Praktek Al-‘Urf: Istinbat Hukum Dalam Transaksi Ekonomi Kontemporer

Praktek ekonomi saat ini seakan tidak ada kata henti untuk terus menerus dikembangkan. Baik dalam ranah wacana, regulasi serta pemahaman dalam mindset kaum muslimin dan masyarakat. Salah satunya adalah kebiasaan dan tradisi yang terkait dengan praktek akad dan produk ekonomi syariah, yang dikenal dengan ‘urf atau adat. Tulisan berikut memarparkan tentang bahasan urf dan adat dari aspek defenisi, wacana yang diperdebatkan oleh para ulama dan cendekiawan, hingga pada implementasi dalam kehidupan saat ini. Metode yang digunakan dalam tulisan berikut adalah deskriptif analisis. Tulisan ini mendukung dan menguatkan bahwa kajian ‘urf dan adat dalam wacana istibath hukum Islam, termasuk dalam kajian perkembangan ekonomi syariah memiliki peran yang tidak bisa diabaikan. Kedua sumber hukum Islam legal dan absah sebagai salah satu metode memutuskan hukum Islam.

Tinjauan Yuridis Putusan Constitutional Review Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Mantan Narapidana Untuk Menjadi Pejabat Publik Yang Dipilih

Hak Politik dilindungi hukum, baik secara internasional maupun nsional. secara internasional, hak politik diatur Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). hak politik juga dilindungi konsitusi kita dan beberapa peraturan Perundang-Undangan lainnya, serutama Undang-Undang no 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Adanya ketentuan yang merupakan syarat untuk mencalonkan diri pada pemilihan yang jelas membatasi bahkan meniadakan hak seseorang untuk ikut serta dalam menggunakan hak azasinya. Hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap hak azasi seseorang, yang dalam hal ini hak politik yang dimiliki oleh seorang mantan narapidana khususnya pada kasus korupsi. Apabila kita mencermati ketentuan UUD 1945, maka seorang mantan narapidana juga sebagai warga negara yang memiliki hak politik yang sama dengan warga negara lainnya. Hak Uji materiel terhadap peraturan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka kewenangan hak menguji ada pada Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan Mahkamah Konstitusi memberi kepastian hukum bahwa seorang mantan Narapidana kasus korupsi masih diperbolehkan untuk mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah karena mantan narapidana masih memiliki hak politik sebagai warga negara. Untuk dapat mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah, maka mantan narapidana setelah melewati masa 5 (lima) tahun selesai menjalani masa hukuman dan telah kembali kepada kehidupan masyarakat sebagaimana kehidupan masyarakat lainnya. Menghormati hak politik mantan narapidana kasus korupsi sebagai pengakuan terhadap hak azasi manusia dalam negara Republik Indonesia yang merupakan hak konstitusional yang diatur dalam UUD Tahun 1945. Kata Kunci : Narapidana, Judisial Review, Hak, Putusan Mahkamah Konstitusi ABSTRACTPolitical rights are protected by law, both internationally and nationally. Internationally, political rights are regulated by the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Political rights are also protected by our constitution and several other laws and regulations, especially Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights. There is a provision which is a requirement to run for election which clearly limits and even negates a person's right to participate in exercising their human rights. This is clearly a violation of a person's human rights, which in this case the political rights of an ex-convict, especially in cases of corruption. If we look at the provisions of the 1945 Constitution, an ex-convict is also a citizen who has the same political rights as other citizens. The right to judicial review of regulations that are contrary to the 1945 Constitution, the authority of the right to examine lies with the Constitutional Court (MK). The Constitutional Court's decision provides legal certainty that a former convict in a corruption case is still allowed to run for regional head elections because ex-convicts still have political rights as citizens. To be able to run for regional head elections, ex-convicts after passing through a period of 5 (five) years have finished serving their sentence and have returned to community life as other people's lives. Respect the political rights of ex-convicts of corruption cases as an acknowledgment of human rights in the Republic of Indonesia which are constitutional rights regulated in the 1945 Constitution. Keywords: Prisoners, Judicial Review, Rights, Constitutional Court Decisions

Pentingnya Memberikan Asi Ekslusif Untuk Kehidupan Bayi Dalam Perspektif Islam dan Kesehatan; Literatur Review

Pendahuluan: Memberikan Air Susus Ibu (ASI) Ekslusif pada bayi merupakan ungkapan kasih sayang Allah sekaligus anugerah yang luar biasa terhadap setiap bayi yang terlahir di muka bumi serta merupakan cara terbaik dalam menciptakan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Saat ini pemberian ASI Ekslusif belum optimal dan cakupannya masih dibawah target yang ditetapkan pemerintah dan pada masa kini manusia kurang memperhatikan keselarasan antara pandangan kesehatan dan agama. Dalam Al-Qur`an Allah telah menegaskan kelangsungan penyusuan ini selama dua tahun penuh. Masa dua tahun ini merupakan rentang waktu emas ditinjau dari segala sisi kesehatan dan kejiwaan bagi bayi, yakni terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 233, Luqman [31]: 14, dan Al-Ahqaf [46]: 15. Pemberian ASI sangat berperan dalam pemenuhan nutrisi bayi sehingga dapat meningkatkan kekebalan tubuh bayi. Metode: Lacak literature internasional melalui media elektronik dengan panduan kata kunci 9 artikel dipilih, masing-masing mewakili manfaat memberikan ASI Ekslusif pada kehidupan bayi dalam perspektif islam dan kesehatan dan berbagai memberikan informasi. Hasil: Hasil yang menunjukkan adanya manfaat memberikan ASI Ekslusif pada kehidupan bayi dalam perspektif islam dan kesehatan. Kesimpulan: simpulan Berdasarkan analisa yang telah dilakukan terdapat manfaat dalam memberikan ASI Ekslusif pada kehidupan bayi baik dalam perspektif islam dan kesehatan.

Hubungan Hukum Antara Dokter dan Pasien dalam Pemberian Jasa Kesehatan

The health care system in Indonesia includes medical services and community services. In general, public health is a service substance that aims to achieve preventive (prevention) and promotive (health improvement) services. In addition, the target is for the community to receive curative (treatment) and rehabilitative (recovery) services. The legal relationship between doctors and patients has been regulated in Hospital Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice and Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals. This study uses a qualitative method with a literature approach. The results of the study stated that the need for supervision from the hospital to the doctors to provide health insurance according to the procedure should be as regulated in the Act.Keywords: Legal Relations; Doctor; Patient Abstrak:Sistem pelayanan kesehatan di Indonesia mencakup pelayanan kedokteran dan pelayanan masyarakat. Secara umum kesehatan masyarakat merupakan subtansi pelayanan yang bertujuan untuk mencapai pelayanan prefentif (pencegahan) dan promotive (peningkatan kesehatan). Selain sasarannya agar masyarakat mendapat pelayanan kuratif (pengobatan) dan rehabilitasif (pemulihan). Hubungan Hukum antara Dokter dan Pasien telah diatur dalam Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literature. Hasil penelitian menyatakan bahwa perlunya pengawasan dari pihak Rumah Sakit terhadap para dokter untum memberikan jaminan kesehatan sesuai prosedur seharunya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang.Kata Kunci: Hubungan Hukum; Dokter; Pasien

Analisis Aksi Spiritual Tanggap Covid-19 Selama PPKM di Pondok Pesantren Al-Jihad Surabaya

Sejak pandemi Covid-19 muncul pada akhir tahun 2019 di China, seluruh tatanan kehidupan masyarakat dunia berubah drastis. Pemerintah terus berupaya untuk mengatasi permasalahan yang diakibatkan oleh Covid-19. Seiring dengan meningkatnya jumlah pasien terpapar Covid-19 dan jumlah pasien yang meninggal serta diberlakukannya Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Aktivitas Masyarakat di Pulau Jawa-Bali sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri. Nomor 01-04 Tahun 2021 ternyata meningkatkan kecemasan dan masalah kesehatan serta mental bagi masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut maka sangat diperlukan berbagai aspek penanganan mulai dari pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan juga mengatasi munculnya gangguan kecemasan. Pentingnya Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam dalam kondisi seperti ini akan menjadi benteng iman dan imun dalam menghadapi Covid-19. Adaptasi baru aktivitas santri dan aksi spiritual yang dilakukan di pondok pesantren terus diupayakan sebagai aksi tanggap pandemi Covid-19 agar tetap berjalan sesuai koridor dengan memperhatikan protokol kesehatan dan lebih berupaya menjaga kesehatan fisik dan mental. Metode penulisan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Tindakan spiritual yang dianalisis adalah amalan zikir surat keterangan penolakan Covid-19 dari KH. Husein Ilyas yang dipraktikkan oleh pengurus Pondok Pesantren Al Jihad, KH. Imam Chambali. Amalan zikir ini secara tidak langsung memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kondisi fisik jemaah yang mengikuti amalan zikir. Kepanikan yang dialami masyarakat terkait meningkatnya angka kematian selama periode PPKM dapat diredam dengan ketenangan jiwa yang dihasilkan dari pengamalan zikir ini. Dengan demikian, kesehatan mental dan fisik santri maupun masyarakat akan tetap terjaga tanpa mengabaikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah.

The implementation of Islamic Heritage Distribution in Community of Setu Subdistrict, South Tangerang Region

Islamic inheritance law is a law governing the distribution of inheritance left by the testator to the heirs, knowing the parts received from the inheritance for each heir who is entitled to receive it. In practice, what has happened in Setu Subdistrict, South Tangerang District, has not yet fully understood the inheritance system of Islam. The division of inheritance applied is a combination of Islamic inheritance with the customary inheritance of the local community, so that it still does not meet the requirements or conditions as an Islamic inheritance based on Sharia. Keyword: Division of Inheritance, Testator, Heir, Inheritance Abstrak Hukum kewarisan Islam merupakan hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris, dengan mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya. Dalam prakteknya yang terjadi di Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan belum sepenuhnya memahami secara utuh tentang sistem kewarisan Islam, hal ini terlihat dalam kehidupan sehari-harinya. Pembagian warisan yang diterapkan merupakan perpaduan antara kewarisan Islam dengan kewarisan adat masyarakat setempat, sehingga masih belum memenuhi ketentuan atau syarat sebagai suatu kewarisan Islam yang berlandaskan Syariah. Kata kunci: Pembagian Warisan, Pewaris, Ahli Waris, Harta Warisan

Aspek Hukum Pengikatan Jual Beli Tanah Petok D Menurut Kuhperdata

Land is an important thing in the life of the Indonesian nation. One way to obtain land is through buying and selling. Sale and purchase of land rights as set forth in Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. the fulfillment of all requirements relating to the sale and purchase in the presence of a notary then found a legal breakthrough and up to now still be done in the practice of buying and selling land that is made with the deed of binding sale and purchase agreement (PPJB) although the contents have been set about the sale and purchase of land but the new format limited binding of sale and purchase is a form of agreement which is or can be regarded as preliminary agreement. This study is a type of normative legal research ie research where in which researchers review the study documents that use various secondary data such as judicial decision legislation, legal theory. Based on the results of research First Characteristics of land sale and purchase agreement with the status of petok D following the general provisions of the law of agreement as set forth in Article 1457 of the Civil Code. It's just that the object of sale and purchase of land with the status of petok D, then apply the procedure agreement by using provisions that are more specific that is based on Government Regulation No. 24 of 1997 on land registration. Second The effect of the law on the parties if one party has defaulted in the binding of the land sale and purchase agreement with the status of petok D according to the Civil Code is canceled so that it is made based on Government Regulation Number 24 of 1997 due to the seller can not fulfill its obligation. Keywords : Sale and purchase land of petok D, binding sale and purchase agreement. ABSTRAK Tanah adalah hal yang penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Salah satu cara memperoleh tanah adalah melalui jual beli. Jual beli hak atas tanah seperti yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.pemenuhan terhadap semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan jual beli di hadapan notaris maka ditemukan suatu terobosan hukum dan hingga kini masih dilakukan dalam praktek jual beli tanah yaitu dengan dibuatnya akta pengikatan perjanjian jual beli (PPJB) meskipun isinya sudah mengatur tentang jual beli tanah namun formatnya baru sebatas pengikatan jual beli yaitu suatu bentuk perjanjian yang merupakan atau dapat dikatakan sebagai perjanjian pendahuluan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yakni penelitian dimana didalamnya peneliti mengkaji studi dokumen yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti perundang-undangan keputusan pengadilan, teori hukum. Berdasarkan hasil penelitian PertamaKarakteristik perjanjian jual beli tanah yang berstatus petok D mengikuti ketentuan umum hukum perjanjian sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 1457 KUHPerdata. Hanya saja obyek jual beli tanah berstatus petok D maka diberlakukan tata cara perjanjian dengan menggunakan ketentuan yang sifatnya lebih khusus yaitu berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.Kedua Akibat hukum terhadap para pihak apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam pengikatan perjanjian jual beli tanah yang berstatus petok D menurut KUHPerdata dibatalkan sehingga yang dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 akibat penjual tidak dapat memenuhi kewajibannya.Kata Kunci : Jual beli tanah petok D, Perjanjian Pengikatan jual beli.

Peran Kerajaan Aceh Melawan Penjajahan dan Menyebarkan Islam di Nusantara pada Abad 16-18 M

Kerajaan Aceh merupakan salah satu kerajaan Islam yang berdiri di penghujung abad ke-15 atau awal abad ke 16 M. Kerajaan ini berdiri dalam waktu yang lama, sekitar 4 abad lebih. Penelitian ini ingin menyajikan hasil penelusuran pustaka tentang berdirinya Kerjaan Aceh, kemajuan dan jejak-jejak peradaban Kerajaan Aceh, perlawanan Kerajaan Aceh terhadap penjajahan Portugis, dan peran Kerajaan Aceh dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian sejarah dengan langkah-langkah: heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kerajaan Aceh memiliki kemajuan peradaban yang tinggi di bidang politik pemerintahan, militer, ekonomi dan ilmu pengetahuan agama. Kerajaan Aceh tterus melakukan perlawanan terhadap Portugis, khususnya di wilayah Sumatera bagian utara dan juga selat Malaka. Kerajaan Aceh juga memiliki peran yang besar dalam menyebarkan Islam di Nusantara.

Pengaruh Kekhusyuan Beribadah Dalam Penerapan Protokol Kesehatan Di Masjid Baitul Makmur Kotamobagu

Penyebaran virus Covid 19 yang terus menerus meningkat membuat pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan melalui surat keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 31 tahun 2020 tentang aturan penyelenggaraan shalat jum’at dan jamaah, salah satu aturan tersebut berupa menjaga jarak shaf pada saat shalat berjamaah, memakai masker, dan menggunakan handsanitizer, hal ini tentunya berpengaruh terhadap kekhusyuan seseorang saat shalat berjemaah. Oleh karena itu tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh kekhusyuan beribadah dalam penerapan protokol kesehatan di mesjid baitul makmur kotamobagu Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, metode yang digunakan adalah korelasional kuantitatif. pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik acak sistematis (Systematic Random Sampling). Data dianalisis dengan teknik analisis menggunakan rumus Product Moment Correlation Coefisien Karl Pearson. Temuan yang peneliti dapatkan bahwa penerapan protokol kesehatan dengan frekuensi 47,6% tergolong pada kategori Cukup. Penguruh signifikan terhadap kekhusyuan beribadah dan penerapan protokol kesehatan terdapat pengaruh, hal ini dapat dibuktikan dengan hasil nilai signifikansi 0,00 kurang dari 0,199, dan nilai korelasi 0,629, yang artinya berkorelasi Kuat.

Kontroversi Perda Berbasis Syariah Dalam Otonomi Daerah Di Indonesia

Article 29 paragraph 1 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that "the State is based on the One Supreme Godhead." This means that the state has given legitimacy to Islamic law as formal law in the Indonesian constitutional system. Islamic law has a great opportunity to be formalized into regulations, because the majority of Indonesians are Muslims. Perda Syariah itself in its journey has shown significant developments. There have been 433 regional regulations issued in Indonesia since 1998, however, these regional regulations with Islamic nuances have generated pro-contra attitudes from various parties. This study uses a qualitative research method with a literature approach. The results of the study state that there are still some parties who feel that regional regulations were born only as political needs that are less effective in their implementation, and others think that sharia regulations are an effort to regulate people's behavior so that they are in accordance with living norms.Keywords: Sharia Regional Regulation; Regional Autonomy; Formalization of Islamic Law Abstrak: Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.” Artinya negara telah memberikan legitimasi hukum Islam sebagai hukum formal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hukum Islam memiliki peluang yang besar untuk diformalkan menjadi peraturan, karena mayoritas bangsa Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Perda Syariah sendiri dalam perjalanannya telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Telah ada 433 Perda lahir di Indonesia sejak tahun 1998, namun Perda-perda bernuansa Islam tersebut menimbulkan sikap pro-kontra dari berbagai pihak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur. Hasil penelitian menyatakan bahwa masih ada sebagian pihak merasa bahwa Perda lahir hanya sebagai kebutuhan politik yang kurang efektif dalam pelaksanaannya, dan sebagian lain beranggapan bahwa Perda syariah adalah sebuah upaya untuk menertibkan perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma-norma yang hidup.Kata Kunci: Perda Syariah; Otonomi Daerah; Formalisasi Hukum Islam