ASEAN Way: Managing Expectation in the Code of Conduct for the South China Sea

ASEAN WAY: MANAGING EXPECTATION IN THE CODE OF CONDUCT FOR THE SOUTH CHINA SEA Naifa Rizani Lardo Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia,S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) Singapore Email: [email protected]: 5 October 2021; accepted: 13 November 2021 AbstrakLandasan pesimistis proses ASEAN Way seringkali menurunkan kredibiltas dari peran Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dalam menangani sengketa di Laut Tiongkok Selatan (LTS). Justifikasi tersebut disikapi melalui konsep power balance yang mendiskreditkan struktur norma institusionalisme dalam ASEAN Way. Hal ini mendorong rangkaian diskusi terkait kinerja ASEAN melalui prinsip ASEAN Way dalam proses Code of Conduct for the South China Sea (COC for SCS) yang membuka ruang ekspektasi untuk meningkatkan peran keamanan regionalnya. Melalui permasalahan ini, artikel ini menyuguhkan pandangan peran kemanan regional ASEAN di proses sengketa LTS dengan merumuskan pertanyaan “Apa yang bisa diharapkan dari norma ASEAN Way dalam proses COC for SCS?” Dengan menggunakan pendekatan norma institutionalisme dalam proses perumusan COC, artikel ini menunjukkan bahwa ASEAN Way tidak dibentuk sebagai solusi penyelesaian konflik LTS, melainkan sebagai penyokong bentuk kerja sama pertahanan dengan asas fleksibel bagi partisipan konflik di isu LTS. Adapun, kontribusi ASEAN Way dalam COC for SCS terjabarkan dengan memberikan ruang fleksibilitas bagi pemangku kepentingan untuk berdialog secara damai di luar ketidakseimbangan kekuatan yang terjadi dari proses COC. Hal ini dengan proses yang fleksibel dalam membawa Tiongkok dan pemangku kepentingan terkait lainnya menuju kerja sama keamanan kooperatif yang dapat memenuhi kepentingan bersama dalam perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Pendekatan norma institusionalisme ini juga menunjukkan limitasi-limitasi dari kemampuan ASEAN yang dapat membatasi ekspektasi dari perumusan COC for SCS ke penyelesaian sengketa di LTS. Kata kunci:ASEAN, Laut Tiongkok Selatan, Code of Conduct, Tiongkok, ASEAN Way AbstractPessimistic perspectives on the ASEAN Way process frequently undermine the role of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) in resolving the South China Sea (SCS) dispute. These justifications are addressed through the notion of power balance, which undermines the norm institutionalism framework that underlines the ASEAN Way’s foundation. This droves various conversations on ASEAN capabilities ahead of the ASEAN Way principle throughout the Code of Conduct for the South China Sea (COC for SCS) process, which questioned its expectations as a regional security body. This article offers insight on ASEAN’s regional security role in the SCS dispute peace process, guided by the question “What to expect from ASEAN Way in the process of COC for SCS?” Instead of following the power balance approach, this article suggests a norm-based institutionalism perspective through ASEAN Way to the COC process. The ASEAN Way was developed to facilitate security cooperation under flexible participation among relevant parties involved in the conflict. The ASEAN Way on COC for SCS contributes by allowing relevant actors to engage in peaceful dialogue despite the power imbalance that existed on the disputed sea. This flexible participation offered by ASEAN can deliver cooperative security to the Southeast Asia region in the interest of peace. Nonetheless, norm institutionalism also revealed limitations in ASEAN capability that impede the expectation of the formulation of COC for SCS to the resolution of SCS disputes.

The NATO 2030 Report. Strategic Priorities of the Alliance

According to the NATO 2030 report the Alliance will have to adapt to a more complex strategic environment over the next decade. In this study, we address the major strategic priorities of the report, and its recommendations for the Alliance’s partnerships. NATO’s partnership initiatives (Partnership for Peace, Mediterranean Dialogue, Istanbul Cooperation Initiative, Partners Across the Globe) are key tools for building cooperative security and cooperation with partners. It provides a good opportunity to review the Alliance’s ability of continuous innovation and its adaptation to a changing world.

Penanggulangan Terorisme di ASEAN Melalui Our Eyes Initiatives

Terorisme diketahui sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional, dimana pergerakannya cenderung acak, dan seiring berjalannya waktu terus berkembang melalui perluasan wilayah. Keadaan terorisme yang sudah mulai memasuki kawasan Asia Tenggara, khususnya negara-anggota ASEAN, memberikan keresahan tersendiri. Bahkan, beberapa jaringan-jaringan teroris yang terdapat di beberapa wilayah di negara-anggota ASEAN menunjukkan adanya keterkaitan dengan kelompok terorisme besar lainnya. Beberapa aksi-aksi teror kerap terjadi di negara-anggota ASEAN, ditambah dengan adanya perubahan karakteristik maupun pola terorisme di ASEAN yang semakin mengkhawatirkan. Menyadari hal tersebut, Indonesia, dibawah ASEAN Defense Ministerial Meeting mengusulkan kerja sama keamanan Our Eyes Initiative dengan tujuan agar Our Eyes Initiative dapat mengurangi dan memberantas terorisme di negara-anggota ASEAN. Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana cooperative security dapat diterapkan dalam Our Eyes Initiative. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini guna mengumpulkan data-data yang dapat didapatkan melalui jurnal-jurnal terdahulu, dokumen-dokumen penting maupun wawancara secara langsung. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Our Eyes Intiative dapat dikatakan sebagai cooperative security walaupun hanya terdapat tiga dari empat ring cooperative security yang ada di dalam Our Eyes Initiative, namun hal tersebut perlu dilihat berdasarkan pengertian dari cooperative security dan fungsi tujuan dari Our Eyes Intiative juga. Our Eyes Initiative dapat memberantas terorisme melalui perlindungan individu masing-masing negara, saling menjaga keamanan masing-masing neagra, dan memberikan kesadaran terhadap aksi teror yang kian meresahkan.

WMD Compliance and Enforcement in a Changing Global Context

The regimes for the control of weapons of mass destruction (WMD) are essential ingredients of the global order. Yet this order is currently in transition: the bipolarity of the Cold War has given way to a more complex, multipolar world order characterized by conflicts of interest and great power competition rather than cooperative security. This competition brings with it rising strategic uncertainties which endanger stability and have far reaching implications for WMD-related agreements. To better understand the implications of this changing global context for WMD arms control and disarmament measures this report looks at the past, present and future prospects for WMD-related treaties. The report begins by outlining four broad yet interlinked approaches to arms control and disarmament before considering how these have been applied to chemical, biological and nuclear weapons in the past and how these measures could be applied in the future.