scholarly journals THE EXISTENCE OF COLLATERAL IN CREDIT THROUGH PEER-TO-PEER LENDING SERVICES

2020 ◽  
Vol 9 (1) ◽  
pp. 98
Author(s):  
Ninis Nugraheni ◽  
Qonitah Annur Aziza
Keyword(s):  
Digital Signature ◽  
Rapid Growth ◽  
Legal Protection ◽  
Peer To Peer ◽  
Financing System ◽  
Equity Crowdfunding ◽  
The Status ◽  
P2p Lending ◽  
Online Access ◽  
Peer Lending

<em>Recently, the total number of registered P2P Lending Fintech promoters has reached 144 companies after 17 fintech joined in one month and had a business license in October 2019. The status of business lisence conferred to platforms registered in OJK has met a number of requirements such as information security in the form of ISO 271001, digital signature and the principle of risk management. As an “umbrella organizationn” for all fintech companies in Indonesia, Indonesia Fintech Association (i.e., AFTECH) has 280 members, which 250 of them operate their business in digital financing system, online credit, innovation on digital finance, insuretech, equity crowdfunding, and etc. The rapid growth of the fintech industry may definitely make a huge contribution to the Indonesian people, especially for retail and unbanked segments. However, this rapid growth potentially evokes legal problems on its implementation as the implementation of credit on peer-to-peer lending does not bring the engaged parties into person but solely through online-access in addition to its less prudence of making transactions, a default of loans which injures the creditors may likely to happen. The importance of legal protection for creditors by selecting an appropriate mitigation of risks (e.g., fiduciary warrant) as a legal assurance for engaged parties, especially the preferent creditors in terms of  possessing the fiduciary certificate when it comes to default.</em> <em>The result of this study with the fiduciary agreement, it will be prioritized in credit disbursement when the debtor turns into bangkruptcy and thus they are not allowed to use their loans for another purpose</em>

scholarly journals Perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga: Kasus Fintech Peer”To Peer Lending”

2020 ◽  
Vol 9 (1) ◽  
pp. 92
Author(s):  
Veronica Novinna
Keyword(s):  
Financial Services ◽  
Personal Information ◽  
Personal Data ◽  
Legal Protection ◽  
Peer To Peer ◽  
Third Party ◽  
Loan Default ◽  
P2p Lending ◽  
Peer Lending ◽  
Legal Consequences

Online loans are an instant method to get loans with technology basis and under control of the Financial Services Authority. Startups organizer have failed to protect consumers personal information thus creates problem in collecting debts."This study aims to explain and analyze" the”Legal Position of the Debt Collector in the administration of fintech and the legal consequences of the act of suppressing payments to consumers who fail to pay unlawfully.”This type of research used is normative juridical conducted with the approach of existing laws and regulations in Indonesia. Based on the research results obtained, there is a relationship or position of a third party with an online loan provider as a debt collector in a loan default, and this is explicitly explained in the P2P Lending fintech service delivery guidelines. "The legal consequences of the act of suppressing payments in the form of distribution" consumer personal data from the debt collector of the party organizing P2P Lending where "the consumer has the right to get legal protection through the filing of a claim of loss" arising as well as the organizer may be subject to administrative sanctions for his negligence. Pinjaman online ialah pinjaman cepat berbasis teknologi yang diawasi oleh OJK, beberapa penyelenggara telah lalai dalam menjaga data pribadi konsumen sehingga menimbulkan permasalahan dalam penagihan hutang kepada konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis Kedudukan Hukum Debt collector dalam penyelenggaraan fintech dan akibat hukum terhadap tindakan menekan pembayaran kepada konsumen gagal bayar dengan cara melawan hukum”. Jenis Penelitian yang dipergunakan ialah yuridis normatif yang dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat yakni adapun hubungan atau kedudukan pihak ketiga dengan penyelenggara pinjaman online adalah sebagai penagih hutang dalam pinjaman gagal bayar dan hal tersebut dijelaskan secara eksplisit dalam pedoman perilaku pemberian layanan fintech Peer to Peer Lending (P2P Lending).”Adapun akibat hukum terhadap tindakan menekan pembayaran berupa penyebaran data pribadi konsumen dari debt collector pihak penyelenggara P2P Lending dimana konsumen berhak mendapat perlindungan hukum melalui pengajuan tuntutan kerugian yang timbul serta pihak penyelenggara dapat dikenakan sanksi administratif atas tindakan kelalaiannya.

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENERIMA PINJAMAN DALAM TRANSAKSI PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (PEER TO PEER LENDING)

2021 ◽  
Vol 50 (4) ◽  
pp. 789
Author(s):  
Hendrawan Agusta
Keyword(s):  
Peer To Peer ◽  
P2p Lending ◽  
Peer Lending ◽  
Financial Technology

Perkembangan teknologi informasi sangat pesat, adanya kolaborasi antara teknologi informasi dengan berbagai bidang kehidupan melahirkan berbagai macam inovasi yang membuat kehidupan masyarakat semakin mudah. Inovasi di bidang teknologi informasi melahirkan model bisnis baru yang pada gilirannya mampu menghasilkan efisiensi bagi masyarakat. Revolusi teknologi informasi tersebut terus berkembang dan sekarang memasuki bidang keuangan yang regulasinya ketat. Kolaborasi antara teknologi informasi dengan bidang keuangan melahirkan Teknologi Finansial atau Financial Technology (Fintech), salah satunya pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi (Peer to Peer Lending/P2P Lending). Masyarakat menjadi lebih mudah mengakses kebutuhan keuangannya melalui P2P Lending. Di sisi lain, muncul tantangan dalam P2P Lending mengenai perlindungan data (data pribadi, data transaksi dan data keuangan). Dalam penelitian ini yang akan dibahas hanya data pribadi Penerima Pinjaman, dimana data pribadi tersebut perlu dilindungi agar tidak terjadi penyalahgunaan yang menimbulkan permasalahan hukum

Legal protection for Provider in Peer to Peer Lending: an Example from Indonesian Regulation

2019 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
Author(s):  
Trinas Dewi Hariyana
Keyword(s):  
Risk Management ◽  
Legal Protection ◽  
Peer To Peer ◽  
Bank Credit ◽  
Legal Certainty ◽  
P2p Lending ◽  
Credit Agreement ◽  
Dispute Resolution Mechanism ◽  
Settlement Mechanism ◽  
Financial Technology

The Financial Technology peer to peer (P2P) lending concept still finds many weaknesses, especially in terms of legal protection for parties and risk management from Fintech itself. P2P Lending Regulation in Indonesia currently uses POJK No. 77 / POJK / 2016 concerning technology-based money lending and borrowing services. The position of Fintech P2P lending is similar to a bank, but the concept is a different agreement. Fintech P2P lending funds can come from investors or funders or cooperate with legal entities or banks. Considering that the risk posed by Fintech P2P lending is very large, Fintech must also implement consumer protection, risk management and prudential principles like a bank credit agreement so as to cover the risk of bad credit, the Fintech platform uses other means to protect funds from investors or investors. the other is with the protection fund as done by the Coin works platform. The protection fund does not cover the entire fund invested by the funder, depending on the availability of protection funds and the amount of credit that is experiencing congestion. The POJK regulation in article 19 describes the agreement clause which must contain the dispute resolution mechanism and the settlement mechanism if the implementation of lending and borrowing services is not able to continue operations, so that with the rules related to the clause it is expected that the funder will still get legal certainty and protection for funds.

scholarly journals TANGGUNG GUGAT PENYELENGGARA PEER TO PEER LENDING JIKA PENERIMA PINJAMAN MELAKUKAN WANPRESTASI

2019 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 460
Author(s):  
Candrika Radita Putri
Keyword(s):  
Peer To Peer ◽  
P2p Lending ◽  
Peer Lending

Teknologi telah berkembang pesat dan merambah ke berbagai bidang termasuk pada sektor finansial. Teknologi finansial mengubah sistem keuangan tradisional ke dalam bentuk digital dengan tujuan dapat menunjang perekonomian Indonesia serta memberikan kemudahan kepada masyarakat. Kemunculan teknologi finansial salah satunya diwujudkan dengan inovasi layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau biasa dikenal dengan Peer to peer Lending (P2P Lending).Dalam pengembangannya, belum banyak peraturan hukum yang dapat memayungi berjalannya kegiatan tersebut sehingga pelaksanaannya masih berada di wilayah abu-abu. Meskipun layanan ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat, namun sangat berisiko karena para pihak yang melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam P2P Lending tidak bertatap muka secara langsung pada saat pelaksanaan perjanjian ataupun bertransaksi. Hal tersebut terjadi karena pelaksanaan kegiatan P2P Lending mengandalkan sistem yang digerakkan teknologi. Penyelenggara P2P Lending tentunya berperan sangat penting dalam berjalannya kegiatan tersebut karena segala kegiatan yang terjadi pada sistem menjadi tanggung jawab penyelenggara. Selain itu penyelenggara juga berkedudukan sebagai perantara sehingga penerima dan pemberi pinjaman dapat bertemu dalam platform yang telah disediakan. Pada pelaksanaan P2P Lending, belum diberikan informasi secara gamblang dan rinci mengenai kedudukan para pihaknya untuk mengetahui pihak yang bertanggung gugat seandainya penerima pinjaman melakukan wanprestasi.

scholarly journals Problematika Hukum Pada Peer To Peer Lending di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha

2019 ◽  
Vol 2 (6) ◽  
pp. 2025
Author(s):  
Cheyzsa Mega Andhini S.P
Keyword(s):  
Peer To Peer ◽  
Relevant Market ◽  
P2p Lending ◽  
Peer Lending ◽  
Financial Technology

E-commerce yang merupakan bentuk perdagangan elektronik menjadi tren dalam perdagangan di Indonesia saat ini. Tidak hanya perdagangan secara elektronik saja melainkan diiringi dengan adanya pembayaran secara elektronik yang kita kenal dengan Financial Technology (Selanjutnya disingkat fintech). Fintech adalah sebuah inovasi di dalam bidang jasa keuangan. Fintech yang bermunculan di Indonesia ini menjadi salah satu alternatif dalam hal pembayaran berbasis online. Salah satu jenisnya adalah sistem kredit secara online yang disebut dengan P2P Lending. P2P Lending secara legal diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/ POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi, sebagai dasar hukum terkait sistem pinjam meminjam dengan system elektronik. P2P Lending yang bermunculan di Indonesia membuat pihak bank konvensional juga menawarkan fasilitas yang sama pada perbankan yaitu sistem kredit online. Kesamaan fasilitas antara P2P Lending dan Kredit Online Sistem ini menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, karena mereka berada pada relevant market yang sama.

Unethical practices peer-to-peer lending in Indonesia

2019 ◽  
Vol 27 (1) ◽  
pp. 274-282 ◽  
Author(s):  
Taofik Hidajat
Keyword(s):  
Design Methodology ◽  
Secondary Data ◽  
Peer To Peer ◽  
Legal Action ◽  
Content Type ◽  
Unethical Practices ◽  
Legal Sanctions ◽  
P2p Lending ◽  
Peer Lending ◽  
Desk Research

Purpose This paper aims to highlight the existence of illegal peer-to-peer (P2P) lending in Indonesia, unethical practices of P2P lending operators to borrowers, regulatory weaknesses and offer recommendations to reduce unethical practices. Design/methodology/approach This paper is a general discussion through desk research using secondary data from journal papers, research reports, books and papers online. Findings There are regulatory weaknesses in regulating illegal P2P lending. There are no strict legal sanctions for P2P lending operators who act unethically to borrowers. Originality/value This paper discusses the unethical actions of P2P lending operators and the inability of regulations to take legal action against illegal P2P operators.

EDUCATION PREMIUM IN THE ONLINE PEER-TO-PEER LENDING MARKETPLACE: EVIDENCE FROM THE BIG DATA IN CHINA

2018 ◽  
Vol 63 (01) ◽  
pp. 45-64 ◽  
Author(s):  
JUANJUAN CHEN ◽  
YABIN ZHANG ◽  
ZHUJIA YIN
Keyword(s):  
Higher Education ◽  
Big Data ◽  
Interest Rates ◽  
Lower Risk ◽  
Education Level ◽  
Peer To Peer ◽  
Bachelor's Degrees ◽  
P2p Lending ◽  
Peer Lending

We study the education premiums in the online peer-to-peer (P2P) lending marketplace in which individuals bid on unsecured microloans applied by individual borrowers. Using more than 100,000 consummated and failed listings from the largest online P2P lending marketplace in China — Paipaidai.com, we examine whether higher education level lead to lower interest rates and lower risk of default. We find that controlling for other characteristics of borrowers, borrowing rates of borrowers with bachelor’s degrees is 0.141 percent higher than that of borrowers with associate’s degrees, and that female borrowers’ education premiums were higher than their male counterparts. With regard to loan performance, borrowers with bachelor’s degrees are 13% less likely to default than the borrowers with associate’s degrees. Therefore, the education premiums in the P2P lending marketplace are rational.

LEGAL PROTECTION FOR DEBTORS OF ONLINE LOANS

2020 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 46
Author(s):  
Dimas Pramodya Dwipayana
Keyword(s):  
Legal Protection ◽  
Peer To Peer ◽  
Financial Transaction ◽  
P2p Lending ◽  
Bad Loans ◽  
Loan Quality ◽  
Low Rate ◽  
Research Show ◽  
Financial Technology

Business concepts has experienced change from conventional (offline) to that which is digital (online) to win the market. This includes businesses in the financial technology (FinTech). This research aims to analyze the quality of loans in Indonesia FinTech-Peer to Peer (P2P) Lending. The objects of this research are seventy-two companies which establish FinTech-P2P lending. The tool used in this research is the analysis of the loan quality and the data trend from January until October 2018. Results of this research show that borrower and lender accounts have increased by 10,8 times, and it has increased by 1,8 times compared to the previous year. P2P lending has distributed loans as much as Rp.15.990.143.141.355 until October 2018. This number has grown 5,3 times since January of that year. Most of the loans in the P2P lending are current loans, in which its monthly payment is less than 30 days past due as of any date of determination. On average, the loan quality in the P2P lending is dominated by current loans, which reach 97,09%. The rest are non-current loans (1,90%) and bad loans (1,03%) every month. The low rate of non-performing loans shows a good quality of financial transaction. The information from this research may be used as a consideration for the society in using FinTech-P2P Lending for lending funds and investment.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document