migrant worker
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

466
(FIVE YEARS 205)

H-INDEX

14
(FIVE YEARS 3)

2022 ◽  
Vol 22 (1) ◽  
Author(s):  
Li Wei Ang ◽  
Qi Gao ◽  
Lin Cui ◽  
Aysha Farwin ◽  
Matthias Paul Han Sim Toh ◽  
...  

Abstract Background Since the last local case of diphtheria in 1992, there had not been any case in Singapore until an autochthonous case was reported in 2017. This fatal diphtheria case of a migrant worker raised concerns about the potential re-emergence of locally transmitted toxigenic diphtheria in Singapore. We conducted a seroprevalence study to assess the immunity levels to diphtheria among migrant workers in Singapore. Methods Residual sera from migrant workers who hailed from Bangladesh, China, India, Indonesia, Malaysia, Myanmar and the Philippines were tested for anti-diphtheria toxoid immunoglobulin G (IgG) antibodies. These migrant workers previously participated in a survey between 2016 and 2019 and had provided blood samples as part of the survey procedure. Results A total of 2176 migrant workers were included in the study. Their overall mean age was 27.1 years (standard deviation 5.0), range was 20–43 years. The proportion having at least basic protection against diphtheria (antitoxin titres ≥ 0.01 IU/ml) ranged from 77.9% (95% confidence interval [CI] 72.8 – 82.3%) among migrant workers from Bangladesh to 96.7% (95% CI 92.5 – 98.6%) in those hailing from Malaysia. The proportion showing full protection (antitoxin titres ≥ 0.10 IU/ml) ranged from 10.1% (95% CI 6.5 – 15.4%) in Chinese workers to 23.0% (95% CI 17.1 – 30.3%) in Malaysian workers. There were no significant differences in the proportion with at least basic protection across birth cohorts, except for those from Bangladesh where the seroprevalence was significantly lower in younger migrant workers born after 1989. Conclusions The proportions having at least basic protection against diphtheria in migrant workers from five out of seven Asian countries (India, Indonesia, Malaysia, Myanmar and the Philippines) were higher than 85%, the threshold for diphtheria herd immunity. Seroprevalence surveys should be conducted periodically to assess the level of immunity against diphtheria and other vaccine preventable diseases in migrant worker population, so that appropriate interventions such as booster vaccination can be implemented proactively to prevent sporadic outbreaks.


2022 ◽  
pp. 74-92
Author(s):  
Emiliana De Blasio ◽  
Rossella Rega ◽  
Michele Valente

Integration between digital platforms and news organizations has produced a substantial platformization of news. This phenomenon has been accompanied by a growing political polarization of journalistic content, exacerbated in Italy by the high level of partisanship that traditionally characterizes the national media. This chapter outlines one part of a wider study on the debate about the regularization of migrant workers during the COVID-19 pandemic. The study, based on mixed methods and a two-level analytical approach, considers articles and posts published on Facebook by 12 different news providers (top-down) along with users' comments on this content (bottom-up). The authors here present the investigation into the coverage of migrant worker regularization by discussing the findings of the evaluative assertion and news frame analyses carried out on the selected articles and posts. Using this multidimensional approach, the study highlights the persistent nature of polarization within a highly fragmented public sphere.


2021 ◽  
Vol 5 (2) ◽  
pp. 131
Author(s):  
Rohimi Rohimi

<p><em>In this study, researchers examined the role of the Village Care for Migrant Workers (Desbumi) program in mentoring female migrant workers in Darek Village, Praya Barat Daya District, Central Lombok Regency. This research is field research with data collection steps, namely interviews, documentation and observation. Therefore, this research aims o find out female migrant worker assistance patterns through the Desbumi program in Darek Village, Praya Barat Daya District, Central Lombok Regency. The results and discussion in this study are that the Desbumi program has three roles. First. Information center provides information to migrant workers about safe and legal migration (safety migrations). Second is the mobility data center, which assists prospective migrant workers in arranging migration filings at the village office. Third, the center for case advocacy, namely the role in providing protection and assistance to migrant workers who experience problems abroad.</em> <em>Meanwhile, the pattern of assisting female migrant workers in the Desbumi program approach is namely. First, pre-work mentoring, namely conducting socialization to the community by bringing migration flyers that have been given by Migrant Care and from the BNP2TKI office in Central Lombok Regency. It then provides an opportunity for people to ask questions about safe migration. Second, after work assistance, the Desbumi program can carry out consolidation and integration with Migrant Care, PPK and BNP2TKI if they encounter problems with migrant workers abroad. Furthermore, they confirm through social media with the Desbumi program in Darek Village, Praya Barat Daya District, Central Lombok Regency. Third, post-work mentoring, where former migrant workers are empowered in the village with various empowerment approaches. These approaches included making crackers, chips, sewing training and soft skills activities supported by the village government, Migrant Care, the Mataram City Panca Karsa Association (PPK), and BNP2TKI Central Lombok Regency </em></p><p> </p><p>Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji peran dari program Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) dalam pendampingan buruh migrant perempuan di Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan langkah pengumpulan data yakni wawancara, dokumentasi dan observasi. Oleh karenaitu, tujuan dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana pola pendampingan buruh migrant perempuan melalui program Desbumi di Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini yakni, bahwasannya program Desbumi memiliki tiga peran seperti. Pertama. Pusat Informasi yakni untuk memberikan informasi pada buruh migrant tentang bermigrasi yang aman yang legal. Kedua, pusat data mobilitas yakni untuk membantu calon buruh migrant mengurus pemberkasan migrasi di kantor desa. Ketiga, pusat advokasi kasus yakni peran dalam memberikan perlindungan dan pendampingan pada buruh migran yang mengalami permasalahan di luar negeri. Sedangkan pola pendampingan buruh migrant perempuan dalam pendekatan program Desbumi yakni. Pertama, pendampingan sebelum bekerja yakni melakukan sosialisasi ke masyarakat dengan membawa pamphlet migrasi yang sudah diberikan oleh pihak Migrant Care serta dari kantor BNP2TKI Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bertanya tentang migrasi yang aman. Kedua, pendampingan setelah bekerja yakni program Desbumi dapat melakukan dengan konsolidasi dan integrasi dengan Migran Care, PPK dan BNP2TKI jika menerima problematika buruh migran di luar negeri, dan melakukan konfirmasi melalui media social dengan adanya program Desbumi di Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah. Ketiga, pendampingan purna bekerja yakni mantan buruh migrant diperdayakan di desa dengan berbagai pendekatan pemberdayaan yakni pembuatan kerupuk, keripik, pelatihan menjahit dan kegiatan soft skill yang di dukung oleh pemerintah desa, pihak Migran Care, pihak Perkumpulan Panca Karsa (PPK) Kota Mataram, dan BNP2TKI Kabupaten Lombok Tengah. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji peran dari program Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) dalam pendampingan buruh migrant perempuan di Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan langkah pengumpulan data yakni wawancara, dokumentasi dan observasi. Oleh karenaitu, tujuan dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana pola pendampingan buruh migrant perempuan melalui program Desbumi di Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini yakni, bahwasannya program Desbumi memiliki tiga peran seperti. Pertama. Pusat Informasi yakni untuk memberikan informasi pada buruh migrant tentang bermigrasi yang aman yang legal. Kedua, pusat data mobilitas yakni untuk membantu calon buruh migrant mengurus pemberkasan migrasi di kantor desa. Ketiga, pusat advokasi kasus yakni peran dalam memberikan perlindungan dan pendampingan pada buruh migran yang mengalami permasalahan di luar negeri. Sedangkan pola pendampingan buruh migrant perempuan dalam pendekatan program Desbumi yakni. Pertama, pendampingan sebelum bekerja yakni melakukan sosialisasi ke masyarakat dengan membawa pamphlet migrasi yang sudah diberikan oleh pihak Migrant Care serta dari kantor BNP2TKI Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bertanya tentang migrasi yang aman. Kedua, pendampingan setelah bekerja yakni program Desbumi dapat melakukan dengan konsolidasi dan integrasi dengan Migran Care, PPK dan BNP2TKI jika menerima problematika buruh migran di luar negeri, dan melakukan konfirmasi melalui media social dengan adanya program Desbumi di Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah. Ketiga, pendampingan purna bekerja yakni mantan buruh migrant diperdayakan di desa dengan berbagai pendekatan pemberdayaan yakni pembuatan kerupuk, keripik, pelatihan menjahit dan kegiatan soft skill yang di dukung oleh pemerintah desa, pihak Migran Care, pihak Perkumpulan Panca Karsa (PPK) Kota Mataram, dan BNP2TKI Kabupaten Lombok Tengah. </p>


2021 ◽  
Vol 4 (4) ◽  
Author(s):  
Munarni Aswindo ◽  
◽  
Abdul Rivai Ras ◽  
Arthur Josias Simon ◽  
Margaretha Hanita

The Omnibus Law on Job Creation has repealed two regulations and amended at least 80 (eighty) other laws since it was officially promulgated on November 2, 2020. Four laws are particularly affected in the labor cluster, including regulations pertaining to Migrant Workers, which have not been widely explained. The purpose of this paper is to explain the dynamics of Indonesian Migrant Workers (IMW) regulatory policy as well as several issues in the omnibus law on Job Creation. To further analyze and describe the Omnibus law's implications for IMW resilience. This research, as a policy study, makes use of secondary data in the form of statutory regulation and literature. The data were analyzed using conceptual and normative approaches, and the results were presented in a descriptive-qualitative format. According to the findings, IMW's regulatory policies included international policies emphasizing the recognition of migrant workers' rights. Meanwhile, at the national level, IMW protection policies are governed by a specific law that has evolved over time to be more accommodating to their needs. The presence of the Omnibus law, however, has changed and loosened the licensing provisions in the law for Indonesian Migrant Worker Placement Companies (P3MI), which has an impact on IMW's vulnerability. As a result, rather than being progressive, the omnibus law on Job Creation reduces the prospect of resilience for Indonesian migrant workers.


2021 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 153
Author(s):  
Nadya Husein Zainuddin ◽  
AG Eka Wenats Wuryanta

Fundraising is not a common thing anymore. Especially if the fundraising is about the social campaign that will attract people’s sympathy. Fundraising that Migrant Care did as one of the most successful public fundraising. Migrant Care had successfully collected 2,8 billion rupiahs in 2 weeks. This fundraising is for Satinah, an Indonesian migrant worker who was sentenced do death penalty because she was charged with murdering her employer. Migrant Care is non-governmental organization which protect the rights of Indonesian migrant workers stated their disappointment towards the Indonesian government that didn’t help Satinah. Because of their disappointment, Migrant Care held the crowdfunding for Satinah’s diyat. The method that used in this research is qualitative descriptive with interview and documentation with Carl Hovland’s theory SMCR (source, message, channel and receiver).


2021 ◽  
Vol 17 (4) ◽  
pp. 431-441
Author(s):  
Stanislav Alkhasov ◽  
Sergey Ryazantsev

Amur Region (also named Amur Oblast) is a border region of Russia, characterized by socio-economic disadvantages (low standard of living, high prices) and unfavorable climatic conditions in part of the territory. Major projects in the field of construction, transportation, industrial production, fuel, and energy are being implemented in this region: the Vostochny Cosmodrome, the Amur Gas Processing Plant, etc. Territories of accelerated socioeconomic development (the Russian acronym is TOR) are being created. The regional government is making efforts to increase the investment attractiveness of the region, which is of interest to the business communities of neighboring countries. We formulate the portrait of a typical potential migrant worker who is ready to relocate to work in the Amur Region. According to the data of Internet recruitment, we show that the migration inflow prevails for the purpose of rotational basis (temporary) work. We identify the most significant donor regions, popular industries, and median salary expectations of potential migrant workers. We pay attention to the fact that the salaries of rotational basis workers are, on average, noticeably higher than the salaries of the local population: it becomes an additional factor of social tension. The incomes of rotational basis workers increase the values of regional average salaries, but in reality, this money does not remain inside Amur Region. Disproportions in the labour market are one more factor in the growth of inequality in the region, which additionally provokes the outflow of the local population from the region. Accordingly, the implementation of large-scale construction and fuel and energy projects in its current form is unable to overcome negative demographic trends, because it cannot individually solve the complex problems of socio-economic development of the Russian Amur river region. Social programs, such as «Zemsky Teacher» and «Zemsky Doctor», are not of a systematic nature. Ultimately, the social sector continues to degrade and does not receive a meaningful inflow of new highly qualified specialists (doctors, teachers, scientists, etc.) from outside.


2021 ◽  
pp. 107554702110615
Author(s):  
Wai Jia Tam ◽  
Nina Gobat ◽  
Divya Hemavathi ◽  
Dale Fisher

In early phases of the COVID-19 pandemic in Singapore, Risk Communication and Community Engagement (RCCE) with large, diverse communities of migrant workers living in high-density accommodation was slow to develop. By August 2020, Singapore had reported 55,661 cases of COVID-19, with migrant workers comprising 94.6% of the cases. A system of RCCE among migrant worker communities in Singapore was developed to maximize synergy in RCCE. Proactive stakeholder engagement and participatory approaches with affected communities were key to effective dissemination of scientific information about COVID-19 and its prevention.


2021 ◽  
Vol 12 ◽  
Author(s):  
Fengsu Hou ◽  
Catherine Cerulli ◽  
Marsha N. Wittink ◽  
Eric D. Caine ◽  
Peiyuan Qiu

Women are often the victims of intimate partner violence (IPV). Though China has established its first statute against domestic violence, the service developments for victims fall behind. It is important to assess community members' perceptions of what causes IPV to create interventions to prevent and address IPV. This study completed the Short Explanatory Model Interview (SEMI) among a subset sample from a large epidemiology study in rural Sichuan China. The social ecological model was applied to analyze qualitative interviews. Among 339 participants, the average age was 46.01 ± 12.42 years old. There were 31.86% of them had been educated, 14.75% of them had migrant worker partners, and 49.26% of them had experienced violence from their partners in the last year. There were 252 participants attributed IPV to individual factors, and they primarily discussed the social characteristics, behaviors, personalities or even health problems of the husband or the wife in the vignette. Under this theme, there were 86 participants blaming the victim for being anxious, social disconnectedness or lazy; and there were 166 participants blaming to the perpetrator being abusive, irresponsibility, lack of understanding, and cheating. There were 44 women believed the cause was relational, in which there were 41 participants attributed the problem to the broken relationship between the couple and three participants attributed to the lack of support. There were 28 participants believed the cause was communal and societal, such as being poor, family problems, fate, and believed IPV was a common scene. There were 15 participants could not identify the cause of IPV. These participants usually provided very brief responses and barely had insight on violent behaviors or confidence in discussing the cause. Our findings offer a direction for understanding the rural Chinese women's beliefs about the etiology of IPV to better develop interventions which must consider raising a public awareness campaign about the risk factors of IPV and focus on reducing self-blame among victims.


2021 ◽  
Author(s):  
Munarni Aswindo ◽  
Abdul Rivai Ras ◽  
Arthur Josias Simon ◽  
Margaretha Hanita

The Omnibus Law on Job Creation has repealed two regulations and amended at least 80 (eighty) other laws since it was officially promulgated on November 2, 2020. Four laws are particularly affected in the labor cluster, including regulations pertaining to Migrant Workers, which have not been widely explained. The purpose of this paper is to explain the dynamics of Indonesian Migrant Workers (IMW) regulatory policy as well as several issues in the omnibus law on Job Creation. To further analyze and describe the Omnibus law's implications for IMW resilience. This research, as a policy study, makes use of secondary data in the form of statutory regulation and literature. The data were analyzed using conceptual and normative approaches, and the results were presented in a descriptive-qualitative format. According to the findings, IMW's regulatory policies included international policies emphasizing the recognition of migrant workers' rights. Meanwhile, at the national level, IMW protection policies are governed by a specific law that has evolved over time to be more accommodating to their needs. The presence of the Omnibus law, however, has changed and loosened the licensing provisions in the law for Indonesian Migrant Worker Placement Companies (P3MI), which has an impact on IMW's vulnerability. As a result, rather than being progressive, the omnibus law on Job Creation reduces the prospect of resilience for Indonesian migrant workers.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document