PENGARUH KONSENTRASI PELANGGAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN BIAYA PERALIHAN DAN KEBERAGAMAN PENDAPATAN SEBAGAI MODERASI

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh konsentrasi pelanggan terhadap penghindaran pajak dengan biaya peralihan dan diversifikasi pendapatan sebagai variabel moderasi. Analisis dilakukan terhadap 455 observasi yang dihasilkan dari purposive sampling terhadap seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012-2018. Penelitian ini menggunakan analisis data panel dengan pendekatan random effect model pada seluruh model penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi pelanggan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dengan biaya peralihan dan diversifikasi pendapatan perusahaan tidak memperlemah pengaruh positif konsentrasi pelanggan terhadap penghindaran pajak. Otoritas pajak dapat mempertimbangkan untuk memasukkan konsentrasi pelanggan sebagai suatu kriteria dalam pemetaan risiko ketidakpatuhan atau profil risiko dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemeriksaan

ANALISIS ATAS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MALANG SELATAN

Penelitian ini mencoba untuk mengetahui dampak dari penerepan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23 Tahun 2018) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan pada tahun pajak 2018. Untuk mengetahui dampak dari penerapan peraturan tersebut, penulis membandingkan penerimaan pajak atas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap keseluruhan penerimaan pajak dan membandingkan penerimaan pajak atas UMKM dengan pertumbuhan Wajib Pajak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendeketan studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PP 23 Tahun 2018 memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Usahawan dan Pekerja Bebas) dan Badan Usaha. Selain itu, PP 23 Tahun 2018 juga memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap total penerimaan PPh Final pada tahun pajak 2018 di KPP Pratama Malang Selatan, yaitu sebesar 8,11%. Sementara itu, PP 23 Tahun 2018 memiliki kontribusi sebesar 1,68% terhadap total penerimaan pajak pada tahun pajak 2018 di KPP Pratama Malang Selatan.

PPN ATAS PENYERAHAN BATU BARA DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA (MENAKAR POTENSI KENAIKAN ATAU PENURUNANNYA TERHADAP PENERIMAAN NEGARA)

Dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, batu bara secara eksklusif dikecualikan dari negative list Barang Kena Pajak. Sebagai komoditas yang sebagian besar dijual ke luar negeri, hal ini berpotensi menempatkan pengusaha batu bara pada kondisi PPN Lebih Bayar, mengingat atas ekspor batu bara menjadi terutang PPN dengan tarif 0% dan Pajak Masukannya dapat dikreditkan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan melalui analisis data sekunder dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsekuensi dari pengenaan PPN atas batu bara dan memperkirakan besar potensi penambahan atau penurunan penerimaan negara sebagai konsekuensi dari pengenaan PPN atas batu bara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan PPN atas batu bara sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja berpengaruh terhadap meningkatnya potensi restitusi yang akan diajukan oleh Wajib Pajak akibat lebih bayar yang terjadi. Hal ini tentunya mampu memengaruhi kinerja perekonomian Indonesia secara nasional.

KINERJA PPN DI INDONESIA TAHUN 2011-2020

Kinerja PPN Indonesia masih belum optimal, sehingga perlu pengaturan kembali atau perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kinerja PPN di Indonesia selama kurun waktu 2011-2020 dikaitkan dengan perlunya perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan. Pengukuran kinerja PPN di Indonesia dalam penelitian ini diukur menggunakan model/rumus rasio C-efficiency PPN (Ebrill et.al, 2001) dan rasio VAT Revenue atau VRR (OECD, 2016). Hasil kinerja PPN Indonesia selama kurun waktu penelitian menunjukkan hasil rasio C-efficiency PPN sebesar 56,51% dan VRR sebesar 0,60. Rendahnya kinerja PPN Indonesia yang dapat diindentikasikan diakibatkan antara lain: terdapat pengenaan tarif PPN yang lebih rendah daripada tarif standar, batasan threshhold yang tinggi, luasnya lingkup objek yang dikecualikan dari pengenaan PPN, dan adanya pemberian fasilitas PPN untuk sektor kegiatan usaha tertentu. Menggunaan data penelitian ini, perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan dapat meningkatkan rasio C-efficiency PPN dan VRR masing-masing sebesar 5,32% dan 0,065.

KEPATUHAN PAJAK DAN REPUTASI PERUSAHAAN

Risiko reputasi menduduki peringkat teratas dalam daftar risiko yang dihadapi perusahaan (Ernst & Young, 2014). Reputasi merupakan hasil bersih berbagai persepsi para pemangku kepentingan tentang bagaimana perusahaan memenuhi harapan mereka (Fombrun, 2000). Terdapat 6 faktor yang turut menentukan reputasi perusahaan (corporate reputation) yaitu kepatuhan pada peraturan pemerintah; kode etik perusahaan; perlakuan manajemen pada orang-orang dalam perusahaan; operasi perusahaan dan respon perusahaan terhadap isu-isu lingkungan (Honey, 2009). Belum banyak paper yang membahas pengaruh kepatuhan pajak pada reputasi perusahaan. Dengan menggunakan regresi data panel perusahaan go public di Indonesia pada tahun 2016-2019, penelitian ini menguji hipotesis pengaruh kepatuhan pajak (tax compliance) pada reputasi perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pajak berpengaruh positif pada reputasi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

MENAKAR KEADILAN PAJAK PENGHASILAN DAN INSENTIF BAGI UMKM DI MASA PANDEMI COVID-19

SMEs are one of the elements of the economy affected by the Covid-19 pandemic. This study wants to see the impact of the pandemic on the SME's business cycle, as well as to measure the tax equity in the implementation of income tax along with the incentives provided. This study uses a narrative approach in a qualitative corridor based on the data obtained from interviews. As a result, the impact of the pandemic on SMEs varies greatly depending on the type and strategy of the business. This diversity erodes tax equity in terms of income tax and its incentive specified to SMEs. To overcome the tax equity issue, both professional dan academic sectors need to disseminate accounting for SMEs during the transition.

Analysis the Impact of Covid-19 Pandemic on Hotel and Restaurant Tax Revenues in Badung Regency

Badung Regency is one of the areas that has very developed tourism potential with Hotel and Restaurant Tax (PHR) revenues. Since the Covid-19 pandemic, the tourism sector in Badung Regency stopped operating, so that the regional government issued a policy such as rationalizing the target of PHR revenues. In addition, the realization of PHR revenues in 2020 has decreased when compared to the realization of PHR revenues in the previous period. This study discusses PHR revenues before and during the Covid-19 pandemic. The purpose of this study was to determine an impact of the Covid-19 pandemic on PHR revenues in Badung Regency. The data analysis technique in this research is quantitative with the type of comparative analysis. In testing hypotheses, the program used is SPSS version 23. Hypothesis testing of PHR revenues was tested using the Paired Sample t-Test method. The results of testing the Hotel and Restaurant Tax revenue hypothesis show that there is a difference between Hotel and Restaurant Tax revenue before and during the Covid-19 pandemic. The difference between Hotel and Restaurant Tax revenues before and during the Covid-19 pandemic shows that the Covid-19 pandemic has an impact on Hotel Tax revenue in Badung Regency

FORMAL TAX COMPLIANCE IN INDONESIA THROUGH ELECTRONIC TAX FILING: A CASE STUDY OF MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES (MSMEs)

The implementation of electronic tax filing provides convenience to taxpayers in reporting their annual tax returns. The adoption of this policy, especially for micro, small and medium enterprises, is illustrated through the number of MSME taxpayers who report Electronic Annual Tax Return to the number of MSMEs registered as taxpayers. Increases have not followed annual increases in the number of MSME taxpayers who report Annual Tax Return. We investigated the possible correlation between business size and formal tax compliance use: data from the Directorate General of Taxes at the province level in Indonesia for 2014 – 2018. We employed the aggregate business-level Micro, Small, and Medium electronic tax filing data combined with the Base Transceiver Station data at the provincial level. We found that micro and small-scale taxpayers e – filing rate has a positive and significant effect on formal tax compliance. Yet, both of them have a non-linear relationship to formal tax compliance. These results imply that size or business scale MSME taxpayers is associated with formal tax compliance, and greater benefits can be obtained in a province with a high microscale taxpayer's e – filing rate.

AUDIT DATA ANALYTICS DENGAN MS-EXCEL: USE CASE PEMERIKSAAN PAJAK

Dalam pemeriksaan pajak , kegiatan utama yang dilaksanakan adalah pengujian bukti. Pengujian bukti ini dilakukan dengan melakukan pengolahan data yang diterima dari Wajib Pajak. Isu yang berkembang adalah data yang diolah dari Wajib Pajak tidak hanya berupa data dalam bentuk fisik, akan tetapi juga berupa data elektronik seperti pembukuan general ledger (buku besar). Proses pengolahan data elektronik ini menjadi sangat penting pada masa sekarang. Disiplin ilmu pemeriksaan pun ikut berkembang dengan adanya istilah Audit Data Analytics yang merupakan bagian dari Teknik Audit Berbantuan Komputer untuk melakukan pengolahan data elektronik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode design science research mengajukan temuan artefak yang berkaitan dengan model dan instantiasi (instantiation) MS-Excel untuk implementasi ADA. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dalam pemeriksaan pajak berupa artefak dalam bentuk instantiasi penggunaan MS-Excel untuk melakukan data analytics dengan sumber dari general ledger wajib pajak.

REFORMULASI PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN PASCA OMNIBUS LAW

Input tax crediting is one of the obligations that must be carried out by taxable person. In order to provide convenience and relief for taxable person as taxpayers, the tax authority regulates the provision through relaxation of input tax crediting in the Job Creation Law. But in the implementation of relaxation of input tax crediting still causes conflicts between taxable persons, one of which is related to input tax crediting before the business is confirmed as a taxable person. Other derivative regulations related to input tax crediting are also considered to have not reflected fairness and are considered irrelevant. The purpose of this research is to further review how the implementation of the guidelines for calculating input tax crediting before the business is confirmed as a taxable person and provide advices and ideas for the tax authority on how the regulation on input tax crediting should be in accordance with the principles and characteristics of Value Added Tax. Thus, this research needs to be done so that the input tax crediting regulations can be reformulated, considering the enactment of the Omnibus Law is a very appropriate momentum for the Directorate General of Taxes to improve regulations in the taxation sector. Pengkreditan pajak masukan merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha kena pajak. Dalam rangka memberikan kemudahan dan keringanan bagi PKP (Pengusaha Kena Pajak) selaku wajib pajak, otoritas pajak mengatur ketentuan tersebut melalui Relaksasi Pengkreditan Pajak Masukan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Namun di dalam pengimplementasiannya relaksasi pengkreditan pajak masukan masih menimbulkan konflik antar pengusaha kena pajak, salah satunya terkait pengkreditan pajak masukan sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Peraturan turunan lain terkait pengkreditan pajak masukan juga dirasa belum mencerminkan keadilan dan dianggap sudah tidak relevan. Tujuan penelitian ini adalah untuk meninjau lebih lanjut bagaimana pelaksanaan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP serta memberikan saran dan masukan bagi otoritas pajak bagaimana seharusnya peraturan mengenai pengkreditan pajak masukan agar sesuai dengan prinsip dan karakteristik Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, penelitian ini perlu dilakukan agar nantinya peraturan pengkreditan pajak masukan dapat direformulasi. mengingat disahkannya Omnibus Law merupakan momentum yang sangat tepat bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk memperbaiki regulasi di sektor perpajakan