Sepuluh tahun yang lalu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 telah menegaskan bahwa bahwa pemberian hak pengusahaan perairan pesisir (HP3) oleh pemerintah kepada pihak swasta bertentangan dengan konstitusi, terutama dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Pembentuk undang-undang kemudian merespon putusan tersebut dengan merevisi UU Nomor 27 Tahun 2007 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Revisi tersebut telah mengubah Rezim HP3 dari UU 27/2007 menjadi rezim perizinan dalam UU 1/2014. Sayangnya, perubahan tersebut justru menimbulkan berbagai persoalan mulai dari konflik antara undang-undang serta peraturan dibawah undang-undang yang pada akhirnya sangat berpotensi merugikan hak-hak konstitusional masyarakat pesisir pantai. Penelitian ini memfokuskan pada aspek yuridis maupun sosiologis terkait perlindungan hak-hak konstitusional masyarakat pesisir pantai setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010. Penelitian ini secara mendalam membahas mengenai tindaklanjut putusan MK a quo oleh pembentuk undang-undang, pemerintah pusat hingga pemerintah daerah dan stakeholder serta pemenuhan hak-hak konstitusional masyarakat pesisir pantai. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan cara meneliti Putusan MK Nomor 3/PUU-VIII/2010. Pembahasan secara deskriptif digunakan untuk memahami politik hukum pengelolaan wilayah pesisir sebagai upaya memenuhi hak-hak konstitusional masyarakat pesisir pantai. Disamping itu, Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu yang merupakan proses yang dinamis, multidisiplin, dan berulang untuk mempromosikan pengelolaan kawasan pesisir yang berkelanjutan. Termasuk seluruh siklus pengumpulan informasi, perencanaan, pengambilan keputusan, manajemen dan pemantauan implementasi. Ten years ago, the Constitutional Court Decision Number 3/PUU-VIII/2010 confirmed that the granting of concession rights for coastal waters (after this: HP3) by the government to private parties was contrary against the constitution, especially Article 33 paragraph (4) of the 1945 Constitution. Legislators then respond to the decision to revise Law No. 27 of 2007 as Law No. 1 of 2014 on the Amendment of Law No. 27 of 2007 on the Management of Coastal Areas and Small Islands. The revision has changed the HP3 regime from Law 27/2007 to the licensing regime in Law 1/2014. Unfortunately, these changes would lead to various juridical problems ranging from conflict between the laws and regulations under legislation that ultimately is potentially detrimental to the constitutional rights of coastal communities. This research focuses on juridical and sociological aspects related to the coastal communities protection of constitutional rights after the Constitutional Court Decision Number 3/PUU-VIII/2010. This research in-depth discusses the follow-up of the Constitutional Court decision a quo by legislators, central government, local governments, stakeholders, and the fulfilment of the constitutional rights of coastal communities. This research is normative legal research by examining the Constitutional Court decision Number 3/PUU-VIII/2010. The descriptive discussion used to understand coastal zone management law's politics to fulfil the constitutional rights of coastal communities. Besides, integrated coastal zone management (Integrated Coastal Zone Management) is a dynamic process, multidisciplinary, and repeated to promote sustainable coastal areas' sustainable management. It includes the whole cycle of information collection, planning, decision-making, management, and implementation monitoring.
Measuring the Impact of Physical Geographical Factors on the Use of Coastal Zones Based on Bayesian Networks
