scholarly journals Perlindungan Hukum Kreditur Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2859K/PDT/2011)

2018 ◽  
Vol 8 (2) ◽  
pp. 117
Author(s):  
Lutfi Walidani ◽  
Habib Adjie
Keyword(s):  
Supreme Court ◽  
Legal Protection ◽  
Legal Research ◽  
Ratio Decidendi ◽  
The Law ◽  
Credit Agreement

<p>Hak Tanggungan dalam perjanjian kredit mempunyai fungsi untuk memberikan rasa aman bagi kreditur apabila terjadi wanprestasi oleh debitur melalui eksekusi Hak Tanggungan. Namun upaya hukum dari debitur berupa gugatan agar pelaksanaan lelang eksekusi ditangguhkan dan permohonan restrukturisasi kredit menimbulkan permasalahan baru. Penulis dalam penelitian ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang upaya hukum debitur untuk menangguhkan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dan <em>ratio decidendi</em> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2859K/PDT/2011. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa debitur hanya dapat mengajukan gugatan penangguhan lelang eksekusi hak tanggungan apabila didasarkan pada adanya cacat hukum pada perjanjian kredit atau hutang piutang atau perjanjian pengikatan hak tanggungan. Tidak adanya restrukturisasi pinjaman tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda eksekusi hak tanggugan.</p><p><em>Mortgage within credit agreement plays role as warrant to provide secure for creditor when contract default is happened. Mortgage is conducted through execution of mortgage rights. Nevertheless, legal effort from debtor in form of suit to suspend the auction of mortgage coupled with restructuring of the credit stimulate new.</em><em> </em><em>The present research tries to elaborate and examine further about legal protection of debtor in suspending execution of mortgage. Moreover, the present study also tries to study </em><em>ratio decidendi</em><em>of Indonesian Supreme Court No </em><em>2859K/PDT/2011. The method used in the present study is a normative legal research, namely legal research which is conducted by examining the library materials or secondary law while in finding and collecting the data is done by two approaches, namely the law and conceptual approaches. </em><em>The present study shows that debtor able to propose suspension of mortgage auction when there is some defect within the credit agreement. The absence of credit restructuring can be used as justification to suspend or delay execution of mortgage rights.  </em><em></em></p>

scholarly journals PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2859K/PDT/2011)

2018 ◽  
Vol 8 (2) ◽  
pp. 117
Author(s):  
Lutfi Walidani ◽  
Habib Adjie
Keyword(s):  
Supreme Court ◽  
Legal Protection ◽  
Legal Research ◽  
Ratio Decidendi ◽  
The Law ◽  
Credit Agreement

<p>Hak Tanggungan dalam perjanjian kredit mempunyai fungsi untuk memberikan rasa aman bagi kreditur apabila terjadi wanprestasi oleh debitur melalui eksekusi Hak Tanggungan. Namun upaya hukum dari debitur berupa gugatan agar pelaksanaan lelang eksekusi ditangguhkan dan permohonan restrukturisasi kredit menimbulkan permasalahan baru. </p><p>Penulis dalam penelitian ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang upaya hukum debitur untuk menangguhkan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dan <em>ratio decidendi</em> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2859K/PDT/2011.</p><p>Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.</p><p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa debitur hanya dapat mengajukan gugatan penangguhan lelang eksekusi hak tanggungan apabila didasarkan pada adanya cacat hukum pada perjanjian kredit atau hutang piutang atau perjanjian pengikatan hak tanggungan. Tidak adanya restrukturisasi pinjaman tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda eksekusi hak tanggugan.</p><p><em>Mortgage within credit agreement plays role as warrant to provide secure for creditor when contract default is happened. Mortgage is conducted through execution of mortgage rights. Nevertheless, legal effort from debtor in form of suit to suspend the auction of mortgage coupled with restructuring of the credit stimulate new.</em><em></em></p><p><em>The present research tries to elaborate and examine further about legal protection of debtor in suspending execution of mortgage. Moreover, the present study also tries to study </em><em>ratio decidendi</em><em>of Indonesian Supreme Court No </em><em>2859K/PDT/2011.</em></p><p><em>The method used in the present study is a normative legal research, namely legal research which is conducted by examining the library materials or secondary law while in finding and collecting the data is done by two approaches, namely the law and conceptual approaches. </em></p><p><em>The present study shows that debtor able to propose suspension of mortgage auction when there is some defect within the credit agreement. The absence of credit restructuring can be used as justification to suspend or delay execution of mortgage rights.  </em><em></em></p>

scholarly journals PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS ATAS PEMBUATAN AKTA OLEH PENGHADAP YANG DINYATAKAN PALSU (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 385 K/PID/2006)

2018 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
Author(s):  
Vitto Odie Prananda ◽  
Ghansham Anand
Keyword(s):  
Supreme Court ◽  
Legal Protection ◽  
Legal Research ◽  
Ratio Decidendi ◽  
The Law ◽  
Notary Public ◽  
Public Environment

Issues that are commonly occur within notary public environment is concerning fake information given by client. Numerous clients commonly provide fake information and evidence in order to achieve their goals in making notarial deed published by notary public. This condition makes notary public alleged as party that conducting criminal act.The present research tries to analyze further about validity of notarial deed that is based on fake information or evidence provide by the client. Moreover, the present study tries to ratio decidendi of Indonesia Supreme Court No 385 K/PID/2006The method used in the present study is a normative legal research, namely legal research which is conducted by examining the library materials or secondary law while in finding and collecting the data is done by two approaches, namely the law and conceptual approaches. The present study concludes that notarial deed based on fake information or evidence provided by the client is canceled. Notary public is not obliged to examine validity of information coupled with evidence provided by the client. Furthermore, notary public is not responsible for criminal act although he/she publishes notarial deed with fake information or evidence provided by the client. Keywords: Legal Protection, Notary Public, Fake Evidence

scholarly journals Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Atas Pembuatan Akta Oleh Penghadap Yang Dinyatakan Palsu (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 385 K/PID/2006)

2018 ◽  
Vol 8 (2) ◽  
pp. 131
Author(s):  
Vitto Odie Prananda
Keyword(s):  
Supreme Court ◽  
Legal Research ◽  
Ratio Decidendi ◽  
The Law ◽  
Notary Public ◽  
Public Environment

<p>Permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris adalah jika ada akta Notaris yang dipersalahkan oleh para pihak terlebih jika para pihak datang kepada Notaris dengan memberikan keterangan palsu atau menggunakan alat bukti palsu dalam pembuatan akta. Hal ini membuat Notaris dikaitkan sebagai pihak yang turut serta melakukan suatu tindak pidana. Penulis dalam penelitian ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang keabsahan akta notaris yang didasarkan pada alat bukti yang dinyatakan palsu dan<em> ratio decidendi </em>Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 385 K/PID/2006 Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta Notaris yang didasarkan pada alat bukti yang dinyatakan palsu adalah batal demi hukum. Notaris tidak berwenang untuk mengkaji sah atau tidaknya Surat Kuasa di bawah tangan dan Notaris tidak bertanggungjawab secara dipidana atas akta yang dibuatnya meskipun pembuatan akta tersebut didasarkan pada alat bukti palsu.</p><p> </p><p>Issues that are commonly occur within notary public environment is concerning fake information given by client. Numerous clients commonly provide fake information and evidence in order to achieve their goals in making notarial deed published by notary public. This condition makes notary public alleged as party that conducting criminal act. The present research tries to analyze further about validity of notarial deed that is based on fake information or evidence provide by the client. Moreover, the present study tries to ratio decidendi of Indonesia Supreme Court No 385 K/PID/2006 The method used in the present study is a normative legal research, namely legal research which is conducted by examining the library materials or secondary law while in finding and collecting the data is done by two approaches, namely the law and conceptual approaches. The present study concludes that notarial deed based on fake information or evidence provided by the client is canceled. Notary public is not obliged to examine validity of information coupled with evidence provided by the client. Furthermore, notary public is not responsible for criminal act although he/she publishes notarial deed with fake information or evidence provided by the client.</p>

scholarly journals PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI DAN KORBAN SEBAGAI WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATORS PADA PENGUNGKAPAN KASUS KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN

2017 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 130
Author(s):  
Suratno Suratno
Keyword(s):  
Supreme Court ◽  
Legal Status ◽  
Legal Protection ◽  
Research Approach ◽  
Legal Research ◽  
Interesting Issue ◽  
Approach Method ◽  
The Law ◽  
Legal Force

The question of Whistle blower or Justice Collaborator is a complex and interesting issue tobe discussed in a conception or legislation. The role of Whistle Blower and Justice Collaboratorin exposing such extraordinary crimes as corruption is a dilemma, because there is no adequatelegal tool to facilitate the legal guarantee to be obtained. The research approach used in thisresearch is sociological or socio-jurisdiction approach method -legal research. The results of theresearch indicate that: 1. The protection of the witness and victim’s witness law as Whistleblowerand Justice Collaborators on the disclosure of corruption has not been based on the valueof justice, it can be seen that the legal status of a whistle blower does not stop only whistleblowers, Be someone to be held accountable. 2. Legal protection barriers to the existence ofWhistleblower and Justice Collaborators on the disclosure of corruption based on the value ofjustice, known from the side of the substance of the law is the weakness of the arrangement ofJustice collaborator explicitly regulated only in Supreme Court Circular Number 4 of 2011 onthe treatment of rapporteur of acts A Whistleblower and a Justice Collaborator in a particularcriminal case, so that the SEMA does not have a binding legal force as does the Law.

scholarly journals PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENERAPAN BATAS KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MENYELESAIKAN PERKARA KONSUMEN (Studi Putusan No 481 K/Pdt.Sus-BPSK/2015)

2018 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 1087
Author(s):  
Takenia Tifany ◽  
Anna Maria Tri Anggraini
Keyword(s):  
Supreme Court ◽  
Research Methods ◽  
Consumer Protection ◽  
Legal Protection ◽  
Secondary Data ◽  
Legal Research ◽  
The Supreme Court ◽  
The Law

Consumer Protection Law regulates the legal protection of consumer and including Consumer Dispute Completion Firm who autorhized to resolve consumer disputes who feel harmed over the acts of business from people that sometimes arbitrary, but decisions taken by Consumer Dispute Completion Firm often incriminate business actors, and usually seem to exceed the limit of their authority even wrong in applying the law. Consumer Dispute Completion Firm’s authority to adjudicate and decide a dispute is induced by Supreme Court’s decision which makes Consumer Dispute Completion Firm’s authority to limited. Therefore, the writer proposed an issue about how are the limits of Consumer Dispute Completion Firm’s authority in adjudicate and decide a consumer disputes? And how are the implementation and Supreme Court’s views regarding the limitation of Consumer Dispute Completion Firm’s authority? The writer examines the problem using normative legal research methods that use secondary data. From the results of the research, it can be concluded that the limits of Consumer Dispute Completion Firm authority in solving consumer disputes are limited to the agreement between both parties. In sense the Supreme Court believes that all transactions based on an agreement become the jurisdiction of the court

scholarly journals Legal Protection For Brand Right Owner Famous For His Brand Immediate

2021 ◽  
Vol 5 (2) ◽  
pp. 222-229
Author(s):  
Chris Anggi Natalia Berutu ◽  
Sheila Elfira ◽  
Monica Sheren Tambuwun ◽  
Ericson Sebastian Sitohang
Keyword(s):  
Supreme Court ◽  
Legal Protection ◽  
Supreme Court Decision ◽  
Court Decision ◽  
Legal Research ◽  
The Supreme Court ◽  
The Law ◽  
Existing Data

Brand equality can cause harm to brand owners. Therefore, the legal protection of trademarks is very important. In this study, the authors will analyze the Supreme Court Decision No. 7K/pdt.sus-HKI/2016 whose purpose is that the consequences of the law of imitation of famous brands can be known and know the legal protection for owners of well-known brands if their brands are imitated. This research is descriptive and classified as normative legal research and uses existing data. Based on research, the famous brand ST. REGIS belonging to the plaintiff entered the list of registrants in Indonesia first, therefore the defendant's mark REGIS@the Peak at Sudirman has been registered with unfavorable conditions. The defendant's mark is essentially the same as the plaintiff's mark for similar and dissimilar services, as a result, the defendant's mark must be removed from the general register of marks. According to the law, Sheraton Internasional as the owner of the famous ST.REGIS brand won against REGIS@ the Peak at Sudirman.

scholarly journals PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS ATAS PEMBUATAN AKTA OLEH PENGHADAP YANG DINYATAKAN PALSU (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 385 K/PID/2006)

2018 ◽  
Vol 8 (2) ◽  
pp. 131
Author(s):  
Vitto Odie Prananda
Keyword(s):  
Supreme Court ◽  
Legal Research ◽  
Ratio Decidendi ◽  
The Law ◽  
Notary Public ◽  
Public Environment

<p>Permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris adalah jika ada akta Notaris yang dipersalahkan oleh para pihak terlebih jika para pihak datang kepada Notaris dengan memberikan keterangan palsu atau menggunakan alat bukti palsu dalam pembuatan akta. Hal ini membuat Notaris dikaitkan sebagai pihak yang turut serta melakukan suatu tindak pidana.</p><p>Penulis dalam penelitian ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang keabsahan akta notaris yang didasarkan pada alat bukti yang dinyatakan palsu dan<em> ratio decidendi </em>Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 385 K/PID/2006</p><p>Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.</p><p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta Notaris yang didasarkan pada alat bukti yang dinyatakan palsu adalah batal demi hukum. Notaris tidak berwenang untuk mengkaji sah atau tidaknya Surat Kuasa di bawah tangan dan Notaris tidak bertanggungjawab secara dipidana atas akta yang dibuatnya meskipun pembuatan akta tersebut didasarkan pada alat bukti palsu.</p><p>Issues that are commonly occur within notary public environment is concerning fake information given by client. Numerous clients commonly provide fake information and evidence in order to achieve their goals in making notarial deed published by notary public. This condition makes notary public alleged as party that conducting criminal act.</p><p>The present research tries to analyze further about validity of notarial deed that is based on fake information or evidence provide by the client. Moreover, the present study tries to ratio decidendi of Indonesia Supreme Court No 385 K/PID/2006</p><p>The method used in the present study is a normative legal research, namely legal research which is conducted by examining the library materials or secondary law while in finding and collecting the data is done by two approaches, namely the law and conceptual approaches.</p><p>The present study concludes that notarial deed based on fake information or evidence provided by the client is canceled. Notary public is not obliged to examine validity of information coupled with evidence provided by the client. Furthermore, notary public is not responsible for criminal act although he/she publishes notarial deed with fake information or evidence provided by the client.</p>

scholarly journals PERJANJIAN BELI KEMBALI (BUY BACK GUARANTEE) YANG DIBUAT ANTARA PENGEMBANG DAN BANK DALAM PENYELESAIAN MASALAH KREDIT MACET

2017 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
Author(s):  
Retno Wahyurini Dominika
Keyword(s):  
Home Ownership ◽  
Legal Protection ◽  
Legal Research ◽  
Cooperation Agreement ◽  
Theory Of Justice ◽  
Legal Relationship ◽  
The Law ◽  
Credit Agreement ◽  
Entire Amount ◽  
Buy Back

The type of research used in this study is normative legal research, which according to Peter Mahmud Marzuki, "Legal research is a study that analyzes the factual situation and applies the legal doctrines that have been formed. Relying on the theory of justice and the protection of the law, the principle of the law of guarantee does not abandon the principle of principle in the Agreement theory and the implementation of the prudential principle in the banking world which underlies the emergence of buy back guarantee. This study further considers developer interest and practice in the field the notary to analyze the form of legal relationship and accountability between Debtor, Bank, and Developer which is subject to the buyback guarantee to be able to provide legal protection for the developer in case of retrieving object Guarantee. Finally in this study the authors conclude that the relationship between the Bank with the debtor/buyer who made the purchase of housing units with credit facilities Home Ownership of the Bank is regulated in a credit agreement with a guarantee with accountability Banks provide mortgage facilities and borrowers are obliged to pay installments, while the legal relationship between banks With the developer arranged in a buy back guarantee agreement, whereby the bank and the developer have entered into and signed a cooperation agreement stipulating that the developer is fully responsible and binding itself as a guarantor for the payment of the entire amount owed by the debtor/ buyer to the bank if the debtor/ buyer has Neglect obligations to the bank, then between the developer and the debtor / buyer the legal relationship arising is through the subrogation institution, where the payment of the debtor / purchaser's debt by the developer to the bank raises the subrogation or the change of the debtor's rights (A bank) by a third (developer) who pays the debtor (the bank) therefore as a form of legal protection for the developer to retrieve the collateral object if the developer executes the contents of the buy back guarantee, is the Subrogation DeedKeywords: Buy Back guarantee, Developer, Subrogation

AKIBAT HUKUM KELALAIAN KREDITUR DALAM MELAKUKAN ROYA ATAS JAMINAN FIDUSIA

2018 ◽  
Vol 1 (4) ◽  
Author(s):  
Ninik Meiyudianti
Keyword(s):  
Legal Research ◽  
Object Based ◽  
The Law ◽  
Credit Agreement

Obligation of creditor in making report for nullification of debt in fiduciary registration office to delete the record of fiduciary object is known as liability omission (Roya). Liability omission can be done when debtor paying off all debts that is possessed to the creditor.  When liability omission (roya) is not conducted by the creditor after debtor pay off all the debt, it certainly harms  the debtor since he/she as debtor is not able to use the fiduciary object to make new credit agreement with other parties. The present research aims to elaborate and examine further about the obligation of creditor in performing liability omission toward the fiduciary object when the debtor paying off all the debts. Moreover, the present study tries to elaborate further about accountability of creditor regarding negligence in performing liability omission toward fiduciary object that has been paid off.  The method used in the present study is a normative legal research, namely legal research which is conducted by examining the library materials or secondary law while in finding and collecting the data is done by two approaches, namely the law and conceptual approaches.  The present study shows that deletion record of fiduciary object based on paying off of debts by the debtor shall be performed by the creditor. When creditor neglects in performing this act within fourteen days (14) after the repayment of debt, it can be justified as infringement of law. Moreover, creditor shall responsible to pay all losses that is experienced by the debtor.

LEGAL PROTECTION FOR ILLEGAL INDONESIAN WORKER IN MALAYSIA

2021 ◽  
Vol 1 (4) ◽  
Author(s):  
Asnu Fayakun Arohmi
Keyword(s):  
Migrant Workers ◽  
Migrant Worker ◽  
Legal Protection ◽  
Legal Research ◽  
State Budget ◽  
Indonesian Government ◽  
Secondary Sources ◽  
The Law

This research examines the legal protection provided for illegal Indonesian workers in Malaysia and the obstacles to perform it. Malaysia are the largest number compared to another country in Asia in receiving migrant workers from Indonesia. In total there are 73.178 migrant workers. A large number of Indonesian migrant workers is caused by the lack of jobs vacancy in the country, so citizens look for a job abroad. The requirements to become Indonesian migrant workers are not easy, therefore many of them went abroad illegally. Illegal Indonesian workers often get inhuman treatment. Indonesian goverment should protect every citizen, even though they are illegal workers, since they are still Indonesian citizen. This paper is based on normative-empirical legal research with the data obtained from interviews, as well as from secondary sources provided in laws governing these matters, journals or from trusted sites of internet. The results of this study show that: first, the Law No. 18 of 2017 on Protection of Migrant Worker does not differentiate the protection for illegal and legal Indonesian migrant workers. Second, there are two obstacles faced by the Indonesian government: lack of data regarding the illegal Indonesian workers and lack of state budget to handle the protection of illegal Indonesian workers.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document