EMPLOYEE LOYALTY IN RELATION TO THE WHISTLEBLOWER DIRECTIVE

The whistleblower protection directive may have a significant impact on the essence of understanding employee loyalty in employment relationships. In this paper I argue that the possibility of whistleblowing does not contradict employee duties as expressed in Article 100 § 2 section 4 of the Labor Code. In my opinion, the thesis should be put forward that the employee’s duty of loyalty is limited to the employer’s lawful actions. It would be unacceptable to state that the employment relationship restricts the employee’s freedom of speech in the sense that it prohibits the employee from opposing the employer’s unlawful conduct. Moreover, in my view, the employee’s duty of loyalty should be interpreted in such a way that it is horizontal in nature. This is because it refers to business relations between market entities. The doctrine and judicature extensively describe breaches of the duty of loyalty by employees in the context of horizontal relationships, relating to other market players, particularly those engaged in competitive activity (the unit-unit relationship). In contrast, the provisions of the Directive on the protection of whistleblowers are vertical standards, relating to the relationship between the individual and the state (public interest). Thus, in my view, the duty of loyalty to the employer cannot outweigh the possibility of acting in the public interest, which is emanated by the provisions of the Directive.

Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value For Money, Kejujuran, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kajian Pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Pusat)

This study aims to examine the influence of local financial accountability, value for money, honesty, transparency and supervision of local financial management. The sample of this research is all SKPD (Local Work Unit Unit) as user of budget related to regional finance management at Regency Government of Labuhanbatu amounting 36 SKPD and 36 Committing Officer of Commitment so amounted 72 person. Sampling method is census method, and data used is primary data. Data were collected by distributing the queryer directly submitted to the respondent. Data analysis techniques use path analysis with the help of SmartPLS 3 program. The results of this study show that value for money, honesty, transparency and oversight have positive and significant correlation to Regional Financial Management, while Regional Financial Accountability has negative and significant correlation to Regional Financial Management.

Kelompok Kerja Dan Komunikasi Dalam Organisasi

Kelompok kerja adalah kelompok yang terdiri dari dua atau lebih orang yang saling mempengaruhi dan saling tergantung yang datang bersama-sama untuk mencapai sasaran tertentu. Komunikasi organisasi merupakan bentuk pertukaran pesan antar unit-unit komunikasi yang berada di dalam suatu organisasi. Organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan hubungan hierarkis antara yang satu dengan yang lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan.

The Continuous Learning Cycle: A Multi-phase Post-occupancy Evaluation (POE) of Decentralized Nursing Unit Design

Purpose: This study aims to demonstrate how multiphase postoccupancy evaluation (POE) research was integrated into multiple projects to develop a continuous learning cycle. Background: Despite the well-recognized importance of POE, few studies have reported how knowledge from POE is applied in new designs. Method: This study is developed as a multiphase POE that spanned 3 years and across three units. Phase I POE compared an existing unit (Unit A) in Hospital A and a new Unit B in Hospital B that has implemented innovative design features such as decentralized nurse stations. The idea was to understand the challenges of the existing facility in Hospital A and gather lessons learned from the new design in Unit B to inform the design of the Hospital A expansion (Unit C). After the new expansion was occupied, the Phase II POE was conducted using the same set of POE tools in both Unit C and Unit A. The POE applied the following methods: (1) patient room evaluations using the Center for Health Design standardized POE tools, (2) space syntax analysis of visibility, and (3) a pre- and postmove analysis of Press Ganey data. Results: The results demonstrated that by incorporating lessons learned from the Phase I POE, Unit C has further improvement on patient room design ratings, improved patient satisfaction, and better visibility among nurse work areas compared to Unit A and Unit B. Conclusions: The multiphase, multisite POE with standardized tools has demonstrated its value as an important tool for continuous design quality improvement.

Desain dan Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi).

Journal Manajemen Pembiayaan Pendidikan Terpadu

Penelitian ini mengungkap tentang perumusan kebijakan pembiayaan terpadu dan ruang lingkup manajemen pembiayaan terpadu di YPPDF Sukorejo Ponorogo, dengan metode kualitatif, menggunakan pendekatan field research. Peneliti berusaha secara langsung menggali data-data tentang manajemen pembiayaan terpadu di lapangan dengan cara observasi partisipan terlibat dan wawancara. Peneliti kemudian melakukan diskripsi di lapangan untuk mempelajari manajemen pembiayaan terpadu di pesantren tersebut, yaitu mengenai perumusan kebijakan serta ruang lingkup manajemen pembiayaan terpadu. Peneliti juga melakukan studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai literatur, dokumen dan karya-karya lain yang barkaitan dengan permasalahan manajemen pembiayaan guna menyempurnakan penelitian. Penelitian ini menghasilkan dua temuan. Pertama Manajemen pembiayaan terpadu di YPPDF sesuai dengan flat grant model, model ini mendistribusikan dana ke sub-sub lembaga tanpa mempertimbangkan jumlah uang yang berhasil dikumpulkan oleh setiap lembaga. Pembagian dana mempertimbangkan perbedaan variasi unit cost untuk program pelayanan pendidikan yang berbeda. Kemudian dana yang lebih untuk biaya per murid, per guru, atau unit-unit lainnya yang diperlukan, dialokasikan bagi sub lembaga pendidikan yang memiliki sumber dana yang sedikit, agar tetap bisa melaksanakan pendidikan dengan lebih baik. Perumusan kebijakan pembiayaan terpadu di YPPDF sesuai dengan teori rasional, dengan mempertimbangkan cost-benefit analysis, analisis ini berguna untuk menentukan kebijakan dalam pengalokasian biaya atau distribusi anggaran kepada seluruh sub-sub sektor pendidikan berdasarkan asas kebermanfaatan. Kedua, ruang lingkup manajemen pembiayaan terpadu YPPDF Sukorejo Ponorogo meliputi proses perencanaan anggaran (budgeting), penatausahaan keuangan (accounting) dan pemeriksaan penggunaan anggaran (auditing).

Keragaan Koperasi Susu dan Pendapatan Usahaternak Sapi Perah: Sebuah Studi di KPSBU Lembang

Koperasi susu merupakan kelembagaan yang berperan penting dalam agribisnis susu di Indonesia. Salah satu koperasi susu yang sukses di Indonesia yaitu KPSBU Lembang. Pesatnya perkembangan KPSBU Lembang penting untuk dipelajari sebagai benchmark bagi koperasi susu lainnya dalam upaya meningkatkan produksi susu nasional. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan keragaan KPSBU Lembang; (2) menganalisis peran KPSBU Lembang dan (3) menganalisis pendapatan usahaternak sapi perah anggota KPSBU Lembang. Penelitian dilakukan di KPSBU Lembang, Kabupaten Bandung Barat dengan jumlah responden sebanyak 95 peternak. Metode analisis data yang digunakan yaitu teknik skoring, rasio keuangan dan pendapatan usahaternak. Hasil penelitian menunjukkan KPSBU Lembang mengalami perkembangan yang pesat terlihat dari pertambahan jumlah anggota, volume usaha, produksi susu, modal dan SHU. Unit-unit usaha yang dikembangkan KPSBU Lembang juga sudah sesuai kebutuhan anggota. Kinerja keuangan koperasi tergolong tidak baik namun persentase biaya operasional yang relatif efisien dan digunakan untuk mendukung usaha anggota mengindikasikan kondisi keuangan masih dalam kategori wajar.Penilaian dari anggota menunjukkan KPSBU Lembang berdampak positif terhadap kinerja usaha anggotanya. Hal ini terlihat dari besaran pendapatan dan rasio R/C yang mengindikasikan bahwa usahaternak sapi perah tersebut layak dan menguntungkan. Hasil penelitian ini berimplikasi bahwa pengoptimalan peran koperasi susu dapat menjadi salah satu solusi peningkatan produksi susu nasional.

Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf Produktif Dompet Dhuafa Banten

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Populasi yang dipilih adalah petugas Dompet Dhuafa Banten. Sedangkan sampel yang digunakan untuk diteliti adalah Pimpinan Cabang Dompet Dhufa Banten, Manajer Fundraising, Penanggungjawab Dompet Dhuafa Farm, dan dua orang mustahik sebagai penerima manfaat tetap. Dalam pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisisnya menggunakan teknik analisis menurut Miles dan Huberman, yaitu tahap pengumpulan data, reduksi data, display (penyajian), verifikasi dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa strategi pengelolaan wakaf produktif di DD Banten terdiri dari 4 strategi yaitu, 1). Mendirikan Dompet Dhuafa Farm, 2). Pengelolaan DD Farm melibatkan ahli dibidang peternakan, 3). Pengembangan unit-unit bisnis peternakan, 4). Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Adapun konsep pemberdayaan umat di DD Banten adalah dengan memperkerjakan para mustahik yang berasal dari daerah sekitar DD Farm untuk bekerja di DD Farm. Setelah dipekerjakan selama 2 tahun mereka dimandirikan. Ketika dimandirikan mereka mendapatkan bantuan berupa bantuan modal, bantuan pembangunan kandang, bantuan pendampingan, dan bantuan kemitraan. Pengelolaan wakaf produktif melalui program pemberdayaan ekonomi di DD Banten berhasil meningkatkan ekonomi para mustahik. Namun, pengelolaan wakaf produktif di DD Banten terdapat peluang dan hambatan baik internal maupun eksternal. Peluang-peluang dalam pengelolaan wakaf produktif sudah mampu dikelola dengan baik oleh DD Banten. Sedangkan hambatannya sudah mampu diantisipasi dan diminimalisir oleh DD Banten.

Solusi Akses ENC S-63 Pushidrosal Untuk Kapal Angkatan Laut, Pangkalan Dan Marinir

PLI (Peta Laut Indonesia) dan ENC (Electronic Nautical Chart) adalah produk utama Pushidrosal sebagai lembaga hidrogafi yang dipergunakan untuk keselamatan navigasi. Konvensi SOLAS (Safety of Life at Sea) mengatur bahwa peta navigasi laut yang legal adalah produk dari lembaga hidrografi yang menjadi perwakilan negara di IHO (International Hydrographic Organization). IMO (International Maritime Organization) telah mewajibkan program ECDIS (Electronic Chart Display Information System) mandatory terutama bagi kapal – kapal yang digunakan untuk pelayaran internasional. Hal tersebut mendorong semakin berkembangnya ENC (Electronic Nautical Chart) sebagai produk utama lembaga hidrografi. Pushidrosal mendistribusikan ENC dengan standar S-63. Standar ENC S-63 menjamin keamanan data melalui metode enkripsi. KAL (Kapal Angkatan Laut), Pangkalan Angkatan Laut dan Marinir memerlukan peta laut yang di-update secara periodik sebagai data referensi wilayahnya. Idealnya unit – unit tersebut mempunyai ECDIS agar dapat mengakses ENC S-63 sebagai produk yang update setiap bulan, namun terkendala oleh biaya yang mahal. Hambatan tersebut kini dapat diatasi dengan adanya software ECS (Electronic Charting System) OpenCPN yang dilengkapi dengan S-63 plugin. Dengan kemampuan tersebut, OpenCPN memberikan solusi bagi KAL, Pangkalan dan Marinir untuk dapat mengakses dan memanfaatkan produk ENC S-63, sehingga peta laut yang menjadi referensi adalah peta digital yang selalu dapat di-update secara periodik dengan mudah.

Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Duplikasi Nomor Rekam Medis di Puskesmas Rawat Inap Tanjungsari

Latar Belakang: Sistem penomoran di Puskesmas Rawat Inap Tanjungsari yaitu menggunakan sistem unit (unit numbering system). Sistem ini dapat mempermudah saat melakukan pengambilan dan pengembalian berkas rekam medis. Dari penelitian yang kami lakukan ditemukan masalah yaitu terjadinya duplikasi nomor rekam medis. Hal tersebut disebabkan karena identifikasi yang kurang teliti dan detail, sehingga menyebabkan pasien mendapat lebih dari satu nomor rekam medis. Tujuan: Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasai faktor-faktor penyebab penomoran ganda. Metode: Jenis penelitian ini menggunakan rancangan kualitatif dengan metode penilitian deskriftif . Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara pada petugas pendaftaran dan pada saat mencoba melakukan pendaftaran pasien menggunakan aplikasi SIMPUS. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa duplikasi nomor rekam medis di Puskesmas Rawat Inap Tanjungsari selama satu bulan penelitian sebanyak 50 dari jumlah kunjungan sebanyak 2276 pasien yaitu sebesar 2,2%. Kesimpulan: Dari penelitian yang kami lakukan maka dapat disimpulkam bahwa terdapat 2,2% terjadinya duplikasi nomor rekam medis dimana hal ini disebabkan karena kurang telitinya petugas pendaftaran saat mengidentifikasi data pasien sehingga jika data pasien tidak ditemukan maka pasien akan dianggap pasien baru dan diberi nomor baru.