Kajian Dukungan Keahlian dan Staff Ahli di Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Pewmusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) menjadi babak baru dalam perkembangan Hukum Tata Negara di Indonesia, khususnya terhadap format kelembagaanya. Penguatan kewenangan DPD memiliki tantangan tersendiri dalam kondisi internalnya dalam hal ini adalah sumber daya manusianya (dukungan keahlian dan staff ahli). Jika kewenangan yang dimiliki DPD tidak dibarengi dengan kapabilitas DPD dalam menjalankan tugas dan fungsi, maka sekuat apapun kewenangan yang dimiliki DPD akan menjadi hal yang percuma. Peningkatan kapabilitas DPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya menjadi sebuah wacana yang urgen untuk diteliti dan dikeluarkan solusi atas hal tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris, dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), kemudian diteruskan dengan menemukan masalah (problem-finding), kemudian mengidentifikasi masalah (problem-identification), dan kemudian mencari penyelesaian dari masalah (problem-solution). Maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif, yaitu memberikan pemaparan peran dan fungsi DPD RI, kemudian kondisi kekinian anggota DPD RI dalam menjalankan peran dan fungsinya kemudian dianalisis dan dicari sebuah kesimpulan. Kata Kunci: Kewenangan, Prinsip Check and Balances, Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah

Kekuatan Hukum Rekam Medis Dalam Pembuktian Perkara Malpraktek

Medical record is a file who contains the patient’s identity and what medical act has been done by the medical expert for the patient, therefore it can be difinite that datas include on the medical record is absolutely the patien’s property. Related with that property and to warrant the patient’s rights of their medical records, government issued several regulations about medical record. Related of the function as the evidence, therefore medical record has two functions, there are as an expert statement evidence and mail evidence on the medical malpractice case, and having free proofing value. This rights is not absolute, in the meaning that with the patient’s authority, medical record will able to discover for the important things including for the court importance. Key words : medical record, proofment, medical malpractice

Pengakuan Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pengingkaran Keabsahan Anak

This research aims to contribute to development of knowledge and legal practices concerning what must be proved in a denial of the legitimacy of child and the implementation of evidence in denial of admission in the examination of the validity of a child case in the courts of religion through statute approach, conceptual approach, case approach and qualitatively analyzed. The validity of proof in the denial of legitimacy of child case must be able prove the two events that cumulatively the law have committed adultery wife and child who was born wife is a result of the adultery. The power of confession evidence in the case of denial of the legitimacy of child assessed as evidence of freedom, namely the strength of evidence submitted to the judge and may require evidence coupled with other. Keywords: recognition, denial of children, adultery, the strength of evidence

Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Keimigrasian oleh Mahasiswa Asing di Indonesia

This study aims to investigate the implementation of the Immigration Act the Government of the Republic of Indonesia No. 6 of 2011, which regulates the residence permit and to determine the response to criminal acts of abuse and residence permit immigration by foreign students in Indonesia. This research method is implemented with the normative, where researchers conducted a literature study by way of examining the books , litertur , and legislation relating to matters that will be discussed in the thesis writer . The findings obtained from this study include: (1) the implementation of the Law of the Republic of Indonesia No. 6 in 2011, with about handling abuse and violators of residency immigration has been running with the maximum, but there are several obstacles that occur within the system implementation of the completion of a issue a limited residence permit. (2) the response to the crime of abuse and violation of residence permit the immigration dilakuan judicial action submitted to the police and then processed through the court, and may be subject to criminal sanctions in accordance with the provisions of applicable law, or by administrative action. Immigration officials authorized to conduct immigration adminitratif actions against foreigners in Indonesia which could jeopardize the security and public order as described in Law No. 6 of 2011 on immigration. Keywords: Abuse, Immigration, Foreign Students.

A Analisis Terhadap Pembuatan Faktur Pajak Pertambahan Nilai Berdasar Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009

Sistem yang dianut dalam perpajakan Indonesia adalah sistem self assesment. Dalam sistem ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak karena penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa kena Pajak atau bukti pungutan pajak karena impor Barang kena pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Faktur pajak berfungsi sebagai bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Dalam hal ini terdapat perbedaan yang sangat signifikan mengenai aturan pembuatan faktur pajak antara Undang Undang Nomor 8 Tahun 183 dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015. Pajak merupakan pendapatan utama bagi negara Indonesia, salah satu bentuk pemungutan pajak yaitu melalui Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sedangkan dokumen yang digunakan dalam pemungutan PPN adalah faktur pajak. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir pemungutan melalui faktur pajak tidak terserap secara maksimal, dimana Negara mengalami kerugian hampir 1,13 triliun pada akhir 2012 yang diakibatkan penyalahgunaan faktur pajak fiktif. Melihat banyaknya kasus penyalahgunaan faktur pajak fiktif yang merugikan Negara maka Direktorat Jenderal Pajak meningkatkan sistem administrasi yang digunakan dalam pemungutan faktur pajak, dan tertuang dalam kebijakan PER-24/PJ/2012. Dalam PER-24/PJ/2012 perubahan yang paling signifikan mengenai perubahan nomor seri faktur pajak yang tidak dilakukan sendiri oleh PKP melainkan diisi oleh Direktorat Jenderal pajak sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang sudah diatur dalam PER-24/PJ/2012. Kebijakan baru ini tentunya bertujuan agar penerimaan kas Negara yang di dapat dari faktur pajak bisa terserap secara maksimal, tetapi tentuya perlu kerjasama antara PKP, Direktorat Jenderal Pajak dan Lembaga Penegak Hukum. Setiap kebijakan tentunya memiliki kekurangan dan kelebihan dalam penerapanya, kelebihan yang paling utama penerapan kebijakan ini yaitu meminimalkan penyalahgunaan faktur pajak fiktif, sedangkan kekurangan dalam kebijakan ini waktu yang dibutuhkan . PKP lebih banyak dan menjadi tidak efisien karena harus bolak-balik ke Kantor Pelayanan Pajak. Jika faktur pajak dibuat melewati jangka waktu 3 bulan sejak saat seharusnya faktur pajak dibuat, maka Se-26/Pj/2015, faktur pajak dianggap tidak diterbitkan. Bagi pembelinya, faktur pajak ini tidak bisa dikreditkan. Timbul pertanyaan, dengan dianggap tidak diterbitkan dan menerbitkan tidak tepat waktu, apakah bisa terhadap PKP seperti ini dikenakan dua kali sanksi Pasal 14 ayat (4) KUP yaitu 2 kali 2% dari DPP.

H Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian di Kabupaten Sidoarjo

Tanah dan pertambahan jumlah penduduk dari tahun ke tahun akan bertambah , pertambahan tersebut mengakibatkan kebutuhan akan tanah semakin meningkat yang sampai mengakibatkan semakin banyak alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian terjadi , salah satunya di Kabupaten Sidoarjo . Dalam hal ini Pemerintah Daerah melalui Perda RTRW No.6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 dan Undang-undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan LP2B ( Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) , memiliki peran dalam mengatur dan mengendalikan penggunaan lahan pertanian tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui akibat hukum apakah jika terjadi alih fungsi penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan pemerintah kabupaten Sidoarjo Untuk mengetahui apa saja upaya pemerintah kabupaten Sidoarjo untuk mengatasi banyaknya alih fungsi penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian yaitu pertama di dalam pelaksaannya dinas-dinas yang terkait dalam tim teknis belum berfungsi sebagaimana mestinya dan akibat proses alih fungsi tanah pertanian menjadi pertanian tidak memenuhi syarat pemerintah kabupaten sidoarjo akan memberikan sanksi tegas sesuai Perda RTRW No.6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 dan Undang-undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan LP2B ( Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) . kedua dalam upaya pengendalian alih fungsi tanah pertanian menadi non pertanian di kabupaten Sidoarjo mempnyai kebijakan-kebijakan yaitu menerapkan pengaturan zonasi, pengaturan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, dan pengenaan sanksi sehingga dapat diupayakan dalam pengendalian alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian dapat ditekan atau tidak terjadi . Kata Kunci : Tanah , Penduduk, Pengalihan Fungsi

Kedudukan Badan Pemeriksaan Keuangan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

Supreme Audit Agency is derived from the Raad van Rekenkamer in the days of theDutch East Indies . The results of the audit or examination conducted an auditing firm to bedeposited to the Parliament and the Council for further action . Supervisory powers to theAudit Board is not surprising that no mention coincide with supervisory functions in theHouse . If it is interpreted as the Audit Board is also included as an auxiliary to the functionsof the House of Representatives in the field of oversight of government performance. so this iswill analysis about Position the Board of Audit in the constitutional system of the Republic ofIndonesia.Keywords: authority, state organs, and constitution.

PERUBAHAN STATUS HUBUNGAN KERJA PEKERJA PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN

Regulation of service providers working in employment law is always opposed to thenorms and principles of law. The existence of labor service company that can not beseparated in the dynamics of development in the Indonesian labor force of restrictionsare clear and precise in the formulation of legislation. Changes in employment status asone of the forms of legal protection of workers' labor service provider is one of therestrictions set by the Government through Act No. 13 of 2003 on Labour in particularlabor relations agreements. Given the setting in Employment Act can not be separatedfrom the basic principles of the agreement, then the restriction that there must still bebased on the basic principles. Protection laws enacted by not considering the basicprinciples of the law will only make the problem more complex labor and potentiallycreates new problems.Keyword :Labor law, work relationship, employment agreement

KARAKTERISTIK HUBUNGAN HUKUM ANTARA BADAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN TINGGI DENGAN DOSEN SWASTA

Legal relationship between the organizing body for private university and privatelecturers are contractual legal relationship . While the legal relationship of privatelecturer with private unversity is a continuation of the legal relationship between thelegal relationship with the organizing body for private university and privatelecturer, so that the relationship is only related to the legal relationships that arerelevant with “Tridharma. Agreement between the private universities withit’s lecturemust be based on the principles of the agreement first, the principle of freedom ofcontract; second, the principle of consesualime; third, pacta sun servanda principle;Fourth, the principle of good intention; Fifth, the principle of personality; and sixth,the principle of equality.Keyword: Legal relationship, Principle of agreement, and Authority of PrivateUniversities

Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

The village is the smallest organ in the constitutional structure in Indonesia weremoreawareof the condition andpotential of coastal areasandsmall islands in Indonesia. Therefor, Village Governmentdulyauthorized by theDistrictin the province ofEast Java in the utilizationand supervision to increaseutilization of coastal areasandsmall islands andmay affect for improvingrural welfare. Authorizingthe use andsupervision should be basedon thecriteriaspecified in article 8 GovernmentRegulation number 43/2014, Whichshould be directlyable toimprove servicesand community empowerment. Delegation ofauthorityon control and utilization to thecoastal areasandsmall islands must also complywith therequirements set out in Act 6/2014 and Act 27/2007. Keyword :Coastal AreasandSmall Islands, Delegation ofAuthority, Village Government.