scholarly journals REDUKSI KEWENANGAN ATRIBUSI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGATURAN PEMILIHAN KEPALA DESA

2018 ◽  
Vol 11 (1) ◽  
pp. 113
Author(s):  
Proborini Hastuti
Keyword(s):  
Supreme Court ◽  
Judicial Review ◽  
Supreme Court Decision ◽  
Court Decision ◽  
Regional Government ◽  
Legal Research ◽  
Literature Research ◽  
The Supreme Court ◽  
Legal Effect ◽  
Legal Force

ABSTRAKPemerintah Daerah Kabupaten Demak membuat peraturan turunan dari ketentuan pencalonan pemilihan kepala desa di Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ke dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa. Peraturan daerah tersebut berhenti berlaku setelah Mahkamah Agung melakukan hak uji materi dan menghasilkan Putusan Nomor 30 P/ HUM/2016 yang menyatakan peraturan daerah tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan hal tersebut perlu dianalisis apakah Putusan Nomor 30 P/HUM/2016 memiliki dampak hukum terhadap kewenangan atribusi pemerintah daerah Kabupaten Demak berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan menggunakan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut memberikan implikasi terhadap adanya reduksi kewenangan atribusi yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam hal pemilihan kepala desa sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan di Indonesia.Kata kunci: kewenangan atribusi, pemilihan kepala desa, hak uji materi. ABSTRACT Demak Regency Administrative Government made a regulation derived from Village Chief Election Regulation in Article 33 of Law Number 6 of 2014 regarding Village and transformed into Article 24 paragraph (1) of Demak Regency Regulation Number 5 of 2015 regarding Village Chief. The regional regulation ceased to take effect after the Supreme Court conducted a judicial review and ruled Decision Number 30 P/ HUM/2016 stating that the regional regulation is in conflict with higher level regulations and therefore has no binding legal force. Based on this, it is necessary to analyze whether the Supreme Court Decision Number 30 P/HUM/2016 has a legal effect on the attribution authority of the Administrative Government of Demak Regency pursuant to Law Number 6 of 2014 regarding Village. This analysis is a normative legal research conducted using literature research. The result of the analysis shows that the Supreme Court Decision has implication to the reduction of attribution authority of the regional government in village chief election as part of managing governance in Indonesia.Keywords: attribution authority, village chief election, right to judicial review.

scholarly journals KONSEP PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PERKARA KEPAILITAN

2017 ◽  
Vol 10 (3) ◽  
pp. 331
Author(s):  
Nelson Kapoyos
Keyword(s):  
Supreme Court ◽  
Simple Proof ◽  
Judicial Review ◽  
Research Method ◽  
Supreme Court Decision ◽  
Research Problem ◽  
Civil Code ◽  
Court Decision ◽  
Legal Research ◽  
The Supreme Court

ABSTRAKPenelitian ini mempermasalahkan pembuktian sederhana dalam proses kepailitan terkait kewajiban pemberitahuan adanya peralihan piutang (cessie) kepada debitur. Putusan Nomor 02/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN.Niaga.Mks telah mengabulkan permohonan kreditur cessionaries yang dikuatkan oleh Putusan Nomor 19 K/PDT.SUSPAILIT/2015, namun pada upaya hukum peninjauan kembali majelis hakim justru mengabulkan permohonan peninjauan kembali dengan alasan pembuktian sederhana terhadap cessie belum diberitahukan kepada debitur secara resmi melalui juru sita pengadilan. Rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana konsep pembuktian sederhana dalam kepailitan terhadap kewajiban pemberitahuan pengalihan piutang (cessie) pada pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali Nomor 125 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Kesimpulan penelitian ini adalah konsep pembuktian sederhana di dalam pembuktian kepailitan tidak ada kewajiban pemberitahuan secara resmi melalui juru sita pengadilan karena Pasal 613 BW tidak mengaturnya, pemberitahuan hanya diajukan secara tertulis dan bisa kapanpun diberitahukan kepada debitur. Kata kunci: kepailitan, pembuktian sederhana, cessie.ABSTRACTThis analysis intends to question the simple proof in bankruptcy proceedings related to the transition of receivable notification obligation (cessie) to the debtors. The Commercial Court Decision Number 02/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN.Niaga.Mks has granted the petitions of creditor’s cessionary which was strengthened by the Supreme Court Decision Number 19 K/PDT.SUSPAILIT/2015, but on the judicial review attempt, the Supreme Court has granted the petition for the judicial review on the grounds that a simple proof of cessie has not been officially disclosed to the debtor through a court bailiff. The formulation of this research problem is how the concept of simple proof in bankruptcy proceeding to the obligation of notification of transfer of receivables (cessie) in the consideration of Court Decision Number 125 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015. The research method of this analysis is normative legal research. This analysis resolves thatin the simple proof concept of the bankruptcy proceedings, there is no obligation of official notice through the court bailiff because it is not set on Article 613 of Indonesia Civil Code Law, so the notification is only submitted in writing and may at any time be notified to the debtor. Keywords: bankruptcy, simple proof, cessie.

scholarly journals PENERAPAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP NON MUSLIM DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 331/K/AG/2018/MA

2019 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 267
Author(s):  
Liana Noviyanti ◽  
Mulati Mulati
Keyword(s):  
Qualitative Research ◽  
Supreme Court ◽  
Islamic Law ◽  
Supreme Court Decision ◽  
Court Decision ◽  
Court Ruling ◽  
Legal Research ◽  
Supreme Court Ruling ◽  
Library Research ◽  
The Supreme Court

Islamic law has stated that every person of different religion cannot inherit each other, both Muslims inherit for non-Muslims and from non-Muslims inherit for Muslims, but in practice, Judges at the Supreme Court level implement mandatory wills, this is required which has been decided in the Supreme Court Decision Number. 331 / K / AG / 2018 / MA. This study aims to examine how to implement the mandatory non-Muslim wills in the Supreme Court ruling Number. 331 / K / AG / 2018 / MA based on the provisions of the Compilation of Islamic Law (KHI), and what the Supreme Court Judges consider in implementing mandatory testaments against non-Muslims in the Supreme Court Decision Number. 331 / K / AG / 2018 / MA. This research is a normative legal research with the nature of qualitative research with the type of library research. Based on the studies that have been carried out, the Decision of the Supreme Court Number. 331 / K / AG / 2018 / MA does not include legal considerations in force in Indonesia concerning inheritance provisions and concerning the granting of an approved mandatory will set out in the Compilation of Islamic Law (KHI). The application of mandatory wills in the Supreme Court Decision is contrary to the provisions of Islamic Law and the provisions of the Compilation of Islamic Law (KHI). Article 209 paragraphs (1) and (2) concerning mandatory wills.

scholarly journals PENGATURAN TENTANG PENYELESAIAN KONFLIK NORMA ANTARA PERATURAN MENTERI TERHADAP UNDANG-UNDANG

2020 ◽  
Vol 8 (8) ◽  
pp. 1191
Author(s):  
Maria Virginia Usfunan
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Supreme Court ◽  
Judicial Review ◽  
Research Method ◽  
Supreme Court Decision ◽  
Legal Research ◽  
The Supreme Court ◽  
The Right ◽  
Legal Consequences ◽  
Laws And Regulations

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang penyelesaian tentang konflik norma antara peraturan menteri terhadap undang-undang dan unruk mengetahui bagaimana sifat putusan mahkamah agung dalam hak uji material. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pengaturan tentang penyelesaian konflik norma antara Peraturan Menteri Terhadap Undang-Undang, metode penyelesaian konflik norma itu dengan digunakannya asas lex superior derogate lex inferior ini, yang digunakan dengan terjadinya konflik norma antara UU Peraturan Perundang-Undangan dengan Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 terkait pengaturan penyelesaian konflik norma antara peraturan menteri dengan Undang-Undang, maka berdasarkan asas tersebut yang digunakan adalah UU Peraturan Perundang-Undangan, sehingga Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 harus dikesampingkan. Maka, Pengaturan mengenai Penyelesaian Konflik Norma Antara Peraturan Menteri Terhadap Undang-Undang, menjadi kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 9 UU Peraturan Perundang-Undangan. Dan Sifat Putusan Mahkamah Agung dalam Hak Uji Materiil dalam memberikan putusannya yang pada prinsipnya yang memiliki konsekuensi hukum aturan tersebut apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bertentangan dengan aturan di atasnya maka aturan tersebut akan menjadi tidak sah serta tidak berlaku, dan menjadi tanggungjawab instansi terkait untuk mencabutnya. The purpose of the study is to find how adjustment of the settlement of norm conflicts between Ministerial Regulations toward the Constitution and to find out how the nature of the Supreme Court decision in the right of judicial review. The method used was normative legal research method with the legislation approach and concept approach. Adjustment on resolving norms of conflict between Ministerial Regulations toward the Constitution, the method of resolving norms conflicts by using the principle of lex superior derogate lex inferior, which was used in the norm conflicts between the Constitution on Laws and Regulations with Minister of Law and Human Rights Regulation Number 2 of 2019 in relation to conflict resolution arrangements the norm between Ministerial Regulations and the Constitution, then based on the principle used was the Constitution on Laws and Regulations, so Minister of Law and Human Rights Regulation Number 2 of 2019 must be set aside. Thus, the adjustment on resolving norms of conflict between Ministerial Regulations toward the Constitution became authority of the Supreme Court based on Article 9 of the Constitution on Laws and Regulations. And the nature of the Supreme Court's Decision in the Right to Judge Material in providing its decision which in principle had legal consequences of the rule if it was proven legally and convincingly contrary to the rules above, the rule would be invalid and not applicable, and it was the responsibility of related agencies to revoke it.

scholarly journals Legal Protection For Brand Right Owner Famous For His Brand Immediate

2021 ◽  
Vol 5 (2) ◽  
pp. 222-229
Author(s):  
Chris Anggi Natalia Berutu ◽  
Sheila Elfira ◽  
Monica Sheren Tambuwun ◽  
Ericson Sebastian Sitohang
Keyword(s):  
Supreme Court ◽  
Legal Protection ◽  
Supreme Court Decision ◽  
Court Decision ◽  
Legal Research ◽  
The Supreme Court ◽  
The Law ◽  
Existing Data

Brand equality can cause harm to brand owners. Therefore, the legal protection of trademarks is very important. In this study, the authors will analyze the Supreme Court Decision No. 7K/pdt.sus-HKI/2016 whose purpose is that the consequences of the law of imitation of famous brands can be known and know the legal protection for owners of well-known brands if their brands are imitated. This research is descriptive and classified as normative legal research and uses existing data. Based on research, the famous brand ST. REGIS belonging to the plaintiff entered the list of registrants in Indonesia first, therefore the defendant's mark REGIS@the Peak at Sudirman has been registered with unfavorable conditions. The defendant's mark is essentially the same as the plaintiff's mark for similar and dissimilar services, as a result, the defendant's mark must be removed from the general register of marks. According to the law, Sheraton Internasional as the owner of the famous ST.REGIS brand won against REGIS@ the Peak at Sudirman.

scholarly journals The functions and failings of the Abortion Supervisory Committee: A Critique of the New Zealand Supreme Court Decision in Right to Life New Zealand Inc v The Abortion Supervisory Committee

2021 ◽  
Author(s):  
◽  
Emma Jane Smith
Keyword(s):  
New Zealand ◽  
Supreme Court ◽  
Judicial Review ◽  
Supreme Court Decision ◽  
Court Decision ◽  
Right To Life ◽  
The Supreme Court ◽  
Majority Judgment ◽  
The Law ◽  
Minority View

<p>In 2012 the Supreme Court of New Zealand ruled on Right to Life New Zealand Inc v The Abortion Supervisory Committee. The case was brought by way of application for judicial review, with Right to Life New Zealand Inc arguing that the Supervisory Committee had made an error of law in interpreting its functions under the Contraception, Sterilisation, and Abortion Act 1977. A majority of the Court held that the Supervisory Committee does not have the power to review decisions made by certifying consultants in individual cases. However, both the text and the purpose of the Act support the minority view, that the Supervisory Committee must seek information about individual cases in order to fulfil its functions under the Act. It appears that the majority judgment was motivated by policy concerns due to an arguable change in Parliamentary intent since 1977. The majority should have acknowledged the policy values that guided its decision or accorded with the minority view rather than straining the statutory wording. Either of those actions would have better prompted Parliament to reform the law to reflect modern circumstances.</p>

scholarly journals Legal Protection for Consumers as Aviation Service Users(Study of Supreme Court Decision No: 975 K/PDT/2019)

2021 ◽  
Vol 04 (06) ◽  
Author(s):  
Muhamad Bilal Saputra ◽  
Keyword(s):  
Qualitative Methods ◽  
Supreme Court ◽  
Consumer Protection ◽  
Legal Protection ◽  
Supreme Court Decision ◽  
Court Decision ◽  
Service Users ◽  
Legal Research ◽  
Library Research ◽  
The Supreme Court

The main problem discussed in this study is about legal protection for aviation consumers in which the airline did unlawful acts against consumers. The method used in this study uses a type of normative legal research, with a statute approach and case approach, using primary legal materials by collecting data on a library research base, then analyzed using qualitative methods. In the first and second level decisions, the judge rejected the passenger's claim because according to the judge, the lawsuit that should have been filed was a default and not unlawful acts lawsuit, while in the Supreme Court's decision, the judge granted the passenger's claim that the lawsuit was unlawful acts. In this case, the Supreme Court had properly implemented the law in accordance with the consumer protection law and the aviation law.

scholarly journals Tanggung Jawab Notaris Terkait Penyelundupan Hukum Dalam Hal Perjanjian Nominee

Acta Comitas ◽  
2021 ◽  
Vol 6 (01) ◽  
pp. 142
Author(s):  
Cokorda Istri Ratih Dwiyanti Pemayun ◽  
I Made Sarjana
Keyword(s):  
Supreme Court ◽  
Supreme Court Decision ◽  
Court Decision ◽  
Research Approach ◽  
Legal Research ◽  
Legal Concept ◽  
The Supreme Court ◽  
Lease Agreement ◽  
Land Leasing

The purpose of this study is to understand the validity of the lease agreement followed by the nominee agreement and the responsibilities of the notary in making the nominee deed. This research is a normative legal research. The research approach used is a statutory approach and a legal concept approach. The results of this study indicate that the legality of land leasing by foreigners followed by a nominee agreement is null and void, and the responsibility of the Notary regarding the nominee agreement in the Supreme Court Decision Number: 193 / PDT / 2015 / PT.DPS is subject to civil sanctions punished by compensation, namely compensating for losses by paying all costs incurred because of this case..   Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan perjanjian sewa yang diikuti dengan perjanjian nominee dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta nominee. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan statutori dan pendekatan konsep hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa legalitas sewa tanah oleh pihak asing yang diikuti dengan perjanjian nominee batal demi hukum, dan Tanggung jawab Notaris terkait perjanjian nominee dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 193 / PDT / 2015 / PT.DPS dikenai sanksi perdata yang dihukum dengan santunan, yaitu mengganti kerugian dengan membayar semua biaya yang timbul karena kasus ini.

scholarly journals The functions and failings of the Abortion Supervisory Committee: A Critique of the New Zealand Supreme Court Decision in Right to Life New Zealand Inc v The Abortion Supervisory Committee

2021 ◽  
Author(s):  
◽  
Emma Jane Smith
Keyword(s):  
New Zealand ◽  
Supreme Court ◽  
Judicial Review ◽  
Supreme Court Decision ◽  
Court Decision ◽  
Right To Life ◽  
The Supreme Court ◽  
Majority Judgment ◽  
The Law ◽  
Minority View

<p>In 2012 the Supreme Court of New Zealand ruled on Right to Life New Zealand Inc v The Abortion Supervisory Committee. The case was brought by way of application for judicial review, with Right to Life New Zealand Inc arguing that the Supervisory Committee had made an error of law in interpreting its functions under the Contraception, Sterilisation, and Abortion Act 1977. A majority of the Court held that the Supervisory Committee does not have the power to review decisions made by certifying consultants in individual cases. However, both the text and the purpose of the Act support the minority view, that the Supervisory Committee must seek information about individual cases in order to fulfil its functions under the Act. It appears that the majority judgment was motivated by policy concerns due to an arguable change in Parliamentary intent since 1977. The majority should have acknowledged the policy values that guided its decision or accorded with the minority view rather than straining the statutory wording. Either of those actions would have better prompted Parliament to reform the law to reflect modern circumstances.</p>

scholarly journals Kedudukan Peraturan Daerah Yang Dibatalkan Oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015

2019 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 95-113
Author(s):  
Rahmat Qadri Nasrun ◽  
Husni Djalil ◽  
Efendi Efendi
Keyword(s):  
Supreme Court ◽  
Research Method ◽  
Central Government ◽  
Secondary Data ◽  
Research Data ◽  
Court Decision ◽  
Constitutional Court ◽  
Regional Government ◽  
Legal Research ◽  
The Supreme Court

Pada tahun 2016 Menteri Dalam Negeri membatalkan 3.143 Peraturan Daerah bermasalah. Kemudian pada tahun 2017 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan sebuah Putusan yang mencabut kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan Peraturan Daerah. Akan tetapi masih ada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Peraturan Daerah yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini bertujuan, untuk menganalisis kekuatan eksekutorial Keputusan Menteri Dalam Negeri yang membatalkan peraturan daerah sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi serta untuk menganalisis kedudukan peraturan daerah yang dibatalkan oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri yang masih dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah setelah Putusan Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber data penelitian adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama. Menteri Dalam Negeri masih dapat melaksanakan Keputusan untuk membatalkan Peraturan Daerah karena Putusan Mahkamah Konstitusi tidak berlaku surut, namun idealnya yang lebih berhak membatalkan Peraturan Daerah adalah Mahkamah Agung. Kedua, Kedudukan Peraturan Daerah yang dibatalkan oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri yang masih dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi maka Peraturan Daerah tersebut tidak langsung batal karena ada mekanisme yang harus dilakukan yaitu pencabutan. Selama belum ada pencabutan, maka Peraturan Daerah dimaksud tetap ada tetapi tidak bisa dilaksanakan. Disarankan kepada Pemerintah Pusat agar merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 khususnya pasal yang mengatur tentang pembatalan Peraturan Daerah dan apabila mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan harus berpedoman pada hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu.In 2016 the Minister of Home Affairs canceled 3,143 problematic Regional Regulations. Then in 2017 the Constitutional Court issued a Decision revoking the authority of the Minister of Home Affairs to cancel the Regional Regulation. However, there are still Regional Governments who carry out Regional Regulations that have been canceled by the Minister of Home Affairs before the decision of the Constitutional Court is issued. This study aims to analyze the executorial power of the Decree of the Minister of Home Affairs which overturned regional regulations before the Constitutional Court Decision and to analyze the position of regional regulations which were canceled by the Decree of the Minister of Home Affairs which was still implemented by the Regional Government after the Constitutional Court Decision. The research method used is normative legal research. The source of research data is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of the study indicate that : first, The Minister of Home Affairs can still implement the Decision to cancel Regional Regulations because the Constitutional Court Decision does not apply retroactively, but ideally the more entitled to cancel Regional Regulations is the Supreme Court. Second, the position of the Regional Regulation which was canceled by the Decree of the Minister of Home Affairs which is still carried out by the Regional Government after the issuance of the Constitutional Court Decision, the Regional Regulation is not immediately canceled because there is a mechanism that must be done, namely revocation. As long as there has been no revocation, then the Regional Regulation in question still exists but cannot be implemented. It is recommended to the Central Government to revise Act. No. 23 Year 2014 specifically the articles governing the cancellation of Regional Regulations and when issuing a law and regulation must be guided by the hierarchy of legislation in force at that time.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document