Chroniclers of the Reign of Edward III: the 'Seculars' and Laymen

2020 ◽  
pp. 58-100
Author(s):  
Antonia Gransden
Keyword(s):  
Edward Iii

Implementation of the Child Identity Card Policy in Bandung Regency

2019 ◽  
Vol 15 (1) ◽  
Author(s):  
Rodlial Ramdhan Tackbir Abubakar
Keyword(s):  
Public Policy ◽  
Policy Implementation ◽  
Research Method ◽  
The Public ◽  
Implementation Model ◽  
Edward Iii ◽  
Identity Card ◽  
Descriptive Approach ◽  
The Republic ◽  
Identity Cards

Previously, Indonesia only issued Identity Cards for citizens who had reached the age of 17 years. However, after the presence of a new policy from the Interior Ministry of the Republic of Indonesia contained in the Republic of Indonesia Minister of Home Affairs Regulation Number 2 concerning Child Identity Cards, now Indonesian citizens who are less than 17 years old can have an identity card in the form of a Child Identity Card. The main problem in this research are the limitations of blanks and need additional personnel to improve services, especially in the context of issuing child Identity Cards. Besides, the realization of the issuance of child identity cards still far from the target and socialization to the public has not been conveyed in its entirety.. This study aims to examine how the implementation of Child Identity card in Bandung Regency. The research method used is qualitative with descriptive approach. This research is presented by using a narrative that discusses the implementation of child identity card policies in Bandung Regency. The focus of this research emphasizes the implementation model of Edward III covering communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The result of the research shows that implementation of Child Identity card in Bandung Regency has run optimally.Keywords : Public Policy; Policy Implementation; Identity CardAfandi, Warjio.2015. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Jurnal Administrasi Publik.Vol. 6, Nomor 2Afrizal. 2017. Pelaksanaan Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak di Kota Bandar Lampung. Universitas LampungAryanti. 2014. Implementasi Kebijakan Kependudukan Di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pengurusan Akta Kelahiran Tahun 2012). Jurnal Online Mahasiswa FISIP. Vol. 1, Nomor 2, Halaman 2.Dwitamara. 2013. Pengaturan dan Implementasi Mengenai Hak Anak. Jurnal Hukum. Vol.18, Nomor 2, Halaman 1.Edwards III. 1980. Implementing Publik Policy. Congresinal. Quartely pressErdani, Indarja, Harjanto. 2017. Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Kota Semarang. Diponegoro Law Journal. Vol.6, Nomor 2, Halaman 2.  Hafrida. 2016. Perlindungan Hukum Anak. Jurnal Ilmu Hukum, Ragam Jurnal. Vol. 7 Nomor 2, Halaman 1Monica, Noak, Winaya. 2015. Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-Ktp) Studi Kasus di Kecamatan Denpasar Utara Provinsi Bali. Citizen charter journal. Vol.1 Nomor 2, Halaman 3.Muh. 2018. Respon Orang Tua Terhadap Kartu Identitas Anak. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga YogyakartaMustafa, Syahbandir. 2016. Penggunaan Diskresi oleh Pejabat Pemerintah untuk Kelancaran Penyelenggaraanpemerintahan Daerah. Jurnal Magister Ilmu Hukum, 4(2)Nugroho. 2009. Public Policy : Dinamika kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Jakarta. GramediaPradika. 2018. Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (Kia) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa YogyakartaRahmawati. 2018. Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon 2017. Universitas Sultan Ageng TirtayasaRamdhani, Ramdhani. 2017. Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik. Vol 11, Nomor 1, Halaman 10Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta. Pustaka pelajarSubarsono. 2013. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta. Pustaka pelajarSudrajat. 2011. Perlindungan Hukum Anak Sebagai Hak Asasi Manusia. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 13, Nomor 2, Halaman 1 Suryono. 2014. Kebijakan Publik untuk Kesejahteraan Rakyat. Jurnal Ilmu Ilmiah. Vol.6, Nomor 2, Halaman 98Tangkilisan. 2003.Implementasi kebijakan publik : transformasi pikiran George Edward. Yogyakarta. Lukman Offset dan yayasan pembaruan administrasi publik indonesia.Wahab.2010. Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Rineka Cipta.Wardhani, Hasiolan, Minarsih. 2016. Pengaruh Lingkungan Kerja, Komunikasi, dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai. Journal of Management.Vol.2, Nomor 2Widodo. 2011. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang. Bayu MediaWinarno. 2007. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta. Media PressindoWiranata. 2013.Perlindungan Hukum Anak. Jurnal Hukum Unsrat  Vol.1, Nomor 3, Halaman 5. Peraturan Perundang-undanganUndang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi KependudukanPeraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

KEBIJAKAN PENETAPAN HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI PDAM KABUPATEN CIREBON DALAM PERSPEKTIF KESEJAHTERAAN PEGAWAI

2015 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
Author(s):  
Subandi Subandi
Keyword(s):  
Edward Iii

Masalah yang penulis teliti ialah mengenai Kebijakan Penetapan Hak dan Kewajiban Pegawai PDAM Kabupaten Cirebon Dalam Perseptif Kesejahteraan Pegawai.sedangkan dilapangan belum terciptanya keserasian antara hak dan kewajiban yang diberikan pihak direksi PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon kepada pegawainya,padahal  sudah jelas diatur sesuai dengan Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon Khususnya pada bagian ketiga terkait Gaji, Jaminan Hari Tua dan Jasa Produksi Pasal 15 ayat 1 dan Pasal 15 ayat 2, BAB V mengenai Pembinaan, Pengembangan Karir dan Pendidikan Pegawai Bagian Pertama Pasal 23, BAB VI Waktu Kerja Bagian Pertama Jam Kerja dan BAB VII Cuti Pegawai Pasal 40 pejabat yang berwenang memberikan Cuti adalah direksi, dalam keadaan tertentu dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungan kekuasaannya untuk memberikan cuti.Penulis membuat perumusan masalahnya yaitu:1) bagaimana Kebijakan PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon untuk kesejahteraan pegawai,2)bagaimana Upaya PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon Dalam Antisipasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban.penulis menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari Edward III yaitu : 1) Communication (Komunikasi), 2) Resource (Sumber-sumber), 3) Disposition (Disposisi), 4) Bureucratic strukture (struktur birokrasi). Metode yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini menggunakan  metode penelitian Metode Yuridis Normatif.

scholarly journals XXXVI. Remarks on the first Noble, coined 18 Edward III, A.D. 1334; wherein a new and more rational Interpretation is given of the Legend on the Reverse. By the Rev. Mr. Pegge

Archaeologia ◽  
1775 ◽  
Vol 3 ◽  
pp. 316-323
Author(s):  
Pegge
Keyword(s):  
Edward Iii

King Edward III. may properly be esteemed the father of the gold specie of England, notwithstanding some singular appearances which precede his time; since gold has in a manner continued to be minted without interruption ever since his reign.

The Household Knights of Edward III

2021 ◽  
Author(s):  
Matthew Hefferan
Keyword(s):  
Edward Iii

Implementation of No Smoking Area Policy in High School 2, Nganjuk, East Java, Indonesia

2020 ◽  
Author(s):  
Yeny Kusumawati ◽  
◽  
Fresty Africia ◽  
Keyword(s):  
High School ◽  
Policy Implementation ◽  
School Environment ◽  
School Policy ◽  
School Environments ◽  
Analysis Technique ◽  
Edward Iii ◽  
Homeroom Teachers ◽  
Guidance Teachers ◽  
Resource Factor

ABSTRACT Background: In school environments, the No Smoking Area Policy is based on protecting young people who are currently studying at school from exposure to harmful cigarette smoke. It is expected to indirectly reduce student smoking rates. This study aimed to describe the implementation of the No Smoking Area policy at High School 2 Nganjuk, East Java and to identify the factors influencing the policy implementation. Subjects and Methods: This was a qualitative study carried out at High School 2 Nganjuk, East Java. The study subjects were included the principal, student deputy principals, counseling guidance teachers, homeroom teachers, employees, and students of High School 2 Nganjuk. Data were collected using observation, interviews, and documentation. The source triangulation technique used the technique of checking the validity of the data. This study used an interactive model of data analysis technique, which is based on the theory of George C. Edward III, consisted of communication, resources, dispositions, and bureaucratic structures. Results: In High School 2 Nganjuk, the No Smoking Area Policy has not been implemented optimally, particularly on the resource factor. For example, some teachers and staff still smoking in schools. This was not in accordance with the provisions in the No Smoking Area Policy. As the budget for funds from School Operational Assistance (BOS) was integrated with the School Environment Introduction Period (MPLS/MOS as well as the Adiwiyata program, there was no special budget for the implementation of the No Smoking Area policy. There was still not enough amount of billboards about no smoking area. The communication factor was the supporting factor. The policy for the No Smoking Area is always communicated to school residents. The disposition factors was the policy implementers’ engagement. The bureaucratic factor were structure and the presence of SOP in policy implementation. Conclusion: The enforcement of the policy of the No Smoking Area in High School 2 Nganjuk has not been maximized, so all factors, both contact factors, resource factors, disposal factors, and bureaucratic factors, need to be assisted. Keywords: smoking area, high school, policy Correspondence: Yeny Kusumawati. School of Health Sciences, Satria Bhakti Nganjuk, East Java, Indonesia. Email: [email protected]. Mobile: 082244297997 DOI: https://doi.org/10.26911/the7thicph.04.01

scholarly journals Did William Shakespeare and Thomas Kyd Write Edward III?

2017 ◽  
Vol 6 (6) ◽  
pp. 01-13 ◽  
Author(s):  
David Kernot ◽  
Terry Bossomaier ◽  
Roger Bradbury
Keyword(s):  
William Shakespeare ◽  
Thomas Kyd ◽  
Edward Iii
Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document