scholarly journals PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Perspective of Restorative Justice as a Children Protection Against The Law)

2017 ◽  
Vol 16 (4) ◽  
pp. 425
Author(s):  
Ulang Mangun Sosiawan

Restorative Justice (Keadilan Berbasis Musyawarah) adalah satu pendekatan utama, yang saat ini, berdasarkanUndang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, wajib dilakukan dalam perkaraanak yang berhadapan dengan hukum. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilandan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata cara dan peradilan pidanayang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuik menciptakan kesepakatan ataspenyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Pokok permasalahandalam penelitian ini adalah (1) Apa latar belakang filosofis lahirnya Restorative Justice dalam UU SPPA? (2)Mengapa Restorative Justice harus dilakukan sebagai perlindungan terhadap anak yang berhadapan denganhukum; dan (3) Bagaimana cara menerapkan Restorative Justice dalam praktik peradilan pidana sebagaiperlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitianini adalah yuridis normatif dan empiris, yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalahpenelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan meneliti dataprimer yang ada di lapangan. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa Restorative Justice harus dilakukan sebagai wujud perlindungan atas anak yangberhadapan dengan hukum, karena pada dasarnya ia tidak dapat dilepaskan dari konteks yang melingkupinya,sehingga tidak adil apabila ia dikenai sanksi retributif, tanpa memperhatikan keberadaannya dan kondisi yangmelingkupinya. Implementasi Restorative Justice dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak adalah dilakukanmelalui mekanisme Diversi, dengan produk pengadilan berupa penetapan (Pasal 12 dan 52, dan non diversi/mediasi, yang bisa dilakukan di luar atau di dalam persidangan, dengan produk pengadilan berupa putusan,yaitu pidana atau tindakan (Pasal 69). Mekanisme dialog dan mediasi dilangsungkan dengan melibatkan selainkedua belah pihak pelaku dan korban, dapat juga pihak lain. Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dalampraktek peradilan pidana, penerapan Restorative Justice sebagai wujud perlindungan hak anak yang berhadapandengan hukum belum menjadi kecenderungan utama.AbstractRestorative Justice is one of main approach, this time, based on the Law Number 11/2012 concerning JuvenileJustice System need to be done in the case of children against the law. This approach stresses on condition ofhow to create justice and balance to offenders and the victims. Mechanism, procedure and criminal justice arefocused on criminalization changed into dialogue and mediation to find agreement/deal on a fair adjudicationof criminal case to victims and offenders. The main problem in this research is (1) what the background ofphilosophy inception of restorative justice in Indonesia positive law; (2) why restorative justice has to do aschildren protection against the law; and (3) how to apply restorative justice in criminal justice of childrenprotection against the law. This research uses normative and empirical juridical approach that is meansor procedure used to solve the research problem by researching secondary data, previously then proceedprimary data in the field. Primary data obtained by people through observation and interview. The result of thisresearch shows that restorative justice must be done as entity of children protection against the law, because itessentially cannot remove from context that cover it, so it is not fair if he/she has retributive sanction withoutpaying attention existence and condition surrounding him/her. The implementation of restorative justice of theJuvenile Justice System Law carried on diversion mechanism, with court product such as stipulation (articles12 and 52, and non diversion/mediation, can be conducted outside or inside of trial, with verdicts, namelycriminal or criminal action (article 69. Mechanism of dialogue and mediation is held by engaging otherparties. It concludes that the practice of criminal justice, restorative justice as entity of children protectionagainst the law has not become primary tendency, yet. 

2018 ◽  
Vol 8 (2) ◽  
pp. 144
Author(s):  
Muhammad Iftar Aryaputra ◽  
Dharu Triasih ◽  
Endah Pujiastuti ◽  
Ester Romauli Panggabean ◽  
Reny Puspita Dewi

<p>Anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi tiga katagori, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, dan anak saksi. Selama ini, perhatian yang diberikan lebih banyak tertuju pada anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban.  Kedudukan anak saksi kurang untuk dikaji.  Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji lebih dalam kedudukan anak saksi dalam peradilan pidana anak. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yakni<em> </em>terkait pengaturan anak saksi dalam hukum positif dan bentuk perlindungan terhadap anak saksi dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Dengan demikian, sumber data yang digunakan adalah data sekunder, terutama yang berasal dari bahan hukum primer berupa perundnag-undangan terkait. Dari data yang diperoleh, selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif, sehingga akan menghasilkan suatu penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil bahwa undang-undang yang mengatur paling lengkap tentang anak saksi dalam sisitem peradilan pidana anak adalah UU No. 11 Tahun 2012. Pengaturan mengenai anak saksi cenderung tidak sistematis dalam suatu undang-undang. Ketentuan mengenai anak saksi tersebar dalam berbagai ketentuan perundang-undangan seperti UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU Perlindungan Anak, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Patut disayangkan, belum diatur tentang jaminan keselamatan bagi anak saksi dan pemulihan mental bagi anak saksi.</p><p><em>Children who are dealing with the law are divided into three categories, children in conflict with the law, children of victim, and children of witness. So far, more attention has been paid to children in conflict with the law and children of victims. The position of children of witness is less to be studied. This study is intended to examine more deeply the position of witnesses in the juvenile criminal justice system. The problem raised in this study is related to the arrangement of children of witnesses in positive law and the form of protection of witness children in the criminal justice system of children. This research is included in normative legal research. Thus, the data source used is secondary data, especially those derived from primary legal materials in the form of related regulations. From the data obtained, then it will be analyzed qualitatively, so that it will produce a descriptive analytical study. Based on the results of the study, it was found that the law that regulates the most complete set of witness children in the criminal justice system is Law No. 11 of 2012. Arrangements regarding witness children tend not to be systematic in a law. Provisions regarding witness children are spread in various legislative provisions such as Law No. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law, Child Protection Act, Child Criminal Justice System Law, and Witness and Victim Protection Act. Unfortunately, it has not been regulated about the guarantee of safety for witness children and mental recovery for witness children.</em><em></em></p>


Rechtidee ◽  
2018 ◽  
Vol 13 (2) ◽  
pp. 219
Author(s):  
Atika Anggraini

<p align="center"><strong>ABSTRAK</strong></p><p>Penelitian ini bertujuan menganalisis Implementasi Konsep <em>Restorative Justice</em>Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Wilayah Bangkalan Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tulisan ini di buat berdasarkan penelitian menggunakan pendekatan utama yaitu yuridis normative (legal Research) dan yuridis Empiris sebagai penunjang pendekatan Normatif. Hasil penelitian ini bahwa konsep Restorative Justice dibangkalan telah efektif dilaksanakan oleh para penegak hukum meskipun banyak kekurangan tetapi tidak mengurangi pelaksanaan demi kepentingan Anak berhadapan hukum. Pendampingan Kasus ABH wajib didampingi oleh Keluarga, Pengacara, Bapas, LSM dan tokoh masyarakat. Pendamping terhadap ABH tidak hanya kasus yang dapat dilaksanakan Restorative Justice tetapi semua kasus yang melibatkan anak sebagai anak pelaku. Pendampingan ABH dimulai sejak tahap penyidikan hingga telah selesainya pidana yang harus ABH pertanggung jawabkan dan dikembalikannya ABH kepada masyrakat untuk bersosialisasi. Oleh karena itu, diharapkan putusan para penegak hukum yang menyangkut masa depan ABH lebih untuk diperhatikan masa depannya agar menjadi pribadi yang lebih baik.</p><p> </p><p><strong>Kata Kunci: Anak Berhadapan Hukum, <em>Restorative Justice, </em>Pendampingan</strong></p><p align="center"><strong> </strong></p><p align="center"><strong> </strong></p><p align="center"><strong>ABSTRACT</strong></p><p align="center"><strong> </strong></p><p>This reseach aims to analyze the Implementation of Restorative Justice Concept on Children Against the Law in Bangkalan Territory Based on Act No. 11 Year 2012 on the Criminal Justice System of Children. This paper is based on research using the main approach of normative juridical (Legal Research) and juridical Empirical as supporting Normative approach. The result of research is the concept of Restorative Justice has been effectively implemented by law enforcers despite many shortcomings but does not reduce the implementation in the interest of the Child in the against of law. Assistance of ABH Cases must be accompanied by Family, Lawyers, BAPAS (Balai Permasyarakatan), NGOs and community leaders. Companions to ABH are not the only cases that Restorative Justice can implement but all cases involving children as child offenders. ABH mentoring started from the investigation stage until the completion of the crime that should be ABH accountable and returned ABH to the community to socialize. Therefore, it is hoped that the decision of law enforcers concerning the future of ABH is more to be considered for the future to become a better person.</p><p> </p><strong>Keywords :</strong>Children Against the Law, Restorative Justice, Assistance


2021 ◽  
Vol 8 (11) ◽  
pp. 410-418
Author(s):  
Sugianto . ◽  
Wahyu Oktaviandi

Restorative Justice is an approach to justice that focuses on the needs of the victims and perpetrators of crime, as well as involving the community, not to follow the principle of punishment for the perpetrators accompanied by the consideration of the judges. The principle of Restorative Justice process of the completion of the action a violation of law that occurs is done by bringing victims and offenders together talking. The act of punishment alternative to using the justice restorative should be pursued by the state so that the adhesion of unity of the nation become strong and become potential of socio economic development and politics of the country. The propriety of the imposition of a criminal through the justice restorative so the duty and responsibility of law enforcement to sharpen legal analysis and sensitive conscience of humanity. justice restorative aims to reconcile the conflicting parties. If offenders could be rehabilitated with other measures that better then the punishment should be avoided. In the penalty ta'zir, forgiveness and granting the minimum penalty is the criminal justice system of Islam that can change the penal system of retributive to restorative. This research problem is how the strengthening of restorative justice in the settlement of the criminal case according to Law Number 16 Year 2004 On the Prosecutor's office? How the actualization of the completion of the criminal case through the restorative justice perspective of Islamic Law?. The purpose of this study was to determine the strengthening of restorative justice in the settlement of the criminal case according to Law Number 16 Year 2004 On the Prosecutor's office and find out the actualization of the completion of the criminal case through the restorative justice perspective of Islamic Law. Methods this research was conducted using qualitative research a research process and understanding based on the methodology that investigates a phenomenon of social and human problems. The results of this study concluded, that the strengthening of restorative justice in the settlement of the criminal case according to Law Number 16 Year 2004 On the Prosecutor's office through a mediation that can be used in resolving a criminal case. A new breakthrough in the Indonesian criminal justice system in the completion of a criminal offence outside the court. Keywords: Strengthening of Justice, Restorative Justice, Attorney General and Islamic Law.


2021 ◽  
Author(s):  
Henny Susilowati ◽  
Wiwit Ariyani

Children as members of the next generation need to be protected. In the juvenile justice system, children are entitled to legal protection, both in the context of their position as children in conflict with the law (i.e. as criminals) and as victims or witnesses of crime. The laws of the Juvenile Criminal Justice System have been arranged to require the judge to consider the Social Research Report (SRR) given by community advisors before the verdict. The purpose of the study is to explain the benefits of Social Research Reports for children in conflict with the law and the constraints faced in preparing them. The experiment was conducted using an empirical juridical approach by promoting the use of primary data and was supported by secondary data. Based on the results of data analysis, it can be concluded that SRR preparation is very beneficial for children in conflict with the law. It contains conditions that explain the relationship between the condition of the offender and the committed criminal act so that it can be the basis of consideration for law enforcement officers in making the best decision for the children. Keywords: Social Research Report (SRR), Community Advisors (CA), children in conflict with the law


2018 ◽  
Vol 8 (2) ◽  
pp. 144
Author(s):  
Muhammad Iftar Aryaputra ◽  
Dharu Triasih ◽  
Endah Pujiastuti

<p>Anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi tiga katagori, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, dan anak saksi. Selama ini, perhatian yang diberikan lebih banyak tertuju pada anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban.  Kedudukan anak saksi kurang untuk dikaji.  Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji lebih dalam kedudukan anak saksi dalam peradilan pidana anak. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yakni<em> </em>terkait pengaturan anak saksi dalam hukum positif dan bentuk perlindungan terhadap anak saksi dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Dengan demikian, sumber data yang digunakan adalah data sekunder, terutama yang berasal dari bahan hukum primer berupa perundnag-undangan terkait. Dari data yang diperoleh, selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif, sehingga akan menghasilkan suatu penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil bahwa undang-undang yang mengatur paling lengkap tentang anak saksi dalam sisitem peradilan pidana anak adalah UU No. 11 Tahun 2012. Pengaturan mengenai anak saksi cenderung tidak sistematis dalam suatu undang-undang. Ketentuan mengenai anak saksi tersebar dalam berbagai ketentuan perundang-undangan seperti UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU Perlindungan Anak, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Patut disayangkan, belum diatur tentang jaminan keselamatan bagi anak saksi dan pemulihan mental bagi anak saksi.</p><p><em>Children who are dealing with the law are divided into three categories, children in conflict with the law, children of victim, and children of witness. So far, more attention has been paid to children in conflict with the law and children of victims. The position of children of witness is less to be studied. This study is intended to examine more deeply the position of witnesses in the juvenile criminal justice system. The problem raised in this study is related to the arrangement of children of witnesses in positive law and the form of protection of witness children in the criminal justice system of children. This research is included in normative legal research. Thus, the data source used is secondary data, especially those derived from primary legal materials in the form of related regulations. From the data obtained, then it will be analyzed qualitatively, so that it will produce a descriptive analytical study. Based on the results of the study, it was found that the law that regulates the most complete set of witness children in the criminal justice system is Law No. 11 of 2012. Arrangements regarding witness children tend not to be systematic in a law. Provisions regarding witness children are spread in various legislative provisions such as Law No. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law, Child Protection Act, Child Criminal Justice System Law, and Witness and Victim Protection Act. Unfortunately, it has not been regulated about the guarantee of safety for witness children and mental recovery for witness children.</em><em></em></p>


2020 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 78-84
Author(s):  
Akalafikta Jaya ◽  
Triono Eddy ◽  
Alpi Sahari

In the past, the punishment of children was the same as the punishment of adults. This causes the psychological condition of children ranging from investigation, investigation and trial to be disturbed because it is often intimidated by law enforcement agencies. Under these conditions, Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System was born. One of the reforms in the Child Criminal Justice System Law requires the settlement of a child criminal case by diversion. Based on the results of research that the conception of criminal offenses against children in conflict with the law in Indonesia is different from criminal convictions to adults. Children are given the lightest possible punishment and half of the criminal convictions of adult criminal offenses. That criminal liability for children who are ensnared in a criminal case according to the Law on the Criminal Justice System for Children is still carried out but with different legal sanctions from adults. Criminal imprisonment against children is an ultimumremedium effort, meaning that criminal imprisonment against children is the last legal remedy after there are no other legal remedies that benefit the child. That the concept of enforcement of criminal law against children caught in criminal cases through diversion is in fact not all have applied it. Some criminal cases involving children as the culprit, in court proceedings there are still judges who impose prison sentences on children who are dealing with the law.


FIAT JUSTISIA ◽  
2018 ◽  
Vol 12 (2) ◽  
pp. 128
Author(s):  
Rugun Romaida Hutabarat

In criminal law, a person charged with a criminal offense may be punished if it meets two matters, namely his act is unlawful, and the perpetrator of a crime may be liable for the indicated action (the offender's error) or the act may be dismissed to the perpetrator, and there is no excuse. The reasons may result in the death or the removal of the implied penalty. But it becomes a matter of how if the Letter of Statement Khilaf is the answer to solve the legal problems. The person who refuses or does not do what has been stated in the letters is often called "wanprestasi" because the statement is categorized as an agreement. The statement includes an agreement which is the domain of civil law or criminal law, so its application in the judicial system can be determined. This should be reviewed in the application of the law, are there any rules governing wrong statements in the criminal justice system. By using a declaration of khilaf as a way out of criminal matters, then the statement should be known in juridical rules. This study uses normative juridical methods, by conceptualizing the law as a norm rule which is a benchmark of human behavior, with emphasis on secondary data sources collected from the primary source of the legislation. The result of this research is that the statement of khilaf has legality, it is based on Jurisprudence No. 3901 K / Pdt / 1985 jo Article 189 Paragraph (1) of Indonesian criminal procedure law. However, this oversight letter needs to be verified in front of the court to be valid evidence, but this letter of error is not a deletion of a criminal offense, because the culpability of the defendant has justified the crime he committed. Such recognition, cannot make it free from the crime that has been committed.Keywords: Legality, Letter of Statement, Criminal Justice System


2019 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 35-46
Author(s):  
MUHAMMAD RIZAL LAMPATTA

The perpetrator of the criminal act of the child cannot be equated with criminal adults. Therefore, it needs more attention in the case of children. However, the child is the successor Nations that should be developed physically and mentally. The purpose of this research is to analyze the role of the Ombudsman in the performance of Marisa Polres versioned as well as analyze constraints are faced by Investigators in implementation Marisa Polres versioned. This type of research is research used empirical research focus i.e. normative on secondary data sources (research libraries). This research uses the main data source, i.e. secondary data, backed up with primary data sources. Secondary data is used that is derived from legislation such as the ACT on criminal justice system of the child, the child protection ACT, Act No. 8 Of 1981 Year Book of the Police Act, Police ACT and some of the literature-literature as well as the results of his research, and books related to the role of the Ombudsman in conducting versioned on criminal act committed by the child. Research results show that Marisa Polres in performing the investigation is a criminal act committed by the child by women and children protection Unit (UPPA). Starting from the stage of investigation, arrest, detention up at the stage of investigation conducted in accordance with the mandate of the ACT on the criminal justice system. Investigators in conducting versioned, get consideration from BAPAS. In addition, the investigators also act/mediator to conduct deliberations involving the child and the parent/guardian, the victim and the parent/guardian, supervisor of community, social professional worker based on approach restorative. Obstacles faced by Investigators in the conduct of Marisa Polres diversion that is not yet the existence of BAPAS in counties Marisa so complicate investigators to coordinate in terms of asking for consideration in doing versioned. In addition the party victims sometimes do not want to make peace so that the attempted diversion by Investigators was not achieved.


JURISDICTIE ◽  
2017 ◽  
Vol 5 (2) ◽  
pp. 188
Author(s):  
Adib Khoirul Umam

<p>This study aims to determine how Islam views which in this case is limited only four schools of opinion about the position of an advocate as law enforcement. In Islam indeed advocates known as providers of legal bantuah namely Hakam, mufti and mashalih alaih that functions similar to advokat.Penelitian function is called normative research with descriptive methods comparative analysis between positive law and Islamic law, namely Law No. 18 2003 and scholarly opinion four schools as primary data. Secondary data were taken from books or books that explain the legal theory of primary data. Article 5 of Law No. 18 of 2003 on lawyers has been explained that the position of advocate parallel with other law enforcement such as judges, prosecutors and police. But in fact appear black advocates not to enforce the law but instead became mafias that sell traded equity law. For it will be studied how exactly Islam's view of the position of Advocates with the formulation of the problem sebegai follows, first how the views of Islamic law for the position of advocate in Article 5 of Law No. 18 of 2003 on advocates, who both like where the relevance of Islam's view of the position of advocate in enforcement law in Indonesia. From research conducted authors argue for their refisi against the law number 18 of 2003 on advocates. alignment between advocates and other law enforcement must be followed by the high quality of an advocate and supervision of the performance of lawyers in order to minimize the occurrence of fraud in practice in providing legal aid.</p><p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam yang dalam hal ini hanya dibatasi pendapat empat madzhab tentang kedudukan advokat sebagai penegak hukum. Dalam Islam memang advokat dikenal sebagai lembaga pemberi bantuah hukum yaitu hakam, mufti dan mashalih alaih yang secara fungsi hampir sama dengan fungsi advokat. Penelitian ini disebut penelitian normatif dengan metode deskriptif analisis perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam, yaitu undang-undang nomor 18 tahun 2003 dan pendapat ulama empat madzhab sebagai data primer. Data sekunder diambil dari kitab-kitab atau buku-buku teori hukum yang menjelaskan tentang data primer. Dari penelitian yang dilakukan penulis berpendapat perlunya adanya refisi terhadap undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. kesejajaran antara advokat dan penegak hukum lainya harus diikuti dengan tingginya kualitas seorang advokat dan pengawasan terhadap kinerja advokat agar bisa meminimalisir terjadinya penyelewengan dalam praktiknya dalam memberi bantuan hukum.</p>


2015 ◽  
Vol 10 (2) ◽  
pp. 167
Author(s):  
Hamidah Abdurrachman ◽  
Fajar Ari Sudewo ◽  
Dyah Irma Permanasari

Upaya memberikan perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan perkembangan yang sangat berarti. Selama ini terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, ditangani secara umum seperti orang dewasa. Anak-anak tersebut melewati proses hukum tanpa ada pendampingan bahkan segera dilakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan sehingga anak mengalami putus sekolah. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meletakkan fondasi perlindungan anak dengan pendekatan Keadilan Restoratif yaitu dalam penyelesaian perkara melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Keadilan restoratif ini diwujudkan melalui Diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses ke luar pengadilan pidana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Jawa Tengah kasus anak yang berkonflik dengan hukum secara umum diselesaikan melalui jalur diversi dan sebagian lainnya diproses menggunakan berdasarkan KUHAP atau jalur pidana. Hal lainnya meskipun sudah menerapkan jalur diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum namun belum ada keseragaman atau kesamaan model diversi sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<br /><br /><br /><em>Efforts to provide protection against Children in conflict with the law in the Criminal Justice System Child shows a very significant development. During against children in conflict with the law, generally handled as an adult. These children pass through the legal process without immediate assistance even forceful measures in the form of arrest and detention so that children have dropped out of school. Law No. 11 Year 2012 on the Criminal Justice System Child laid the foundation of child protection approach Restorative Justice that in settling disputes involving offenders, victims, family offender/victim and other relevant parties to work together to find a fair settlement with the emphasis on restoring back to its original state and not retaliation. Restorative justice is realized through the transfer of settling disputes Diversion namely children from the criminal justice process to a process outside the criminal court. The results of this research showed that in Central Java case of children in conflict with the law are generally resolved through the diversion and some processed using by the Criminal Code or the criminal path. Another thing despite applying diversion path towards children in conflict with the law but there is no uniformity or sameness models of diversion as mandated in Law No. 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System</em><br /><br />


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document