaku, namun jika pelakuknya masih dibawah umur Perundang-undangan tersebut menjadi lex specialis (kekhususan) tindakan yang terjadi karena para pelaku masih di bawah umur. Perlunya kerjasama antara kampus dan sekolah dengan pemerintah, psikologi, kepolisan

2021 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 61-78
Author(s):  
Agsel Awanisa ◽  
Yusdianto Yusdianto ◽  
Siti Khoiriah

The purpose of this research is to determine the constitutional complaint mechanism based on comparisons in other countries, practices, and adaptation of constitutional complaints under the authority of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia. Many cases with constitutional complaint substance have been submitted to the Constitutional Court of the Republic of Indonesia even though they don’t have this authority. This research uses a normative legal research method using a statutory approach, a conceptual approach, a comparative approach, and a case approach. This research indicates that the constitutional complaint mechanism in Germany, South Korea, and South Africa has been well implemented. In practice, cases with constitutional complaint substance are filed to the Constitutional Court of the Republic of Indonesia by changing the form by using the legal means of a judicial review, such as case number 16/PUU-VI/ 2008, case number 140/PUU-XIII/2015 and case number 102/PUU-VII/2009. Due to the consideration of the structure, substance, and culture of law, adaptation of constitutional complaint within the authority of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia needs to be carried out by amending Law Number 24 of 2003 jo. Law Number 7 of 2020 concerning the Constitutional Court.


2021 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 12-25
Author(s):  
Evi Dwi Hastri

This research aims to analyze the norms that have a blur (Vague Norm) against Cyber Espionage related to Indonesia's legal ability to accommodate Cyber Espionage attacks. In addition, this study also aims to analyze Indonesia's efforts to overcome the Cyber Espionage attack that could threaten the stability of national defense and security. The type of research in the legal research method used is normative juridical with three problem approaches, namely the Statute Approach, Conceptual Approach, and Comparative Approach. Primary and secondary legal materials that have been collected will be processed through deductive methods and an analysis of legal materials is carried out, namely by systematic interpretation and extentive interpretation. So based on the results of the discussion, then there is a Vague Norm about Cyber Espionage that affects Indonesian law in accommodating. The efforts taken by Indonesia to deal with Cyber Espionage outside of juridical efforts began with the preventive efforts of Cyber Security and Cyber Defense, optimizing the role of the TNI, BIN, and POLRI as national resources in defending the country's defense.


2016 ◽  
Vol 5 (1) ◽  
Author(s):  
Sefriani

<p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>Post- cold war the number ofmilitary privatization has been raising with many role in .This raises legal problemrelated to the legal status of PMSCs contractors. The method used is a normative legal research with statute approach, the historical approach, conceptual approach, as well as the comparative approach. Results of the study are presented in the form of descriptive analysis. The study concluded that generally the contractors are civilian unless and during they aredirectlyparticipatein thehostilities.</em></p><p><strong><em>Key world: </em></strong><em>PMSCs contractor; legal status; direct participation</em></p><p align="center"><strong>Abstrak</strong></p><p>Pasca perang dingin terjadi peningkatan privatisasi militer dengan banyaknya penggunaan kontraktor <em>Private Military and Securites </em>Companies PMSCs untuk berbagai peran di wilayah-wilayah konflik. Hal ini menimbulkan masalah hukum terkait status hukum kontraktor tersebut mengingat belum jelasnya aturan yang ada.Metode penelitianyang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan <em>statute approach</em>, <em>historical</em>, c<em>onceptual </em>dan <em>comparative approach </em>yang disajikan secara deskriptif analitis. Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa secara umum dikatakan kontraktor PMSc adalah civilian yang berhak atas perlindungan dari penyerangan langsung kecuali dan selama mereka ambil bagian langsung dalam permusuhan..</p><p><strong>Kata kunci: </strong>kontraktor PMSCs, status hukum, partisipasi langsung</p>


Author(s):  
Sefriani ,

<p>Abstract<br />Post- cold war the number ofmilitary privatization has been raising with many role in .This raises legal problemrelated to the legal status of PMSCs contractors. The method used is a normative legal research with statute approach, the historical approach, conceptual approach, as well as the comparative approach. Results of the study are presented in the form of descriptive analysis. The study concluded that generally the contractors are civilian unless and during they aredirectlyparticipatein thehostilities.<br /><em>Key world: PMSCs contractor; legal status; direct participation</em></p><p>Abstrak<br />Pasca perang dingin terjadi peningkatan privatisasi militer dengan banyaknya penggunaan kontraktor Private Military and Securites Companies PMSCs untuk berbagai peran di wilayah-wilayah konflik. Hal ini menimbulkan masalah hukum terkait status hukum kontraktor tersebut mengingat belum jelasnya aturan yang ada.Metode penelitianyang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan statute approach, historical, conceptual dan comparative approach yang disajikan secara deskriptif analitis. Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa secara umum dikatakan kontraktor PMSc adalah civilian yang berhak atas perlindungan dari penyerangan langsung kecuali dan selama mereka ambil bagian<br />langsung dalam permusuhan..<br /><em>Kata kunci: kontraktor PMSCs, status hukum, partisipasi langsung</em></p>


2021 ◽  
Vol 4 (4) ◽  
pp. 1479
Author(s):  
Irene Angelita Rugian

AbstractIn several decisions that have been decided by the Mahkamah Konstitusi, some of the judges considerations only test norms with benchmarks contrary to the UUD NRI 1945 or not? However, MK has not tested the basis of the petition itself, there are limitation of rights, open legal policy, and the real harm felt by the petitioner. Therefore, it is necessary to have a principle of proportionality that can be used by judges to assist in deciding cases related to limiting rights and open legal policy. In order to know the concept of the principle of proportionality, it is necessary to conduct a comparative study between Indonesia and Germany by analyzing the concept and development of this principle. The method used is legal research with a statute approach, a case approach, a comparative approach and a conceptual approach. From the results of these studies, it was found that the principle of proportionality in Germany was well conceptualized and developed rapidly. In fact, this principle has become a general principle in the Germany Federal Constitutional Court. Meanwhile in Indonesia, this principle is still unknown and undeveloped like Germany.Keywords: The Principle of Proportionality; Legitimate Aim; Suitability; Neccesity; Balancing in Narrow Sense.AbstrakDalam beberapa putusan yang telah diputus oleh MK, beberapa pertimbangan hakim hanya menguji norma dengan tolak ukur bertentangan dengan UUD NRI 1945 atau tidak? Namun, MK belum menguji sampai kepada dasar dari permohonan itu sendiri, yaitu pembatasan hak, open legal policy, dan kerugian yang nyata dirasakan oleh pemohon. Maka dari itu, perlu adanya prinsip proporsionalitas yang dapat digunakan para hakim untuk membantu memutus perkara yang berkaitan dengan pembatasan hak dan open legal policy. Agar mengetahui konsep dari prinsip proporsionalitas, maka perlu melakukan studi perbandingan antara Indonesia dan Jerman dengan menganalisis konsep dan perkembangan prinsip tersebut. Metode yang digunakan adalah legal research dengan pendekatan statute approach, case approach, comparative approach dan conceptual appoach. Hasil penelitian ditemukan bahwa prinsip proporsionalitas di Jerman telah terkonsep dengan baik dan berkembang dengan pesat. Bahkan prinsip tersebut telah menjadi prinsip umum dalam Germany Federal Constitutional Court. Sedangkan di Indonesia, prinsip tersebut masih belum dikenal oleh MK. Sehingga, proporsionalitas belum memiliki konsep yang jelas dan tidak berkembang seperti negara Jerman.Kata Kunci: Prinsip Proporsionalitas; Legitimate Aim; Suitability; Neccesity; Balancing in Narrow Sense.


2021 ◽  
Vol 14 (1) ◽  
pp. 53-63
Author(s):  
Dian Narwastuty ◽  
Christian Nugraha

Freedom of speech is a principle that supports the freedom of an individual or a community to articulate their opinions and ideas without fear of retaliation, censorship, or legal sanction. This principle is one of the Human Rights principles that are necessary for the progress of humanity itself. But its existence has always triggered a dispute because of the abuse of the right. The abuse of the rights consists of Hate Speech and Hoaxes. This research is normative legal research that uses a comparative approach and conceptual approach. And also, this research will compare the Freedom of Speech and Broadcasting laws in Indonesia and Singapore, especially law in the broadcasting sector. Theoretically, the benefits of this research are to answer the problem of correcting Freedom of Speech, especially in broadcasting law. Practically, it is helpful for society to know much more about hate speech and hoaxes also the possibility to correct the broadcasting law in Indonesia based on the same regulation in Singapore.


Acta Comitas ◽  
2019 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
pp. 271
Author(s):  
Alexander Imanuel Korassa Sonbai

The phenomenon of online prostitution became a hot issue in Indonesia. Online Prostitution Article 27 paragraph (1) Jo. Article 45 paragraph (1) of the ITE Law, Article 296 of the Criminal Code, Article 506 of the Criminal Code, Article 2 paragraph (1) of Law No. 21 of 2007 concerning Eradication of Crime in Trafficking in Persons, and Article 30 Jo. Article 4 paragraph (2) Law No. 44 of 2008 concerning Pornography. However, in the article has not set explicitly against online prostitution service users. The aim of this study was to elaborate on the user settings prostitution service through online media and forms of criminal responsibility prostitution service users through online media. The method used is a normative legal research. This type of approach is used, among others: statue approach, conceptual approach, and comparative approach. The results of the study indicate that the formulation policy criminal liability for online prostitution service users has not yet been regulated in Indonesian legislation, from the results of a comparison with Sweden (Sex Purchase Act) also regulates the criminal liability of users of online prostitution services and should the rules in the future refer to Swedish law (sex purchase act). Fenomena prostitusi online menjadi suatu isu hangat di Indonesia. Prostitusi online Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE, Pasal 296 KUHP, Pasal 506 KUHP, Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Pasal 30 Jo. Pasal 4 ayat (2) UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Namun, dalam pasal tersebut belum mengatur secara eksplisit terhadap pengguna jasa prostitusi online. Tujuan studi ini ialah untuk mengelaborasi pengaturan pengguna jasa prostitusi melalui media online dan bentuk pertanggungjawaban pidana pengguna jasa prostitusi melalui media online. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Jenis pendekatan yang digunakan antara lain: pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Hasil studi menunjukkan bahwa kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana pengguna jasa prostitusi online saat ini belum di atur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, dari hasil perbandingan dengan Swedia (Sex Purchase Act) mengatur juga pertanggungjawaban pidana pengguna jasa prostitusi online dan sebaiknya aturan di masa mendatang mengacu pada hukum swedia (sex purchase act)


Author(s):  
Putu Eva Laheri

This is a research after state responsibility for the damages suffered by tourists in relation with the violation of the right to tourism as a part of Human Rights, aims to describe and analyze about the liability of Indonesian Government to respect, protect and fulfill the right of every individual toward to enjoy his/her rights to tourism under Article 28I (4) of the Indonesian Constitution Year 1945 and Article 8 Statute Number 39 Year 1999 regarding Human Rights. Furthermore this research is willing to assess the circumstances that might create a possibility for tourists to file a claim of compensation against the Indonesian Government for the losses suffered as a result of the failure/the negligence of Indonesian Government to fulfill its responsibilities. Based on statement mentioned above, the question arises, whether in concept, tourists are able to file a claim of compensation against the Indonesian Government in relation with the recognition of the right to tourism as a part of Human Rights? And also in terms of how tourists can possibly file a claim of compensation against the Indonesian Government? The method used in this research is the method of normative legal research using the statute approach, the comparative approach as well as the conceptual approach. Based on the research that has been done, the conclusion is that in concept tourists can file a claim of compensation against the Indonesian Government, if they can prove that the damage or loss is caused by a violation of Human Rights conducted by the Indonesian Government and the result of this research further shows that the claim should be filed together with stating prove that the Indonesian Government has conducted a violation of the rights to tourism as a part of Human Rights.


2020 ◽  
Vol 5 (1) ◽  
pp. 24-32
Author(s):  
Dyah Ochtorina Susanti

This research is motivated by there is a case of cancellation (null and void) of an authentic deed made by a notary because it does not meet the halal causa requirements. This study aims to analyze and find the form of liability of the Notary in halal causa requirements on the promised object. The results of the study using the normative legal research with the statute approach, conceptual approach, and comparative approach. The results of this study showed that the form of legal liability of the Notary in examining halal causa requirements on the agreed object, namely using the type of liability based on fault, because if halal causa requirements are not fulfilled in the authentic deed which results in the deed being null and void, then it is mistakes of Notaries as officials who are authorized to make and be responsible. At the end of this study, the researcher also provided advice to the government to updated Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position by adding clauses related to the Notary's obligation to check the legal terms of the agreement; as well as advice to the Notary to be more careful, thorough, careful, not taking sides in checking halal causa requirements in the object of the agreement.


2019 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 176-187
Author(s):  
Tri Suhendra Arbani

Regional finance is the most important thing and becomes the pulse in carrying out all regional government affairs. Regulation in the financial sector is important because many regional heads carry out transportation for corruption because they are wrong in managing and making policies that have no legal basis. In this paper, we try to examine problems such as the changing room for discretion and the discretionary limitation in managing regional finances. This type of research used in this paper is normative legal research, that is research conducted or based on written regulations and other legal materials related to secondary data. In this legal research is used to discuss: statute approach, comparative approach, and conceptual approach. The data analysis technique in writing uses data management in essence the activities to make a system of written legal materials. The results of this paper describe how you should use discretion. This concept of discretion comes in the middle of a weak system of registration of invitations and legal vacuum. In essence, government officials take discretionary measures if they ask for various terms and discussion spaces from the discretion itself that has been regulated in government administration laws. These restrictions on the use of discretion indicate that not everything can be taken as a discretionary measure. Using ermessen freis or discretion basically covers the use of ermessen freis cannot replace with the prevailing legal system (positive legal rules) and the use of ermessen freis is only in the public interest.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document