AbstrakPerdagangan manusia semakin marak terjadi dimana-mana, dimana penyebab utamanya adalah kemiskinan, lapangan kerja yang sempit dan banyaknya pengangguran, dan akibatnya menghalalkan segala cara, ketidakpahaman masyarakat terhadap perdagangan manusia mengakibatkan dirinya menjadi korban, yang mengalami penderitaan fisik, psikis, bahkan trauma yang berkepanjangan, dan butuh waktu yang lama untuk melakukan pemulihan dan rehabilitasi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang (TPPPO), dengan ancaman pidana penjara dan sanksi yang berat, kepada siapa yang terbukti melakukan tindak pidana perdagangan manusia berupa penjualan, penculikan, bujuk rayu, kebohongan, penculikan, penipuan yang mengakibatkan tereksploitasi. Hak-hak korban mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi merupakan tanggungjawab negara sebagai bentuk perlindungannya terhadap warganya. Tujuan dari dilakukannya kegiatan pengabdian ini agar masyarakat desa sukaraja kecamatan tambelang kabupaten bekasi dapat mengantisipasi diri untuk tidak menjadi korban perdagangan manusia, karena kejahatan akan selalu ada dimana saja, yang rentan untuk menjadi korban eksploitasi ekonomi dan seksual adalah anak dan perempuan, karena diangap lemah dan tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan perlawanan. Sedangkan manfaatnya adalah, jikalau sudah terjadi korban, bagaimana prosedur yang harus dilakukan, untuk mendapatkan ganti rugi yang layak, dan bagaimana juga jika pelaku berasal dari keluarga yang tidak mampu, apakah ganti rugi dapat diberikan kepada korban, serta rehabilitasi yaitu tindakan pemulihan korban, dimana rehabilitasi medis dengan pemberian obat-obatan dan rehabilitasi psikososial dengan cara mengembalikan kepada keluarganya, dan masyarakat. Masyarakat dan keluarga mau menerimanya kembali seperti sedia kala. Kata kunci : Perdagangan, Manusia, Hak, Tindak Pidana Abstract Human trafficking is becoming increasingly widespread, where the main causes are poverty, narrow employment and unemployment, and consequently justifies any means, people's lack of human trafficking leads to victimization, suffering physical, psychological, and even prolonged psychiatric disorder, and it took a long time for recovery and rehabilitation. This is regulated in Law no. 21 Year 2007 on the Crime of Combating Trafficking in Persons (TPPPO), with the threat of imprisonment and severe penalties, to those proven to commit human trafficking in the form of sales, kidnappings, seductions, lies, kidnappings, fraud which resulted in exploitation. The rights of victims of compensation, restitution and rehabilitation are the responsibility of the state as a form of protection against its citizens. The purpose of this community service is to ensure that the villagers in the sub-district on Bekasi district of Tambelang can anticipate themselves not to become victims of trafficking, because crime will always be anywhere, vulnerable to become victims of economic and sexual exploitation are children and women, because they are considered weak and have no power to resist. While the benefits are, if there is a victim, how the procedure should be done, to get a decent compensation, and how also if the perpetrator comes from poor families, whether the compensation can be given to the victim, and rehabilitation is the recovery of the victim, where medical rehabilitation with the provision of medicines and psychosocial rehabilitation by returning to his family, and the community. People and families want to take it back as usual. Keywords: Trade, Human, Rights, Crime
HUMAN TRAFFICKING IN INDONESIA, THE DIALECTIC OF POVERTY AND CORRUPTION
