scholarly journals PENYULUHAN HUKUM TENTANG BANTUAN HUKUM DI DESA KEDUNGARUM, KABUPATEN KUNINGAN, INDONESIA

2019 ◽  
Vol 2 (01) ◽  
Author(s):  
Suwari Akhmaddhian ◽  
Haris Budiman ◽  
Yunusrul Zen
Keyword(s):  
Legal Issues ◽  
Legal Assistance ◽  
Criminal Offense ◽  
Legal Proceedings ◽  
Know How ◽  
The People ◽  
Law And Justice ◽  
The Government ◽  
The Right

Every citizen has the right in law and justice, therefore the government makes Law No. 16 of 2011 on Legal Aid to protect its citizens in the event of a catastrophe. The aim of devotion to this community is to emphasize the people or the villagers, as well as other goals aimed at providing this counseling that parents can add information related to the process of handling criminal acts and how to follow up in the event of a criminal offense. The method used is by way of talk and discussion then terminated with question and answer. The results obtained from the devotion to this community are the more sensitive and know how criminal and legal proceedings and the response to legal issues, especially those related to the criminal act of the present crime, are expected with the devotion to this society parents can become work in keeping his family from various possibilities related to crime and legal assistance.�AbstrakSetiap warga negara mempunyai hak dalam hukum dan keadilan, oleh kerana itu pemerintah membuat Undang-Undang nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum untuk melindungi warganya dalam hal terjadi musibah yang menimpa masyarakat. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini lebih menitik beratkan kepada orang-orang atau warga desa, adapun sasaran lain yang menjadi tujuan dari diadakannnya penyuluhan ini yaitu para orang tua yang mana dapat menambah informasi terkait dengan proses penanganan tindak pidana dan bagaimana menindaklanjuti apabila terjadi tindak pidana. Metode yang digunakan yaitu dengan cara ceramah dan diskusi kemudian diakhiri dengan tanya jawab. Hasil yang diperoleh dari pengabdian kepada masyarakat ini yaitu masyarakat lebih peka dan mengetahui bagaimana proses tindak pidana dan bantuan hokum serta respon terhadap permasalahan hukum khususnya yang berkaitan dengan berbagai acaman tindak pidana pada sekarang ini, diharapkan dengan adanya pengabdian kepada masyarakat ini para orang tua dapat menjadi bekal dalam menjaga keluarganya dari berbagai kemungkinan yang terkait dengan tindak pidana dan bantuan hukum.�

scholarly journals PENYULUHAN HUKUM TENTANG BANTUAN HUKUM DI DESA CIPEDES, KABUPATEN KUNINGAN, INDONESIA

2019 ◽  
Vol 2 (01) ◽  
Author(s):  
Diding Rahmat ◽  
Dikha Anugrah
Keyword(s):  
Legal Issues ◽  
Legal Assistance ◽  
Criminal Offense ◽  
Legal Proceedings ◽  
Know How ◽  
The People ◽  
Law And Justice ◽  
The Government ◽  
The Right

Setiap warga negara mempunyai hak dalam hukum dan keadilan, oleh kerana itu pemerintah membuat Undang-Undang nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum untuk melindungi warganya dalam hal terjadi musibah yang menimpa masyarakat. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini lebih menitik beratkan kepada orang-orang atau warga desa, adapun sasaran lain yang menjadi tujuan dari diadakannnya penyuluhan ini yaitu para orang tua yang mana dapat menambah informasi terkait dengan proses penanganan tindak pidana dan bagaimana menindaklanjuti apabila terjadi tindak pidana. Metode yang digunakan yaitu dengan cara ceramah dan diskusi kemudian diakhiri dengan tanya jawab. Hasil yang diperoleh dari pengabdian kepada masyarakat ini yaitu masyarakat lebih peka dan mengetahui bagaimana proses tindak pidana dan bantuan hokum serta respon terhadap permasalahan hukum khususnya yang berkaitan dengan berbagai acaman tindak pidana pada sekarang ini, diharapkan dengan adanya pengabdian kepada masyarakat ini para orang tua dapat menjadi bekal dalam menjaga keluarganya dari berbagai kemungkinan yang terkait dengan tindak pidana dan bantuan hukum.Every citizen has the right in law and justice, therefore the government makes Law No. 16 of 2011 on Legal Aid to protect its citizens in the event of a catastrophe. The aim of devotion to this community is to emphasize the people or the villagers, as well as other goals aimed at providing this counseling that parents can add information related to the process of handling criminal acts and how to follow up in the event of a criminal offense. The method used is by way of talk and discussion then terminated with question and answer. The results obtained from the devotion to this community are the more sensitive and know how criminal and legal proceedings and the response to legal issues, especially those related to the criminal act of the present crime, are expected with the devotion to this society parents can become work in keeping his family from various possibilities related to crime and legal assistance.

scholarly journals SOSIALISASI PERATURAN BANTUAN HUKUM DI KECAMATAN CIWARU, KABUPATEN KUNINGAN, INDONESIA

2018 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
Author(s):  
Diding Rahmat ◽  
Suwari Akhmaddhian ◽  
Haris Budiman
Keyword(s):  
Legal Issues ◽  
Legal Aid ◽  
Criminal Offense ◽  
Legal Proceedings ◽  
Know How ◽  
The People ◽  
Law And Justice ◽  
The Government ◽  
The Right

Every citizen has the right in law and justice, therefore the government makes Law No. 16 of 2011 on Legal Aid to protect its citizens in the event of a catastrophe. The aim of devotion to this community is to emphasize the people or the villagers, as well as other goals aimed at providing this counseling that parents can add information related to the process of handling criminal acts and how to follow up in the event of a criminal offense. The method used is by way of talk and discussion then terminated with question and answer. The results obtained from the devotion to this community are the more sensitive and know how criminal and legal proceedings and the response to legal issues, especially those related to the criminal act of the present crime, are expected with the devotion to this society parents can become work in keeping his family from various possibilities related to crime and legal assistance.Keywords: Legal Aid, Prevention, Socialization�AbstrakSetiap warga negara mempunyai hak dalam hukum dan keadilan, oleh kerana itu pemerintah membuat Undang-Undang nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum untuk melindungi warganya dalam hal terjadi musibah yang menimpa masyarakat. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini lebih menitik beratkan kepada orang-orang atau warga desa, adapun sasaran lain yang menjadi tujuan dari diadakannnya penyuluhan ini yaitu para orang tua yang mana dapat menambah informasi terkait dengan proses penanganan tindak pidana dan bagaimana menindaklanjuti apabila terjadi tindak pidana. Metode yang digunakan yaitu dengan cara ceramah dan diskusi kemudian diakhiri dengan tanya jawab. Hasil yang diperoleh dari pengabdian kepada masyarakat ini yaitu masyarakat lebih peka dan mengetahui bagaimana proses tindak pidana dan bantuan hokum serta respon terhadap permasalahan hukum khususnya yang berkaitan dengan berbagai acaman tindak pidana pada sekarang ini, diharapkan dengan adanya pengabdian kepada masyarakat ini para orang tua dapat menjadi bekal dalam menjaga keluarganya dari berbagai kemungkinan yang terkait dengan tindak pidana dan bantuan hukum.

scholarly journals BANTUAN HUKUM BAGI TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN DI DESA MANCAGAR KABUPATEN KUNINGAN, INDONESIA

2018 ◽  
Vol 1 (02) ◽  
Author(s):  
Suwari Akhmaddhian ◽  
Erga Yuhandra
Keyword(s):  
Legal Issues ◽  
Legal Aid ◽  
Criminal Offense ◽  
Legal Proceedings ◽  
Know How ◽  
The People ◽  
Law And Justice ◽  
The Government ◽  
The Right

Every citizen has the right in law and justice, therefore the government makes Law No. 16 of 2011 on Legal Aid to protect its citizens in the event of a catastrophe. The aim of devotion to this community is to emphasize the people or the villagers, as well as other goals aimed at providing this counseling that parents can add information related to the process of handling criminal acts and how to follow up in the event of a criminal offense. The method used is by way of talk and discussion then terminated with question and answer. The results obtained from the devotion to this community are the more sensitive and know how criminal and legal proceedings and the response to legal issues, especially those related to the criminal act of the present crime, are expected with the devotion to this society parents can become work in keeping his family from various possibilities related to crime and legal assistance.Keywords: Legal Aid, Prevention, Socialization�AbstrakSetiap warga negara mempunyai hak dalam hukum dan keadilan, oleh kerana itu pemerintah membuat Undang-Undang nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum untuk melindungi warganya dalam hal terjadi musibah yang menimpa masyarakat. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini lebih menitik beratkan kepada orang-orang atau warga desa, adapun sasaran lain yang menjadi tujuan dari diadakannnya penyuluhan ini yaitu para orang tua yang mana dapat menambah informasi terkait dengan proses penanganan tindak pidana dan bagaimana menindaklanjuti apabila terjadi tindak pidana. Metode yang digunakan yaitu dengan cara ceramah dan diskusi kemudian diakhiri dengan tanya jawab. Hasil yang diperoleh dari pengabdian kepada masyarakat ini yaitu masyarakat lebih peka dan mengetahui bagaimana proses tindak pidana dan bantuan hokum serta respon terhadap permasalahan hukum khususnya yang berkaitan dengan berbagai acaman tindak pidana pada sekarang ini, diharapkan dengan adanya pengabdian kepada masyarakat ini para orang tua dapat menjadi bekal dalam menjaga keluarganya dari berbagai kemungkinan yang terkait dengan tindak pidana dan bantuan hukum.Kata Kunci: Bantuan Hukum, Pencegahan, Sosialisasi.

scholarly journals PENYULUHAN HUKUM UNDANG-UNDANG BANTUAN HUKUM DI KECAMATAN SELAJAMBE, KABUPATEN KUNINGAN, INDONESIA

2018 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
Author(s):  
Suwari Akhmaddhian ◽  
Erga Yuhandra ◽  
Gios Adhyakasa
Keyword(s):  
Legal Issues ◽  
Legal Aid ◽  
Criminal Offense ◽  
Legal Proceedings ◽  
Know How ◽  
The People ◽  
Law And Justice ◽  
The Government ◽  
The Right

AbstractEvery citizen has the right in law and justice, therefore the government makes Law No. 16 of 2011 on Legal Aid to protect its citizens in the event of a catastrophe. The aim of devotion to this community is to emphasize the people or the villagers, as well as other goals aimed at providing this counseling that parents can add information related to the process of handling criminal acts and how to follow up in the event of a criminal offense. The method used is by way of talk and discussion then terminated with question and answer. The results obtained from the devotion to this community are the more sensitive and know how criminal and legal proceedings and the response to legal issues, especially those related to the criminal act of the present crime, are expected with the devotion to this society parents can become work in keeping his family from various possibilities related to crime and legal assistance.Keywords: Legal Aid, Prevention, Socialization�AbstrakSetiap warga negara mempunyai hak dalam hukum dan keadilan, oleh kerana itu pemerintah membuat Undang-Undang nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum untuk melindungi warganya dalam hal terjadi musibah yang menimpa masyarakat. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini lebih menitik beratkan kepada orang-orang atau warga desa, adapun sasaran lain yang menjadi tujuan dari diadakannnya penyuluhan ini yaitu para orang tua yang mana dapat menambah informasi terkait dengan proses penanganan tindak pidana dan bagaimana menindaklanjuti apabila terjadi tindak pidana. Metode yang digunakan yaitu dengan cara ceramah dan diskusi kemudian diakhiri dengan tanya jawab. Hasil yang diperoleh dari pengabdian kepada masyarakat ini yaitu masyarakat lebih peka dan mengetahui bagaimana proses tindak pidana dan bantuan hokum serta respon terhadap permasalahan hukum khususnya yang berkaitan dengan berbagai acaman tindak pidana pada sekarang ini, diharapkan dengan adanya pengabdian kepada masyarakat ini para orang tua dapat menjadi bekal dalam menjaga keluarganya dari berbagai kemungkinan yang terkait dengan tindak pidana dan bantuan hukum.Kata Kunci: Bantuan Hukum, Pencegahan, Sosialisasi.

scholarly journals BANTUAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KECAMATAN SELAJAMBE, KUNINGAN

2019 ◽  
Vol 2 (02) ◽  
Author(s):  
Suwari Akhmaddhian ◽  
Bias Lintang Dialog
Keyword(s):  
Community Service ◽  
Legal Aid ◽  
Criminal Proceedings ◽  
Know How ◽  
The People ◽  
Questions And Answers ◽  
Law And Justice ◽  
The Government ◽  
The Right

Every citizen has the right in law and justice, because of that the government made Law number 16 of 2011 concerning Legal Aid to protect its citizens in the event of a disaster that befalls the community. The purpose of community service is more focused on the people or villagers, while the other objectives of this counseling are the parents who can add information related to the process of handling criminal acts and how to follow up in the event of a crime. The method used is by way of lectures and discussions then ends with questions and answers. The results obtained from this community service are more sensitive people and know how the criminal proceedings associated with brands, patents, business licenses, taxes, illegal fees, financing or financing agreements with third parties and legal assistance and response to legal issues in particular those in connection with various threats to criminal acts at this time, it is expected that with the dedication to this community, parents can become equipped in protecting their families from various possibilities related to criminal acts and legal aid.Keywords: Legal Aid, Prevention, Socialization�AbstrakSetiap warga negara mempunyai hak dalam hukum dan keadilan, oleh kerana itu pemerintah membuat Undang-Undang nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum untuk melindungi warganya dalam hal terjadi musibah yang menimpa masyarakat. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini lebih menitik beratkan kepada orang-orang atau warga desa, adapun sasaran lain yang menjadi tujuan dari diadakannnya penyuluhan ini yaitu para orang tua yang mana dapat menambah informasi terkait dengan proses penanganan tindak pidana dan bagaimana menindaklanjuti apabila terjadi tindak pidana. Metode yang digunakan yaitu dengan cara ceramah dan diskusi kemudian diakhiri dengan tanya jawab. Hasil yang diperoleh dari pengabdian kepada masyarakat ini yaitu masyarakat lebih peka dan mengetahui bagaimana proses tindak pidana yang terkait dengan� merek, paten, izin usaha, pajak, pungutan liar, perjanjian pembiayaan atau pendanaan dengan pihak ketiga dan bantuan hukum serta respon terhadap permasalahan hukum khususnya yang berkaitan dengan berbagai acaman tindak pidana pada sekarang ini, diharapkan dengan adanya pengabdian kepada masyarakat ini para orang tua dapat menjadi bekal dalam menjaga keluarganya dari berbagai kemungkinan yang terkait dengan tindak pidana dan bantuan hukum.Kata Kunci: Bantuan Hukum, Pencegahan, Sosialisasi.

scholarly journals PENYULUHAN HUKUM TENTANG PROSEDUR PENANGANAN PERKARA PIDANA DI DESA SANGIANG, MAJALENGKA

2019 ◽  
Vol 2 (02) ◽  
Author(s):  
Suwari Akhmaddhian
Keyword(s):  
Community Service ◽  
Criminal Law ◽  
The Other ◽  
Legal Aid ◽  
The People ◽  
Questions And Answers ◽  
Law And Justice ◽  
The Government ◽  
The Right

Every citizen has the right in law and justice, because of that the government made Law number 16 of 2011 concerning Legal Aid to protect its citizens in the event of a disaster that befalls the community. The purpose of community service is more focused on the people or villagers, while the other objectives of this counseling are the parents who can add information related to the process of handling criminal acts and how to follow up in the event of a crime. The method used is by way of lectures and discussions then ends with questions and answers. The results obtained from this community service are that the community is more sensitive and knows how criminal law and the process of resolving criminal acts, starting from the investigation and investigation, prosecution and court decision. defendant.�Keywords: Legal Aid, Prevention, Socialization.AbstrakSetiap warga negara mempunyai hak dalam hukum dan keadilan, oleh kerana itu pemerintah membuat Undang-Undang nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum untuk melindungi warganya dalam hal terjadi musibah yang menimpa masyarakat. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini lebih menitik beratkan kepada orang-orang atau warga desa, adapun sasaran lain yang menjadi tujuan dari diadakannnya penyuluhan ini yaitu para orang tua yang mana dapat menambah informasi terkait dengan proses penanganan tindak pidana dan bagaimana menindaklanjuti apabila terjadi tindak pidana. Metode yang digunakan yaitu dengan cara ceramah dan diskusi kemudian diakhiri dengan tanya jawab. Hasil yang diperoleh dari pengabdian kepada masyarakat ini yaitu masyarakat lebih peka dan mengetahui bagaimana hokum pidana dan proses penyelesaian tindak pidana yaitu mulai dari penyelidaikan dan penyidikan, penuntutan dan putusan pengadilan.masyarakat mengetahui tentang tahapan-tahapan dalam proses penyelesian perkara pidana yang dilalui seorang tersangka atau terdakwa.�Kata Kunci: Bantuan Hukum, Pencegahan, Sosialisasi.

The Right to Information in India Implementation and Impact

2015 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 17
Author(s):  
_______ Naveen ◽  
_____ Priti
Keyword(s):  
Public Life ◽  
Public Authorities ◽  
The Public ◽  
Know How ◽  
The People ◽  
The Government ◽  
Right To Information ◽  
The Right ◽  
The Impact

The Right to Information Act 2005 was passed by the UPA (United Progressive Alliance) Government with a sense of pride. It flaunted the Act as a milestone in India’s democratic journey. It is five years since the RTI was passed; the performance on the implementation frontis far from perfect. Consequently, the impact on the attitude, mindset and behaviour patterns of the public authorities and the people is not as it was expected to be. Most of the people are still not aware of their newly acquired power. Among those who are aware, a major chunk either does not know how to wield it or lacks the guts and gumption to invoke the RTI. A little more stimulation by the Government, NGOs and other enlightened and empowered citizens can augment the benefits of this Act manifold. RTI will help not only in mitigating corruption in public life but also in alleviating poverty- the two monstrous maladies of India.

Paradigma Pembangunan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

2020 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
pp. 117-132
Author(s):  
Betha Rahmasari
Keyword(s):  
Regional Development ◽  
Financial Management ◽  
Sustainable Use ◽  
Economic Potential ◽  
Village Community ◽  
Development Organizations ◽  
The People ◽  
The Government ◽  
The Right ◽  
The Village

This article aims to find out the developmentidea or paradigm through village financial management based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages. In this study, the researcher used a normative research methodby examining the village regulations in depth. Primary legal materials are authoritatuve legal materials in the form of laws and regulations. Village dependence is the most obvious violence against village income or financial sources. Various financial assistance from the government has made the village dependent on financial sources from the government. The use of regional development funds is intended to support activities in the management of Regional Development organizations. Therefore, development funds should be managed properly and smoothly, as well as can be used effectively to increase the people economy in the regions. This research shows that the law was made to regulate and support the development of local economic potential as well as the sustainable use of natural resources and the environment, and that the village community has the right to obtain information and monitor the planning and implementation of village development.

JUSTICE AND SOCIAL CHANGE FOR INCLUSIVE EDUCATION IN INDONESIA AND ASEAN FOR DISABLED PERSONS (STUDY ON PEOPLE AFFECTED BY LEPROSY)

2017 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 1-5
Author(s):  
Nuah Perdamenta Tarigan ◽  
Christian Siregar ◽  
Simon Mangatur Tampubolon
Keyword(s):  
Inclusive Education ◽  
Local Governments ◽  
Disabled Persons ◽  
Equal Rights ◽  
Central Java ◽  
The People ◽  
Asean Countries ◽  
The Government ◽  
The Moment ◽  
The Right

Justice that has not existed and is apparent among the disabilities in Indonesia is very large and spread in the archipelago is very large, making the issue of equality is a very important thing especially with the publication of the Disability Act No. 8 of 2016 at the beginning of that year. Only a few provinces that understand properly and well on open and potential issues and issues will affect other areas including the increasingly growing number of elderly people in Indonesia due to the increasing welfare of the people. The government of DKI Jakarta, including the most concerned with disability, from the beginning has set a bold step to defend things related to disability, including local governments in Solo, Bali, Makassar and several other areas. Leprosy belonging to the disability community has a very tough marginalization, the disability that arises from leprosy quite a lot, reaches ten percent more and covers the poor areas of Indonesia, such as Nusa Tenggara Timur, Papua, South Sulawesi Provinces and even East Java and West Java and Central Java Provinces. If we compare again with the ASEAN countries we also do not miss the moment in ratifying the CRPD (Convention of Rights for People with Disability) into the Law of Disability No. 8 of 2016 which, although already published but still get rejections in some sections because do not provide proper empowerment and rights equality. The struggle is long and must be continued to build equal rights in all areas, not only health and welfare but also in the right of the right to receive continuous inclusive education.

scholarly journals PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN PADA KAWASAN PARIWISATA LOMBOK (STUDI KASUS TANAH TERLANTAR DI GILI TRAWANGAN LOMBOK)

2014 ◽  
Vol 14 (2) ◽  
Author(s):  
Zainal Asikin
Keyword(s):  
Land Use ◽  
Law Enforcement ◽  
Law Enforcement Officers ◽  
Land Dispute ◽  
The People ◽  
Agrarian Law ◽  
The Government ◽  
The Right ◽  
Lombok Island

This research is aimed at exploring an appropriate solution for various conflicts in land use, particularly in optimizing the utilization of the neglected land in Gili Terawangan, Lombok Island.  This solution is required to avoid potential horizontal conflicts among people, companies and government since 1993. Conflict over land in Lombok Island in general and Gili Terawangan particularly shows several factors; first, the wrong policy in the area of land (especially in tourist areas); second, the infirm attitude of the Party and the Government Land Office in the enforcement of laws; third, the jealousy of Gili Terawangan natives as cultivators; fourth, less responsibility employers (who acquire cultivating right); fifth, the absence of law protection for Gili Terawangan natives; sixth, the arrogant attitude of law enforcement officers. The comprehensive and final resolution to the conflicts of land use could only be achieved if: (i) the people, who already control and use or manage the land from time to time, are provided certainty on managing and optimizing the land based on the principles of welfare, justice, equity, efficiency and sustainability; (ii) the selection and determination of the companies that will be granted the right to cultivate (HGU) and the right to build (HGB) should be conducted based on the transparent principle. In this respect, the government could establish an independent team that involves all components of society and higher education.Key words: land dispute, tourism area, agrarian law.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document