scholarly journals KEDUDUKAN HUKUM DARI HAK ULAYAT DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN PERTAHANAN NEGARA DI PROVINSI PAPUA BARAT

Esensi Hukum ◽  
2021 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
pp. 170-187
Author(s):  
Arief Fahmi Lubis
Keyword(s):  
Papua Barat

Permasalahan penelitian yaitu tentang Pengadaan lahan tanah untuk pembangunan satuan-satuan baru Kodam XVIII Kasuari di wilayah Papua Barat menemui permasalahan yang unik karena dinamika penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan dan bahkan pelepasan hak ulayat masyarakat adat atas tanah, selalu berubah-rubah mengikuti pola perubahan tingkah laku masyarakat atas penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut. Kebiasaan praktis sehari-hari di Papua, terutama jika terjadi transaksi jual beli tanah (peralihan hak) sering terjadi penuntutan kembali oleh masyarakat adat terhadap tanah adat/ulayat yang telah dipergunakan untuk pembangunan kepentingan umum seperti bandara, kantor-kantor pemerintah, padahal pada saat pembangunannya masyarakat adat tersebut sudah mendapatkan ganti rugi, disuatu sisi diperlukannya kepastian hukum dalam gelar organisasi Kodam XVIII Kasuari. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran untuk memberikan gambaran dan menganalisis dampak dan upaya terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat dalam gelar kekuatan satuan di jajaran Kodam XVIII Kasuari di Provinsi Papua Barat. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh dari para informan yang ditetapkan yang selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis kualitatif berdasarkan studi kasus guna mengungkap permasalahan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui PP No. 19 tahun 2021 masyarakat adat memiliki kesempatan berhubungan langsung dengan pihak penyelenggaraan pengadaan tanah dan menerima uang ganti rugi sesuai nilai apprisal yang dikeluarkan agar di kemudian hari tidak menjadi permasalahan yang berkepanjangan seperti yang terjadi selama ini. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Kodam XVIII Kasuari adalah dengan merumuskan strategi penyelesaian aset tanah Kodam XVIII Kasuari yang sesuai dengan aturan PP No. 19 tahun 2021 dari mulai pembentukan tim penataan aset tanah yang menyusun konsep dari mulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran. Kesimpulan dari penelitian ini perlunya keseriusan antar stakeholder terkait penataan aset tanah di wilayah Papua Barat agar kepentingan pertahanan negara dapat terwujud sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku

PENGARUH OPTIMASI TRANSFORMATOR DAYA TERHADAP PERKEMBANGAN BEBAN FEEDER UNTUK MEMINIMALISASI GANGGUAN DAN DEFISIT BEBAN LISTRIK DI WILAYAH SORONG-PROVINSI PAPUA BARAT

2017 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 10-18
Author(s):  
Markus Dwiyanto Tobi ◽  
VINA N VAN HARLING
Keyword(s):  
Papua Barat

Efisiensi suatu transformator antara lain ditentukan oleh besarnya beban yang meningkat baik dari bulan ke bulan maupun dari tahun ke tahun. Beban tersebut memberikan masukan kepada gardu induk sehubungan dengan kapasitasnya, sehingga akan dapat ditentukan apakah gardu induk tersebut masih mampu menanggung beban yang meningkat tersebut. Oleh karena itu diperlukan suatu penelitian mengenai optimalisasi efisiensi transformator yang ada di gardu induk Sorong, sehingga hasil dari penelitian ini dapat menentukan efisiensi transformator yang optimal sesuai dengan perkembangan beban yang akan datang. Dengan cara mengestimasi beban yang akan datang yang berupa arus (Ampere) di sisi sekunder, maka arus (Ampere) di sisi primer dapat diketahui, sehingga daya masukan (Watt) di sisi primer dan daya keluaran (Watt) di sisi sekunder dapat ditentukan.Jadi rugi-rugi transformator dapat diketahui. Dengan diketahui daya masukan, daya keluaran, rugi-rugi transformator, maka efisiensi transformator dapat ditentukan. Dari hasil estimasi beban diperoleh juga beberapa efisiensi, sehingga dapat ditentukan kapan optimal efisiensi tersebut akan terjadi terhadap perkembangan beban yang akan datang.

Analisis Percepatan Tanah Puncak Akibat Gempa Pada Kota Sorong Sebagai Upaya Mitigasi Bencana

2018 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
pp. 14
Author(s):  
Imam Trianggoro Saputro ◽  
Mohammad Aris
Keyword(s):  
Peak Ground Acceleration ◽  
Ground Acceleration ◽  
Papua Barat

Sorong merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Papua Barat. Daerah ini memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap ancaman bahaya gempa bumi karena lokasinya terletak di antara pertemuan lempengan tektonik dan beberapa sesar aktif. Tingkat kerawanan terhadap gempa pada daerah ini cukup tinggi. Pada September 2016, BMKG mencatat bahwa terjadi gempa bumi dengan skala magnitudo sebesar 6,8 SR (Skala Ritcher) dengan kedalaman 10 meter dari permukaan laut dan berjarak 31 km arah timur laut kota Sorong. Gempa ini bersifat merusak. Akibat gempa ini, sebanyak 62 orang terluka dan 257 rumah rusak. Untuk itu diperlukan suatu analisis terhadap percepatan tanah puncak (Peak Ground Acceleration) terbaru sebagai langkah mitigasi yang nantinya dapat digunakan untuk perencanaan gedung tahan gempa.Pengumpulan data gempa pada peneltian ini yaitu data gempa yang terjadi sekitar kota Sorong pada rentang waktu 1900-2017. Data gempa yang diambil adalah yang berpotensi merusak struktur yaitu dengan magnitudo (Mw) ≥ 5 dengan radius gempa 500 km dari kota Sorong dan memiliki kedalaman antara 0 - 300 km. Setelah diperoleh data gempa maka dibuat peta sebaran gempa di wilayah kota Sorong. Percepatan tanah puncak dihitung berdasarkan fungsi atenuasi matuscha (1980) dan menggunakan pendekatan metode Gumbel.Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai percepatan tanah puncak (PGA) di wilayah kota Sorong pada periode ulang 2500 tahun atau menggunakan probabilitas terlampaui 2% dalam 50 tahun umur rencana bangunan diperoleh sebesar 708.9520 cm/dt2 atau 0.7227 g. Apabila melihat peta gempa SNI 1726-2012 yang menggunakan probabilitas yang sama maka nilai percepatan tanah puncak (PGA) ketika gempa bumi berkisar antara 0.4 g - 0.6 g. Nilai ini mengalami peningkatan yang berarti tingkat resiko terhadap gempa bumi pada wilayah kota Sorong meningkat.

Profil Daya Saing Kontraktor Lokal Papua Dalam Sistem Pelelangan Secara Elektronik (SPSE) di Wilayah Propinsi Papua Barat

2018 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
pp. 27
Author(s):  
Slamet Widodo ◽  
Faried Desembardi ◽  
Hendrik Pristianto
Keyword(s):  
Papua Barat

Dengan dilaksanakannya Otonomi Khusus sejak tahun 2001, Percepatan Pembangunan Propinsi Papua Barat, Pasar Tunggal ASEAN 2015 serta belum meratanya kualitas SDM Konstruksi pada kontraktor lokal Papua, dan saat ini ditambah lagi dengan pembaharuan teknologi dalam penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dimulai sejak tahun 2008 dan akan diupdate sepenuhnya dari versi 3 ke versi 4 pada tahun 2018, maka dipandang perlu mengevaluasi kapasitas daya saing kontraktor lokal Papua. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi  profil daya saing kontraktor lokal Papua dalam mengikuti pelelangan pekerjaan melalui aplikasi SPSE. Penelitian dilaksanakan dengan  mereview data paket pekerjaan yang pelelangnya dimenangkan kontraktor lokal Papua di wilayah Propinsi Papua Barat.  Hasil penelitian didapatkan adalah profil daya saing kontraktor lokal Papua dalam memenangkan pelelangan melalui Layanan Pelelangan Secara Online (LPSE) pada kurun waktu 2015-2018 adalah berada dalam kisaran rata-rata 25,96% dari total pekerjaan yang dilelangkan di Provinsi Papua Barat. Mengingat kualifikasi perusahaan adalah bagian utama yang dinilai dalam sistem pelelangan secara online ini, dan dengan rata-rata baru 25,96% yang bisa dimenangkan oleh kontraktor lokal Papua maka mekanisme perusahaan dalam pengelolaan sumberdaya masih sangat perlu ditingkatkan kapasitasnya.

Kajian Desain Penataan Daerah Bidang Manajemen Pemerintahan Di Provinsi Papua Barat

2016 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 49 ◽  
Author(s):  
Fernandes Simangunsong
Keyword(s):  
Regional Autonomy ◽  
Early Stages ◽  
Good Management ◽  
New Challenges ◽  
Papua Barat ◽  
Continuous Work ◽  
Subnational Governments

The implementation of regional autonomy within the framework of decentralization is a complex and continuous work . In the early stages of decentralization , there is a transfer of various types of authority from the center to the various institutions , especially institutions subnational governments . After the transfer of authority will then be followed by the transfer of financing , documents and facilities . After the completion stages passed , does not mean the work has been completed . It appears a series of new challenges related to the ability of isntitusi who obtained the transfer of authority to manage it properly . Without good management , decentralization is precisely that for democracy , effectiveness , efficiency and fairness can not be achieved . It would appear the sources of inefficiency , ineffectiveness and new injustices in areas that can be a trigger for a second series of multidimensional crisis

PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN KEMAMPUAN KERJA TERHADAP KINERJA PNS DINSOS PAPUA BARAT

2020 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 562
Author(s):  
Sylvia Margareth Sabarofek ◽  
Paulus Habel Sawor ◽  
Makarius Bajari
Keyword(s):  
Social Service ◽  
Work Ability ◽  
Employee Performance ◽  
Research Result ◽  
Sampling Technique ◽  
The West ◽  
West Papua ◽  
Papua Barat ◽  
Work Coordination ◽  
Office Employees

The purpose of this study was to study the effect of work discipline variable and simultaneous work ability and competence at the West Papua Province Social Service Office. This research is a quantitative study. The sampling method uses Non Probability Sampling and the sampling technique uses Saturated Sampling. The result of this study indicate that the variable work discipline is not significant on employee performance, and subsequent research result indicate that work ability variables partially have a siginificant effect on employee performance. Also showed a variable work discipline and work ability significantly to the performance of employess in the West Papua Province Social Service Office. Improving the performance of West papua Provincial Social Service Office employees must provide work coordination and work capabilities together to improve employee performance.

STABILITAS TANAH LEMPUNG DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN TAMBAH GYPSUM DAN PASIR

2019 ◽  
Author(s):  
Andreas Nepa
Keyword(s):  
Papua Barat

Kabupaten sorong termasuk salah satu kabupaten yang cukup pesat perkembangannya di provinsi papua barat. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya pembangunan infrastruktur seperti hunian, pusat perbelanjaan, dan kawasan komersil lainnya. Jenis tanah yang cukup banyak ditemui di Kabupaten sorong adalah tanah ekspansif. Tanah ekspansif adalah tanah lempung yang memiliki karakteristik kembang susut yang cukup besar serta tingkat plastisitas yang tinggi. Permasalahan rendahnya daya dukung (CBR) lempung di Sp 4 Kelurahan makbalim disebabkan karena tanah tersebut didominasi butiran halus. Dengan permasalahan yang terjadi dilapangan maka tanah perlu diadakan perbaikan tanah dengan cara menstabilisasi tanah secara kimiawi dengan menggunakan bahan tambah seperti pasir dan gypsum sebagai bahan stabilisasi.

RENOVASI KANDANG KELOMPOK DAN HANDLING SAPI KE KANDANG KELOMPOK DI PILOT PROJECT KAMPUNG JENDERAU DISTRIK KEBAR TIMUR

2021 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 64
Author(s):  
John Arnold Palulungan ◽  
Daniel Yohanes Seseray ◽  
Iriani Sumpe ◽  
Abdul Rahman Ollong ◽  
Alnita Baaka ◽  
...  
Keyword(s):  
Animal Husbandry ◽  
Pilot Project ◽  
West Papua ◽  
Papua Barat ◽  
The Village

ABSTRACT The biogas program implemented in Jandurau Village has an impact on the community. The community began to renovate the old cattle sheds in the village of Jandurau and herded wild cattle from the forest to be kept in said sheds. The construction of the sheds involved the Jandurau community by utilizing equipment and materials owned by the community along with assistance from Bank Indonesia (BI) West Papua. A supervising team from the Faculty of Animal Husbandry, University of Papua assisted to ensure the activity went smoothly. Keywords: Cage, Biogas, Jandurau village, Cattle   ABSTRAK Program biogas yang dilaksanakan di Kampung Jandurau memberi dampak kepada masyarakat. Masyarakat mulai melakukan renovasi kandang lama yang ada di kampung Jandurau, selain itu masyarakat mulai mengumpulkan ternak-ternak sapi yang awalnya diliarkan di hutan untuk di kandangkan. Pembangunan kandang melibatkan masyarakat Jandurau dengan memanfaatkan peralatan dan bahan yang dimiliki oleh masyarakat dan juga bantuan dari Bank Indonesia (BI) Papua Barat. Tim pendamping dari Fakultas Peternakan Universitas Papua mendampingi hingga Kegiatan ini berjalan dengan baik. Kata kunci: Kandang, Biogas, Kampung Jandurau, Ternak sapi

PENERAPAN ANALISIS GEROMBOL DAN BIPLOT (STUDI KASUS: HASIL PERTANIAN DAERAH TERTINGGAL DI PROVINSI PAPUA BARAT)

2018 ◽  
Vol 14 (1) ◽  
pp. 45-50
Author(s):  
Indah Ratih Anggriyani ◽  
Dariani Matualage ◽  
Esther Ria Matulessy
Keyword(s):  
Relative Position ◽  
Fruits And Vegetables ◽  
Agricultural Products ◽  
Agricultural Product ◽  
Regional Characteristics ◽  
Biplot Analysis ◽  
West Papua ◽  
Agricultural Potential ◽  
Papua Barat ◽  
Different Characteristics

One of the potential of the seven districts underdeveloped areas in West Papua Province is agriculture. In order to develop agricultural potential, an overview of agricultural products is needed including the similarity of regional characteristics and the relative position of the region. The similarity of regional characteristics to agricultural product can be known by cluster analysis. The relative posistion of the area with agricultural  results is known by biplot analysis. Bintuni Bay Regency, South Sorong Regency, Tambrauw Regency and Maybrat Regency have the same characteristics in producing agriculture while Teluk Wondama Regency, Sorong Regency and Raja Ampat Regency have different characteristics. The relative position of agricultural products with the regency is Sorong Regency producing the highest number of food crops while the largest producer of horticulture fruits and vegetables are Teluk Wondama Regency and Raja Ampat Regency.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document