AbstractThis study aims to determine the social security system adopted by Indonesia, see Indonesia as a function of the welfare state as mandated by the 1945 Constitution has not done well, and to know the view of progressive legal theory legislation related to social security in providing solutions to the problems of social security the workforce. This research is devoted to the study of normative legal systematics, which is intended to determine the implementation of a theory of the legal conditions that exist in society. Results of this study produces a secondary data. The data obtained from the document collection process or library materials. Of the collection process, the data were analyzed qualitatively, systematically arranged, and presented descriptively. The results showed that Indonesia is still not able to fully administer social security for the people, where social security is still a “black and white” but the State has not been able in practice to assume responsibility for the implementation of social security as a whole. About social security, the Government is still not able to provide significant changes to the equalization gain social security for the workers, but changes in social security regulations on labor is performed repeatedly. Necessary party whom dared to take a policy or decisions that benefit the workers to realize the welfare of the workers. Parties reffered to the law is used as a progressive peeler, is a party that has an important role that enterpreneurs and the Industrial Relations Court Judge.Keywords: Social Security, Labour, Progressive LawIntisariPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem jaminan sosial yang dianut Indonesia, melihat fungsi Indonesia sebagai negara kesejahteraan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 belum terlaksana dengan baik, serta untuk mengetahui teori hukum progresif memandang peraturan perundang-undangan terkait jaminan sosial tenaga kerja dalam memberikan solusi atas permasalahan jaminan sosial tenaga kerja tersebut.Penelitian ini bersifat normatif yang dikhususkan pada penelitian sistematika hukum, yang dimaksudkan untuk mengetahui implementasi pelaksanaan suatu teori terhadap kondisi hukum yang ada di masyarakat. Hasil penelitian ini menghasilkan suatu data sekunder. Data tersebut diperoleh dari proses pengumpulan dokumen atau bahan pustaka. Dari proses pengumpulan tersebut, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif disusun secara sistematis dan disajikan secara deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia masih belum mampu secara seutuhnya menyelenggarakan jaminan sosial bagi rakyat, dimana jaminan sosial tersebut masih sebatas “hitam diatas putih” namun, negara belum mampu dalam pelaksanaannya untuk mengemban tanggung jawab pelaksanaan jaminan sosial tersebut secara utuh. Tentang jaminan sosial tenaga kerja, pemerintah masih belum mampu memberikan perubahan yang signifikan terhadap pemerataan perolehan jaminan sosial tenaga kerja bagi para pekerja tersebut, padahal perubahan peraturan tentang jaminan sosial tenaga kerja tersebut berulang kali dilakukan. Diperlukan pihak yang berani untuk mengambil suatu kebijakan atau keputusan yang bermanfaat bagi pekerja demi terwujudnya kesejahteraan bagi pekerja. Pihak sebagaimana dimaksud jika hukum progresif yang digunakan sebagai alat pengupas, adalah pihak yang memiliki peran penting yaitu pengusaha dan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial.Kata Kunci: Jaminan Sosial, Tenaga Kerja, Hukum Progresif.
Legislation on Redundancy?