scholarly journals KONSEP PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PERKARA KEPAILITAN

2017 ◽  
Vol 10 (3) ◽  
pp. 331
Author(s):  
Nelson Kapoyos
Keyword(s):  
Supreme Court ◽  
Simple Proof ◽  
Judicial Review ◽  
Research Method ◽  
Supreme Court Decision ◽  
Research Problem ◽  
Civil Code ◽  
Court Decision ◽  
Legal Research ◽  
The Supreme Court

ABSTRAKPenelitian ini mempermasalahkan pembuktian sederhana dalam proses kepailitan terkait kewajiban pemberitahuan adanya peralihan piutang (cessie) kepada debitur. Putusan Nomor 02/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN.Niaga.Mks telah mengabulkan permohonan kreditur cessionaries yang dikuatkan oleh Putusan Nomor 19 K/PDT.SUSPAILIT/2015, namun pada upaya hukum peninjauan kembali majelis hakim justru mengabulkan permohonan peninjauan kembali dengan alasan pembuktian sederhana terhadap cessie belum diberitahukan kepada debitur secara resmi melalui juru sita pengadilan. Rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana konsep pembuktian sederhana dalam kepailitan terhadap kewajiban pemberitahuan pengalihan piutang (cessie) pada pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali Nomor 125 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Kesimpulan penelitian ini adalah konsep pembuktian sederhana di dalam pembuktian kepailitan tidak ada kewajiban pemberitahuan secara resmi melalui juru sita pengadilan karena Pasal 613 BW tidak mengaturnya, pemberitahuan hanya diajukan secara tertulis dan bisa kapanpun diberitahukan kepada debitur. Kata kunci: kepailitan, pembuktian sederhana, cessie.ABSTRACTThis analysis intends to question the simple proof in bankruptcy proceedings related to the transition of receivable notification obligation (cessie) to the debtors. The Commercial Court Decision Number 02/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN.Niaga.Mks has granted the petitions of creditor’s cessionary which was strengthened by the Supreme Court Decision Number 19 K/PDT.SUSPAILIT/2015, but on the judicial review attempt, the Supreme Court has granted the petition for the judicial review on the grounds that a simple proof of cessie has not been officially disclosed to the debtor through a court bailiff. The formulation of this research problem is how the concept of simple proof in bankruptcy proceeding to the obligation of notification of transfer of receivables (cessie) in the consideration of Court Decision Number 125 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015. The research method of this analysis is normative legal research. This analysis resolves thatin the simple proof concept of the bankruptcy proceedings, there is no obligation of official notice through the court bailiff because it is not set on Article 613 of Indonesia Civil Code Law, so the notification is only submitted in writing and may at any time be notified to the debtor. Keywords: bankruptcy, simple proof, cessie.

scholarly journals Analisis Yuridis terhadap Kasus Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Ketidakabsahan Peralihan Hak Milik Benda Bergerak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1081/K/PDT/2018)

Kosmik Hukum ◽  
2020 ◽  
Vol 20 (1) ◽  
pp. 21
Author(s):  
Fathalya Laksana
Keyword(s):  
Supreme Court ◽  
Research Method ◽  
Secondary Data ◽  
Supreme Court Decision ◽  
Civil Code ◽  
Court Decision ◽  
Analysis Method ◽  
The Supreme Court ◽  
Analytical Research ◽  
The Law

The legal requirements are regulated in Article 1320 of the Civil Code (KUHPerdata). If the valid conditions of the promise are not fulfilled, then the law that results is that the agreement can be canceled or null and void. In the Court's practice contained in the Supreme Decision Number 1081K / PDT / 2018, there was a sale and purchase agreement between the Plaintiff's husband and the Defendant, the sale and purchase agreement was made by the Plaintiff's partner without the consent of the Plaintiff as his legal wife. Supreme Court Decision No. 1081K / PDT / 2018 stated that the sale and purchase agreement was invalid and null and void. Apart from that, in its decision, the Defendant's UN Supreme Court had committed an illegal act. The research method used is a normative juridical approach using secondary data obtained from literature studies, namely statutory regulations, legal theories, and the opinions of leading legal scholars. This research uses descriptive analytical research specifications that describe the regulations that are in accordance with legal theories that oversee the implementation practices of the problems under study. The data analysis method used is qualitative normative method. Based on the research results, it can be denied that the sale and purchase agreement in the Supreme Court Decision Number 1081K / PDT / 2018 is not legally valid. The agreement does not fulfill the validity requirements of the agreement in Article 1320 of the Civil Code, namely halal skills and causes because it violates Article 36 paragraph (2) of the Marriage Law No. 1 of 1974 resulting in the sale and purchase agreement to be null and void.Keywords: Buying and Selling, Acts against the Law, Agreement, Marriage, Collective Property

scholarly journals PENGATURAN TENTANG PENYELESAIAN KONFLIK NORMA ANTARA PERATURAN MENTERI TERHADAP UNDANG-UNDANG

2020 ◽  
Vol 8 (8) ◽  
pp. 1191
Author(s):  
Maria Virginia Usfunan
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Supreme Court ◽  
Judicial Review ◽  
Research Method ◽  
Supreme Court Decision ◽  
Legal Research ◽  
The Supreme Court ◽  
The Right ◽  
Legal Consequences ◽  
Laws And Regulations

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang penyelesaian tentang konflik norma antara peraturan menteri terhadap undang-undang dan unruk mengetahui bagaimana sifat putusan mahkamah agung dalam hak uji material. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pengaturan tentang penyelesaian konflik norma antara Peraturan Menteri Terhadap Undang-Undang, metode penyelesaian konflik norma itu dengan digunakannya asas lex superior derogate lex inferior ini, yang digunakan dengan terjadinya konflik norma antara UU Peraturan Perundang-Undangan dengan Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 terkait pengaturan penyelesaian konflik norma antara peraturan menteri dengan Undang-Undang, maka berdasarkan asas tersebut yang digunakan adalah UU Peraturan Perundang-Undangan, sehingga Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 harus dikesampingkan. Maka, Pengaturan mengenai Penyelesaian Konflik Norma Antara Peraturan Menteri Terhadap Undang-Undang, menjadi kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 9 UU Peraturan Perundang-Undangan. Dan Sifat Putusan Mahkamah Agung dalam Hak Uji Materiil dalam memberikan putusannya yang pada prinsipnya yang memiliki konsekuensi hukum aturan tersebut apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bertentangan dengan aturan di atasnya maka aturan tersebut akan menjadi tidak sah serta tidak berlaku, dan menjadi tanggungjawab instansi terkait untuk mencabutnya. The purpose of the study is to find how adjustment of the settlement of norm conflicts between Ministerial Regulations toward the Constitution and to find out how the nature of the Supreme Court decision in the right of judicial review. The method used was normative legal research method with the legislation approach and concept approach. Adjustment on resolving norms of conflict between Ministerial Regulations toward the Constitution, the method of resolving norms conflicts by using the principle of lex superior derogate lex inferior, which was used in the norm conflicts between the Constitution on Laws and Regulations with Minister of Law and Human Rights Regulation Number 2 of 2019 in relation to conflict resolution arrangements the norm between Ministerial Regulations and the Constitution, then based on the principle used was the Constitution on Laws and Regulations, so Minister of Law and Human Rights Regulation Number 2 of 2019 must be set aside. Thus, the adjustment on resolving norms of conflict between Ministerial Regulations toward the Constitution became authority of the Supreme Court based on Article 9 of the Constitution on Laws and Regulations. And the nature of the Supreme Court's Decision in the Right to Judge Material in providing its decision which in principle had legal consequences of the rule if it was proven legally and convincingly contrary to the rules above, the rule would be invalid and not applicable, and it was the responsibility of related agencies to revoke it.

scholarly journals REDUKSI KEWENANGAN ATRIBUSI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGATURAN PEMILIHAN KEPALA DESA

2018 ◽  
Vol 11 (1) ◽  
pp. 113
Author(s):  
Proborini Hastuti
Keyword(s):  
Supreme Court ◽  
Judicial Review ◽  
Supreme Court Decision ◽  
Court Decision ◽  
Regional Government ◽  
Legal Research ◽  
Literature Research ◽  
The Supreme Court ◽  
Legal Effect ◽  
Legal Force

ABSTRAKPemerintah Daerah Kabupaten Demak membuat peraturan turunan dari ketentuan pencalonan pemilihan kepala desa di Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ke dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa. Peraturan daerah tersebut berhenti berlaku setelah Mahkamah Agung melakukan hak uji materi dan menghasilkan Putusan Nomor 30 P/ HUM/2016 yang menyatakan peraturan daerah tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan hal tersebut perlu dianalisis apakah Putusan Nomor 30 P/HUM/2016 memiliki dampak hukum terhadap kewenangan atribusi pemerintah daerah Kabupaten Demak berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan menggunakan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut memberikan implikasi terhadap adanya reduksi kewenangan atribusi yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam hal pemilihan kepala desa sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan di Indonesia.Kata kunci: kewenangan atribusi, pemilihan kepala desa, hak uji materi. ABSTRACT Demak Regency Administrative Government made a regulation derived from Village Chief Election Regulation in Article 33 of Law Number 6 of 2014 regarding Village and transformed into Article 24 paragraph (1) of Demak Regency Regulation Number 5 of 2015 regarding Village Chief. The regional regulation ceased to take effect after the Supreme Court conducted a judicial review and ruled Decision Number 30 P/ HUM/2016 stating that the regional regulation is in conflict with higher level regulations and therefore has no binding legal force. Based on this, it is necessary to analyze whether the Supreme Court Decision Number 30 P/HUM/2016 has a legal effect on the attribution authority of the Administrative Government of Demak Regency pursuant to Law Number 6 of 2014 regarding Village. This analysis is a normative legal research conducted using literature research. The result of the analysis shows that the Supreme Court Decision has implication to the reduction of attribution authority of the regional government in village chief election as part of managing governance in Indonesia.Keywords: attribution authority, village chief election, right to judicial review.

scholarly journals Jurisdiction Analysis of The Distribution of Integrity Children Out of Marriage as Substitute Heritages (Study of The Supreme Court Decision Number: 784 K/Pdt/2014)

2021 ◽  
Vol 9 (01) ◽  
pp. 25
Author(s):  
Gagah Hotma Parulian Siregar ◽  
Widhi Handoko
Keyword(s):  
Supreme Court ◽  
Secondary Data ◽  
Supreme Court Decision ◽  
Study Data ◽  
Civil Code ◽  
Court Decision ◽  
Inheritance Law ◽  
Main Research ◽  
The Supreme Court ◽  
Research Problems

 Many problems regarding inheritance law occur due to distribution that is not in accordance with applicable regulations. In the Supreme Court Decision Number 784 K/Pdt/2014, the main research problems are: (1) How is the distribution of the inheritance of children out of wedlock as replacement heirs based on the Civil Code study of the Supreme Court's decision number: 784 K/Pdt/2014 . (2) Is the content of the Supreme Court's order Number: 784/Pdt/2014 concerning the distribution of the inheritance of children out of wedlock as replacement heirs appropriate or not according to the Civil Code. This type of research is normative juridical. The data used are secondary data, library study data collection and qualitative data analysis and deductive method conclusions. The conclusion of this decision study states that (1) the heirs to the inheritance of the Supreme Court decision study number: 784 K/Pdt/2014 are Dewina Tjandra, Trisnani Tjandra, Patty Tjandra, Sarina Tjandra, Arifin Tjandra, Ony Tjandra, and Fitri Tjandra . (2) The Supreme Court's decision Number 784 K/Pdt/2014 regarding the distribution of the inheritance of children out of wedlock as substitute heirs is not in accordance with Article 842 of the Civil Code.   

scholarly journals PENERAPAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP NON MUSLIM DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 331/K/AG/2018/MA

2019 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 267
Author(s):  
Liana Noviyanti ◽  
Mulati Mulati
Keyword(s):  
Qualitative Research ◽  
Supreme Court ◽  
Islamic Law ◽  
Supreme Court Decision ◽  
Court Decision ◽  
Court Ruling ◽  
Legal Research ◽  
Supreme Court Ruling ◽  
Library Research ◽  
The Supreme Court

Islamic law has stated that every person of different religion cannot inherit each other, both Muslims inherit for non-Muslims and from non-Muslims inherit for Muslims, but in practice, Judges at the Supreme Court level implement mandatory wills, this is required which has been decided in the Supreme Court Decision Number. 331 / K / AG / 2018 / MA. This study aims to examine how to implement the mandatory non-Muslim wills in the Supreme Court ruling Number. 331 / K / AG / 2018 / MA based on the provisions of the Compilation of Islamic Law (KHI), and what the Supreme Court Judges consider in implementing mandatory testaments against non-Muslims in the Supreme Court Decision Number. 331 / K / AG / 2018 / MA. This research is a normative legal research with the nature of qualitative research with the type of library research. Based on the studies that have been carried out, the Decision of the Supreme Court Number. 331 / K / AG / 2018 / MA does not include legal considerations in force in Indonesia concerning inheritance provisions and concerning the granting of an approved mandatory will set out in the Compilation of Islamic Law (KHI). The application of mandatory wills in the Supreme Court Decision is contrary to the provisions of Islamic Law and the provisions of the Compilation of Islamic Law (KHI). Article 209 paragraphs (1) and (2) concerning mandatory wills.

Analisis Pemberian Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018

2019 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 172
Author(s):  
Alip Pamungkas Raharjo ◽  
Elok Fauzia Dwi Putri
Keyword(s):  
Supreme Court ◽  
Research Method ◽  
Islamic Law ◽  
Supreme Court Decision ◽  
Court Decision ◽  
Conceptual Approach ◽  
The Supreme Court ◽  
Before And After ◽  
The Republic ◽  
A Share

In Article 171 letter (c) Instruction of the President of the Republic of Indonesia Number 1 of 1991 concerning Compilation of Islamic Law affirms that the rights of non muslim heirs to the inheritance of Islamic heirs do not obtain inheritance from the inheritor's inheritance. However, in its development because it felt unfair, the Supreme Court through The Supreme Court Decision Number 368.K / AG / 1995 provided a way for joint cooperation of different inheritance through a wasiat wajibah. But in its development, this provision was changed again by a landmark decision from the Supreme Court, namely through the Decision of the Supreme Court Number 331 K / AG / 2018 because there was a change in the value of justice in the community. The research method used normative research with constitutional approach, conceptual approach and case approach. This study aims to explain the rights of non muslim heirs to the inheritance of Islamic heirs before and after the Decision of the Supreme Court Number 331 K / AG / 2018. The results showed that prior to the Supreme Court Decision Number 331 K / AG / 2018, heirs of non muslim religions were given a share of inheritance in the form of a wasiat wajibah for ¾ of the inheritance inheritance. Post the Decision of the Supreme Court Number 331 K / AG / 2018, the amount of wasiat wajibah will change to ¼ from the inheritor's inheritance. 

scholarly journals Legal Protection For Brand Right Owner Famous For His Brand Immediate

2021 ◽  
Vol 5 (2) ◽  
pp. 222-229
Author(s):  
Chris Anggi Natalia Berutu ◽  
Sheila Elfira ◽  
Monica Sheren Tambuwun ◽  
Ericson Sebastian Sitohang
Keyword(s):  
Supreme Court ◽  
Legal Protection ◽  
Supreme Court Decision ◽  
Court Decision ◽  
Legal Research ◽  
The Supreme Court ◽  
The Law ◽  
Existing Data

Brand equality can cause harm to brand owners. Therefore, the legal protection of trademarks is very important. In this study, the authors will analyze the Supreme Court Decision No. 7K/pdt.sus-HKI/2016 whose purpose is that the consequences of the law of imitation of famous brands can be known and know the legal protection for owners of well-known brands if their brands are imitated. This research is descriptive and classified as normative legal research and uses existing data. Based on research, the famous brand ST. REGIS belonging to the plaintiff entered the list of registrants in Indonesia first, therefore the defendant's mark REGIS@the Peak at Sudirman has been registered with unfavorable conditions. The defendant's mark is essentially the same as the plaintiff's mark for similar and dissimilar services, as a result, the defendant's mark must be removed from the general register of marks. According to the law, Sheraton Internasional as the owner of the famous ST.REGIS brand won against REGIS@ the Peak at Sudirman.

scholarly journals Sistem Utang Piutang Pupuk Dibayar Gabah di Jember Perspektif Fiqih Muamalah dan Hukum Positif

2021 ◽  
Vol 1 (3) ◽  
pp. 285-292
Author(s):  
Siti Muhlisah
Keyword(s):  
Supreme Court ◽  
Research Method ◽  
Supreme Court Decision ◽  
Court Decision ◽  
Accounts Receivable ◽  
Positive Law ◽  
Accounts Payable ◽  
The Supreme Court ◽  
Principle Of Justice ◽  
Descriptive Qualitative

Discussing about debt and credit is not foreign to everyone's ears. Accounts receivable is an agreement between one party and another with the agreed object and will be returned within a certain time as agreed. Debt and credit is a form of muamalah which is ta'awun (please help). The fact is that many debts and receivables are not following sharia and law in Indonesia. This study aims to determine and analyze how the practice of fertilizer receivables is paid with grain from the perspective of Fiqh Muamalah and Positive Law. The research method used is descriptive qualitative. The results of this study found that according to Fiqih Muamalah, the fertilizer receivable payable system is paid with grain that the transaction is allowed, but every addition in fertilizer receivables is paid with grain required by the creditor is usury. The practice of the fertilizer debt system being paid with grain also contradicts the principles of the contract, one of which is the divine principle, the principle of justice, and the principle of writing. In the Positive Law, the fertilizer accounts payable system is paid with the grain if it refers to the Supreme Court decision dated December 4, 1975, No. 804 K / Sip / 1973 principal debt plus 6% interest, because 6% interest is the usual interest at the time the agreement was held. And must be stipulated in writing. Meanwhile, the interest in the debt and credit is more than 70%.     

scholarly journals The functions and failings of the Abortion Supervisory Committee: A Critique of the New Zealand Supreme Court Decision in Right to Life New Zealand Inc v The Abortion Supervisory Committee

2021 ◽  
Author(s):  
◽  
Emma Jane Smith
Keyword(s):  
New Zealand ◽  
Supreme Court ◽  
Judicial Review ◽  
Supreme Court Decision ◽  
Court Decision ◽  
Right To Life ◽  
The Supreme Court ◽  
Majority Judgment ◽  
The Law ◽  
Minority View

<p>In 2012 the Supreme Court of New Zealand ruled on Right to Life New Zealand Inc v The Abortion Supervisory Committee. The case was brought by way of application for judicial review, with Right to Life New Zealand Inc arguing that the Supervisory Committee had made an error of law in interpreting its functions under the Contraception, Sterilisation, and Abortion Act 1977. A majority of the Court held that the Supervisory Committee does not have the power to review decisions made by certifying consultants in individual cases. However, both the text and the purpose of the Act support the minority view, that the Supervisory Committee must seek information about individual cases in order to fulfil its functions under the Act. It appears that the majority judgment was motivated by policy concerns due to an arguable change in Parliamentary intent since 1977. The majority should have acknowledged the policy values that guided its decision or accorded with the minority view rather than straining the statutory wording. Either of those actions would have better prompted Parliament to reform the law to reflect modern circumstances.</p>

scholarly journals Legal Protection for Consumers as Aviation Service Users(Study of Supreme Court Decision No: 975 K/PDT/2019)

2021 ◽  
Vol 04 (06) ◽  
Author(s):  
Muhamad Bilal Saputra ◽  
Keyword(s):  
Qualitative Methods ◽  
Supreme Court ◽  
Consumer Protection ◽  
Legal Protection ◽  
Supreme Court Decision ◽  
Court Decision ◽  
Service Users ◽  
Legal Research ◽  
Library Research ◽  
The Supreme Court

The main problem discussed in this study is about legal protection for aviation consumers in which the airline did unlawful acts against consumers. The method used in this study uses a type of normative legal research, with a statute approach and case approach, using primary legal materials by collecting data on a library research base, then analyzed using qualitative methods. In the first and second level decisions, the judge rejected the passenger's claim because according to the judge, the lawsuit that should have been filed was a default and not unlawful acts lawsuit, while in the Supreme Court's decision, the judge granted the passenger's claim that the lawsuit was unlawful acts. In this case, the Supreme Court had properly implemented the law in accordance with the consumer protection law and the aviation law.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document